Berita

Amirullah Dorong Inovasi ASN Berkelanjutan

PONTIANAK - Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025 resmi dimulai, Kamis (18/9/2025). Ajang tahunan ini merupakan ruang apresiasi terhadap inovasi ASN dan unit kerja. Selain itu, juga upaya dalam membuat iklim inovasi yang baik, dan reformasi birokrasi di Pemkot Pontianak.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya menjaga semangat inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia mengingatkan bahwa predikat Kota Sangat Inovatif yang diraih pada 2024 dari Kementerian Dalam Negeri bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah besar yang harus terus ditingkatkan.

“Inovasi yang dihasilkan ASN adalah milik bersama perangkat daerah. Karena itu, pimpinan wajib memberi dukungan penuh, baik dari sisi legalitas, penganggaran, maupun pengawalan implementasi,” kata Amirullah dalam pembukaan Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025 di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, ide-ide brilian tidak boleh berhenti di meja kerja atau hanya menjadi laporan. Inovasi harus hidup, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Amirullah juga menyinggung kewajiban ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk membuat aksi perubahan. Ia menilai jika seluruh aksi perubahan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada banyak inovasi lahir di Pemerintah Kota Pontianak.

“Namun kita harus jujur, sering kali tugas itu hanya dianggap formalitas. Mulai hari ini mari kita ubah cara pandang. Aksi perubahan tidak boleh berhenti di laporan akhir diklat, melainkan harus dilanjutkan dan dikembangkan menjadi inovasi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan prosedur. Cara kerja baru dan layanan publik yang lebih baik harus diwujudkan melalui inovasi, termasuk dengan membuka ruang kolaborasi bersama akademisi, komunitas, hingga dunia usaha.

Lebih lanjut, Amirullah menyebut kompetisi inovasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak merupakan wadah apresiasi bagi karya ASN dan perangkat daerah. Karya-karya terbaik diharapkan bisa dipelajari serta direplikasi di unit kerja lain.

Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025 terbuka untuk seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Pontianak.  

Ada tiga bentuk inovasi yang dikompetisikan, yakni inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik dan, inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Kompetisi ini pun terbagi menjadi dua kelompok inovasi. Pertama kelompok Perangkat Daerah, Kecamatan dan BUMD. Kedua, kelompok UPT Dinas, UPT Puskesmas dan Kelurahan.

Dalam kesempatan itu, ia menitipkan dua pesan penting kepada peserta kompetisi. Pertama, fokus pada manfaat warga dengan mengukur keberhasilan inovasi dari kemudahan dan ketepatan layanan publik. Kedua, menjaga keberlanjutan inovasi meski terjadi mutasi pegawai, dengan menyiapkan tim, SOP, dan pembiayaan yang jelas.

“Mari kita jadikan Pontianak sebagai kota yang tidak hanya mempertahankan predikat Sangat Inovatif, tetapi juga semakin adaptif, kreatif, dan inovatif dalam praktiknya. Dengan kerja bersama, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari setiap langkah inovasi,” pungkas Amirullah. (Sumber : bapperida.pontianak)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan swasta wajib terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang mengharuskan pekerja penerima upah mendapat perlindungan jaminan sosial dari pemberi kerja. Hal itu diungkapkannya usai membuka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus yayasan pendidikan dan kepala sekolah swasta se-Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (15/9/2025).

“Sosialisasi ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan para guru dan tenaga penerima upah, baik di yayasan pendidikan maupun perusahaan, tercakup sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu perintah undang-undang yang harus kita kawal,” ungkapnya.

Bahasan menambahkan, pembayaran iuran BPJS menjadi kewajiban pemberi kerja. Untuk guru dan karyawan sekolah swasta, beban iuran ditanggung oleh pihak yayasan atau lembaga pendidikan swasta. 

“Kalau perusahaan maka itu dari perusahaan, kalau yayasan dari yayasan. Pemerintah daerah tidak bisa melangkahi undang-undang, kecuali ada aturan baru dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menuturkan, pemerintah kota akan terus mengawal agar tidak ada tenaga pendidik swasta yang terabaikan dari program perlindungan jaminan sosial. 

“Kita pastikan semua guru swasta terlindungi. Jangan sampai ada lagi kasus guru yang tidak bisa menerima bantuan atau perlindungan karena belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Julianto Sari Maruli Tua Marpaung, mengatakan, pihaknya terus mendorong kepesertaan di sektor pendidikan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Dari lima program itu, ada tiga yang pasti dialami semua orang, yaitu kematian, hari tua, dan pensiun. Sedangkan kecelakaan kerja dan kehilangan pekerjaan sifatnya tidak pasti, tapi berpotensi menimbulkan beban besar jika terjadi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, seorang peserta magang yang baru dua minggu terdaftar mengalami kecelakaan kerja dan dirawat intensif di ICU dengan biaya Rp127 juta. 

“Seluruh biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak, bisa jadi beban besar bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap Julianto.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Ismail, menjelaskan bahwa tenaga pendidik di sekolah swasta merupakan pekerja penerima upah yang memiliki risiko sosial maupun ekonomi, sama seperti pekerja di sektor lain. 

“Kalau ASN sudah otomatis terlindungi aturan kepegawaian, guru swasta ini tidak. Karena itu, yayasan wajib mendaftarkan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” tukasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Pontianak bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh yayasan pendidikan swasta segera memastikan tenaga pendidik dan kependidikan mereka terlindungi dalam program jaminan sosial. (prokopim)

PUTUSSIBAU – Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak, Amirullah, meninjau langsung kesiapan kafilah Kota Pontianak yang menjadi peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Putussibau, Kapuas Hulu, Sabtu (13/9/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Amirullah memberikan arahan kepada para ofisial, panitia, pengurus LPTQ, serta perwakilan peserta. Ia menekankan pentingnya konsolidasi internal dan menjaga kekompakan tim untuk menghadapi perlombaan.

“Persiapan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pelaksanaan MTQ. Kami ingin memastikan kafilah Pontianak tampil sebagai peserta yang baik, dengan harapan hasil yang diraih juga terbaik,” ujarnya.

Selain memberikan arahan, Amirullah juga mengecek langsung kondisi kafilah yang menempati rumah-rumah warga setempat. Pengecekan meliputi akomodasi seperti tempat tidur, makanan, hingga fasilitas dasar berupa air dan listrik.

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil pengecekan semuanya berjalan baik. Namun, ada beberapa saran dari tim kesehatan, salah satunya pentingnya ketersediaan air hangat. Maka kami segera menambahkan dispenser di beberapa titik untuk menunjang kebutuhan kesehatan peserta,” tambahnya.

Amirullah menegaskan bahwa pengecekan rutin akan dilakukan setiap hari untuk memastikan kesiapan kafilah tetap terjaga hingga akhir perlombaan.

“Kami berharap upaya ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kafilah Kota Pontianak bisa tampil maksimal. Target kita jelas, yakni meraih juara umum di MTQ XXXIII Kalbar ini,” pungkasnya. (prokopim)