Berita

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mengusulkan penambahan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 1.215 formasi. Hal itu menyusul belum idealnya jumlah ASN di Kota Pontianak sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang belum optimal.

“ASN kita di kantor lurah masih terbatas. Ada yang jumlahnya enam, tujuh. Karena itu pada tahun 2024 ini kita mengusulkan untuk tambahan ASN lebih kurang 1.215 formasi. Mudah-mudahan dipenuhi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” ungkapnya, Senin (12/2/2024).

Ani menambahkan, dari total 1.215 formasi CASN tersebut, terbagi menjadi dua. Yaitu 528 CPNS dan 687 PPPK. Khusus CPNS, 327 formasi untuk tenaga teknis, guru 140 dan tenaga kesehatan sejumlah 61. Sedangkan untuk PPPK, Pemkot Pontianak juga mengusulkan 496 formasi sebagai tenaga teknis, 131 guru dan 60 tenaga kesehatan. 

“Cukup banyak penerimaan, khususnya untuk mereka yang belum terserap,” katanya.

Nakes dan guru mendominasi jumlah penerimaan CASN. Menurut Ani, baik CPNS dan PPPK boleh mendaftar dengan batas usia satu tahun sebelum memasuki usia pensiun.

“Jika PPPK guru itu usia pensiun 60 tahun, jadi di usia 59 masih boleh mendaftar. Kalau di OPD pensiunnya usia 58 tahun, jadi usia 58 masih boleh mendaftar,” paparnya. (kominfo)

PONTIANAK – Perayaan Festival Cap Go Meh Pontianak 2024 siap digelar. Berbagai hiburan hingga kuliner akan mewarnai rangkaian acara Cap Go Meh yang dilaksanakan dari tanggal 18-24 Februari dan dipusatkan di Jalan Diponegoro ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi berharap, ke depan kemeriahan perayaan Cap Go Meh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak. Di tahun ini, sambungnya, arak-arakan naga dan barongsai ditiadakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama panitia dan kepolisian.

“Kita fokuskan untuk kegiatan seni, dalam arti seperti lomba melukis anak-anak, kemudian gelaran budaya di pentas sekitaran Jalan Diponegoro nanti. Pesan saya jaga ketertiban dan keamanan bersama,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Festival Cap Go Meh 2024, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (7/2/2024).

Mulyadi menilai, rundown acara yang disediakan panitia sudah bagus. Ia optimis jika Kota Pontianak sering menggelar event kreatif serupa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dapat terus meningkat.

“Acara ini akan meningkatkan retribusi dengan menambah hunian hotel, begitu juga dengan makanan. Di Kota Pontianak sudah sering event nasional yang akan berdampak positif bagi PAD kita,” ujarnya.

Hendry Pangestu Lim, Ketua Panitia Cap Go Meh 2024 menjelaskan, pembukaan perayaan Cap Go Meh akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari. Adapun alasan ditiadakannya arak-arakan naga dan barongsai, terangnya, adalah sebagai bentuk penghormatan penyelenggaraan pesta demokrasi.

“Menghormati pemilu damai 2024, tidak ada penggantinya. Di tahun depan kita lebih meriahkan,” ungkapnya.

Di panggung utama pula, masyarakat Kota Pontianak dapat menikmati berbagai hiburan. Di antaranya, lanjut Hendry, seperti aksi bela diri, grup musik, karaoke, dan lainnya. Dirinya optimis, kunjungan wisatawan ke Kota Pontianak tetap tinggi karena keragaman kuliner dan suasana Tahun Baru Imlek yang selalu meriah setiap tahunnya.

“Mudah-mudahan mengobati kerinduan warga Pontianak terhadap semarak Cap Go Meh,” tuturnya yang juga selaku Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Masyarakat Kota Pontianak kini dapat mengakses CCTV di beberapa titik di Kota Pontianak lewat inovasi Pantau Daerah atau Panda yang dapat dibuka pada website panda.pontianak.go.id. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Zulkarnain memaparkan, inovasi Panda merupakan hasil karya Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Diskominfo Kota Pontianak. Ia menerangkan, sementara tersedia 15 titik lokasi CCTV yang bisa diakses secara terbuka oleh warga.

“Harapannya dengan Panda ini, masyarakat bisa memantau aktivitas lalu lintas pada titik-titik tertentu   maupun aktivitas lainnya,” katanya, Senin (29/1/2024).

Zulkarnain menjelaskan, untuk sementara penggunaan Panda sedang dalam tahap uji coba. Masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kualitas gambar, jaringan maupun jumlah CCTV.

“Kita terus menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mengelola CCTV seperti dinas perhubungan dan lain sebagainya," tuturnya.

Tak hanya mengakses, masyarakat juga dapat mengajukan permintaan rekaman CCTV untuk kepentingan penyelidikan sesuai dengan SOP. Untuk informasi lebih lanjut dapat membuka laman temandisko.pontianak.go.id.

“Ke depan, Panda ini bisa juga diakses lewat Aplikasi Jepin, apa bila semua terprogram dengan baik dengan dukungan sarana prasarana yang lengkap," terangnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi Panda. Menurutnya, akses CCTV bagi masyarakat diperlukan atas beberapa alasan.

“Fungsinya bisa ditingkatkan lagi dengan menambah jumlah CCTV dan pengembangan jaringan,” ucapnya.

Inovasi yang dimiliki Pemkot Pontianak lewat Diskominfo Kota Pontianak ini sudah tersebar di lima kecamatan. Ke depan, Ani berharap manfaat akses CCTV kian dirasakan.

“Semoga bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025 akan fokus pada tiga hal. Yakni penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi. 

Untuk tahun 2023, angka kemiskinan Kota Pontianak adalah 4,45 persen. Angka ini secara umum lebih rendah dibandingkan angka provinsi dan nasional. Sedang proyeksi angka kemiskinan di Kota Pontianak dalam rancangan awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025  ada pada rentang 4,20–4,25 persen. Sedangkan prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14 persen sesuai dengan target nasional.

"Inflasi Kota Pontianak di tahun 2023 adalah sebesar 2,09 persen. Proyeksi di tahun 2025 adalah 2 sampai 4 persen," kata Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Rabu (24/1/2024).

Ani Sofian menyebutkan, hal penting lain yang wajib masuk di dalam dokumen perencanaan ini adalah pemenuhan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) dan mandatory spending. Pemenuhan SPM secara formal dan moral menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai kewenangannya, untuk melayani publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

"Perangkat Daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar harus mampu melaksanakan tahapan penerapan SPM," tegasnya. 

Tahapan itu mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, hingga pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dia menjelaskan di sisi lain, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu, dia berharap Forum Penyusunan Awal RKPD Kota Pontianak 2025 dapat merencanakan skala prioritas. 

"Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik agar tetap bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak," katanya.

Sementara itu, ketua panitia kegiatan, Syamsul Akbar menjelaskan forum ini diharap jadi wadah para pemangku kepentingan untuk mencermati  Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. Masukan mereka, berguna untuk memperkaya substansi dokumen ini. 

"Output dari kegiatan ini berupa Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik yang akan menyempurnakan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025," tutupnya. (prokopim/kominfo)