,
menampilkan: hasil
Edi Kamtono: Jalur Ekspor Langsung Perkuat Daya Saing Ekonomi Kota
Pontianak Menuju Kota Perdagangan Global, Ekspor Kratom dan Arwana Jadi Tonggak Awal
PONTIANAK – Pelepasan ekspor kratom dan ikan arwana menjadi simbolis dimulainya Giat Akselerasi Ekspor 2025 yang digelar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Barat di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat tata kelola perdagangan berkelanjutan sekaligus mendorong ekspor komoditas unggulan daerah, khususnya kratom dan ikan arwana.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pelepasan ekspor langsung dari Pontianak menjadi langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini sejarah baru sekaligus kebanggaan bagi Pontianak. Jalur ekspor langsung membuat biaya logistik lebih efisien, distribusi lebih cepat, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Ke depan, kita harapkan semakin banyak komoditas unggulan yang bisa menembus pasar internasional,” ujarnya usai menghadiri pelepasan ekspor kratom di Pelabuhan Dwikora.
Edi menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak siap memperkuat infrastruktur pendukung agar ekspor komoditas daerah semakin lancar. Pihaknya akan terus mendorong kesiapan infrastruktur, mulai dari jalan akses, hingga layanan perizinan yang cepat dan transparan.
“Semua ini bagian dari komitmen kami menjadikan Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan yang kompetitif di kancah global,” ungkapnya.
Ia berharap, kratom dan arwana menjadi awal dari banyak komoditas lain yang bisa menembus pasar dunia. Banyak potensi yang bisa dikembangkan dan digali dari berbagai sektor.
“Pontianak memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga industri kreatif. Dengan sinergi semua pihak, saya yakin produk-produk unggulan kita dapat bersaing dan memberi manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M. Panggabean menegaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya saing produk unggulan Kalbar di pasar global.
“Selama ini pengiriman barang dari Kalbar harus melalui Surabaya atau Jakarta. Kini, Pontianak bisa langsung mengekspor ke luar negeri, salah satunya kratom ke India dan ikan Red Arwana ke Taiwan,” ujarnya.
Menurut Sahat, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, DPR RI, dan pelaku usaha merupakan langkah konkret memperlancar ekspor mulai dari sertifikasi karantina hingga pelepasan resmi produk ke luar negeri. “Dengan dukungan regulasi dan pengawasan karantina, ekspor Kalbar diharapkan terus meningkat serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.
Junior Manager Komersial Regional 2 Pontianak PT Pelindo (Persero), Ribut Heru Santoso, menyebut Giat Akselerasi Ekspor menjadi tonggak penting bagi perekonomian Kalbar.
“Ekspor ikan Arwana Super Red tujuan Taiwan berjumlah 150 ekor senilai Rp108,75 juta dan ekspor kratom 343,5 ton ke India senilai Rp15,48 miliar. Hal ini berdampak signifikan bagi pendapatan daerah sekaligus memangkas jalur ekspor yang selama ini harus melalui kota lain,” jelasnya.
Ia menegaskan PT Pelindo siap mendukung kelancaran ekspor. “Sebagai port operator, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas dan peralatan yang siap, serta terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait,” tutupnya. (prokopim)
Disdukcapil Pontianak bersama Kejati dan Kejari Perkuat Pemenuhan Hak Anak
PONTIANAK – Upaya pemenuhan hak anak dalam administrasi kependudukan kembali diperkuat melalui sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) secara simbolis kepada sejumlah siswa di SDN 15 Kecamatan Pontianak Selatan menjadi wujud pemenuhan hak anak dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak sebagai bentuk dukungan nyata dalam memastikan anak-anak di Kota Pontianak terpenuhi hak sipil dasarnya.
Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani menjelaskan, kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi terkait Inovasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan fokus memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian identitas bagi anak.
“Khususnya yang rentan dan belum memiliki dokumen resmi,” ujarnya usai menyerahkan KIA di SDN 15 Pontianak Selatan, Selasa (30/9/2025).
Erma menambahkan, layanan tersebut juga terintegrasi dengan inovasi Perekaman Cetak KIA Sehari Jadi (PECI HAJI) dari Disdukcapil Kota Pontianak. Melalui layanan ini, anak-anak yang melakukan perekaman dapat langsung menerima KIA pada hari yang sama.
“Sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan KIA sebagai instrumen untuk menjamin akses anak terhadap layanan publik. Kepemilikan KIA memastikan setiap anak, termasuk yang berada di lingkungan rentan, memiliki identitas resmi negara.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak dalam memperkuat langkah ini,” ungkapnya.
Sementara itu, pihak Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga hukum dalam mendukung perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk melalui pemenuhan dokumen kependudukan.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan tidak ada lagi anak di Kota Pontianak yang terhambat dalam mengakses hak-hak dasarnya hanya karena belum memiliki identitas kependudukan. (Sumber : disdukcapil.pontianak)
Wako Ajak Lembaga Keagamaan Perkuat Toleransi
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan dan memperkuat moral masyarakat di tengah keberagaman penduduk Kota Pontianak.
Menurutnya, berdasarkan data kependudukan, mayoritas warga Kota Pontianak beragama Islam sekitar 78 persen, disusul pemeluk Buddha, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan. Komposisi ini, kata Edi, mencerminkan kemajemukan kota yang harus dikelola dengan sikap saling menghormati.
“Pembinaan lembaga keagamaan sangat penting untuk memperkuat wawasan beragama sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Agama menjadi pedoman agar kita hidup aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kebaikan,” ujarnya saat membuka pembinaan lembaga keagamaan di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (30/9/2025).
Edi juga mengingatkan masyarakat agar bijak menghadapi tantangan era digital dan artificial intelligence (AI) yang memungkinkan manipulasi informasi.
“Sekarang semua bisa direkayasa. Karena itu, masyarakat jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap menjaga kerukunan dan menjadikan agama sebagai landasan moral dalam menghadapi perkembangan zaman,” tegasnya.
Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, M Yasin, menambahkan kegiatan pembinaan lembaga keagamaan ini dilaksanakan pada 30 September hingga 6 Oktober 2025 dengan melibatkan 400 peserta dari lima agama yang ada di Kota Pontianak, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu.
“Tujuan kegiatan ini adalah membina lembaga-lembaga keagamaan agar memahami fungsi dan perannya dalam membina organisasi maupun masyarakat yang dibinanya, sehingga tercipta pemahaman keagamaan yang baik, tidak egois, dan mampu memperkuat kehidupan berbangsa,” jelasnya.
Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pontianak, Ruswandi, mengatakan sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan sangat penting untuk menjaga keberagaman sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan kegiatan keagamaan.
“Lembaga keagamaan tidak hanya menjadi pusat peribadatan, tetapi juga tempat pembelajaran nilai-nilai agama agar umat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya. (prokopim)
Wawako Bahasan Lepas 12 Pelajar ke Sekolah Rakyat
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, melepas secara simbolis 12 siswa-siswi sekolah rakyat di halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Jalan Gusti Sulung Lelanang, Senin (29/09/2025) pagi. Pelepasan ini menandai langkah nyata pemerintah kota dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Adapun dari 12 siswa-siswi yang dilepas terdiri dari lima murid Sekolah Dasar (SD), tiga murid Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan empat murid Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka akan melanjutkan pendidikan melalui sekolah rakyat rintisan yang ada di Kota Pontianak.
“Pelepasan siswa siswi untuk sekolah rakyat di BLKI, sekolah rakyat rintisan, untuk kota Pontianak baru melepas 12 siswa dan siswi,” ujar Bahasan.
Ia menambahkan, program sekolah rakyat ini bukan hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan siswa dalam menjalani kegiatan belajar dapat terpenuhi. Mulai dari fasilitas belajar, seragam, hingga bantuan lain yang menunjang proses pendidikan, seluruhnya difasilitasi baik oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait.
“Semuanya fasilitas dalam hal sekolah dapat, bantuan untuk kebutuhan sekolah rakyat dapat semua, dari dinas beda dari kementerian ada, lengkap. Orang tua tinggal menyekolahkan anak, dan anak yang bersangkutan mau belajar dan betah di sekolah rakyat,” ungkapnya.
Wawako menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial dan melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri, serta beberapa kementerian terkait lainnya. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang merata, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu.
“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena alasan biaya atau keterbatasan lainnya. Semua harus sekolah, karena siapa yang tidak berpendidikan akan tertinggal dalam kehidupan. Dengan Sekolah Rakyat, kita ingin memastikan semua anak punya kesempatan yang sama hingga jenjang perguruan tinggi,” jelasnya.
Di Kota Pontianak, Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di Jalan Flora. Proses pembangunan sedang berlangsung dan ditargetkan segera beroperasi dalam waktu dekat.
Konsep pendidikan yang ditawarkan menyerupai boarding school atau pondok pesantren, sehingga anak-anak dapat tinggal dan belajar dengan fasilitas yang ditanggung penuh oleh pemerintah.
“Kita tidak perlu khawatir, semua biaya ditanggung negara. Sekolah ini akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak, layaknya pesantren atau boarding school. Orang tua bisa tetap mengunjungi atau membesuk mereka. Yang terpenting, anak-anak betah dan sungguh-sungguh menempuh pendidikan,” terangnya.
Lebih lanjut, Bahasan menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Menurutnya, keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan di sekolah, tetapi juga dukungan doa dan kasih sayang orang tua.
“Kami tidak bisa berdiri sendiri dalam mendidik. Harus ada kerja sama antara sekolah dan keluarga. Tanpa doa, perhatian, dan dukungan orang tua, pencapaian anak-anak akan sulit diraih. Karena itu, mari kita jadikan momentum pelepasan ini sebagai penguat komitmen bersama untuk mendukung mereka agar terus maju dan berprestasi,” katanya.
Ia juga berpesan kepada para siswa agar selalu percaya diri dalam menggapai cita-cita.
“Selamat melangkah dengan penuh semangat. Yakinlah setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Semoga Allah memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua,” tutupnya. (kominfo/prokopim)