Berita

Pelantikan Sekda dan Pejabat Eselon Dua di Lingkup Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian melantik Amirullah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak. Amirullah sebelumnya telah mengikuti open bidding posisi Sekda definitif sejak bulan April.

Selain itu, Ani Sofian juga melantik tiga orang untuk posisi eselon dua, di antaranya Ruly Sadira sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ibrahim sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak serta Rifka sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

Ani Sofian menyebut, peran sekda memegang posisi sentral dalam pemerintahan. Ada begitu banyak peran yang menurutnya harus dilakukan untuk membantu kepala daerah. 

“Peran koordinator dan inspirator wajib dimiliki agar hubungan kelembagaan dan internalisasi di tingkat pegawai berhasil diwujudkan. Sementara peran regulator, fasilitator dan evaluator erat kaitannya dalam rangka perumusan kebijakan, penyelesaian masalah dan pengawasan,” sebutnya, usai melantik para pejabat di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (1/8/2024).

Selain itu, setiap surat yang naik kepada Pj Wali Kota nanti sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dari OPD terkait. Jadi, ketika sudah dihadapkan kepada dirinya, ia akan memilih keputusan akhir.

“Seperti contoh ketika ada surat kegiatan, sebelum naik ke saya sudah dipertimbangkan kepala OPD dan terakhir melalui pertimbangan Pj Sekda,” pesan Ani Sofian.

Berbagai pekerjaan rumah menanti para kepala OPD yang baru dilantik, khususnya Kepala Bapenda dan Kepala Diskumdag. Keduanya berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Ani Sofian meminta keduanya agar melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memprioritaskan program yang berdampak secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

“Kalau Diskumdag saya berikan target menertibkan pasar, terutama pedagang kaki lima yang di luar pasar segera dimasukan ke dalam pasar, mereka nanti bentuk tim untuk stand by menjaga agar pedagang tidak berdagang di luar area pasar. Kalau tidak mau masuk akan dilarang berdagang di luar,” tegasnya.

Sekda Kota Pontianak Amirullah menerangkan, ia akan fokus merancang formulasi kebijakan untuk diambil sebagai keputusan serta koordinasi dari seluruh kepala OPD. Posisi Sekda juga otomatis menjadikannya selaku kepala anggaran serta posisi lainnya.

“Jadi pada intinya kita tidak mengambil suatu kebijakan yang sifatnya definitif, kita perlu konsultasikan dengan Pj Wali Kota karena keputusan akhir berada di tangan Pj Wali Kota,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Pj Wali Kota, Amirullah ingin sebelum keputusan diambil, ia terlebih dahulu berdiskusi dengan kepala OPD terkait. Ada tiga program prioritas Pj Wali Kota sejak dilantik, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim serta menekan angka stunting. Ia pun berkomitmen untuk membantu seluruh program prioritas Pj Wali Kota.

“Setelah ini kami akan diskusi mencari solusi terbaik seluruh OPD,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyusun strategi jangka panjang kebijakan ekonomi dengan melibatkan akademisi terkait dari seluruh universitas di Kota Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap, diskusi seluruh sektor menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab berbagai tantangan ekonomi, khususnya dalam lima tahun ke depan.

“Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan risiko ketidakpastian global. Sebagai contoh persoalan kemiskinan, angka pengangguran serta lapangan usaha masih jadi tantangan kita bersama, perlu jawaban yang aplikatif dari rumusan para akademisi bersama masyarakat dan instansi vertikal,” ungkapnya, usai membuka Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Tahun 2025-2029 di Hotel Ibis, Kamis (1/8/2024).

Ani Sofian memaparkan, dari data yang ada, angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak masih tinggi, sedangkan angka kemiskinan terjadi penurunan 0,25 persen. Penyerapan tenaga kerja pun jadi perhatian pihaknya untuk ke depan. Ani Sofian ingin kedua data tersebut selaras.

“Secara logika mestinya semakin turun angka kemiskinan ada penyerapan tenaga kerja, nanti dikaji para ahli, saya pikir kalau bicara di kampung sudah bekerja semua maka kemiskinan berkurang, tetapi di kota kita berbicara lingkup ekonomi makro,” terangnya.

Hasil diseminasi ini juga akan menjadi acuan visi dan misi pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang. Rekomendasi kebijakan akan membantu Pemkot Pontianak mengidentifikasi kendala utama perekonomian.

“Serta memberikan masukan rekomendasi kebijakan publik dengan strategi implementasi untuk pengendalian perekonomian dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” jelas Pj Wali Kota.

Ani Sofian melanjutkan, indikator utama ekonomi makro yakni laju pertumbuhan PDRB di tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 4,76 persen lebih rendah dari tahun 2023 dengan capaian 4,98 persen.

“Diperlukan usaha lebih untuk meningkatkan kembali geliat aktivitas ekonomi di lapangan usaha yang menjadi penopang terbesar dengan tetap memperkuat konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli masyarakat Kota Pontianak,” sambungnya.

Kajian akan terbagi menjadi empat bagian. Pertama mencakup aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk strategi implementasi yang berkelanjutan. Kedua fokus penanganan masalah kemiskinan melalui kebijakan prioritas. Ketika aspek ketenagakerjaan terkait dengan upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Pontianak melalui peningkatan kesempatan kerja dan keempat mencakup aspek kemandirian fiskal tentang asumsi derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak.

“Hasil rekomendasi akan digunakan sebagai acuan di dalam perumusan RPJMD Kota Pontianak, sekaligus menjadi dasar penetapan gagasan maupun visi dan misi para Calon Kepala Daerah Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Untuk memastikan kesediaan stok pangan serta mengendalikan inflasi, Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak meninjau harga dan stok pangan di sejumlah pasar tradisional, swalayan hingga distributor bahan pokok. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menuturkan, dari hasil pantauannya, stok bahan pokok pangan masih mencukupi. Ia menyebut, terjadi penurunan pada beberapa komoditas seperti sayur-mayur dan bawang merah.

Sementara angka inflasi bulan Agustus masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi melihat kondisi harga, Ani Sofian optimis inflasi Kota Pontianak bisa bertahan di sepuluh besar inflasi terendah se-Indonesia.

“Beberapa komoditas sedikit naik seperti bawang putih tetapi relatif tidak tinggi, kami juga memantau stok cabai merah sangat cukup,” katanya, usai meninjau harga pangan di Pasar Puring, Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (1/8/2024).

Ani Sofian menilai, distribusi pangan yang lancar ini memberi pengaruh stok pangan yang banyak. Sedangkan rerata harga di Pasar Puring untuk bawang merah berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram (kg), bawang putih Rp35 ribu per kg, beras medium Rp14 ribu per kg dan telur ayam Rp31 ribu per kg. Untuk harga gula pasir Rp18 ribu per kg. Ani Sofian mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melaksanakan beberapa upaya seperti operasi pasar di seluruh kelurahan se-Kota Pontianak.

“Yang penting stoknya juga aman, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, secara rutin Pemkot Pontianak lewat dinas terkait selalu memonitoring harga, kemudian mengawasi penyaluran barang, jangan sampai terjadi penumpukan,” sebutnya.

Ani Sofian mengimbau masyarakat Kota Pontianak untuk tidak melakukan panic buying. Menurutnya, belanja bijak sesuai kebutuhan dapat menjadi solusi menurunkan harga barang maupun mengendalikan inflasi.

“Inflasi kita sudah di bawah dua persen, artinya sangat baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang penting jangan sampai terjadi gejolak yang tinggi, kita antisipasi dengan berbagai upaya,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Muchamad Yamin, menyatakan bahwa Tim Satgas Pangan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar dan distributor, di antaranya Pasar Puring, Swalayan Citra Siantan dan distributor bahan pokok.

"Tim Satgas Pangan ini untuk memantau secara langsung kondisi harga dan stok bahan pokok di pasar-pasar,” terangnya.

Yamin menambahkan, pemantauan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Pemantauan ini juga merupakan langkah rutin yang dilakukan pihaknya, terutama menjelang hari-hari besar atau saat terjadi fluktuasi harga di pasaran.

"Hasil pemantauan ini akan kami evaluasi dan dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian harga dan distribusi bahan pokok di Kota Pontianak," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berkomitmen untuk memberantas korupsi secara terintegrasi dan sinergis, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia menekankan, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan cara yang holistik dan terintegrasi,” ujar Ani Sofian usai membuka Rapat Koordinasi bersama anggota DPRD dan calon anggota DPRD terpilih hasil pemilu tahun 2024, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Pontianak, Rabu (31/07/2024).

Ia juga menilai pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai bagian dari komitmen ini, Pemkot Pontianak telah melaksanakan beberapa inisiatif strategis. Salah satunya mengimplementasikan sistem pelaporan pengaduan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat lewat laman lapor.go.id.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan terkait dugaan korupsi dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” tegasnya.

Selain itu, dengan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin untuk seluruh ASN dan pejabat publik tentang etika dan integritas sebagai bentuk pencegahan korupsi.

“Pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Kami akan memberikan bekal yang cukup kepada setiap aparatur untuk memahami dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Ani Sofian menilai audit internal perlu terhadap seluruh anggaran dan proyek pemerintah untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik korupsi. Audit ini akan dilakukan secara berkala. Ia mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi ini.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintah. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Pontianak yang bersih dari korupsi,” imbuhnya.

Komitmen ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan adil di Kota Pontianak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. (kominfo/prokopim)