,
menampilkan: hasil
Jelang Ramadan, Pemkot akan Gelar Rakor Bahas Antisipasi Inflasi
Pastikan Ketersediaan Stok Pangan Aman
PONTIANAK - Menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak akan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memastikan ketersediaan stok pangan.
"Dalam waktu dekat, kemungkinan hari Selasa ini kita akan menggelar rapat koordinasi membahas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok jelang bulan puasa," ujarnya, Sabtu (11/3/2023).
Edi menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi melalui TPID dalam rangka upaya mengendalikan inflasi. Berbagai langkah strategis yang dilakukan, di antaranya melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di pasar-pasar, operasi pasar dan berbagai upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak. Ketersediaan stok pangan juga harus dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta distribusinya. Apalagi dalam menyambut Ramadan, kebutuhan pangan masyarakat mengalami peningkatan.
"Menjaga ketersediaan bahan pokok menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi. Apabila komoditas pokok tersedia, tentunya harga di pasar tetap stabil," imbuhnya.
Ia berharap semua pihak terkait terus berkoordinasi dan melakukan berbagai upaya untuk mengontrol tingkat inflasi agar lebih terkendali. Mulai dengan melakukan pemantauan di lapangan terhadap ketersediaan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga kebutuhan pokok di pasar.
"Lakukan langkah-langkah strategis supaya harga kebutuhan pokok stabil dan inflasi tetap terkendali," tutupnya. (prokopim)
Dorong Transaksi Non Tunai Lewat QRIS
Wako Edi : Transaksi Keuangan Lewat QRIS Lebih Mudah dan Praktis
 
PONTIANAK - Kemajuan teknologi digital yang kian pesat merambah hingga pada transaksi keuangan yang serba cashless atau non tunai. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) salah satunya yang mulai banyak digunakan masyarakat dalam setiap transaksi atau pembayaran. QRIS adalah sebuah sistem pembayaran elektronik yang digunakan di Indonesia dengan metode pemindaian kode QR. Dengan kode QR itu, memungkinkan transaksi antar bank maupun penyedia layanan keuangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik dan mendukung penggunaan QRIS sebagai fasilitas pembayaran dalam setiap transaksi. Sebab dengan sistem pembayaran ini, penggunaan uang tunai bisa dikurangi.
"Keuntungan menggunakan QRIS ini lebih cepat, mudah dan praktis, cukup scan kode QR-nya lewat smartphone dan cantumkan nilai nominal pembayarannya," ujarnya usai menyalurkan donasi bagi korban banjir menggunakan QRIS saat menghadiri Jalan Sehat Forkopimda dan BPMD 'Road To Gebyar Kalbar 2023' di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Jumat (10/3/2023).
Selain mudah dan cepat, penggunaan QRIS juga lebih aman karena menggunakan standar keamanan yang ketat untuk melindungi data pengguna dan transaksi keuangan yang dilakukan. QRIS juga membantu mengurangi biaya transaksi yang dikeluarkan serta menghemat waktu sebab tidak perlu repot menggunakan uang tunai.
"Kalau menggunakan uang tunai, kadang kita menunggu uang kembaliannya. Tetapi dengan QRIS, nominal uang sesuai dengan nilai transaksi," imbuhnya.
Sekarang ini penggunaan QRIS sudah mulai banyak, mulai dari toko-toko besar hingga toko kecil, restoran, rumah makan hingga warung kopi dan usaha-usaha lainnya. Ia mendorong pelaku usaha yang belum menggunakan QRIS supaya mulai memanfaatkan teknologi digital dalam transaksi keuangan.
"Digitalisasi transaksi ini juga akan mengurangi penggunaan uang fisik," pungkasnya. (prokopim)
Wako Dorong UMKM Kantongi Sertifikat Halal
BI Gelontorkan 38 Ribu Sertifikat Halal Bagi UMKM
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menggelontorkan sebanyak 38 ribu sertifikat halal bagi UMKM. Lewat program ini, pelaku UMKM sangat terbantu dalam menjalankan usahanya terutama dari aspek kehalalan produk.
"Kita berterima kasih dan mendukung Bank Indonesia karena ikut mendorong UMKM untuk lebih maju dan berkembang dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka," ujarnya usai menghadiri Jalan Sehat Forkopimda dan BMPD dalam rangka Gebyar Kalbar 2023 di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Jumat (10/3/2023).
Menurutnya, pentingnya sertifikat halal bagi UMKM terutama yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman karena untuk menjamin kepercayaan konsumen, terutama dari kalangan umat Muslim, terhadap produk mereka.
"Sertifikat halal ini pula dapat menjadi nilai tambah bagi UMKM untuk memasarkan produk-produknya terutama konsumen dari kalangan umat Muslim," imbuhnya.
Untuk memasuki pasar global, di beberapa negara memberlakukan aturan yang ketat terkait produk halal. Oleh sebab itu, UMKM yang mengantongi sertifikat halal akan lebih leluasa menembus market yang lebih luas.
"Harapannya UMKM yang ada bisa memenuhi persyaratan kriteria produk halal terkait bahan baku, proses produksi hingga penyimpanan dan ketentuan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam," pungkasnya. (prokopim)
Edi Kamtono Didapuk Jadi Narsum Pertemuan TPID se-Jateng
TPID Kota Pontianak Terbaik se-Kalimantan
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono didapuk menjadi narasumber Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Tengah. Undangan workshop dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah itu digelar lewat zoom meeting, Kamis (9/3/2023). Pertemuan yang digelar sebagai langkah persiapan dan pembekalan bagi TPID se-Jawa Tengah ini diikuti oleh seluruh anggota TPID dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Edi mengatakan, dirinya diminta untuk menjadi narasumber pada pertemuan TPID se-Jawa Tengah lantaran TPID Kota Pontianak terpilih sebagai TPID Terbaik se-Kalimantan dan menerima penghargaan TPID Awards 2022 lalu.
"Dalam pertemuan TPID se-Jawa Tengah, saya memaparkan langkah-langkah strategis dan kiat-kiat yang dilakukan TPID Kota Pontianak sehingga inflasi bisa terkendali," ujarnya.
Menurutnya, dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak, tidak terlepas dari kerja keras dan kerja bersama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar. Mulai dari rakor High Level Meeting (HLM) yang secara rutin digelar, monitoring harga kebutuhan pokok di pasar-pasar, operasi pasar dan berbagai upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak. Pihaknya juga memastikan ketersediaan stok pangan apakah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta distribusinya.
"Kunci untuk mengendalikan inflasi itu adalah menjaga ketersediaan bahan pokok. Kalau komoditas pokok itu tersedia, harga di pasar juga ikut stabil," ungkap Edi.
TPID Kota Pontianak juga melibatkan unsur terkait dalam mengendalikan inflasi, mulai dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina dan pihak terkait lainnya. Tim terpadu ini melakukan berbagai upaya untuk mengontrol tingkat inflasi agar lebih terkendali. Misalnya dengan melakukan pemantauan di lapangan terhadap ketersediaan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga kebutuhan pokok di pasar.
"Sehingga harga pangan di pasaran relatif stabil dan komoditas utama juga tersedia," imbuhnya.
Menyandang TPID Terbaik Wilayah Kalimantan bukan pertama kali bagi Kota Pontianak. Beberapa tahun silam penghargaan serupa pernah diterima TPID Kota Pontianak beberapa kali di tingkat nasional.
"Kita berharap sinergitas TPID Kota Pontianak terus terjalin dengan baik dan ditingkatkan sehingga inflasi di Kota Pontianak bisa terkendali," pungkasnya. (prokopim/kominfo)
 
			