Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak tengah mengintensifkan pemenuhan data geospasial guna mendukung perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi data dan informasi geospasial melalui kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP), yang mengacu pada amanat UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan bahwa sejak peluncuran Geoportal Kota Pontianak di tahun 2023, Pemerintah Kota terus mengoptimalkan jumlah data spasial sebagaimana amanat dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2023. 

Menurutnya, data geospasial berperan strategis dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. 

“Ketersediaan data ini sangat penting agar proses perencanaan pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” katanya ketika membuka Bimtek Geospasial Penyusunan Data dan Informasi Spasial yang diselenggarakan Bappeda Pontianak, Rabu (6/11/2024).

Sebagai langkah konkret untuk memenuhi target ini, Pemerintah Kota Pontianak mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para pengelola data geospasial di masing-masing perangkat daerah. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga para pengelola data mampu menyediakan dan memproduksi data geospasial secara lebih optimal. 

Amirullah berharap, dengan adanya peningkatan kapasitas ini, ketersediaan data di perangkat daerah Kota Pontianak bisa lebih cepat terpenuhi dan berkontribusi positif terhadap Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD).

Geoportal Kota Pontianak, sebagai infrastruktur utama JIGD, menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk menyediakan layanan pencarian dan penggunaan data spasial secara terbuka bagi masyarakat. 

"Melalui geoportal ini, kita memfasilitasi para pengguna data untuk mengakses, bertukar, dan berbagi informasi spasial dengan lebih mudah. Ini sejalan dengan prinsip kerja sama dan integrasi yang diamanatkan dalam kebijakan satu peta,” kata Amirullah.

Ketua Panitia Andri menjelaskan bimtek diikuti seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan di Pontianak. Mereka akan diberikan materi soal pengelolaan data dan informasi geospasial, teknik penentuan titik koordinat, dan pembuatan layout peta sebagai peta siap pakai dalam geoportal.

“Diharapkan produksi data geospasial dari masing-masing perangkat daerah akan bertambah dan dapat dimanfaatkan secara luas,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Bappeda Kota Pontianak ini.

Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk mempercepat penyediaan data geospasial sesuai amanat Perwa No 57 Tahun 2023. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan berbasis kewilayahan yang terintegrasi dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak menggelar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menerangkan, berdasarkan target yang diamanahkan pemerintah pusat, Kota Pontianak perlu mendorong pengelolaan sampah, salah satunya dengan membangun konsep infrastruktur hijau.

“Penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada pengelolaan tapi juga konsep infrastruktur hijau dalam berbagai sektor, terutama sanitas,” katanya, usai membuka kegiatan mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak di Hotel Ibis, Rabu (6/11/2024).

Firayanta menilai, pengembangan infrastruktur hijau sangat relevan bagi kebutuhan tata ruang Kota Pontianak. Infrastruktur hijau sendiri, lanjutnya, adalah pendekatan yang memanfaatkan proses alami dalam mengelola air hujan dan risiko banjir.

“Dengan penerapan konsep (infrastruktur hijau) ini, kita tidak hanya memperbaiki sanitasi dan pengolahan limbah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tangguh terhadap perubahan iklim,” tuturnya.

Agenda ini juga digelar untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, juga untuk menyelaraskan dengan poin visi dan misi Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan. Firayanta menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sampah dengan baik, sehingga lingkungan kita tetap bersih dan sehat,” imbuhnya.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kota Pontianak. Kepala Dinas PUPR juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pembinaan ini dalam kehidupan sehari-hari, serta turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

“Diharapkan dapat terbentuk kesadaran dan kepedulian yang tinggi di tengah masyarakat untuk menjaga kebersihan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Pontianak,” pungkasnya. (kominfo)

Tekankan Netralitas ASN Jelang Pilkada

PONTIANAK – Hari kedua menjalankan tugas selaku kepala daerah, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto langsung menyampaikan arahan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia fokus menyampaikan beberapa hal, mulai dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mendorong integritas ASN hingga menekankan netralitas menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Tepat sepekan yang lalu saya dipanggil Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentunya melalui arahan Presiden Prabowo, kami menerima arahan untuk menyelaraskan serta sinergitas program pemerintah pusat dan daerah,” katanya, usai memimpin apel di Kantor Wali Kota, Selasa (5/11/2024).

Edi Suryanto menerangkan, ia menjadi satu di antara tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditugaskan untuk memantau secara langsung permasalahan di lapangan. Sedangkan dua pejabat lainnya adalah Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, Budi Waluyo menjabat Pj Bupati Ciamis serta Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Herda Helmijaya, yang menjabat Pj Bupati Nagekeo.

“Biar bisa melihat di suatu daerah persoalannya seperti apa, ada kota, kabupaten menengah dan kabupaten terpencil, bagaimana kesulitan dalam pembangunan. Kita ingin rencana program pemerintah pusat yang akan dikirim ke daerah tepat sasaran,” jelasnya.

Khusus menjelang Pilkada 2024, masyarakat Kota Pontianak akan memilih wali kota-wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur. Edi Suryanto menegaskan pentingnya ASN bersikap netral. Segala hal yang berkaitan dengan kampanye pasangan calon segera dihindari.

“Dalam tiga pekan ini kita akan menghadapi Pilkada, saya minta ASN bersikap netral. Sebagai contoh, menekan tombol likes di postingan salah satu paslon, itu dilarang. Mohon berhati-hati,” tegasnya.

Adapun delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo yang diterangkan Edi Suryanto, di antaranya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Kemudian, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Mari sama-sama kerjakan tugas dengan bahagia dan niat ikhlas, tidak ada yang sulit kalau kita kerjasama,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Belum genap satu hari selaku Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, nama dan foto Edi Suryanto sudah dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk digunakan sebagai modus penipuan melalui nomor aplikasi WhatsApp (WA).

Pengalaman ini dituturkan Edi Suryanto usai mendapat laporan dari rekannya serta pejabat Pemkot Pontianak yang dihubungi akun palsu. Ia pun mengkonfirmasi jika nomor WA tersebut bukan miliknya.

“Saya tegaskan nomor itu palsu dan bukan dari saya. Walau sebenarnya saya sudah yakin bahwa masyarakat Pontianak bisa menilai antara modus penipuan dan bukan,” katanya, di Kantor Wali Kota, Selasa (5/11/2024).

Maraknya modus penipuan mengatasnamakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Pj Wali Kota sendiri. Ke depan dirinya berharap, semakin berkembangnya teknologi dimanfaatkan dengan positif oleh para pengguna media sosial.

“Pencatutan nama dan foto sudah sering terjadi, kita harap oknum segera sadar dan tidak lagi berbuat hal serupa kembali,” katanya.

Modus penipuan pun bermacam-macam, seperti modus penyaluran bantuan sosial (bansos) tetapi pelaku meminta bayaran terlebih dahulu. Edi Suryanto menegaskan, penyaluran bansos sudah memiliki mekanisme sendiri.

“Pemkot Pontianak dalam menyalurkan bansos dan lainnya melalui surat resmi dan berhubungan langsung dengan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Selain itu, pemberian bantuan sosial juga tidak dipungut biaya apapun. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk menanyakan langsung ke Pemkot Pontianak apabila ada yang menghubungi mengatasnamakan pejabat dan akan memberikan bantuan sosial,” katanya.

Ia pun mengimbau segenap ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk saling menjaga antara satu sama lain. Artinya, apabila mendapati pesan WA yang melakukan pencatutan, segera laporkan.

“Untuk ASN supaya saling melindungi rekannya yang menjadi korban pencatutan,” pungkasnya. (kominfo)