Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan tidak ada intervensi dalam rekrutmen pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dalam proses dan tahapan lelang jabatan atau open bidding maupun job fit sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Pejabat yang menduduki jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan murni melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan, baik dari sisi kepangkatan maupun kompetensinya.

"Sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Komisi ASN," ujarnya usai menghadiri rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui zoom meeting di Ruang Pontive Center, Senin (24/1/2022).

Ia menambahkan, pada rapat kerja tersebut Mendagri menekankan kepada seluruh kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan agar tidak tersangkut dengan persoalan hukum. 

"Pemerintah daerah harus mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya," tuturnya. 

Selain menekankan langkah-langkah pencegahan korupsi, Mendagri juga meminta seluruh daerah melakukan percepatan penyerapan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun memang, kata Edi, kendala-kendala yang dihadapi di daerah adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) akibat kebijakan moratorium PNS serta aturan-aturan pusat yang terkadang berubah dan waktu yang kian terbatas.

"Kendala-kendala inilah yang harus kita carikan jalan keluarnya agar target yang diinginkan bisa tercapai," imbuh dia.

Sebagaimana yang telah dipaparkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian terkait beberapa penyebab masih terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Selain masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya korupsi, juga dikarenakan sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat dengan imbalan serta berkaitan perizinan. Hal itu disampaikannya pada rapat kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan kepala daerah se-Indonesia melalui zoom meeting. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono merasa heran terhadap kenaikan harga minyak goreng yang sempat melonjak. Pasalnya, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan penghasil sawit  bahkan pabrik pengolahan sawit ada yang berada di Kalbar. 

"Saya tidak mengetahui persis apa penyebab kenaikan harga minyak goreng ini, apakah konsumsi meningkat atau produksi yang berkurang," ucapnya, Jumat (21/1/2022).

Untuk itu pihaknya mengupayakan agar para supplier atau produsen meningkatkan produksinya sehingga tidak terjadi lonjakan harga. Secara logika, lanjut Edi, Kalbar sebagai daerah penghasil tanaman sawit dan memproduksi minyak goreng berbahan baku kelapa maupun sawit, semestinya tidak terjadi lonjakan harga seperti yang terjadi sekarang ini. 

"Kami bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak sedang menelusuri penyebab kenaikan harga minyak goreng ini," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ketersediaan stok minyak goreng berkurang, sementara konsumsi justru meningkat. Semestinya, Edi bilang dengan meningkatnya kebutuhan terhadap minyak goreng, harga bahan pokok tersebut seharusnya tidak melambung tinggi karena produksi meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

"Tetapi malah harga minyak goreng jadi melonjak naik," sebutnya.

Sebelumnya masyarakat mengeluhkan harga minyak goreng yang melambung tinggi. Misalnya minyak goreng dalam kemasan dari seharga Rp17 ribu per liter, naik hingga Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per liter. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng yakni Rp14 ribu per liter. Beberapa pasar swalayan dan minimarket mulai menerapkan kebijakan satu harga tersebut. 

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Junaidi menerangkan, pihaknya sudah melakukan penelusuran di lapangan bahwa penyebab melonjaknya harga minyak goreng dikarenakan harga Crude Palm Oil (CPO) mengalami kenaikan. Untuk itu, pemerintah pusat mengambil langkah melalui program enam bulan ke depan sebanyak 1,2 miliar liter minyak goreng dengan kebijakan satu harga yakni Rp14 ribu per liter di tingkat distribusi atau di toko-toko modern. 

"Namun sayangnya tidak semua merek minyak goreng yang menerapkan kebijakan satu harga tersebut, masih ada beberapa merek yang harganya di atas Rp14 ribu per liter," katanya.

Ia menyebut beberapa merek minyak goreng sudah menerapkan kebijakan satu harga dari pemerintah pusat diantaranya merek Fortune, Sovia dan Sania. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya terus memantau ketersediaan stok minyak goreng di pasaran.

"Kita ingatkan jangan sampai ada spekulan yang coba-coba mengambil kesempatan di tengah kondisi ini," tegasnya. (prokopim)

Tanam 1.500 Pohon Serentak di Pontianak Peringati HUT ke-65 Pemprov Kalbar

PONTIANAK - Sebanyak 1.500 pohon ditanam secara serentak di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Penanaman pohon serentak ini digelar oleh Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalbar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kegiatan bertajuk Penanaman Sejuta Pohon bertepatan dengan momentum HUT ke-65 Pemprov Kalbar sebagai upaya menjadikan Kota Pontianak lebih hijau dan sejuk. Di Kota Pontianak terdapat lebih dari 30 ribu pohon yang ditanam dengan berbagai jenis. Penghijauan yang dilakukan dengan menanam pohon sebagai langkah mewujudkan Pontianak sebagai kota yang hijau dan berwawasan lingkungan sesuai visi dan misi Kota Pontianak.

"Selain menanam pohon, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk menjaga dan merawat pohon yang telah kita tanam," ujarnya usai melakukan penanaman pohon di Jalan Paralel Sungai Raya Dalam Kecamatan Pontianak Tenggara, Jumat (21/1/2022).

Ia berharap penanaman pohon ini tidak hanya pada momentum peringatan hari-hari tertentu saja, akan tetapi terus berkelanjutan. Menurutnya, masih ada beberapa lahan kosong terutama tepian jalan dan ruang yang terbengkalai yang ditumbuhi semak belukar. Lahan-lahan tersebut dikelola pihaknya menjadi taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pepohonan yang rindang.

"Saya juga mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di pekarangan rumah, halaman perkantoran dan lahan-lahan yang ada," tuturnya.

Pada penanaman pohon secara serentak ini, terdapat berbagai jenis pohon seperti trembesi, spatudea, mahoni, takoma, angsana. Untuk lokasi di Jalan Paralel Sungai Raya Dalam, pohon yang ditanam berjenis trembesi. Dipilihnya jenis trembesi ini agar masing-masing kawasan memiliki karakter tersendiri sehingga lebih teratur dan rapi.

"Pohon-pohon yang ditanam ini diperkirakan dalam dua tahun sudah tumbuh rindang," ungkap Edi.

Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Lismaryani Sutarmidji menuturkan penanaman sejuta pohon dalam rangka HUT ke-65 Pemprov Kalbar digelar serentak di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Selain menanam pohon, pihaknya juga bekerjasama dengan beberapa pihak untuk gelaran aksi sosial dengan membagikan sembako di beberapa daerah di Kalbar.

"Pesan saya, pohon yang kita tanam ini semoga tumbuh subur dan bisa melindungi lingkungan kita, teduh aman dan asri," imbuhnya.

Wakil Ketua TP PKK Kota Pontianak Norhasanah Bahasan menambahkan, penanaman pohon serentak di Kota Pontianak dipusatkan di Pontianak Tenggara yang berlokasi di sepanjang Jalan Paralel Sungai Raya Dalam. 

"Kami dari TP PKK Kota Pontianak ikut mendukung kegiatan penanaman pohon ini untuk pelestarian lingkungan," pungkasnya. (prokopim)

Puskesmas akan Gelar Vaksinasi di Sekolah-sekolah

PONTIANAK - Vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun mulai dilaksanakan di Kota Pontianak dengan dicanangkannya secara simbolis vaksinasi anak di halaman SDN 56 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Rabu (19/1/2022).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menargetkan vaksinasi anak bisa mencapai di atas 60 ribu anak dengan harapan pada bulan Maret mendatang jumlah capaian minimal 80 persen dari target tersebut. Program vaksinasi di Kota Pontianak terus gencar dilakukan setiap waktu mulai pagi hingga sore di sentra-sentra vaksinasi maupun puskesmas termasuk vaksin booster bagi lansia.

"Sebelum divaksin, anak-anak juga melewati proses screening untuk memastikan kondisi kesehatan mereka serta harus seizin orang tuanya," ujarnya usai mencanangkan vaksinasi bagi anak, Rabu (19/1).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu menyatakan target sasaran vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sebanyak 65.893 anak. Penerima vaksin anak bisa berasal dari pendidikan formal SD atau madrasah maupun pendidikan non formal seperti pesantren atau anak berkebutuhan khusus.

"Pada rentang usia tersebut kita upayakan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19," tuturnya.

Menurutnya, dikarenakan vaksinasi anak bersamaan pula dengan vaksinasi dan booster bagi lansia serta masyarakat umum lainnya sehingga pihaknya menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada, dalam hal ini tenaga vaksinator.

"Untuk anak-anak akan dijadwalkan atau dikoordinir oleh masing-masing puskesmas untuk dilakukan di sekolah-sekolah," ucapnya.

Sidiq meminta kepada para orang tua dan pihak sekolah untuk menunggu jadwal giliran dari puskesmas terdekat. Hal ini dikarenakan untuk menghindari menumpuknya peserta vaksinasi pada pos pelayanan yang memiliki keterbatasan petugas vaksinasi. Apalagi jumlah peserta vaksin dari usia anak-anak diperkirakan cukup besar sekira 65 ribu, ditambah lagi vaksinasi booster bagi lansia.

"Semuanya akan kita atur karena rentang waktu kita juga cukup panjang hingga Maret 2022," tutupnya. (prokopim)