Berita

PONTIANAK - Sebanyak 42 tim dayung berlaga di Pontianak Dragon Boat Race (PDBR) 2025. Tim yang mengikuti kompetisi ini berasal dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat, serta dari yayasan dan organisasi masyarakat. Penampilan Rayyan Arkan Dikha, atau karib disapa Dikha “Aura Farming”, menjadi pembuka PDBR 2025. Sebelum melepas peserta, jajaran Forkopimda Kota Pontianak turut menyulut meriam karbit sebagai simbol dimulainya ajang tersebut di Waterfront Taman Alun Kapuas, Sabtu (8/11/2025).

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak Rizal Almutahar, menjelaskan bahwa ajang ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya digelar pada tahun 2020. Setelah cukup lama vakum, Pemerintah Kota Pontianak kembali menggelar lomba perahu naga ini dengan harapan dapat menjadi agenda tahunan kota.

“Bapak Wali Kota mewacanakan agar Dragon Boat Race ini masuk dalam kalender event tahunan Kota Pontianak. Ke depan, kami ingin menjadikannya sebagai bagian dari wisata bahari yang bisa menarik wisatawan setiap tahun,” ujar Rizal usai membuka acara, mewakili Wali Kota Pontianak.

Ia menyebutkan, jika penyelenggaraan dapat dilakukan secara rutin dan terencana, kegiatan ini berpeluang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) — daftar agenda resmi pariwisata nasional.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung, mulai dari PODSI provinsi dan kota, hingga PKK dan Dekranasda Kota Pontianak. Harapannya, tahun depan acaranya bisa lebih besar lagi dan diikuti lebih banyak peserta, termasuk dari luar Kalimantan Barat,” tambahnya.

Ajang PDBR 2025 semula dijadwalkan berlangsung pada Juli lalu. Namun, pelaksanaannya disesuaikan agar bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Pontianak ke-254. Rizal berharap tahun depan jumlah kontingen dan delegasi yang hadir semakin ramai, serta dapat menjadikan kawasan alun-alun sebagai salah satu destinasi wisata air unggulan di Pontianak.

Sementara itu, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kalimantan Barat Adrianus Asia Gidot, menyebut penyelenggaraan PDBR tahun ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali gairah olahraga dayung di daerah.

“Sejak pandemi COVID-19, kegiatan atlet dayung sempat vakum. Melalui PDBR ini, kami ingin menghidupkan kembali semangat mereka agar terus berlatih dan siap mengikuti event di tingkat daerah, nasional, hingga internasional,” ujarnya.

Adrianus mengungkapkan, sebagian besar peserta berasal dari Kota Pontianak, namun ada pula tim non-PODSI dari perusahaan dan komunitas lokal. Ia berharap ada pembinaan lanjutan bagi atlet yang berprestasi agar dapat mewakili Kalimantan Barat di ajang internasional.

“Tahun ini kami memberikan kesempatan bagi daerah seperti Kapuas Hulu dan Sekadau untuk mengikuti event di luar negeri. Ke depan, kami berharap lebih banyak daerah bisa berpartisipasi,” katanya.

Adrianus menambahkan, PDBR 2025 menjadi langkah awal menuju rencana penyelenggaraan Pontianak International Dragon Boat Race tahun depan.

“Kami berharap tahun depan Pontianak bisa kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berskala internasional. Ini momentum untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Barat punya potensi besar dalam olahraga dayung,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wako Imbau Warga Awasi Bangunan Kosong dari Pencurian Material

PONTIANAK – Dua unit bangunan ruko di Jalan Indragiri Barat atau tepat di belakang Warung Kopi Suka Hati, Jalan Tanjungpura, ambruk sekitar pukul 08.45 WIB, Jumat (7/11/2025). Penyebabnya diduga karena sebagian material bangunan dicuri.

Mendapat laporan warga, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turun langsung meninjau lokasi ruko yang ambruk. Ia juga sempat berbincang dengan penjaga malam dan sejumlah warga sekitar untuk mendapatkan informasi terkait kronologi kejadian tersebut.

Menurut Edi, dari keterangan warga, ambruknya bangunan disebabkan karena pencurian bahan bangunan seperti kayu dan papan penyangga.

“Dari keterangan warga setempat, ini merupakan pencurian bahan bangunan di ruko tersebut sehingga menyebabkan ambruk,” ujarnya usai meninjau lokasi.

Akhir-akhir ini marak terjadinya pencurian material di bangunan-bangunan kosong. Oleh sebab itu, ia meminta warga ikut mengawasi apabila ada orang tak dikenal masuk ke bangunan kosong karena dikuatirkan orang tersebut hendak mencuri kayu atau material bangunan sehingga dapat menyebabkan bangunan roboh.

“Jadi rumah-rumah kosong di Kota Pontianak ini harus dijaga dan diawasi, karena kayu-kayunya diambil sehingga menyebabkan bangunan roboh,” ungkap Edi.

Edi menambahkan, kasus serupa juga terjadi di beberapa lokasi lain, termasuk bangunan kantor pos yang papan-papannya ikut dicuri. Ia mengimbau warga yang memiliki rumah atau ruko kosong agar lebih waspada terhadap tindak pencurian material bangunan.

“Bagi warga yang memiliki bangunan kosong supaya dijaga dan rutin dicek. Jangan sampai dibiarkan, karena kalau materialnya diambil, bangunannya bisa roboh,” pesannya.

Sementara itu, Hujir, penjaga malam di kawasan ruko yang roboh, menerangkan pencurian material sudah berlangsung cukup lama sebelum bangunan akhirnya ambruk.

“Kayunya diambil, setiap hari diambil sedikit-sedikit, lama-lama habis. Jadi akhirnya roboh. Tadi pun sempat ada yang masih mengambil, tapi langsung lari,” terangnya.

Ia menyebut, para pelaku yang mengambil kayu berasal dari orang berbeda-beda dan biasanya beraksi pada malam hari. 

“Mereka entah dari mana, kadang beda-beda orangnya. Hampir setiap malam maupun pagi mereka datang ambil kayu,” ucap Hujir.

Menurutnya, pemilik bangunan belum mengetahui peristiwa robohnya ruko tersebut. Ia tidak bisa menghubungi pemilik bangunan karena tidak memiliki nomor kontaknya.

“Pemiliknya tinggal di daerah Purnama, dan belum tahu soal kejadian ini. Sekarang bangunannya sudah habis semua, roboh total,” tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dua unit ruko yang roboh kini menyisakan puing-puing bangunan. (prokopim)

Komisi IX DPR RI Kunker ke RSUD SSMA, Fokus Pelayanan Kesehatan Jiwa

PONTIANAK – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa rumah sakit dan puskesmas dilarang menolak pasien dalam kondisi apa pun, termasuk pasien dengan gangguan jiwa. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Kamis (6/11/2025).

Menurut Nihayatul, pelayanan kesehatan jiwa menjadi perhatian penting Komisi IX DPR RI, terutama setelah pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang juga mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa sebagai salah satu quick win Presiden.

“Haram hukumnya bagi rumah sakit dan puskesmas menolak pasien, terutama pasien dengan gangguan jiwa. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Nihayatul menyoroti masih adanya kendala klaim pelayanan kesehatan jiwa ke BPJS Kesehatan, yang membuat sejumlah fasilitas kesehatan kesulitan dalam pembiayaan layanan bagi pasien gangguan jiwa.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Banyak pelayanan yang tidak bisa diklaim, padahal rumah sakit dan puskesmas sudah memberikan layanan. Ini tidak boleh terjadi,” tukasnya.

Untuk mengatasi hal itu, Komisi IX meminta BPJS Kesehatan melakukan pendampingan langsung kepada rumah sakit dan puskesmas, agar seluruh pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien jiwa, dapat diklaim sesuai ketentuan.

Selain permasalahan klaim, Nihayatul juga menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa di rumah sakit umum maupun puskesmas. Ia menilai, setiap fasilitas kesehatan harus memiliki dokter spesialis jiwa dan ruang rawat inap khusus pasien jiwa, mengingat kebutuhan pelayanan ini semakin meningkat.

Dalam dialog bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dan Direktur RSUD SSMA, Nihayatul juga menerima laporan hasil pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah, yang menunjukkan adanya lebih dari 600 siswa SMA di Pontianak mengalami depresi.

“Angka ini mengejutkan. Banyak remaja kita yang mengalami depresi karena tekanan sekolah, masalah keluarga, dan persoalan sosial. Ini sinyal bahwa kesehatan jiwa harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI juga mendorong penguatan sarana penunjang deteksi dini gangguan jiwa di seluruh puskesmas. Nihayatul mencontohkan Puskesmas Saigon yang telah memiliki alat pendeteksi gangguan jiwa, namun fasilitas serupa belum tersedia di seluruh puskesmas.

“Kami akan melihat anggarannya, supaya alat deteksi dini ini bisa tersedia di semua puskesmas. Dengan begitu, gangguan jiwa bisa terdeteksi lebih cepat dan penanganannya juga lebih cepat,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI yang diharapkan dapat membawa peningkatan layanan kesehatan di RSUD SSMA, terutama dalam penanganan kesehatan jiwa.

“Kami berharap agenda kunjungan ini membawa kesempatan dan peningkatan layanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, khususnya dalam penanganan kesehatan jiwa,” ungkap dia.

Ia mengungkapkan, Pemkot Pontianak berkomitmen memperkuat pelayanan dengan menghadirkan tenaga psikiater serta membuka klinik khusus kesehatan jiwa di RSUD SSMA.

“Insya Allah, ke depan rumah sakit ini akan memiliki tenaga psikiater tambahan untuk menangani pasien dengan gangguan kejiwaan seperti depresi dan masalah mental lainnya,” jelasnya.

Bahasan menambahkan, upaya tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi IX DPR RI, terutama dalam hal penambahan sumber daya manusia.

“Minimal dibutuhkan dua hingga tiga tenaga tambahan agar layanan kesehatan jiwa ini dapat ditangani secara maksimal. Apalagi, jumlah pasien dengan gangguan kejiwaan di Kota Pontianak cukup besar,” sebutnya.

Ia berharap, dengan adanya fasilitas dan tenaga kesehatan khusus, masyarakat Pontianak tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar kota seperti ke RSJ di Singkawang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.

Selain itu, Bahasan juga menyoroti persoalan klaim BPJS Kesehatan yang dinilainya masih rumit.

“Kadang ada kendala dalam proses klaim yang terlalu rumit. Misalnya, tindakan medis dengan biaya sekitar Rp2 juta, tetapi klaim yang disetujui BPJS hanya sekitar Rp1 juta. Harapannya, ke depan ada solusi yang lebih adil,” imbuhnya.

Ia menyambut baik arahan Komisi IX DPR RI agar BPJS Kesehatan melakukan pendampingan langsung dan Dewan Pengawas BPJS Pusat turut memantau pelaksanaan pelayanan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar membantu masyarakat serta rumah sakit daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, Eva Nurfarihah, menjelaskan bahwa kendala utama pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit yang dipimpinnya adalah keterbatasan ruang dan sarana khusus untuk pasien jiwa.

“Kami belum memiliki ruangan khusus untuk perawatan pasien jiwa. IGD kami masih bersifat umum, begitu pula polikliniknya. Namun, sejak Februari kami sudah memiliki dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan membuka poliklinik jiwa,” jelasnya.

Eva menambahkan, meski pelayanan sudah berjalan, sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Ia berharap Komisi IX DPR RI dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.

“Kami sampaikan kepada Komisi IX bahwa kami membutuhkan dukungan untuk memperkuat fasilitas. Komisi IX juga menegaskan agar rumah sakit tidak menolak pasien gangguan jiwa, dan BPJS diminta mendampingi agar klaim pelayanan bisa dibayarkan,” ucapnya.

Sejak Februari hingga kini, RSUD SSMA mencatat sekitar 600 pasien gangguan jiwa telah berkunjung, dengan rata-rata 124 pasien per bulan. Gangguan terbanyak adalah kecemasan dan depresi, yang sejalan dengan temuan hasil skrining di puskesmas.

“Dulu, ketika belum ada psikiater, jumlah pasien gangguan jiwa hanya sekitar 32 orang per tahun. Sekarang meningkat pesat, artinya kesadaran masyarakat untuk mencari pertolongan semakin baik,” terang Eva.

Menurutnya, peningkatan kasus depresi di kalangan remaja salah satunya disebabkan oleh tekanan sosial di era digital.

“Anak-anak sekarang mudah merasa tidak percaya diri ketika unggahannya di media sosial tidak mendapat banyak respons. Faktor psikologis seperti ini turut berpengaruh,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Lepas Kontingen Pesparani Katolik Kota Pontianak

PONTIANAK – Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Kota Pontianak resmi dilepas Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula A Muis Amin Kantor Bepperida Kota Pontianak, Kamis (6/11/2025). Kontingen ini akan mengikuti Pesparani Katolik I tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam kesempatan itu, Edi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas semangat para peserta yang akan membawa nama baik Kota Pontianak di ajang tingkat provinsi tersebut. Ia berharap seluruh kontingen dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah, bahkan hingga ke tingkat nasional.

“Pemerintah Kota Pontianak mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan dedikasi kontingen dalam ajang Pesparani ini. Semoga dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan berprestasi,” ujarnya.

Edi menekankan bahwa kegiatan Pesparani bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan juga wadah untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan keimanan umat Katolik. Ia berharap momen ini menjadi sarana memperkuat nilai toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di Kota Pontianak.

“Pontianak adalah kota yang toleran, harmonis, dan bersahabat. Melalui kegiatan seperti Pesparani ini, kita ingin memperkokoh kebersamaan dalam keberagaman. Semua masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, nyaman, dan saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucapnya.

Menurut Edi, sebagai ibu kota provinsi, Pontianak memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian di Kalimantan Barat. Karena itu, lanjutnya, Pontianak patut menjadi contoh dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya.

“Dengan dilandasi iman, kita wujudkan Pontianak sebagai kota yang berbudaya, religius dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tuturnya.

Ketua Kontingen Kota Pontianak, Yacobus Juliannelis, menyatakan bahwa seluruh peserta telah menjalani latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di setiap cabang yang diikuti. Untuk Kota Pontianak, Kontingen Pontianak mengikuti seluruh cabang yang dilombakan, yaitu Tutur Kitab Suci, Mazmur semua kategori, anak, remaja, Orang Muda Katolik (OMK), hingga dewasa serta Cerdas Cermat Rohani anak, Cerdas Cermat Rohani remaja, dan Paduan Suara Dewasa Campuran. 

“Total ada delapan cabang yang diikuti,” katanya.

Yacobus menambahkan, total peserta dari Kota Pontianak berjumlah 38 orang. Jika digabung dengan pelatih dan official, jumlahnya mencapai 51 orang, serta bersama pengurus total keseluruhan sebanyak 70 orang.

Ia menambahkan, seluruh peserta sudah berlatih secara maksimal melalui beberapa kali training center (TC). 

“Kesiapan mereka sudah all out. Kami yakin dan percaya bahwa yang terbaik akan ditampilkan oleh kontingen Pontianak,” jelasnya.

Meski tak ingin terlalu muluk dalam menargetkan hasil, Yacobus optimistis Kota Pontianak dapat tampil membanggakan. 

“Target kami sederhana, semoga dari beberapa cabang yang diikuti ada yang bisa mewakili Provinsi Kalbar di tingkat nasional,” pungkasnya. (prokopim)