Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat mitigasi dalam menghadapi ancaman banjir. Kondisi topografi kota yang rentan terhadap banjir serta dampak perubahan iklim yang makin terlihat, membuat Pemkot bergerak cepat.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu mengatakan ada tiga bencana yang terjadi di Pontianak, yakni banjir, kebakaran lahan, dan puting beliung. Di lapangan pun terjadi kondisi yang kontradiktif. Ketika hujan datang dengan intensitas tinggi, genangan muncul. Namun di saat hujan tak turun hingga sepekan lebih, kebakaran lahan mengancam.

"Hasil lokakarya ini diharapkan jadi solusi atau langkah dalam rangka mitigasi bencana banjir di Pontianak," katanya ketika membuka lokakarya 'Mengubah Risiko Menjadi Ketahanan melalui Pemodelan Risiko Banjir untuk Kota Pontianak' di Hotel Orchadz Pontianak, Rabu (13/11/2024).

Lokakarya tersebut merupakan bagian dari proyek FINCAPES di Indonesia, yang menggandeng Universitas Syiah Kuala. Agenda ini melibatkan akademisi, pemerintah, praktisi, dan masyarakat sipil. Sebelumnya, tim Departemen Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala sudah meneliti banjir Pontianak sejak Juli 2024 lalu.

Sidig Handanu mengatakan saat ini Pontianak telah memiliki Rencana Aksi Iklim yang di dalamnya turut memetakan wilayah rentan bencana. Hasil lokakarya diharapkan dapat dielaborasikan untuk menghasilkan masterplan yang implementatif. Apalagi saat ini Pemkot tengah mengusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. 

"Kami yakin untuk mengatasi ini perlu dukungan dari kabupaten/kota lain dan Pemprov Kalbar. Karena posisi Pontianak diapit wilayah lain yang lebih luas," katanya.

Melalui data dan temuan baru dari studi ini, Sidig berharap adanya landasan kuat bagi kebijakan tata ruang, investasi infrastruktur, dan kesiapsiagaan bencana.

"Hasil dari studi ini tidak boleh hanya berhenti pada angka atau laporan semata. Kami berharap data ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar berdaya guna untuk menekan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari banjir, terutama bagi kelompok rentan," ujar Sidig.

Ia juga menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Melalui diskusi yang ada, Sidig berharap terciptanya sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi risiko banjir di Pontianak. 

Lokakarya ini juga mengupas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengintegrasikan data ilmiah ke dalam kebijakan berbasis bukti. Selain itu, lokakarya tersebut juga menyentuh pentingnya melibatkan kelompok rentan dalam skenario risiko banjir yang lebih responsif gender.

"Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat memperkuat langkah mitigasi banjir yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat Pontianak," ujar Sidig Handanu. ( Sumber : bappeda_pontianak)

Ajak Warga Gunakan Hak Pilihnya di Pilkada Serentak 2024

PONTIANAK - Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Pontianak, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait yang ada di kecamatan se-Kota Pontianak. Lewat rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dan pihak terkait lainnya, membahas persiapan menjelang Pilkada serentak yang akan digelar 27 November mendatang. 

Edi Suryanto menerangkan, rakor ini bertujuan untuk memastikan supaya unsur penyelenggara dan pendukung Pilkada yang ada di kecamatan maupun kelurahan, seperti PPK dan Panwascam serta perangkat kecamatan dan kelurahan, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada mendatang.

“Kami juga menginventarisir kemungkinan risiko atau permasalahan yang masih dihadapi dan juga permasalahan yang mungkin akan terjadi sehingga bisa diantisipasi dari sekarang,” ujarnya usai memimpin rakor di Kantor Camat Pontianak Timur dan Pontianak Utara, Selasa (12/11/2024).

Selain itu, lanjutnya lagi, masalah logistik Pilkada juga menjadi topik pembahasan dalam rakor bersama penyelenggara dan unsur pendukung Pilkada. Dari pembahasan dengan pihak kecamatan, kelurahan, PPK maupun Panwascam, memang logistik belum didistribusikan.

“Tetapi kita tetap minta antisipasinya apabila nanti logistik sudah ada sehingga tidak ada kendala kedepannya,” ungkap Pj Wali Kota.

Dirinya juga menyoroti soal keamanan dan ketertiban umum yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Pilkada. Oleh karenanya, ia meminta pihak terkait melakukan antisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban demi kelancaran pelaksanaan Pilkada. 

“Jadi kita harapkan kerja sama dari semua pihak, termasuk juga pihak keamanan, baik TNI maupun Polri. Alhamdulillah kita sama-sama mendukung dan turut menjamin keamanan dan ketertibannya,” ucap Edi Suryanto.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan KPU maupun Bawaslu, termasuk dengan PPK dan Panwascam, agar pelaksanaan Pilkada berlangsung sukses. Ia juga mengimbau kepada seluruh warga Pontianak untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih calon kepada daerah sesuai dengan pilihannya masing-masing.

“Kita harapkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Pontianak tinggi, bila perlu 100 persen. Dan saya mengajak semuanya untuk tetap sama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran dari proses Pilkada itu sendiri,” pungkasnya. (prokopim)

Pj Wako Minta ASN Berikan Solusi Atasi Permasalahan Warga

PONTIANAK – Sebanyak 54 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak diambil sumpahnya oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa sumpah yang diucapkan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban masing-masing aparatur.

“Janji ini adalah wujud dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana Pasal 4 Huruf a berbunyi setiap PNS wajib mengucapkan sumpah,” terangnya usai acara di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (11/11/2024).

Pengambilan sumpah sendiri, dinilai Edi Suryanto sebagai salah satu upaya pembentukan PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawab sebagai ASN, abdi negara dan abdi masyarakat. Sumpah ini juga merupakan kesanggupan untuk mentaati segala kewajiban dan memperhatikan agar tidak melakukan larangan yang ditentukan.

“Paling berat adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kepada atasan hanya bertemu sampai dengan pensiun maksimal,” ucapnya.

ASN harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Pj Wali Kota mengimbau para pegawai untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan tepat sasaran.

"Saat ini kita berada di era digital. ASN harus sigap dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," tambahnya.

Edi Suryanto mengajak seluruh ASN untuk aktif dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Ia berharap ASN dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendengar, memahami, dan menyelesaikan kebutuhan warga dengan sigap dan tepat.

Selain itu, Pj Wako juga menyinggung pentingnya netralitas ASN menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia meminta ASN di lingkungan Pemkot Pontianak tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.

"ASN harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi. ASN juga harus berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Pj Wako Sampaikan Nota Keuangan R-APBD 2025

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyampaikan pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (11/11/2024). Ia menyebut, dalam Rancangan APBD 2025 menyelaraskan program Pemkot Pontianak yang mendukung peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi inklusif.

"Dalam hal penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, kita tetap memperhatikan aspek-aspek penting seperti pertanggungjawaban keuangan, kaidah-kaidah yang baik serta pendekatan anggaran yang berbasis kinerja dari dana yang telah dialokasikan dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya saat pidato keseluruhan Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Pj Wali Kota menyampaikan, secara umum terdapat tiga komponen utama dalam Rancangan APBD, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara keseluruhan ketiga komponen tersebut tergambar dalam APBD Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2024 volume APBD sebesar Rp. 2.023.942.319.264,00,  naik 5,81 persen sehingga pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 volume APBD menjadi sebesar Rp. 2.141.518.489.168,00.

"Dalam proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, kami telah berupaya untuk menyusun semaksimal mungkin, namun untuk lebih sempurna lagi kami berharap dapat dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkot Pontianak dalam pembahasan formal," terangnya.

Terkait penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya telah memperhatikan seluruh aspek secara optimal dalam upaya mewujudkan good governance.

"Semua aspek telah dioptimalkan dalam Rancangan ABPD Tahun Anggaran 2025 sehingga sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dapat diwujudkan," tutupnya. (prokopim/kominfo)