Berita

Pemkot Deteksi Dini Kasus Gondongan di Sekolah

PONTIANAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)  Kota Pontianak mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kepala SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Kota Pontianak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus penyakit parotitis atau gondongan. Parotitis adalah penyakit akibat infeksi virus yang menyebabkan bengkaknya kelenjar parotis pada wajah. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus yang menyerang kelenjar liur (kelenjar parotis) di dalam mulut.

Meski belum ditemukan kasus penyakit gondongan di Kota Pontianak, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyebut, langkah ini diambil untuk mencegah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, terutama di kalangan anak-anak. Dalam surat bernomor 400.2.5/6013.1/DIKDAS-DISDIKBUD/2024, seluruh satuan pendidikan diimbau untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penularan penyakit gondongan di lingkungan sekolah.

“Apabila di suatu sekolah terjadi kasus gondongan, segera laporkan ke puskesmas yang ada di wilayah sekolah masing-masing,” ujarnya, Senin (7/10/2024).

Ani Sofian bilang, sekolah-sekolah harus melakukan surveilans aktif melalui jejaring UKS untuk memantau perkembangan kasus gondongan di sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai deteksi dini terhadap penyakit gondongan.

“Apabila ada siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang teridentifikasi terkena gondongan, diminta tidak berinteraksi di sekolah, setidaknya selama tujuh hari sejak munculnya gejala,” ucapnya.

Kepala Disdikbud Kota Pontianak Sri Sujiharti menerangkan, sekolah-sekolah juga diminta untuk gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang parotitis atau gondongan.

“Tim UKS berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk mensosialisasikan penyakit gondongan di sekolah-sekolah sebagai upaya pencegahan,” katanya.

Kemudian, lanjut Sri lagi, apabila sekolah-sekolah ada yang terindikasi kasus gondongan, dianjurkan menggunakan masker, setidaknya selama tujuh hari setelah kasus terakhir dinyatakan sembuh.

“Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan penyebaran kasus gondongan di lingkungan sekolah serta melindungi kesehatan seluruh warga sekolah di Kota Pontianak,” imbuhnya. 

Kepala SMPN 24 Pontianak Teguh Santoso menyatakan, pihaknya sudah mulai menjalankan sosialisasi melalui Tim UKS bekerja sama dengan Puskesmas Kampung Bali.

“Kami sudah melakukan sosialisasi untuk mencegah sedini mungkin penyakit gondongan,” sebutnya.

Dia menuturkan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kampung Bali dalam rangka pencegahan penyakit. Bahkan petugas puskesmas juga rutin berkunjung ke sekolah untuk menyampaikan sosialisasi pencegahan penyakit.

“Bukan hanya sosialisasi penyakit gondongan, pemberian tablet tambah darah untuk mencegah stunting juga masih berjalan hingga kini,” tuturnya. (prokopim)

PONTIANAK - Program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mengajar telah memasuki tahun ke-9. Program ini bertujuan untuk mengedukasi peserta didik atau siswa sekolah agar mendapatkan pengetahuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan guna mendukung sektor pendidikan serta memahami nilai-nilai Kemenkeu seperti keberagaman, toleransi dan inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi dan mendukung program Kemenkeu Mengajar 9 yang menyasar para siswa dalam meliterasi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan maupun APBN. Hal ini sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, yang mana proses pembelajaran lebih terfokus pada peserta didik.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena selain memperoleh pengetahuan dari mata pelajaran wajib di sekolah, juga akan mendapatkan pemahaman baru tentang literasi keuangan serta APBN,” ujarnya usai membuka Program Kemenkeu Mengajar 9 di SMKN 3 Pontianak, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, peserta didik sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa, perlu mendapatkan wawasan seluas-luasnya tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan, baik secara teoritis maupun praktis yang disampaikan oleh para profesional dalam bidang keuangan.

“Para peserta didik perlu diberikan wawasan tentang literasi keuangan, memahami dasar-dasar literasi keuangan sehingga mereka di masa yang akan datang mampu membuat keputusan keuangan yang cerdas dan turut berkontribusi dalam keuangan nasional,” kata Ani Sofian.

Program Kemenkeu Mengajar 9 ini merupakan kontribusi langsung dari Kemenkeu dalam bidang pendidikan dengan mengajarkan peran, tugas dan fungsi kementerian tersebut serta literasi keuangan kepada siswa SD, SMP dan SMA sederajat.

“Dengan demikian, siswa diharapkan mampu berkontribusi dalam pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang,” pungkasnya. (prokopim)

Anggota DPRD Pontianak Ikuti Bimtek Keluarga Berintegritas KPK RI

PONTIANAK – Sebagai bentuk komitmen pencegahan perilaku korupsi di lingkungan pejabat publik, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegrasi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Harris Jalan Gajah Mada, Kamis (3/10/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mendukung upaya tersebut. Ia menyebut, dari rilis data oleh KPK, sudah ada 1.648 tersangka tindak pidana korupsi sejak berdirinya KPK sampai bulan September 2023.

“Banyak perilaku korupsi salah satunya karena pengaruh keluarga serta melibatkan istri, anak dan sebagainya. Oleh sebab itu keluarga memiliki peran penting untuk saling mengingatkan dan mencegah tindak pidana korupsi,” katanya usai membuka Bimtek.

Ia mengingatkan kepada setiap pejabat publik agar belajar dari contoh kasus yang ada. Tidak sedikit persoalan yang timbul pasca kehilangan posisi salah satu anggota keluarga karena harus mendekam di penjara.

Ia memaparkan, dari data KPK, hanya 4 persen orang tua yang mampu mengajarkan kejujuran pada anak-anak. Melalui Bimtek Keluarga Berintegritas tersebut, Ani Sofian berharap dapat membentuk karakter antikorupsi.

“Di kantor kalau posisi kosong bisa diganti orang lain dan berjalan normal kembali, tetapi jika keluarga akan merasakan kehilangan dari keberadaan sosok apakah itu suami, istri, orang tua atau anak, efek dominonya panjang,” ungkapnya.

David Sepriwasa, Fungsional Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menjelaskan, program ini adalah yang ketiga kalinya digelar. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman kepada para anggota dewan tentang tindak pidana korupsi, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

"Yang pertama dulu 2022 di Pemprov Kalbar untuk kepala dinas, 2023 itu di Pemkot juga untuk kepala dinas, terus sekarang untuk DPRD yang baru dilantik, karena tema 'Keluarga Berintegritas', kami berharap pasangan bisa mendukung suaminya untuk bisa menerapkan nilai-nilai integritas," imbuhnya.

David mendorong pentingnya dukungan keluarga dalam mencegah korupsi. Ia menyoroti fenomena fleksing atau pamer kekayaan yang sering dilakukan oleh pasangan pejabat.

Pentingnya pola hidup sederhana bagi pejabat negara juga ditekankan dalam program ini. David menambahkan bahwa gaya hidup mewah pejabat publik dan pasangannya bisa berdampak negatif. Harapan akhir dari program ini adalah agar para anggota dewan dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan tenang.

"Banyak sekarang budaya-budaya fleksing yang notabene banyak dilakukan oleh pasangannya, sehingga itu berbuntut ke pegawai negeri atau penyelenggara negaranya dan bisa kena kasus seperti itu," sebutnya.

Ketua Sementara DPRD Kota Pontianak Satarudin menilai pentingnya momen tersebut bagi para anggota dewan, baik yang lama maupun yang baru.

"Momen ini merupakan kesempatan yang langka dan sangat berharga buat kami, baik dewan lama maupun bagi dewan yang baru," terangnya.

Satar–sapaan karibnya, juga menganggap pentingnya nilai-nilai anti korupsi yang dapat dipelajari selama kunjungan tersebut, terutama dari aspek nilai budaya anti korupsi melalui unsur terkecil yaitu keluarga.

"Harapannya bahwa kunjungan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kami baik aspek pengembangan ataupun keluarga," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 210 pelaku usaha mengikuti workshop yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak. Kepala Diskumdag Kota Pontianak Ibrahim menerangkan, workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri. 

“Ada tiga kategori UMKM, pertama sektor pangan olahan, sektor pertanian dan perikanan kemudian sektor kerajinan kriya,” ujarnya, usai kegiatan di Hotel Gajahmada, Rabu (2/10/2024).

Ibrahim menjelaskan, workshop bertujuan untuk mengakrabkan pelaku usaha dengan teknologi serta cara-cara pemasaran maupun pengiklanan terkini. Pihaknya mengundang para ahli untuk menyampaikan materi dan berbagi pengalaman.

“Keterampilan UMKM harus didorong ke kelas yang lebih tinggi, baik skala lokal maupun nasional,” katanya.

Mentarie Resthu Putri, Konten Kreator Kota Pontianak, menjadi satu di antara narasumber yang diundang. Ia berbagi pengalamannya di bidang pemasaran media sosial.

“Peserta antusias, banyak ibu-ibu yang bertanya dan aktif diskusi, saya mendapat banyak cerita juga dari para pelaku usaha,” ungkapnya.

Kepada para pelaku UMKM, Mentarie berpesan untuk konsisten memasarkan produk di berbagai platform media sosial. Hal itu menurutnya penting dalam upaya meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk yang dijual.

“Memanfaatkan media sosial dengan optimal, konsisten posting serta tidak lupa berinovasi,” imbuhnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, adanya pelaksanaan ini diharapkan wawasan para pelaku UMKM semakin berkembang serta dapat meningkatkan dan memanfaatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, sehingga rantai produksi saling mendukung dan bersinergi.

"Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Pontianak diharapkan bukan hanya dari peran pemerintah saja, namun juga membutuhkan peran dari berbagai pemangku kebijakan," ucapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan ini merupakan rangkaian upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang juga berpengaruh terhadap variabel inflasi dan bermuara pada pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Untuk itu mari kita bersama-sama saling bahu membahu dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM di Kota Pontianak," pungkasnya. (kominfo)