Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Pontianak sudah mencapai 90 persen dari target sekitar 94 ribu jumlah orang yang divaksin. "Diperkirakan dalam dua pekan ke depan program vaksinasi di Pontianak sudah selesai," ujarnya usai rapat koordinasi persiapan vaksinasi dan pengamanan kegiatan keagamaan di Wilayah Provinsi Kalbar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (31/3/2021).

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 di Pontianak terhadap kelompok masyarakat yang berisiko seperti pelayan publik, TNI/Polri, guru dan lansia telah sesuai harapan. Pihaknya terus gencar melaksanakan vaksinasi hingga sesuai target. Demikian pula pada saat bulan Ramadan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan terus dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan pada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pontianak. "Termasuk di tempat-tempat umum seperti Gedung PCC, aula kantor camat dan beberapa tempat lainnya," ungkapnya.

Tokoh-tokoh keagamaan juga diimbau agar bisa divaksinasi Covid-19. Rencananya pada bulan Ramadan mendatang vaksinasi Covid-19 tetap akan dilaksanakan dan tidak menutup kemungkinan pada malam hari. "Tempatnya dilaksanakan di fasilitas kesehatan di wilayah kecamatan masing-masing," tuturnya.

Namun positivity rate penularan Covid-19 di Kota Pontianak masih berada pada angka lima persen. Sehingga diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari sampling swab massal di beberapa beberapa tempat keramaian masih ditemukan kasus positif Covid-19. "Hal ini menunjukkan virus Covid-19 masih ada diantara warga Kota Pontianak," imbuhnya.

Wakapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Asep Safrudin menerangkan, rapat koordinasi yang digelar ini dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan di Provinsi Kalbar. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalbar tidak ada kendala. "Walaupun masih belum maksimal tapi terus akan kita upayakan adanya peningkatan," terangnya.

Selain instansi pemerintah, dalam rakor tersebut pihaknya juga mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan gereja-gereja. Tokoh-tokoh agama tersebut mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk mengimbau umat untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan digelar pada bulan Ramadan mendatang. MUI telah menyatakan vaksin tidak membatalkan puasa Ramadan sehingga boleh dilakukan vaksinasi Covid-19 pada saat melaksanakan puasa ramadhan. "Seandainya jika kondisi fisik lemah pada pagi atau siang harinya, boleh dilakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Forum Data Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (31/3/2021). Kepala Bappeda Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, Forum Data Kota Pontianak ini digelar dalam rangka mendukung Pekan Satu Data Indonesia yang sudah dicanangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional beberapa waktu lalu. Forum data ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan menyelesaikan permasalahan data. "Serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan satu data Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD dapat diselesaikan dengan forum data ini. Tujuannya agar tercapai kesepakatan, kesatuan dan harmonisasi data dalam upaya percepatan keterisian data Kota Pontianak 2021. "Kepala OPD sebagai produsen data diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi sesegera mungkin agar proses perencanaan dan evaluasi pembangunan berjalan baik dan lancar," katanya.

Melalui tata kelola data yang baik diharapkan akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi akses dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah. "Pemanfaatan data pemerintah tidak hanya sebatas penggunaan internal antar instansi, tetapi juga untuk pemenuhan data publik bagi masyarakat," terang Amirullah.

Menurutnya, update portal satu data Kota Pontianak merupakan tanggung jawab produsen data atau sumber data yakni seluruh OPD dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. "Untuk itu kami minta kepada seluruh kepala OPD sebagai sumber data segera menyampaikan update data OPD per 31 Desember 2020," ucapnya.

Kota Pontianak melalui Diskominfo Kota Pontianak sejak 2017 sudah mendukung program satu data Indonesia dengan penandatanganan komitmen open data oleh seluruh kepala OPD. Kemudian didukung adanya Peraturan Wali Kota Pontianak tentang satu data untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah mengunduh data pada portal satu data Indonesia sebanyak 1.207 data save. "Pada 2019, Kota Pontianak telah memiliki portal satu data sendiri dengan jumlah 4.545 data save," pungkasnya. (prokopim)

Sosialisasi dan Pelatihan Diversifikasi Pangan

PONTIANAK - Banyak masyarakat yang mengandalkan nasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Padahal beragam hasil pertanian selain nasi yang dapat dijadikan makanan pokok. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai perlunya diversifikasi pangan dalam memenuhi asupan makanan seandainya suatu saat nanti beras sulit didapatkan atau harganya melambung tinggi. "Dengan diversifikasi pangan ini kita bisa mencari alternatif makanan lainnya sebagai pengganti, jadi tidak mesti makan nasi," ungkapnya usai membuka sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan yang diikuti oleh 29 pengurus PKK kelurahan se-Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Selasa (30/3/2021).

Untuk itu, kata Edi, dibutuhkan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan makanan sesuai standar kebutuhan tubuh dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Adanya sosialisasi dan pelatihan diversifikasi pangan ini, ia berharap para peserta mendapatkan pemahaman dan menambah wawasan terkait pentingnya diversifikasi pangan bagi keluarga. "Karena kita ketahui pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk selalu bugar dan sehat sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh," terangnya.

Imunitas tubuh tidak hanya didapat dari vaksinasi, nutrisi dan gizi makanan juga menjadi bagian dari membentuk imunitas. Bagi sebagian masyarakat ada yang belum memahami pentingnya gizi makanan. Makanan tidak hanya semata yang mengenyangkan saja, tetapi bagaimana makanan itu bisa memenuhi kebutuhan gizi. Melalui sosialisasi dan pelatihan ini, peserta akan mengetahui makanan pengganti yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan gizi. "Ada makanan yang bisa dikombinasikan sehingga pemenuhan kebutuhan gizi bisa tercapai," jelasnya.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro menuturkan, program diversifikasi pangan, selain budidaya dan memanfaatkan pekarangan, juga dalam upaya meningkatkan konsumsi pangan non beras. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengalokasikan bantuan bagi nelayan dan petani yang gagal panen. "Bantuan tersebut subsidi budidaya ikan lele dan nila. Kemudian juga dibantu alat untuk budidaya peralatan," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan bibit tanaman seperti sayuran, bantuan alat transportasi seperti argo dan tossa. "Kami juga mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK maupun APBN," ucap Bintoro. (prokopim)

Wali Kota Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020

PONTIANAK - Refocusing dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama capaian target pembangunan tahun 2020. Refocusing dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan Covid-19. Imbas dari pandemi Covid-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan terkendala. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, ada beberapa target yang harus disesuaikan, baik yang tercapai dan melebihi target maupun yang tidak mencapai target. Pembangunan infrastruktur saat ini masih terus berjalan meskipun ada beberapa penundaan akibat pemotongan anggaran atau target yang tidak tercapai. "Sehingga terjadi penundaan terhadap program yang sudah dialokasikan," ujarnya usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota (LKPJ) tahun anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (29/3/2021).

Penyesuaian ini berdampak pula pada kinerja terutama tingkat pengangguran terbuka yang meningkat. Angka pengangguran di Kota Pontianak sebelumnya tercatat di angka 9,2 persen, naik menjadi 12,3 persen. Hal tersebut dinilainya mempengaruhi investasi akibat melemahnya daya beli masyarakat. Namun demikian, dari sisi tingkat kemiskinan di Kota Pontianak justru terjadi penurunan. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,49, tertinggi di Provinsi Kalbar. Sementara angka harapan hidup juga meningkat menjadi 72,68.

Edi memaparkan, kondisi keuangan daerah tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah pusat, termasuk transfer daerah lainnya serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan PAD dari beberapa sektor memang terjadi penurunan akibat adanya pembatasan di masa pandemi. Misalnya pajak hotel dan restoran, jasa dan hiburan. "Tentunya hal itu berdampak menurunnya target PAD kita," ungkap dia.

Kondisi keuangan daerah juga tidak terlepas dari adanya pemotongan DAU pusat yang dilakukan oleh kementerian untuk alokasi penanganan pandemi Covid-19 sebesar 8 persen. Hal ini pula berdampak pada program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak secara keseluruhan. "Akibat adanya pemotongan dan perhitungan ulang termasuk defisit," terangnya.

Untuk mengoreksi program dan anggaran, Pemkot Pontianak melakukan pemotongan anggaran di lingkup OPD dengan nilai bervariasi antara 5 hingga 25 persen. Sehingga kebijakan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian pada APBD Perubahan. "Perubahan ini sifatnya penyempurnaan dan penyesuaian," tuturnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menambahkan, DPRD Kota Pontianak akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2020. Pembentukan pansus tersebut dalam rangka menilai kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran. "Mana yang sudah tercapai dan mana yang belum, akan kami telaah selama satu bulan ini," ucapnya.

Pihaknya juga akan meminta Wali Kota untuk menyampaikan data-data capaian target yang sudah mencapai 100 persen maupun yang belum tercapai. Setelah itu pansus akan mengeluarkan rekomendasi. Namun sebelum itu, pihaknya akan menanyakan terkait rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2019 lalu. "Apakah sudah dilaksanakan atau belum, hal itu menjadi penting karena rekomendasi ini akan menjadi satu kesatuan," pungkasnya. (prokopim)