Berita

Pelantikan Pengurus PD Wanita Islam Kota Pontianak Periode 2023-2028

PONTIANAK - Islam sebagai rahmatan lil alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut kehadiran kaum perempuan selalu dinanti untuk menguatkan pondasi pendidikan keluarga. Hal itu dikatakannya usai menghadiri pelantikan Pengurus Daerah (PD) Wanita Islam Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Selasa (24/1/2023).

“Mudah-mudahan PD Wanita Islam Kota Pontianak terus eksis mempertahankan nilai-nilai positif serta menjalankan program yang sudah tercantum di AD/ART,” paparnya.

Bahasan berharap, kaum perempuan, khususnya umat Islam, mampu berkontribusi terhadap keberlangsungan pembangunan di Pontianak, baik sebagai istri maupun seorang ibu ketika di rumah. Posisi perempuan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga sudah menduduki tempat strategis, seperti camat, kepala dinas hingga asisten.

“Hal ini menunjukkan kebersamaan menuju kemajuan. Semua orang harus berperan dengan positif, profesional dan berkelanjutan, tidak terkecuali perempuan,” ucapnya.

Sebagai kepala daerah, ia mengingatkan masyarakat, khususnya pengurus PD Wanita Islam Kota Pontianak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas bermasyarakat. Di dalam ajaran agama sendiri, lanjut dia, semua ilmu dan pengetahuan tentang kebaikan sudah diajarkan.

“Tinggal bagaimana kita mempraktekkannya, terutama yang wajib seperti shalat, puasa Ramadan, dan lainnya. Dengan begitu, Pontianak bisa maju. Tentunya dengan bantuan ibu-ibu sekalian,” jelasnya. (prokopim)

87 Anggota PPS Dilantik KPU Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 87 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Deni Nuliadi di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (24/1/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berpesan kepada PPS yang dilantik untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Dari sejumlah orang yang dilantik, dirinya yakin ada yang sudah berpengalaman sebagai PPS, tetapi tidak sedikit pula yang baru menggeluti tugas tersebut. 

"Para PPS nantinya akan mengemban tugas yang cukup berat karena ada banyak tahapan-tahapan Pemilu yang harus dilalui," ujarnya.

Edi mengapresiasi KPU Kota Pontianak yang dinilai hingga saat ini masih on the track pada prinsip-prinsip Pemilu, terutama implementasi seleksi pembentukan Badan Adhoc, PPK dan PPS.

Ia berharap para anggota PPS berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu mendatang. Proses Pemilu 2024 juga diharapkan berjalan lancar dan sesuai harapan. Oleh sebab itu, dia mengingatkan para anggota PPS untuk senantiasa menjaga kesehatan karena pada Pemilu 2024 tugas yang diemban cukup berat.

"Kesehatan dan kekuatan fisik serta integritas harus senantiasa dijaga, apalagi tahun 2024 partai politik (parpol) peserta Pemilu sebanyak 18 partai," kata Edi.

Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi menuturkan, peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 parpol. Sedangkan kursi DPRD yang tersedia 45 kursi. Sementara jumlah calon anggota legislatif yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 810 caleg.

"Dari 810 caleg itu, yang bakal duduk hanya 45 orang, artinya ada 765 yang tidak duduk," sebutnya. 

Deni mengingatkan kepada seluruh PPS untuk tegak lurus pada aturan yang berlaku serta tetap menjaga integritas dan netralitas. Menurutnya, dalam Pemilu tidak cukup berasaskan luber dan jurdil saja, tetapi bagaimana situasi Pemilu berjalan lancar, aman dan damai.

"Sebab itu semua tergantung pada integritas penyelenggara," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dalam hal ini, selain Dinas Kesehatan Kota Pontianak, keterlibatan seluruh perangkat daerah termasuk kader-kader PKK dan stakeholder mempunyai peran penting dalam menangani kasus stunting di Kota Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meminta peran aktif para Tim Pendamping Keluarga percepatan penurunan stunting, terutama kaum ibu, untuk terus melakukan pendampingan kepada keluarga, ibu-ibu hamil maupun yang melahirkan, terutama terhadap anak-anak balita yang terindikasi stunting.

"Sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting, para Tim Pendamping Keluarga ini bisa memberikan penyuluhan serta melakukan langkah-langkah surveilan kepada keluarga berisiko stunting," ujarnya saat membuka Rembuk Stunting di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Selasa (24/1/2023).

Bahasan menyatakan, Pemkot Pontianak sangat serius untuk penanganan kasus stunting di Kota Pontianak. Di mana posisi kasus stunting berdasarkan hasil survei Dinas Kesehatan Kota Pontianak berada di angka 15,8 persen. Survei ini dilakukan dalam skala intern atau lokal sambil menunggu hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. 

"Mudah-mudahan hasil survei yang dilakukan pusat tidak terpaut jauh dengan hasil survei yang kita lakukan," ungkapnya.

Ia berharap dengan turunnya angka stunting di Kota Pontianak, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pemkot Pontianak di tahun 2023/2024 ini tidak akan terlalu berat dalam menurunkan angka stunting hingga 12 persen, bahkan bila perlu di bawah 10 persen. 

"Kita semua berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak," katanya.

Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak, ia meminta TPPS yang sudah dibentuk ini agar membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dari Tim Pendamping Keluarga. 

"Sehingga dengan demikian percepatan penurunan stunting bisa berjalan efektif dan terpadu," pungkasnya. (prokopim)

Rapat Koordinasi Penyusunan Publikasi DDA Pontianak 2023

PONTIANAK - Kebutuhan data dasar di Kota Pontianak terus diperbaharui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat publikasi Pontianak Dalam Angka Tahun 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Pontianak Sidig Handanu menyampaikan, data yang diambil meliputi kumpulan data dari perangkat daerah dan instansi terkait.

“Data ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi pengguna data serta pengambil kebijakan,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Penyusunan Publikasi Pontianak Dalam Angka Tahun 2023 bersama BPS Kota Pontianak, di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (24/1/2023).

Proses perencanaan pembangunan daerah dikatakan Sidig memerlukan tolok ukur yang akurat. Untuk itu dia meminta produsen data agar mengoptimalkan kualitas data karena diperlukan di hari ini dan seterusnya. Terlebih di era digital seperti sekarang, pembaharuan dan validasi data lebih mudah dilakukan.

“Seperti kata bijak, apabila suatu negeri memiliki kelengkapan data, update serta valid kemudian terintegrasi, maka negeri tersebut bisa menguasai dunia,” ujarnya.

Sebagai upaya mendukung program pemerintah pusat yaitu Satu Data, Pemkot Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak senantiasa melakukan harmonisasi data yang terdapat dalam Portal Satu Data Kota Pontianak agar dapat diakses semua pihak yang memerlukan data, tak terkecuali masyarakat. Sidig berharap, transparansi data ini diiringi dengan data real time.

“Agar proses perencanaan dan evaluasi pembangunan berjalan baik dan lancar,” sebutnya.

Di tahun 2023 ini, terdapat sejumlah 1448 Data Kota Pontianak yang disepakati untuk diperbaharui di dalam Portal Satu Data Pontianak. Setiap aparatur diminta lebih peka dan tanggap terhadap situasi terkini.

“Perlu ketelitian sebelum data dipublish dan kecerdasan untuk menelaah, menganalisa, agar tidak terjadi konflik bagi pengguna data,” pungkas Kepala Bappeda. (kominfo)