Berita

PONTIANAK - Rencana pembangunan Jembatan Garuda sebagai jembatan penghubung Jalan Bardan Nadi hingga Terminal Siantan oleh investor tengah dalam penggodokan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan saat ini rencana pembangunan Jembatan Garuda masih dalam proses menunggu persetujuan Kementerian PUPR. Apabila sudah mendapat lampu hijau, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya seperti penyusunan draft, kaitan kontribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Pontianak dan lain sebagainya. 

"Sehingga kita harapkan keberadaan jembatan ini juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah," ungkapnya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Kota di Hotel Grand Mahkota, Kamis (9/2/2023).

Menurutnya, Jembatan Garuda ini mencerminkan kemajuan Kota Pontianak yang modern dengan desain yang spektakuler. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah, apalagi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I juga tengah dibangun, sehingga kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai.

"Tujuannya untuk akses mobilitas masyarakat dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara atau Siantan dan sebaliknya," ujar Edi.

Untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara ketersediaan APBD sangat terbatas. Oleh sebab itu pihaknya menggandeng investor lewat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Dampak ekonominya sangat besar karena sirkulasi transportasi dan mobilitas lebih lancar dan cepat. Selain itu pula akan menjadi landmark dan objek wisata," tuturnya. (prokopim)

Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat

PONTIANAK - Kecamatan Pontianak Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kota Pontianak. Tantangan pembangunan pun berfokus di beberapa sektor mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia sampai ekonomi.

Camat Pontianak Barat Ibrahim menerangkan, kepadatan penduduk yang mencapai 9.283 jiwa per kilometer persegi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana serta infrastruktur. Dia menyebut, gambaran umum aspirasi warga antara lain penataan lingkungan, rehab drainase dan pemasangan pipa saluran air.

“Kemudian ada pemberdayaan dengan suntikan bantuan kepada UMKM serta pelatihan keterampilan. Di bidang sosial budaya kita ingin peningkatan sarana fasilitas olahraga serta bantuan posyandu,” imbuhnya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat Tahun Anggaran 2024 di Aula Camat Pontianak Barat, Rabu (8/2/2023).

Musrenbang merupakan program tahunan untuk menampung seluruh aspirasi pembangunan dari masyarakat. Di setiap tahunnya, pemerintah daerah akan melaksanakan Musrenbang sekaligus merealisasikan hasil Musrenbang tahun sebelumnya. Ibrahim memaparkan, capaian realisasi pembangunan di tahun lalu secara umum sudah baik.

“Perbaikan jalan di Pallima dan jalan lain. Kemudian pelebaran jalan menuju standar dan pemeliharaan lingkungan. Kita juga memberikan bantuan bagi warga dengan rumah tidak layak huni, pengentasan kawasan kumuh, semuanya sudah direalisasikan,” terangnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Y Trisna Ibrahim menyampaikan, pembangunan bukan hanya soal fisik. Dia mengajak pihak terkait untuk turut sama-sama memprioritaskan pembangunan manusia dan perekonomian.

“Tentu kita berharap pembangunan SDM, penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sosial yang membentuk peradaban mulia akan semakin mengokohkan reputasi Kota Pontianak di jajaran kota-kota berkualitas di dunia,” ujarnya mewakili Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang berhalangan hadir.

Pontianak menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 4,6 persen di tahun 2024. Tak hanya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berupaya untuk mempertahankan keseimbangan angka inflasi untuk tahun berikutnya.

“Tingkat Pengangguran sebesar 9,35 sampai 9,99 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 sampai 4,8 persen serta Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai 81,30,” jelasnya.

Trisna menambahkan, Musrenbang adalah salah satu model perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Selain Musrenbang, ada bahan lain bagi perencanaan pembangunan. Untuk itu dirinya berharap, masyarakat yang memberikan pemikiran dapat memilih usulan yang prioritas dan berkualitas.

“Keaktifan bapak dan ibu sekalian dalam mengarahkan perencanaan pembangunan Kota Pontianak ini akan menentukan kualitas pembangunan. Apa yang bapak dan ibu usulkan semoga terealisasi dan membuat Kota Pontianak semakin baik,” tutupnya. (kominfo)

Wali Kota : Upaya Ciptakan Hunian Pemukiman Lebih Tertata

PONTIANAK - Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara menjadi pilot project Program Konsolidasi Tanah yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan tanah serta usaha pengadaaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Aria Indra Purnama menerangkan, dipilihnya Kota Pontianak, dalam hal ini Kelurahan Bansir Laut, sebagai pilot project karena kawasan itu dinilai menarik melihat lokasinya yang berada di tepian Sungai Kapuas.

"Kelurahan Bansir Laut menjadi salah satunya lokasi pilot project tersebut. Kami harapkan kalau ini memang berhasil, bisa menjadi contoh yang akan kami replikasikan ke seluruh Indonesia," ujarnya usai Workshop Kolaborasi Pembangunan Hunian bagi Masyarakat di Lokasi Pilot Project Konsolidasi Tanah Kota Pontianak, Selasa (7/2/2023).

Menurutnya, Kelurahan Bansir Laut adalah salah satu contoh pilot project pertama dilakukan konsolidasi tanah di Indonesia khususnya ATR/BPN. Dalam hal ini, program yang digagas Kementerian ATR/BPN dalam rangka penataan kawasan kumuh. Dalam program tersebut, masyarakat juga akan menerima sertifikat tanah. Pemberian sertifikat itu menjadi salah satu kunci penataan kawasan yang menjadi pilot project. Dengan masyarakat menerima sertifikat tanah miliknya, pelaksanaan penataan kawasan itu akan lebih baik.

"Setelah adanya penataan dan masyarakat telah menerima sertifikat, pastinya nilai tanah di kawasan itu akan lebih tinggi dan tertata," ungkap Aria.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendukung program konsolidasi tanah ini sebagai upaya meningkatkan lingkungan hunian masyarakat lebih tertata rapi. Konsolidasi tanah ini juga melibatkan peran serta masyarakat di kawasan yang akan dilakukan penataan. 

"Konsolidasi ini diperlukan dalam rangka penataan kawasan terutama yang berada di tepian Sungai Kapuas," tuturnya.

Penataan itu akan menjadikan kawasan lebih rapi dan tidak lagi terkesan kumuh. Manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah dengan menerima sertifikat tanah sehingga mereka memiliki legalitas atas kepemilikan tanah miliknya.

"Selain pemukiman yang lebih teratur dan rapi, nilai aset di kawasan tersebut ikut meningkat," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar NA Anggini Sari melakukan panen raya cabai rawit di Jalan Nipah Kuning Dalam Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (7/2/2023). Tanaman cabai rawit jenis Cakra tumbuh subur di atas lahan seluas 2.500 meter persegi. Budidaya tanaman cabai ini dikelola oleh Kelompok Tani Ponpes Al Murabbi.

Edi mengapresiasi inisiasi Kelompok Tani Ponpes Al Murabbi menanam cabai dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada. Ia berharap tanaman cabai ini terus dikembangkan hingga bisa menghasilkan produksi yang melimpah dan berkualitas.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semangat menanam, produktif sehingga kebutuhan pangan di Kota Pontianak bisa terpenuhi," ujarnya.

Tanaman cabai yang tumbuh subur ini menggunakan Biosaka, yakni larutan ekstrak tumbuhan yang berperan sebagai elisitor yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Ia menilai penggunaan Biosaka yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk tanaman sayur mayur termasuk cabai, hasilnya sangat menggembirakan.

"Bisa kita lihat semua tanaman cabai di sini tumbuh subur dan kualitasnya juga bagus," tuturnya.

Abdul Maulid, Ketua Kelompok Tani Ponpes Al Murabbi sekaligus Wakil Pengasuh Bidang Tahfidz Ponpes Al Murabbi menjelaskan, usaha di sektor pertanian cabai cakra ini sudah dimulai sejak Agustus 2022. Lahan kosong yang berada tak jauh dari Ponpes Al Murabbi dimanfaatkan para santri untuk ditanami cabai. Untuk menuai hasilnya, waktu yang dibutuhkan tiga bulan, mulai dari perawatan hingga panen.

"Hingga saat ini sudah panen ke-13 kalinya. Dalam sekali panen bisa menghasilkan 40 kilogram cabai rawit," katanya.

Maulid menambahkan, untuk distribusi cabai hasil panen kelompok taninya masih menyasar warung-warung sembako atau kelontong dikarenakan jumlah produksi masih terbatas. Sementara harga yang dijual di pasaran kisaran Rp60 ribu - Rp70 ribu per kilogram.

"Kami masih sebatas distribusi di warung-warung sembako karena produksi juga masih belum begitu banyak," terangnya.

Memang diakuinya faktor cuaca menjadi kendala dalam perawatan tanaman cabai, misalnya genangan air akibat curah hujan tinggi disertai air pasang naik sehingga lahan terendam air.

"Namun hal itu bisa kita atasi dengan berbagai upaya yang dilakukan ditambah lagi dukungan dari Pemkot Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak serta Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar," tuturnya.

Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro menuturkan, tanaman cabai yang ditanam Kelompok Tani Al Murabbi terdiri dari dua jenis, yakni Cakra dan Keriting. Jumlah tanaman cabai mencapai 1.300 tanaman.

"Selama ini kita berkoordinasi lewat penyuluh lapangan yang selalu memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan kepada para petani. Untuk kekurangan sarana, kita bantu melalui APBD," pungkasnya. (prokopim)