Berita

PONTIANAK - Pj Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Pontianak, Haryati Salim mengajak seluruh anggota DWP Kota Pontianak untuk menjadikan Al Quran sebagai asas menjalankan kehidupan berkeluarga. Hal itu ia sampaikan usai membuka pertemuan rutin anggota DWP.

“Anak-anak lahir membawa fitrah, dan kita sebagai ibu yang nantinya akan memberi warna. Jika baik yang kita berikan, maka baik pula anak tersebut," ujarnya, usai membuka kegiatan ‘Istiqomah Menuju Hijrah’ dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Jumat (26/7/2024).

Agenda DWP tersebut ikut menekankan para ibu menjadi idaman dengan memahami literasi Al Quran. Haryati berharap, anggota DWP yang muslim dapat meluangkan waktu untuk mempelajari dan memahami isi Al Quran.

“Al Quran adalah pedoman hidup orang Islam, di sini mengandung semua jawaban atas setiap persoalan kita. Apalagi seorang ibu memegang peran kunci mendidik anak dan mendampingi suami, sangat membutuhkan jawaban di dalam Al Quran,” ungkapnya.

Pendidikan Al Quran dalam keluarga merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter dan keimanan anak. Haryati menambahkan, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dengan pemahaman yang baik tentang Al Quran, ibu dapat menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat dalam diri anak.

"Melalui literasi Al Quran yang mendalam, ibu dapat memberikan contoh teladan yang baik dan membimbing anak-anak untuk mencintai dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka," tambahnya.

Sementara itu, Fitriana Asdia Mahyus, perwakilan Biro Dakwah dan Diklat Yayasan Wanita Islam Masyithah Pontianak memaparkan tentang istiqomah menuju hijrah dalam penguatan literasi Al Quran. Ia menyampaikan, bahwa sebagai seorang muslimah, semangat untuk berubah dan memperbaiki bacaan Al Quran harus selalu ada.

"Menjadi Ibu Idaman yang memahami literasi Al Quran sebagai ummu madrasatul ula dalam keluarga sangat penting. Dimulai dari lingkungan keluarga, ibu harus menjadi pendidik utama dan pertama dalam penguatan literasi Al Quran," tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Sebanyak 63 orang pengurus Organisasi Daerah (Orda) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Pontianak dilantik oleh Ketua Organisasi Wilayah (Orwil) ICMI Kalimantan Barat (Kalbar) Thamrin Usman di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Sabtu (27/7/2024). Periode kepengurusan tersebut mulai tahun 2024 hingga 2029. 

Ketua Orda ICMI Kota Pontianak periode 2024-2029 DR Samsul Hidayat, MA, menyatakan kesiapannya untuk memimpin organisasi tersebut dalam lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya peran ICMI dalam memberdayakan umat Islam dan berkontribusi pada negara.

"Konteks yang dihadapi saat ini memang berbeda dengan masa lalu, namun semangat ICMI untuk berkontribusi nyata kepada negara tetap sama," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ICMI lahir dari semangat para cendekiawan muslim pada tahun 1980-an yang ingin menjembatani hubungan antara Islam dan negara. Oleh sebab itu, ICMI bergerak untuk memberdayakan umat Islam dalam iman dan ketakwaan. Meskipun dikatakannya bahwa seorang cendekiawan bukan hanya sekadar menyandang gelar sarjana karena seorang sarjana belum tentu dia seorang cendekiawan.

"Cendekiawan bukan hanya tentang gelar sarjana, tapi lebih dari itu," tambahnya.

Dalam memilih pengurus Orda ICMI Kota Pontianak, Samsul Hidayat mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan dengan selektif, bahkan melalui Salat Tahajud untuk memohon petunjuk Allah SWT.

"Kami menghadirkan susunan pengurus dengan sumber daya manusia yang komplit," jelasnya.

Dirinya juga menyatakan kesiapan ICMI Kota Pontianak untuk bekerja sama dan membantu pemerintah, baik pemerintahan saat ini maupun yang akan datang. 

"Lima tahun ke depan, kami dari Orda ICMI Kota Pontianak bertekad untuk bekerja maksimal, memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, ilmu, dan waktu demi memberdayakan umat dan masyarakat untuk kesejahteraan mereka," imbuh dia.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian yang turut menyaksikan prosesi pelantikan pengurus Orda ICMI Kota Pontianak, menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dilantik ini dapat berkontribusi positif bagi kemajuan kota Pontianak. 

"Saya berharap ICMI Kota Pontianak dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Pontianak dalam mengembangkan potensi intelektual dan spiritual masyarakat Pontianak," katanya usai memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik.

Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi seperti ICMI dalam menghadapi tantangan pembangunan di era digital. Teknologi dan inovasi menjadi hal penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

“Tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi fondasi kehidupan kita," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kelurahan Bansir Darat memiliki sebuah inovasi layanan pengaduan pertanahan secara digital. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang selama ini kerap menjadi kendala bagi masyarakat. Inovasi ini merupakan bagian dari Kampong Penyelesaian Masalah Pertanahan Secara Mandiri (Kampong Permadani) yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 112/SK-61.12.MP.01.04/VIII/2021 Tahun 2021.

"Sebelumnya, masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan pertanahan harus datang langsung ke kantor kelurahan untuk mengisi formulir pengaduan dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan. Proses ini tentu memakan waktu dan tenaga serta menjadi kendala bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas," ungkap inisiator layanan, Muhammad Fadhil.

Kasi Pemeritahan Umum Kelurahan Bansir Darat ini bilang, sistem pengaduan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual diubah. Mereka menerapkan digitalisasi dalam proses penerimaan pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa akar permasalahan utama dari belum optimalnya layanan pengaduan pertanahan adalah ketiadaan layanan pengaduan daring.

"Untuk itu, kami merancang sebuah inovasi berupa layanan pengaduan pertanahan dalam bentuk Google Form. Dengan formulir online ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor kelurahan," terangnya. 

Masyarakat kini dapat melaporkan permasalahan pertanahan dari mana saja dan kapan saja. Cukup dengan mengakses formulir tersebut melalui internet. Pengaduan yang diterima melalui Google Form ini akan langsung dihubungkan ke Sistem Informasi Kampong Permadani oleh operator di kelurahan. 

"Proses ini memastikan setiap pengaduan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, hasil tindak lanjut dari BPN Kota Pontianak akan dikirimkan oleh Kelurahan Bansir Darat kepada pelapor dalam bentuk file PDF," tambahnya.

Fadhil menegaskan bahwa inovasi layanan pengaduan ini merupakan terobosan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Bansir Darat. 

"Digitalisasi dari pengaduan hingga hasil tindak lanjut yang diterima oleh pelapor merupakan langkah maju yang signifikan dalam optimalisasi fasilitasi masalah pertanahan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, layanan pengaduan menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat," ujar Fadhil.

Dengan adanya layanan pengaduan online ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Bansir Darat dapat merasakan manfaat yang nyata dalam penyelesaian permasalahan pertanahan. 

"Tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga memberikan kepastian dan kecepatan dalam penanganan masalah," kata Fadhil.

Fadhil juga berharap inovasi ini dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain di Kota Pontianak dan daerah lainnya untuk mengadopsi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

"Dalam era digital seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga," tutupnya.

Dengan terobosan ini, Kelurahan Bansir Darat menunjukkan bahwa dengan komitmen dan inovasi, berbagai tantangan dapat diatasi dengan solusi-solusi cerdas dan efektif. Inisiatif ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (*)

JAKARTA – Pontianak menjadi satu di antara tiga kota se-Indonesia yang ikut peluncuran secara bersama program Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) bersama Kota Mataram dan Kota Semarang. Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol secara serentak dari perwakilan setiap kota.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, berbagai persiapan telah dimatangkan sebelum memenuhi program CISP dengan menyempurnakan timeline rencana kerja dan rencana dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Kemudian kami sudah memantapkan persiapan izin mulai dari feasibility study, detailed engineering design (DED), AMDAL, izin lingkungan, nota kesepakatan, lembaga pengelola dan rencana Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T),” ungkapnya usai menjadi narasumber mewakili Pj Wali Kota Pontianak, di Hotel Sutasoma Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).

Pada kesempatan itu, Zulkarnain memaparkan perkembangan pembangunan SPALD-T di dua titik, yaitu Nipah Kuning dan Martapura. Keduanya sudah siap memulai pembangunan. Dari lahan dan jalan akses sudah tidak ada kendala, tinggal menunggu dokumen tindakan pengamanan lingkungan dan sosial.

Terdapat beberapa pekerjaan rumah untuk memulai pembangunan. Seperti isu sosial, yaitu penerimaan masyarakat terhadap proyek. Pj Sekda menambahkan, pihaknya akan berencana untuk melibatkan warga sekitar selama proses pembangunan.

“Pemkot Pontianak akan melaksanakan sosialisasi pada beberapa waktu ke depan, menyesuaikan waktu konstruksi dimulai,” imbuhnya.

Pembangunan dua SPALD-T ini ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun dari 2024-2029. Zulkarnain menyampaikan, hal ini untuk mendukung 90 persen cakupan sanitasi di Kota Pontianak serta meningkatkan kesehatan warga.

“Dengan dua SPALD-T ini akan mencakup sekitar 32 ribu tersambung sanitasi, dan harapannya dalam sepuluh tahun ke depan seluruh rumah sudah tersambung, jika sudah waktunya nanti mudah-mudahan kita bisa meminum air dari keran secara langsung,” harapnya.

Untuk langkah selanjutnya, lanjut Zulkarnain, pihaknya akan membentuk kelembagaan pengelolaan dengan menyusun kajian akademis dan Peraturan Wali Kota untuk menugaskan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagai  operator pelaksana SPALD-T.

"Kita juga telah melakukan studi tiru ke Pemkot Solo dan Denpasar. Selanjutnya penyusunan peraturan terkait juga telah dilakukan yakni Perda nomor 18 tahun 2021 tentang pengolahan air limbah domestik," pungkasnya. (kominfo)