Berita

Atas Capaian Opini WTP dan Peringkat Pertama Dalam Penyampaian LKPD

PONTIANAK - Dua penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil diboyong Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kedua penganugerahan itu adalah penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peringkat pertama penghargaan atas partisipasi pemerintah daerah dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lingkup Kalbar periode tahun 2021.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penghargaan yang diterima ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangannya secara akrual, transparan dan akuntabel. Penghargaan ini menjadi wujud kerja keras dan kerja bersama seluruh jajaran di lingkup Pemkot Pontianak.

"Semoga dengan penghargaan ini menjadi penyemangat kita untuk menyajikan laporan keuangan lebih baik lagi sesuai dengan standar keuangan negara," ujarnya usai menerima penghargaan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/10/2022).

Hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal yang ditekankan di antaranya adalah ketelitian dalam penyajian laporan keuangan, tepat waktu dan lebih terencana. Hal ini dikatakan Edi, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan.

"Harapan kita laporan keuangan ini kualitasnya terus meningkat," tuturnya.

Ia menambahkan, menyandang predikat WTP, bukan berarti puas dengan hasil yang telah dicapai, sebab masih ada catatan dari BPK yang harus terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen sebagai pengelola keuangan negara di daerah. 

"Untuk itu, kita terus berupaya memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan serta perbaikan perencanaan anggaran," imbuhnya.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro mengingatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menyandang predikat opini WTP dari BPK, supaya bisa tetap mempertahankan predikat yang telah disandang dan semakin meminimalisir permasalahan yang ada pada laporan keuangan daerah masing-masing.

"Kami sampaikan pemerintah daerah yang meraih WTP selama sepuluh kali berturut-turut, yakni Pemkot Pontianak, Pemkab Sintang dan Pemkab Sanggau," sebutnya.

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, ia berharap adanya optimalisasi percepatan dan kualitas anggaran yang dibelanjakan lebih efisien. Dengan harapan APBD yang dikelola lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

"Sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Imik.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terkait dengan inflasi, beberapa pemerintah daerah berhasil melaksanakan pengendalian dengan baik. Kota Pontianak menjadi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Kalimantan dalam pengendalian inflasi. 

"Tentunya ada dana insentif yang akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas upaya pengendalian inflasi. Kota Pontianak mendapat insentif senilai Rp10,6 miliar," pungkasnya. 

Keberhasilan TPID Kota Pontianak dalam mengendalikan inflasi mengantarkan Kota Pontianak sebagai terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan tersebut diterima pada TPID Awards 2022 di Surabaya pada September lalu. Penerima TPID Awards terbagi berdasarkan kategori wilayah, yakni Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua. Kota Pontianak termasuk yang paling rendah dari seluruh wilayah secara nasional yaitu 4,4 persen. (prokopim)

Percepatan P3DN Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

PONTIANAK - Sebagai upaya untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Workshop Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bagi UMKM dan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Harris Pontianak, Kamis (20/10/2022).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Oleh sebab itu, pentingnya digelarnya workshop ini sebagai bentuk sosialisasi bagi pelaku usaha yang selama ini melakukan kerjasama dengan pemerintah. 

"Tahun depan akan diwajibkan untuk pemesanan produk pengadaan dilakukan melalui e-katalog, bahkan sudah ada beberapa instansi yang mulai menggunakannya," ujarnya.

Penggunaan e-katalog ini diprioritaskan pada katalog sektoral atau katalog lokal dari UMKM. Sosialisasi Peningkatan P3DN ini tidak hanya menyasar pada pelaku usaha, tetapi juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan pejabat pengadaan yang ada di lingkup Pemkot Pontianak.

"Tujuannya agar ada sinkronisasi antara pengguna dan penyedia pengadaan," tutur Mulyadi.

Sekda menambahkan, agar peserta workshop lebih memahami secara komprehensif penerapannya, maka dilakukan simulasi atau tutorial berkaitan dengan proses penginputan dan penggunaan e-katalog. 

"Saya harap pada kesempatan ini para peserta menjadikan pembelajaran ini untuk menggali dan mendalami serta mengaplikasikan sistem ini sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan dengan program-program pengadaan yang ada di pemerintah," ungkapnya. (prokopim)

Pontianak Target Turunkan Prevalensi Stunting Balita Hingga 14 persen di 2024

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Upaya itu antara lain mulai dari sisi regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, tersusunnya rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kota hingga kelurahan, sampai pada pembuatan sistem manajemen data stunting dalam bentuk digital.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, persoalan stunting pada balita mengindikasikan bahwa terjadinya masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, di mana pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum maksimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah intervensi spesifik. 

"Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak, hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita," ujarnya saat pemaparan komitmennya dalam Aksi Nyata Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (19/10/2022).

Selain intervensi spesifik, lanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Intervensi sensitif yang dilakukan antara lain penanganan daerah rawan pangan, berupa pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi. Perbaikan sarana sanitasi dan rumah tak layak huni juga menjadi bagian penting dalam intervensi sensitif menurunkan angka stunting. Termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting. 

"Keberhasilan pencegahan stunting hanya dapat dilakukan dengan kerja keras, inovasi dan dukungan dari semua pihak," ungkap Edi.

Dukungan berbagai pihak dibutuhkan untuk program-program dengan  sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat, PKK, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, media massa hingga akademisi. Masalah stunting balita harus segera ditangani demi mewujudkan visi sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya. Ia menyebut, mengacu pada araha Presiden RI yang dituangkan pada RPJMN 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada 2024.

"RPJMD Pemerintah Kota Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen pada tahun 2024," pungkasnya. (prokopim)

Kerjasama TP PKK dan Untan Luncurkan Aplikasi Layanan Kesehatan

PONTIANAK - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura (Untan) mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website ‘Monalisa’. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi pengawasan kepatuhan Lansia yang mengidap sakit diabetes dan hipertensi dalam penggunaan obat. Beberapa fitur seperti pengingat untuk mengkonsumsi obat serta berisi artikel kesehatan terkait diabetes dan hipertensi terangkum dalam aplikasi ini. Untuk sementara waktu, layanan aplikasi Monalisa hanya dapat digunakan di fasilitas kesehatan UPT Puskesmas Purnama.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan ungkapan terima kasih kepada TP-PKK Kota Pontianak dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untan. Dijelaskannya, mengacu pada standar yang diberikan BKKBN, terdapat beberapa kategori lansia. Mulai dari lansia muda dengan rentang umur 60-69 tahun, lansia madya 70-79 tahun sampai lansia tua di atas 80 tahun. Di Kota Pontianak sendiri terdapat sejumlah 23.854 lansia yang berada di rentang usia 60-64 tahun dan 16.179 orang di usia 65-59 tahun, 10.358 orang usia 70-79 dan 10.864 orang usia di atas 80 tahun.

“Artinya jika melihat data Disdukcapil ini, ada hampir 70 ribu masyarakat Kota Pontianak adalah lansia,” paparnya usai launching aplikasi Monalisa, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (18/10/2022).

Dari angka itu, Edi menilai Kota Pontianak sebagai kota yang produktif karena tidak sedikit lansia yang dilihatnya kian energik dengan memberikan sumbangsih serta kontribusi meningkatkan perekonomian kota. Disadarinya memang penyakit yang lebih sering menyasar lansia adalah diabetes dan hipertensi. 

“Saya harap dengan diluncurkannya aplikasi tersebut dapat mengurangi angka penderita diabetes dan hipertensi terhadap lansia,” ungkapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie berharap melalui aplikasi Monalisa, penggunaan obat lebih terkendali. Agar bisa segera digunakan secara luas, dirinya akan menggelar sosialisasi kepada seluruh kader PKK di Kota Pontianak.

“Kami berharap dari UPT Puskesmas Purnama juga terus melanjutkan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Lansia tentang aplikasi ini,” ujarnya.

Rektor Untan, Garuda Wiko menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak dan TP-PKK Kota Pontianak atas inisiasi ide pengembangan dan riset aplikasi layanan kesehatan ini. Pihaknya menginginkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di daerah tetap berjalan mengingat peran akademisi yang turut melengkapi pengabdian kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota menjadi salah satu media kerjasama kami untuk memperkenalkan banyak riset namun memang beberapa di antaranya belum dikenalkan,” imbuhnya. (prokopim/kominfo)