,
menampilkan: hasil
Tuntaskan Soal Sanitasi, Kementerian PUPR dan Pemkot Bangun Toilet Warga
Serah Terima Program Sanitasi di Kelurahan Siantan Hulu dan Tanjung Hulu
PONTIANAK - Sanitasi sangat penting supaya kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat tetap terjaga. Oleh sebab itu pemerintah, mulai di tingkat pusat hingga daerah, fokus pada pembangunan sanitasi di lingkungan masyarakat. Pembangunan sanitasi menjadi bagian dari pengentasan kawasan kumuh. Sejalan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Program Seratus Nol Seratus yang mencakup 100 persen sambungan air bersih, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik digelontorkannya program pembangunan sanitasi oleh Kementerian PUPR di Kota Pontianak. Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui program bedah toilet. Saat ini di Kota Pontianak sanitasi yang sudah dibenahi baru mencapai sekitar 50 persen sehingga masih membutuhkan banyak biaya untuk memperbaiki sanitasi yang tidak layak.
"Tahun lalu kita alokasikan anggaran untuk pembangunan sanitasi senilai Rp700 juta lewat APBD, tahun ini akan ada sekitar ratusan toilet yang akan dibenahi," ujarnya usai peresmian sekaligus serah terima Program Sanitasi di Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Tanjung Hulu di Jalan Lapan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Jumat (7/1/2022).
Menurutnya, sanitasi penting untuk menciptakan hidup yang sehat. Betapa tidak, apabila sanitasi buruk maka negara juga bakal merugi sebab tidak sedikit anggaran yang ditelan untuk membenahi sanitasi agar menjadi lebih layak. Sanitasi yang buruk menjadi sumber penyebab berbagai penyakit. Oleh sebab itu kesehatan di lingkungan masyarakat itu penting yang mana sampah harus dikelola dengan baik dan begitupun air limbah maupun air bersih.
"Sanitasi ada yang komunal dan ada perorangan, bangunnya ini mudah tapi merawatnya yang penting jangan sampai mampet salurannya," ucap Edi.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat Deva Kurniawan Rahmadi menerangkan, pembangunan sanitasi oleh Kementerian PUPR ini dalam rangka penyediaan sarana sanitasi bagi masyarakat. Selain itu pula untuk mengurangi limbah yang dibuang ke sungai sehingga kualitas air tetap terjaga kebersihannya.
"Kita akan secara kontinyu menjaga lingkungan agar tidak tercemar dan menjaga kualitas air dari limbah keluarga," ungkapnya.
Dengan melibatkan setiap komponen masyarakat dan secara komunal melalui pendampingan teknis, ia berharap program ini berjalan sukses. Seluruh infrastruktur dan fasilitas yang dibangun tersebut, kata Deva, tidak terlepas dari dukungan masyarakat untuk memanfaatkan dan memeliharanya.
"Kita berharap masyarakat bisa menjaga infrastruktur yang telah kita bangun ini," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 1 Boyman Harun menjelaskan, bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ini ditujukan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Bantuan untuk Dapil Kalbar 1 berupa program padat karya yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota.
"Pembangunan sanitasi ini sangat penting karena pemulihan ekonomi tidak hanya berbicara terkait uang, akan tetapi kesehatan menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19," jelasnya.
Persoalan MCK, Boyman bilang tidak hanya dirasakan pemilik rumah saja, tetapi lingkungan sekitar juga terdampak. Apalagi jika bagian pembuangan limbah rumah warga tidak ditangani maka akan berakibat buruk bagi kerusakan lingkungan. Program pembangunan sanitasi ini juga memberdayakan masyarakat karena dikerjakan langsung oleh masyarakat.
"Jadi selain masyarakat bisa mendapatkan toilet yang bagus, mereka juga mendapatkan upah dari pengerjaannya karena masyarakat turut mengerjakan bersama untuk program ini," pungkasnya. (prokopim)
Indeks Daya Saing Pontianak 15 Besar Kota Tertinggi di Indonesia
Hasil Pemetaan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi
PONTIANAK - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pontianak masuk 15 besar kategori kota tertinggi di Indonesia. Pontianak berada di urutan 14 dengan nilai 3.1490. Untuk level Pulau Kalimantan, Pontianak berada di urutan kedua di bawah Kota Bontang. Sedang di Provinsi Kalbar, Kota Pontianak jadi juaranya. Hasil tersebut berdasarkan pemetaan ekosistem inovasi melalui IDSD Tahun 2021 oleh Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen dalam meningkatkan daya saing Kota Pontianak. Hal itu dibuktikan dengan fokus pembangunan dalam menciptakan ekosistem inovasi, sumber daya manusia dan iklim pasar yang kondusif.
"Sebagai kota barang dan jasa kami di jajaran Pemkot Pontianak terus berusaha meningkatkan daya saing. Bagaimana sumber daya manusia kita berkualitas, inovatif sehingga ekonomi dan pasar terus tumbuh," katanya, Kamis (6/1/2022).
Dengan nilai 3.1490, Kota Pontianak mendapat predikat berdaya saing tinggi. Nilai ini jadi yang tertinggi di Kalimantan Barat. Disusul Kabupaten Sambas di urutan kedua dengan nilai 2.9240, dan ketiga Kota Singkawang (2.5920).
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak juga masuk lima besar IPM kota tertinggi di Kalimantan dan tertinggi di Kalbar dengan nilai 79,93. Ini membuktikan apa yang dibangun selama ini membuahkan hasil," sebutnya.
Pemetaan IDSD Tahun 2021 dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara kolaboratif dengan melibatkan industri, perguruan tinggi dan Pemda melalui pengisian aplikasi IDSD secara mandiri dan online. Hasil pengukuran tersebut bisa dilihat secara daring di https://indeks-inovasi.brin.go.id/.
Tahun ini, sebanyak 331 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 27 provinsi, 240 kabupaten dan 64 kota, telah berpartisipasi pada pemetaan tersebut.
Dalam surat pemberitahuan Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021, Plt Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Mego Pinandito mengungkapkan pemetaan IDSD ini akan digunakan sebagai salah satu metode penilaian dalam pemberian Anugerah Inovasi Indonesia Kategori Pemerintah Daerah yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2021.
Namun demikian, sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka agenda penilaian akhir melalui proses penjurian dan pemberian Anugerah Inovasi Indonesia tersebut ditunda sampai dengan awal tahun 2022. (*)
Indeks Kemandirian Fiskal Pontianak Berstatus 'Menuju Mandiri'
Wali Kota Edi Kamtono : Perlu Optimalisasi Pengelolaan PAD
PONTIANAK - Tingkat kemandirian fiskal Kota Pontianak berdasarkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dalam lima tahun terakhir (2016-2020) telah mencapai status 'Menuju Mandiri'. Hasil tersebut berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari kecukupan pengungkapan informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, IKF Kota Pontianak cenderung masih fluktuatif dan relatif masih rendah meskipun statusnya 'Menuju Mandiri'.
"Sehingga diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal," ujarnya usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kinerja Kemandirian Fiskal Kota Pontianak di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Kamis (6/1/2022).
Edi menambahkan, apabila langkah itu tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan IKF Kota Pontianak berpotensi turun menjadi status 'Belum Mandiri'. Apalagi Kota Pontianak sebagai daerah dengan sektor lapangan usaha tersier (PDRB 3) yang terdiri atas sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa.
"Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengelolaan PAD dengan memperhatikan keunggulan tersebut," katanya.
Terkait audit kinerja Efektivitas Pengelolaan PAD Kota Pontianak yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalbar untuk mendorong kemandirian fiskal daerah tahun anggaran 2019 hingga semester I 2021, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BPK atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. Namun diakuinya masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan PAD sehingga perlu dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk menindaklanjutinya, pihaknya telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) yang dalam implementasinya berkomitmen untuk melaksanakannya tepat waktu.
"Sehingga diharapkan pengelolaan PAD secara keseluruhan dapat meningkatkan kemampuan fiskal Kota Pontianak menjadi mandiri," pungkasnya. (prokopim)
Wali Kota Bakal Rotasi Pejabat
Segera Rampungkan Job Fit dan Open Bidding
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan secepatnya akan menggelar job fit dan open bidding untuk mengisi jabatan eselon dua yang masih kosong.
"Ada beberapa posisi jabatan yang perlu kita evaluasi untuk dirotasi," ujarnya, Rabu (5/1/2022).
Menurutnya, rotasi dalam jabatan merupakan hal yang biasa dalam struktur organisasi, namun tetap harus mengikuti aturan dan sesuai dengan mekanismenya. Sebagaimana petunjuk dan arahan serta pertimbangan dari Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Jadi harus atas persetujuan dan rekomendasi dari KASN, setelah ada rekomendasi baru kita lakukan pelantikan," terangnya.
Edi menyebut, beberapa proses open bidding sekarang sudah mulai berjalan seperti jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pontianak dan segera menyusul beberapa dinas lainnya.
"Mudah-mudahan akhir Januari ini semuanya bisa rampung," tuturnya.
Sejumlah jabatan eselon dua di lingkungan Pemkot Pontianak yang kosong diantaranya Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda serta dua dinas yang baru dibentuk seperti Dinas Kesbangpol dan Dinas Tenaga Kerja.
"Jabatan-jabatan yang lowong ini harus segera terisi agar roda organisasi tetap berjalan," ungkap Edi. (prokopim)