Berita

Wako Edi Buka PKKMB Universitas PGRI 2025

PONTIANAK – Kota Pontianak kian menegaskan perannya sebagai tujuan pelajar dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk menimba ilmu di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyatakan komitmennya mendukung ekosistem pendidikan dengan memperkuat kolaborasi bersama akademisi serta universitas-universitas yang ada.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menuturkan jumlah mahasiswa di ibu kota Kalimantan Barat mencapai sekitar 45 ribu orang. Mereka tersebar di sejumlah kampus seperti Universitas Tanjungpura, Universitas PGRI, Universitas Widya Dharma, Politeknik Negeri Pontianak dan perguruan tinggi lainnya. Kehadiran mahasiswa, menurutnya, bukan hanya memperkuat dinamika akademik, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian kota.

“Untuk Kota Pontianak, kita akan terus memberi dukungan, terutama dari sisi infrastruktur yang menunjang kegiatan universitas. Pemerintah juga akan berkolaborasi menjaga iklim akademik yang kondusif agar ekosistem kota semakin positif,” ujarnya usai membuka agenda Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas IKIP PGRI Pontianak, Jalan Ampera, Rabu (1/10/2025).

Kepada 1.982 mahasiswa baru Universitas PGRI, Edi mengingatkan pentingnya mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus dan membangun karakter. Dengan tema Inovatif, Berkarakter, dan Berdaya Saing Global, ia berharap mahasiswa tidak hanya mendengar dan menyimak, tetapi juga aktif mengembangkan diri.

“Kalau sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan dan sesama teman, maka setiap persoalan akan lebih mudah diselesaikan. Hal ini menjadi bekal untuk menimba ilmu dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan ke depan,” ungkapnya.

Ia menerangkan, generasi muda harus dipersiapkan menghadapi target Indonesia Emas 2045. Kalimantan Barat, yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, membutuhkan generasi produktif yang mampu bersaing secara global.

“Peluang ke depan semakin kompetitif. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan individu. Harus kolaboratif, bersinergi dengan sesama agar bisa mewujudkan mimpi besar,” tegas Edi.

Selain menguasai ilmu pengetahuan, Wali Kota juga mendorong mahasiswa mengasah kemampuan bahasa asing dan memanfaatkan media sosial secara cerdas serta positif. Hal ini dinilai penting agar mahasiswa tidak hanya berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional, tetapi juga internasional.

“Jadilah pelajar yang haus akan ilmu, jangan takut gagal. Dari kegagalan kita belajar untuk bangkit. Aktiflah dalam organisasi, jadilah agen perubahan bagi masa depan Pontianak, Kalimantan Barat, dan Indonesia,” tutupnya. (kominfo)

Apel Hari Kesaktian Pancasila 2025

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak agar lebih peka, peduli, serta mengedepankan empati dalam menjalankan tugas. Ia menilai pelayanan publik, terutama terkait perizinan, administrasi kependudukan, hingga investasi, masih belum optimal.

“Kota Pontianak memiliki potensi sekaligus tantangan. Salah satu yang kini kita hadapi adalah tuntutan masyarakat atas keadilan, pelayanan, dan peluang yang masih dianggap belum maksimal. Ini harus kita jawab dengan kerja nyata,” ujarnya usai memimpin apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Wali Kota, Rabu (1/10/2025).

Edi menegaskan pelayanan publik, khususnya dalam proses perizinan, administrasi kependudukan, investasi, dan pembangunan, masih belum optimal. Bila tidak segera dibenahi, kondisi ini akan semakin memperberat beban pemerintah daerah.

“Kalau satu saja pelayanan publik dinilai buruk, maka citra pemerintah kota juga ikut dipandang buruk,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepedulian aparatur terhadap lingkungan sekitar. Wako menilai, aparatur bukan hanya bertugas di bidang pokok sesuai dinas, tetapi juga ikut peduli pada kondisi masyarakat, misalnya terkait pendidikan, kesehatan, atau tempat tinggal.

“Sebagai aparatur pemerintah, jangan sampai bersikap acuh. Semua bagian dari keluarga besar Pemkot Pontianak, sehingga tugas kita tidak bisa hanya dilihat dari sekat dinas,” kata Edi.

Ia pun meminta para aparatur mempelajari aturan-aturan yang menjadi dasar kerja, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga petunjuk teknis tentang disiplin pegawai. Pemahaman regulasi, lanjutnya, menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

“Tidak mesti menunggu bimbingan teknis. Kita bisa belajar mandiri lewat Google, media sosial, atau AI. Yang penting, mau meluangkan waktu untuk belajar agar bisa memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

Selain tantangan pelayanan, wali kota juga menyoroti kondisi fiskal. Ia menyampaikan pemerintah pusat akan mengurangi dana transfer untuk Kota Pontianak pada 2026 sekitar Rp223 miliar. Pemotongan tersebut memaksa Pemkot melakukan penyesuaian dan refocusing terhadap program yang telah disusun.

“Tahun 2025 ini kita masih harus menyelesaikan program yang direncanakan 2024, termasuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 tentang penghematan anggaran. Harapannya seluruh program bisa selesai tepat waktu agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Edi.

Edi kembali menegaskan komitmennya bersama Wakil Wali Kota membangun Pontianak lebih maju, menyejahterakan masyarakat, serta meningkatkan kebahagiaan seluruh penduduk kota. Ia berharap amanah yang diberikan kepada ASN dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat bekerja, semoga Allah selalu memberi kita rahmat dan hidayah,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 381 petani di dua kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara terdampak bencana angin puting beliung yang merusak lahan hortikultura seluas kurang lebih 114 hektare pada Rabu (24/9/2025) lalu.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan bantuan sarana pertanian kepada kelompok tani yang lahannya mengalami kerusakan yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, di Kelurahan Siantan Hilir, Selasa (30/9/2025).

“Melalui bantuan ini, kami ingin agar daerah pertanian yang terkena musibah segera pulih dan mampu meningkatkan hasil produksinya. Kami tidak ingin petani kehilangan semangat akibat bencana ini,” katanya usai penyaluran.

Bantuan diberikan kepada 27 kelompok tani yang lahannya rusak akibat shading net dan tiang penyangga roboh diterpa angin kencang. Tanaman hortikultura yang siap dipanen juga mengalami kerusakan parah.

“Bantuan ini memang tidak bisa serta-merta diberikan di hari kejadian. Ada proses verifikasi dan mekanisme dari pemerintah. Karena itu, saya minta petani aktif berkoordinasi dengan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Kalau ada hal yang tidak bisa diselesaikan, silakan laporkan langsung kepada saya,” tegas Bahasan.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menjelaskan bantuan terdiri dari 150 lembar shading net, 540 kilogram benih sayuran, serta 1,5 ton pupuk NPK.

“Semua bantuan ini akan disalurkan untuk petani di Siantan Hilir dan Siantan Hulu dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.

Menurut Yamin, pihaknya tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga akan menyiapkan pendampingan teknis agar pemulihan lahan lebih efektif. Petani didorong memanfaatkan sarana yang diberikan secara tepat guna.

“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar digunakan sesuai kebutuhan petani. Dengan begitu, lahan yang rusak dapat kembali produktif, dan petani bisa segera bangkit dari kerugian akibat bencana,” imbuhnya.

Kepala Bidang Pertanian DPPP Kota Pontianak, Kanti Apriani memaparkan, pendataan lanjutan sedang dilakukan untuk memastikan nilai kerugian.

“Kerusakan yang ditimbulkan memang cukup besar. Banyak tanaman siap panen akhirnya rusak diterpa angin. Data yang sedang kami kumpulkan akan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan maupun program pemulihan,” ungkapnya.

Ia menyebut, total luas lahan hortikultura yang rusak mencapai sekitar 114 hektare. Sebagian besar berupa tanaman sayuran yang menjadi sumber penghidupan petani di Pontianak Utara.

“Pendataan ini penting agar pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara tepat dan menyusun program pemulihan yang sesuai kebutuhan petani,” tutup Kanti. (kominfo)

Minta Nazir Masjid Proaktif Sampaikan Permasalahan yang Dihadapi

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menyatakan, percepatan legalitas sertifikat tanah wakaf, baik untuk masjid, surau, maupun rumah ibadah lainnya, menjadi salah satu skala prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah dan Sertifikat Tanah Wakaf di Masjid Nurul Jannah, Jalan Karet, Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (30/9/2025) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Bahasan menyampaikan apresiasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah menggandeng pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusi persoalan tanah wakaf. Ia menilai kegiatan sosialisasi ini penting sebagai wadah komunikasi langsung antara pemerintah dengan para nazir masjid di Pontianak.

“Manfaat sertifikasi tanah wakaf jelas dan tujuannya nyata. Dari dulu hingga sekarang banyak persoalan pengurusan tanah wakaf, prosesnya penuh lika-liku dan berbeda-beda di setiap daerah. Karena itu, kehadiran BWI harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa dukungan aktif dari para nazir, keberadaan BWI tidak akan maksimal. Bahasan mendorong seluruh nazir masjid agar proaktif menyampaikan persoalan di tempat ibadah masing-masing sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kebersamaan di lingkungan masjid. 

“Kalau masjid saja berkonflik, tidak rukun, bagaimana kita bisa memberikan teladan kepada umat. Mari kita selesaikan persoalan dengan musyawarah dan lapang dada,” pesannya.

Bahasan menambahkan, pemerintah tidak akan gegabah mengambil tindakan terhadap rumah ibadah. Semua, kata dia, harus melalui mekanisme yang benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, ia berharap komunikasi antar nazir di Pontianak semakin erat, sehingga pengelolaan masjid dapat berjalan kompak dengan visi dan pemahaman yang sama. Sosialisasi literasi keuangan syariah juga menjadi bagian penting agar para nazir memahami konsep-konsep ekonomi Islam seperti mudharabah, sukuk, maupun obligasi.

“Ini harus dipahami dengan benar dan sama, agar tidak terjadi perbedaan tafsir di antara para nazir,” tutup Bahasan. (prokopim)