Berita

Targetkan 100 persen Warga Mengakses Air Bersih di Tahun 2022

PONTIANAK - Setelah warga Kecamatan Pontianak Utara yang mendapat bantuan hibah sambungan air bersih PDAM dari pemerintah pusat, kali ini giliran warga Pontianak Timur menerima bantuan serupa. Sebanyak 280 sambungan PDAM akan terpasang di rumah-rumah warga yang berkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan hibah sambungan air bersih tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih. Sejatinya, untuk mendapatkan layanan air bersih dikenakan biaya pemasangan sambungan. "Tetapi dengan program ini biaya tersebut digratiskan bagi warga MBR," ujarnya usai menyampaikan sosialisasi program hibah sambungan air bersih perkotaan APBN 2021 di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat supaya sehat, kuat dan cerdas. Penggunaan air bersih sangat penting untuk kesehatan. Air juga sebagai sumber kehidupan. Ia berpesan kepada warga penerima hibah sambungan air bersih PDAM ini agar menggunakan air sehemat mungkin untuk keperluan sehari-hari. "Saya minta jika sudah tersambung nanti agar dijaga dan jangan dirusak karena ini merupakan bagian pelayanan dari Pemkot Pontianak," ucap Edi.

Program ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Pontianak dalam mendukung program 100 persen layanan air bersih. Program tersebut dilakukan secara bertahap sejak tiga tahun yang lalu. "Harapan kita di akhir 2022 mendatang 100 persen warga Kota Pontianak telah mengakses air bersih," sebutnya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Ardiansyah menerangkan, jumlah penerima bantuan hibah sambungan PDAM di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 280 sambungan. Setelah sambungan-sambungan air bersih itu terpasang semua, dirinya berharap masyarakat bisa memanfaatkannya secara efisien untuk kebutuhan sehari-hari. "Ini merupakan salah satu program Wali Kota Pontianak untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat," pungkasnya. (prokopim)

Antisipasi Mobilitas Warga Jelang Idulfitri

PONTIANAK - Mengantisipasi mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriyah, baik arus masuk maupun keluar wilayah Kota Pontianak di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama unsur TNI/Polri akan melakukan pengawasan ketat di pintu masuk batas kota. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan, di pintu-pintu masuk Kota Pontianak pihaknya akan melakukan tes rapid antigen terhadap masyarakat yang memasuki wilayah ini. "Hal ini untuk memastikan mobilitas masyarakat tidak tinggi menjelang Idulfitri mendatang," ujarnya usai rapat koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Idulfitri 1442 H dan penerapan PPKM Mikro guna mencegah penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Pontianak, Jumat (23/4/2021).

Ia berharap, PPKM Mikro yang diterapkan bisa menekan angka penularan Covid-19, khususnya di Kota Pontianak. Terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri, di mana pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. "Kita semua berharap Idulfitri nanti berjalan aman, tidak terjadi kluster baru," ucapnya.

Edi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Selain itu, masyarakat diminta untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Pemkot Pontianak juga mulai memberlakukan pembatasan aktivitas dengan menutup taman-taman serta membatasi waktu operasional tempat usaha seperti kafe dan warung kopi. "Pukul 21.00 WIB warkop dan kafe sudah harus tutup semua," katanya.

Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo mengatakan, hasil rapat koordinasi yang digelar pihaknya untuk mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyikapi PPKM yang telah ditetapkan pemerintah pusat terhadap Provinsi Kalbar. PPKM skala mikro ini akan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang diniliai rentan terjadinya penularan Covid-19. "Kami bersama unsur TNI dan Pemkot Pontianak akan menggelar razia terkait dengan larangan mudik," ungkapnya.

Sebagaimana koordinasi dengan Pemkot Pontianak, di pintu-pintu masuk batas Kota Pontianak akan dilakukan tes rapid antigen bagi mereka yang masuk ke wilayah Kota Pontianak. "Pelaksanaan tes rapid antigen ini akan dilakukan secara acak. Kita akan intensifkan mulai tanggal 6 Mei mendatang," pungkasnya. (prokopim)

SAKIP 'BB' Nilai 72,74, Indeks RB 'B' 67,72

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih predikat BB untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan predikat B atas prestasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penyerahan penghargaan tersebut digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Kota Pontianak merupakan satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil meraih predikat BB untuk SAKIP selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun predikat BB yang dicapai tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya, namun Pemkot Pontianak berhasil mendongkrak nilai dari 71,61 pada tahun 2019 naik menjadi 72,74 tahun 2020, atau naik 1,13 poin. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pontianak tahun 2020 meraih nilai 67,72 dengan predikat B.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kenaikan nilai ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. "Ini menunjukkan hasil yang sangat baik," ujarnya, Jumat (23/4/2021).

Edi menambahkan, tujuan dilakukannya evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Untuk itu, hasil yang dicapai ini menjadi bahan evaluasi Pemkot Pontianak untuk meningkatkan komponen-komponen yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. "Kita terus berupaya meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur," jelasnya.

Terkait Reformasi Birokrasi di jajarannya, ia menilai sudah cukup baik. Capaian prestasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan predikat B dinilainya sebagai implementasi keseriusan Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Saya minta agar seluruh OPD terus tingkatkan pelayanan yang prima, bersih, mudah, akuntabel, cepat dan ikhlas melayani masyarakat," pesan Edi.

Sebagai wujud implementasi Reformasi Birokrasi dengan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih atau good governance dan clean government, Kota Pontianak telah dicanangkan untuk pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Zona integritas ini sebagai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkasnya. (prokopim)

Kembangkan Aplikasi di Seluruh OPD

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, teknologi informasi tidak bisa terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah sejak lama menerapkan konsep smart city dalam tata kelola pemerintahan. Tujuan implementasi teknologi informasi (IT) dalam tata kelola pemerintahan adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik secara optimal serta untuk efisiensi. Pemanfaatan jaringan berbasis IT dengan menyediakan aplikasi-aplikasi. "Baik aplikasi yang sudah kita buat ataupun yang kita kembangkan sendiri di masing-masing OPD yang bertugas melayani masyarakat," ujarnya usai menjadi narasumber dalam acara webinar nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) di Ruang Pontive Center, Kamis (22/4/2021).

Ia meminta keseluruhan data tersebut terkonektivitas dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Sebab, kata dia, perkembangan IT tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Salah satunya, Kampung Digital Gradasi di tepian Sungai Kapuas Gang H Mursyid Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan yang dicanangkan baru-baru ini. Keberadaan kampung digital ini bisa memajukan aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Kampung Digital Gradasi ini bisa dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan lainnya. "Semoga Kota Pontianak bisa menjadi salah satu Kota Digital di Indonesia yang akan dicanangkan ke depan," harapnya.

Menurutnya, Kota Pontianak memiliki peluang menjadi kota digital di Indonesia sebab dari data pengguna IT di kota ini mempunyai potensi besar. Ia berharap kampung digital ini bisa berkontribusi dalam memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mendapatkan informasi, bertukar informasi termasuk produktivitas yang bisa dilakukan. "Hal ini sejalan dengan upaya program smart city di Pontianak," ungkapnya.

Meskipun di tahun ini proyek baru terkait smart city belum ada, namun pihaknya fokus pada meningkatkan kualitas jaringan yang ada maupun optimalisasi aplikasi marketplace yang dimiliki sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. "Hampir sebagian besar OPD ada aplikasi, bahkan satu OPD bisa lebih dari lima atau 10 aplikasi sesuai masing-masing bidang," pungkasnya. (prokopim)