Berita

Wujudkan Kota Pontianak Lebih Tertib, Rapi dan Tidak Kumuh

PONTIANAK - Proses pesta demokrasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah dimulai. Dengan telah ditetapkannya calon legislatif (caleg), sosialisasi dari para kontestan lewat pemasangan berbagai atribut caleg dan partai mulai terlihat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut perlu adanya kesepakatan bersama berkaitan dengan pemasangan atribut sosialisasi para peserta Pemilu supaya tertib, rapi dan tidak terkesan kumuh.

"Kita akan coba bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk membuat rambu-rambu dan aturan serta etika-etika pemasangan atribut partai maupun caleg," ujarnya usai menghadiri Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Hotel Harris Pontianak, Rabu (27/9/2023).

Apalagi, lanjut Edi, Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum, perda tata ruang dan sebagainya sudah ada. Oleh karenanya, aturan-aturan itu menjadi acuan dalam kesepakatan bersama sehingga di lapangan tidak terjadi kericuhan yang diakibatkan oleh pemasangan-pemasangan atribut tersebut dan bisa diselesaikan dengan baik. 

"Kita ingin menjaga Kota Pontianak lebih tertib, rapi dan tidak kumuh karena pemasangan atribut-atribut yang tumpang tindih," ungkapnya.

Menurutnya, ada waktu dan kesempatan yang disediakan untuk berkampanye, termasuk tempat-tempat yang diperbolehkan atau dilarang untuk pemasangan atribut kampanye. Demikian pula kalimat-kalimat yang tercantum dalam spanduk atau baliho, jangan sampai menimbulkan provokasi dan konfrontasi di masyarakat.

"Kita harapkan untuk menjaga kondusifitas Kota Pontianak sehingga Pemilu damai bisa terwujud apabila seluruh pihak berkomitmen menjaga dan melaksanakan pesta demokrasi sesuai aturan," imbau Edi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Pontianak yang telah menginisiasi Deklarasi Pemilu Damai dengan harapan selama Pemilu berlangsung hingga pesta demokrasi usai, Kota Pontianak tetap terjaga kondusifitasnya, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan sehingga aktivitas masyarakat berjalan lancar. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas bersama untuk menjaga situasi politik tetap kondusif. Terlebih arus informasi sekarang ini, terutama di era digital cukup mengkuatirkan karena tanpa adanya filterisasi sehingga diserap secara mentah oleh masyarakat.

"Saya mengajak kepada semua elemen untuk kembali kepada tataran aturan yang sudah disepakati untuk kita sama-sama hormati dan terapkan," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Siapkan Penataan Lalu Lintas Urai Kemacetan

PONTIANAK – Proses pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I masih berjalan. Saat ini proses pembangunan telah mencapai 80,4 persen. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, segala jenis material bangunan sudah tersedia di lokasi pembangunan. Dari hasil pantauannya, proses pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia berharap, duplikasi JK I dapat berfungsi di akhir tahun.

"Mudah-mudahan cuaca mendukung dan dapat diselesaikan lebih cepat," katanya usai meninjau proses pembangunan, Senin (25/9/2023).

Pembangunan duplikasi JK I akan didampingi dengan penataan lalu lintas di sekitar lokasi jembatan. Terkini, pihaknya sedang menyusun rencana jangka pendek penataan lalu lintas apabila JK I sudah dapat difungsikan. Edi menerangkan, untuk penataan lalu lintas akan dimulai dari simpang Hotel Garuda sampai Jalan Gusti Situt Mahmud dan ditargetkan selesai di tahun 2025. Dirinya optimis dengan duplikasi JK I dan penataan lalu lintas ini, kemacetan akan terurai.

“Nanti akan ada penataan khusus di persimpangan berikut pengamanan badan jalan. Tahun depan, Balai Jalan akan merencanakan geometrik jalan mulai dari simpang Garuda sampai Jalan Gusti Situt Mahmud. Dari sana akan ada dua jalur,” ungkapnya.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Handiyana menuturkan, JK I memiliki tujuh bentang dengan masing-masing panjang 60 meter. Jadi total panjang jembatan sekitar 430 meter dengan lebar 9 meter. Saat ini sedang dilakukan launching erection baja straus.

“Ini on the track, kita doakan saja. Semoga Desember sudah terhubung, jadi masyarakat Pontianak bisa melihat jembatan ini utuh. Final 100 persen di Maret 2024, tapi untuk terhubung Desember tahun ini,” terangnya. (kominfo/prokopim)

Volume APBD 2023 sebesar Rp1,881 Triliun

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 menjadi Perda. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, setelah melalui proses pembahasan formal oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka di dalam Raperda Perubahan APBD 2023 telah terjadi penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Demikian pula terhadap target belanja daerah, baik belanja operasional, belanja modal maupun belanja tak terduga serta terhadap target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

"Maka pada hari ini sampailah kita pada satu kesepakatan persetujuan DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2023, yakni dengan volume sebesar Rp1,881 triliun," ujarnya usai menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota Pontianak dan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda Perubahan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (19/9/2023).

Ia memaparkan, secara umum rangkaian perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2023 antara lain, Pendapatan Daerah disepakati menjadi Rp1,858 triliun, Belanja Daerah menjadi sebesar Rp1,805 triliun. 

"Pembiayaan daerah di sisi penerimaan disepakati Rp23,05 miliar dan untuk sisi pengeluaran Rp75,50 miliar," ungkap Edi.

Selama proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2023 ini, dia berpendapat bahwa telah terjadi sinergi yang solid dan komitmen yang kuat antara pihak legislatif dan eksekutif untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di Kota Pontianak dan selanjutnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD kota Pontianak yang telah menyetujui Raperda tentang perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2023 menjadi perda," tuturnya. 

Edi mengungkapkan bahwa pihaknya tetap menyelesaikan program-program yang sudah tersusun dalam RPJMD Kota Pontianak, terutama infrastruktur yang sudah dialokasikan anggarannya.

"Seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan dan jalan kota," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Pemkot Berencana Tata Ulang Pasar Sudirman 

PONTIANAK - Sejumlah pedagang mengais barang-barang yang tersisa dan masih bisa digunakan di antara puing-puing kios yang terbakar di Jalan Nusa Indah I dan II atau lebih dikenal Pasar Sudirman. Lebih dari 40 kios hangus dilahap api akibat peristiwa kebakaran yang terjadi pada Sabtu (16/9/2023) malam sekira pukul 23.15 WIB.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan hampir dua blok Pasar Sudirman. Ia juga sempat berbincang dengan para pedagang yang tengah berada di sekitar kios. Menurutnya, kios yang terbakar sebagian besar berjualan pakaian dan kelontong.

"Sementara ini akan kita data dulu sambil berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Informasi awal yang diterima akibat korsleting listrik," ungkapnya saat meninjau lokasi kebakaran, Minggu (17/9/2023) pagi.

Padatnya lokasi kios dan pertokoan di Pasar Sudirman ini menjadi pelajaran kedepannya untuk lebih menata rapi kawasan ini sehingga memudahkan akses apabila terjadi kebakaran.

"Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan lumayan besar," ujarnya.

Menurutnya, statu tanah di lokasi pasar tersebut merupakan tanah negara dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB). Kawasan itu memang dinilai sudah tidak berkembang. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengundang para pemilik kios untuk menata ulang kawasan ini.

"Apakah dibuat pusat pertokoan atau kawasan perdagangan yang baru sehingga bisa menunjang perekonomian dan Pasar Sudirman ini hidup kembali," ungkap Edi.

Ia mengimbau kepada seluruh pemilik bangunan untuk rutin memeriksa dan memastikan instalasi listrik di bangunan masing-masing. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebakaran yang kerap disebabkan oleh korsleting listrik.

"Koordinasi dengan instalatir listrik, kalau memasang jaringan listrik tidak dilakukan sendiri, konsultasikan juga dengan pihak PLN," imbaunya.

Joni (65), satu di antara pemilik kios yang terbakar, mengaku mengetahui peristiwa kebakaran dari rekannya sehingga ia turun malam itu juga. Meski kiosnya telah lama tutup sejak tiga tahun lalu, tetapi masih tersisa sejumlah barang kelontong di dalamnya.

"Kita sudah menempati kios ini selama 20 tahun," ucapnya.

Joni berharap kios ini bisa terbangun kembali. Dia menyerahkan kepada pemerintah jika memang kawasan ini akan ditata kembali. Sebagaimana yang diungkapkan Wali Kota Edi Kamtono untuk menata ulang kawasan ini supaya lebih hidup perekonomiannya.

"Kalau semua pedagang sepakat, kita ikut saja seandainya memang pemerintah ingin menata kembali pasar ini," pungkasnya. (prokopim)