Berita

PONTIANAK - Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak tidak bisa lagi dijalankan secara parsial dan seremonial. Diperlukan langkah terintegrasi, berbasis data akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, saat memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12/2025).

Bahasan menekankan, rakor TKPKD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bahasan, kemiskinan tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup. 

“Karena itu, penanganannya menuntut kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral,” tuturnya.

Dalam rakor tersebut, Bahasan mengungkapkan sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi Kota Pontianak, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas dan pemutakhiran data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga persoalan kemiskinan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.

“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata. Kita harus bergerak ke arah transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkot  Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan yang akan diperkuat ke depan. Di antaranya pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta para camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar intervensi program benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, fokus penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan kasus secara khusus bagi keluarga miskin ekstrem.

Di bidang ekonomi, Pemkot Pontianak mendorong transformasi melalui penguatan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR, dan dana sosial lainnya.

“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi harus berdaya dan mandiri,” kata Bahasan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat sebagai mitra di lapangan. Di sisi lain, tata kelola, monitoring, dan evaluasi program akan diperkuat dengan menitikberatkan pada capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.

Bahasan mengajak seluruh lembaga dan OPD yang terlibat untuk menghilangkan ego sektoral, melahirkan inovasi, serta menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.

“Kita ingin kehadiran TKPKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya. (prokopim)

Warga Pontianak Timur Antusias Sambut Operasi Pasar Murah

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menggelar Operasi Pasar Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kali ini, operasi pasar menyasar warga Kecamatan Pontianak Timur. Warga menyambut antusias pasar murah di Halaman Kantor Camat Pontianak Timur, Jumat (19/12/2025).

Sebanyak 2.752 paket sembako murah disiapkan khusus bagi warga Kecamatan Pontianak Timur. Setiap paket dijual dengan harga Rp85 ribu dan berisi beras premium 5 kilogram, gula premium 1 kilogram, serta minyak goreng premium 1 liter. Warga tampak tertib mengantre dengan membawa kelengkapan persyaratan serta tas belanja masing-masing.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah yang meninjau langsung pelaksanaan operasi pasar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan.

“Operasi pasar murah ini kami gelar untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Menurut Amirullah, selain meringankan beban masyarakat, operasi pasar murah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pontianak melibatkan berbagai pihak, mulai dari perbankan, BUMN, BUMD hingga pelaku usaha, agar ketersediaan dan distribusi bahan pokok berjalan optimal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat dalam menyambut akhir tahun,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Ibrahim menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan di enam kecamatan se-Kota Pontianak dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Warga diwajibkan membawa KTP asli beserta fotokopinya sebagai syarat pembelian, serta membawa kantong belanja sendiri.

Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan total 16.439 paket sembako murah yang tersebar di enam kecamatan, yakni Pontianak Tenggara 2.000 paket, Pontianak Kota 2.187 paket, Pontianak Selatan 2.500 paket, Pontianak Utara 3.500 paket, Pontianak Timur 2.752 paket, dan Pontianak Barat 3.500 paket.

“Selain paket sembako, masyarakat juga bisa membeli telur ayam ras dengan harga Rp10 ribu per pack berisi 10 butir, serta sejumlah komoditas lain yang dijual di bawah harga pasar,” jelasnya.

Salah seorang warga Pontianak Timur, Yuliana (47), mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Ia menilai harga kebutuhan pokok di pasaran mulai meningkat menjelang akhir tahun.

“Dengan harga yang lebih murah, kami bisa menghemat pengeluaran. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat,” tuturnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai mematangkan rencana penerapan layanan angkutan massal berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di wilayah perkotaan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Konsultasi Publik Persiapan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (18/12/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, menerangkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut menuntut tersedianya sistem transportasi yang andal, terintegrasi, serta berkelanjutan.

“Transportasi menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Kota Pontianak harus memiliki sistem transportasi publik yang tidak hanya lancar dan aman, tetapi juga ramah lingkungan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perencanaan transportasi Kota Pontianak ke depan telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029, dengan visi pengembangan transportasi berkonsep green mobility. 

“Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) sebagai dasar pengembangan sistem transportasi yang komprehensif dan berkelanjutan,” kata Amirullah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menjelaskan, penerapan skema BTS merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didorong oleh Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum perkotaan.

“Melalui skema Buy The Service, pemerintah berperan sebagai penyedia layanan, sementara operator dibayar berdasarkan kinerja layanan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkeselamatan,” jelasnya.

Menurut Trisna, Kota Pontianak saat ini menghadapi sejumlah tantangan transportasi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya integrasi antarmoda, hingga menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum konvensional akibat berkembangnya transportasi berbasis daring.

“Oleh karena itu, peninjauan ulang jaringan trayek angkutan kota menjadi sangat penting agar sesuai dengan pola pergerakan masyarakat, tata guna lahan, serta jaringan jalan yang ada,” terang dia.

Trisna menambahkan, penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan nantinya akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang meliputi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memperkuat perencanaan penerapan BTS. 

“Dokumen TATRALOK, rencana umum jaringan trayek, evaluasi kinerja sarana dan prasarana, serta kajian dampak sosial diharapkan menjadi pedoman agar penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan di Kota Pontianak dapat berjalan efektif, efisien, dan terorganisir secara sistematis,” tutupnya. (prokopim)

Pemkot Salurkan 9.912 Bantuan Sarana Pertanian

PONTIANAK – Mat Niwar (40) menjadi satu di antara 22 kelompok tani se-Kota Pontianak yang menerima bantuan alat dan mesin tani dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dengan bantuan satu unit power thresher tersebut, ia kian bersemangat untuk meningkatkan produktivitas padi di lahannya.

“Terima kasih Pemkot Pontianak atas bantuan yang diserahkan. Kendala selama ini kurang alat. Melalui bantuan ini mudah-mudahan meningkatkan jumlah produksi,” tuturnya setelah menerima bantuan secara simbolis yang diserahkan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di UPT Agribisnis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Jalan Budi Utomo, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (18/12/2025).

Sebagai seorang kepala keluarga yang bermukim di Kelurahan Siantan Hulu ini, ia berharap bantuan pemerintah ke depan terus hadir menunjang kebutuhan para petani se-Kota Pontianak.

“Jika petani sejahtera kami jadi semakin semangat,” jelas Mat Niwar yang juga merupakan anggota Kelompok Tani Palma Sejahtera.

Wakil Wali Kota Bahasan menerangkan, penyerahan alat dan mesin pertanian ditujukan untuk meningkatkan motivasi serta produktivitas petani. Menurutnya, penggunaan alat modern mendorong proses pertanian yang lebih efisien dan efektif dibandingkan cara konvensional.

“Ini dukungan nyata pemerintah kepada para petani agar pertanian di Kota Pontianak bisa terus tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Bahasan menambahkan, meskipun Kota Pontianak memiliki keterbatasan lahan, pihaknya tetap berupaya memberi kontribusi terhadap program strategis nasional di sektor pangan. Produksi padi dan jagung, misalnya, terus dioptimalkan agar tetap mampu menyumbang kebutuhan pangan.

“Kita menargetkan produksi padi mencapai 800 ton per tahun, termasuk melalui penanaman simbolis yang terintegrasi dengan program pemerintah pusat,” paparnya.

Terkait alih fungsi lahan akibat padatnya permukiman, Bahasan menegaskan Pontianak Utara tetap dipertahankan sebagai kawasan agribisnis pertanian. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hijau yang dilindungi regulasi.

“Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus menahan laju konversi lahan,” ungkap Wawako.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Muchammad Yamin menyampaikan penyaluran alat dan sarana produksi pertanian merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota agar seluruh program OPD dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

Yamin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian akhir rangkaian program tahun 2025 yang mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia serta pimpinan daerah di Kota Pontianak.

“Selama ini pimpinan daerah selalu hadir bersama OPD dalam penyaluran sarana prasarana. Tujuannya sederhana, supaya bantuan tidak berhenti di administrasi, tetapi benar-benar digunakan dan dirasakan masyarakat,” ujar Yamin.

Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Kota Pontianak juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendukung. Di antaranya fasilitas seperti rumah potong hewan, balai benih ikan, dan sarana pertanian yang terus dibenahi agar mampu menjamin kualitas produksi, keamanan pangan, serta kesehatan masyarakat.

“Berkurangnya dukungan bantuan eksternal tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota Pontianak. Melalui optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kita tetap melanjutkan program strategis demi meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.

Kepala Bidang Pertanian DPPP Kota Pontianak, Kanti Apriani, mengatakan bantuan yang disalurkan mencakup sarana pendukung, benih, pupuk, hingga peralatan panen dan pascapanen. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.

Ia merinci, pada sektor sarana pendukung, DPPP menyalurkan 40 unit gerobak sorong kepada tiga gabungan kelompok tani (gapoktan). Selain itu, sebanyak 150 unit shading net juga diserahkan untuk mendukung budidaya tanaman hortikultura.

Pada aspek produksi tanaman, pihaknya menyalurkan bibit cabai sebanyak 7.200 batang di empat kecamatan. Bibit tanaman buah-buahan juga diberikan sebanyak 900 batang yang tersebar di enam kecamatan. Untuk mendukung kebutuhan tanam, petani turut menerima benih sayuran sebanyak 600 kilogram serta pupuk NPK sebanyak dua ton.

DPPP juga menyalurkan bantuan sarana produksi padi gadu kepada empat kelompok tani, serta melaksanakan kegiatan demfarm padi untuk satu kelompok sebagai sarana penerapan teknologi budidaya. Program percontohan padi dilaksanakan pada dua kelompok, sementara percontohan jagung menyasar dua kelompok tani.

“Bibit cabai, buah-buahan, benih sayuran, dan pupuk kami salurkan agar petani bisa langsung memulai atau melanjutkan kegiatan tanam, terutama untuk komoditas hortikultura dan pangan,” kata Kanti.

Untuk mendukung proses panen dan pascapanen, pemerintah kota menyerahkan satu unit power threser multiguna mobile kepada satu kelompok tani, serta dua unit power threser manual untuk dua kelompok tani. Selain itu, satu lokasi jalan produksi dibangun untuk menunjang kelancaran distribusi hasil pertanian.

Pada komoditas hortikultura, DPPP menyalurkan bantuan cabai polybag sebanyak 1.000 batang kepada empat kelompok tani. Sementara itu, satu unit mesin corn sheller diberikan kepada satu kelompok tani guna meningkatkan efisiensi pengolahan jagung.

“Kami juga memberikan bantuan alat panen dan pascapanen, termasuk power thresher dan pembangunan jalan produksi, supaya efisiensi kerja petani meningkat dan distribusi hasil panen lebih lancar,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)