Berita

Pelayanan Publik Prioritas Dalam Reformasi Birokrasi 

PONTIANAK - Pelayanan publik merupakan prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi mengajak seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Pontianak.

"Jadikan budaya kerja yang melayani, bukan dilayani. Budaya kerja melayani adalah salah satu sikap dalam mendorong pelayanan publik," ujarnya usai membuka sosialisasi Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemkot Pontianak yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (10/3/2022).

Menurutnya, reformasi birokrasi memberikan dampak positif terciptanya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat. Kemudian diperkuat dengan peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Sehingga muncul inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakatnya," tutur Sekda.

Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Untuk itu, ia menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, integritas dan profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu reformasi birokrasi harus terus dilakukan, baik di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Ketiga adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.

"Keseluruhan itu harus terus menjadi prioritas utama kebijakan di semua tingkatan pemerintah daerah," tutur dia.

Melalui sosialisasi Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi ini, ia berharap bisa memberikan pemahaman kepada para pejabat serta PNS di lingkungan Pemkot Pontianak terkait adanya perubahan terhadap budaya organisasi dengan adanya reformasi birokrasi.

"Melalui pertemuan ini juga kita dapat menggali informasi terkait dengan pelaksanaan  bagaimana mekanisme yang akan kita lakukan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan kita sehari-hari sehingga dapat kita terapkan di lingkungan kerja kita," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno merasa senang ketika menerima sertifikat yang menandakan dirinya telah melintasi Tugu Khatulistiwa. Sertifikat itu diserahkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada saat kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ke Tugu Khatulistiwa. Sandi, sapaan akrab Sandiaga, menyatakan bahwa hidup di Zamrud Khatulistiwa belum lengkap apabila belum pernah berada di titik kulminasi di Tugu Khatulistiwa yang ada di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Di Tugu Khatulistiwa yang berlokasi di Jalan Khatulistiwa Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara ini merupakan titik kulminasi yang terjadi setiap tanggal 21 - 23 Maret dan 21 - 23 September. Pada tanggal tersebut objek yang berada di lokasi itu tidak tampak bayangan. 

"Saya membuat challenge kepada masyarakat pariwisata, mari kita datang ke Kota Pontianak, kita bangkitkan ekonomi dan ciptakan peluang usaha serta lapangan kerja," ajaknya saat press conference di Tugu Khatulistiwa, Kamis (10/3/2022).

Menparekraf juga menyempatkan diri untuk melakukan aksi bersih-bersih dengan memungut sampah yang ada di sekitar lingkungan Tugu Khatulistiwa. Hal ini sejalan dengan pariwisata berbasis Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan) dan Environmental Sustainability (kelestarian lingkungan) atau disingkat CHSE. 

"Jika kita ingin bangkit, harus disusun dengan suatu pendekatan baru pariwisata yang mana harus bersih, harus sehat, harus keselamatannya dijaga dan berkelanjutan lingkungannya," ujar Sandi.

Ia bercerita pengalamannya menyusuri Sungai Kapuas menuju Tugu Khatulistiwa merupakan potensi wisata yang patut dikembangkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kota-kota besar di dunia yang berbasis sungai seperti Paris, Bangkok atau Venesia yang mengembangkan potensi wisata sungai. Intinya, daya tarik wisata Sungai Kapuas yang panjangnya lebih dari 1100 kilometer dan merupakan sungai terpanjang di Indonesia kemudian bermuara di Pontianak sebagai daya tarik wisata untuk membangkitkan ekonomi. 

"Kota Pontianak ini sudah punya waterfront dan ada beberapa ide yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar dan Wali Kota Pontianak yang akan kita tindak lanjuti," ucapnya.

Sandi mengatakan bahwa untuk mendorong destinasi wisata di Kota Pontianak ini tidak ada cara lain selain mengembangkan digitalisasi produk unggulan serta memperbaiki destinasi wisata yang ada.

"Saya yakin jika ini dilakukan maka Kota Pontianak menjadi bagian dari destinasi yang menarik di Indonesia," ungkapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan, selain menjadi destinasi wisata, kawasan Tugu Khatulistiwa ini diharapkan memberikan dampak bagi kesejahteraan warga sekitar dan Kota Pontianak. Sebab dengan berkembangnya objek wisata di kawasan ini, imbasnya adalah perekonomian masyarakat ikut meningkat.

"Sebagaimana yang dikatakan Pak Menteri tadi bahwa bagaimana membangkitkan ekonomi lewat sektor kepariwisataan," imbuhnya.

Edi berharap Tugu Khatulistiwa dengan fenomena alamnya ini tetap menjadi hal yang luar biasa, tidak hanya bagi Kota Pontianak saja tetapi juga Indonesia. Dia yakin apabila kawasan ini dikelola dengan baik, maka Tugu Khatulistiwa menjadi daya pikat bagi wisatawan yang berkunjung. 

"Sehingga Tugu Khatulistiwa menjadi bagian dari destinasi unggulan di Provinsi Kalimantan Barat dan Indonesia," tuturnya.

Dengan masuknya event Pesona Kulminasi dalam 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 se-Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Pontianak. Apalagi peringatan kulminasi matahari yang digelar dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Maret dan September, merupakan agenda event pariwisata yang sudah ada sejak lama di Kota Pontianak.

"Semoga dengan masuknya event 'Pesona Kulminasi' dalam 110 KEN ini menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih baik lagi, baik dalam pengemasan event itu sendiri maupun fasilitas di Tugu Khatulistiwa," pungkasnya. (prokopim)

Pengurus KONI Kota Pontianak 2021-2025 Resmi Dilantik

PONTIANAK - Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pontianak masa bakti 2021-2025 resmi dilantik. Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Fachrudin Siregar melantik Nanang Setia Budi sebagai Ketua KONI Kota Pontianak. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kepengurusan KONI Kota Pontianak yang baru dilantik ini bisa memberikan nuansa baru bagi kemajuan olahraga di Pontianak. Oleh sebab itu, dibutuhkan keseriusan inovasi dan kreativitas untuk memanfaatkan potensi yang ada.

"Dengan potensi yang ada beserta seluruh cabang olahraganya diharapkan Pontianak bisa menjadi kota berkonsep sport city," ujarnya usai pelantikan Pengurus KONI Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Rabu (9/3/2022).

Edi menuturkan, Kota Pontianak memiliki cabang-cabang olahraga unggulan. Cabang-cabang itu perlu digali potensinya agar lebih berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Untuk itu, harus ada program-program yang mampu melahirkan atlet berprestasi, tidak hanya tingkat Kota Pontianak maupun Provinsi Kalbar, akan tetapi nasional hingga internasional. Tanpa menyampingkan cabang olahraga lainnya karena memang semua cabang olahraga itu penting. Cabang olahraga yang berprestasi ini memiliki sarana dan pelatih yang mumpuni sehingga lebih mudah untuk mencetak prestasi yang berkelanjutan dan tidak putus. Cabang olahraga berprestasi di Kota Pontianak misalnya anggar, silat, menembak, angkat berat, panjat tebing, billiard dan balap sepeda. Ini yang harus terus dilakukan pembinaan termasuk boxer," ungkapnya.

Ia juga berencana menuntaskan sarana olahraga venue sepeda yang masih belum memadai untuk dijadikan tempat latihan. Keterbatasan sarana olahraga tersebut membuat prestasi pada cabang itu tertinggal. 

"Kita akan upayakan untuk menyelesaikan pembangunan venue balap sepeda itu," sebutnya.

Ketua KONI Kota Pontianak, Nanang Setia Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terkait beberapa cabang olahraga yang masih belum memiliki venue. Hasil koordinasi dengan Wali Kota, bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak diminta menjalin kerjasama dengan cabang-cabang olahraga untuk bisa memanfaatkan sarana olahraga yang dimiliki untuk latihan dari hari Senin hingga Kamis tanpa dipungut biaya. 

"Sementara untuk cabang olahraga yang belum memiliki venue, kita diperkenankan Wali Kota untuk menggunakan aula kantor kecamatan atau instansi yang kantornya tidak terpakai buat latihan," pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Sudah Terapkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang KTR

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama The Union dan Tobacco Control Support Center (TCSC) serta Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) berkomitmen dalam mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mewujudkan Pontianak sehat tanpa asap rokok. Komitmen bersama itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi dan Komitmen Implementasi KTR di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota, Selasa (8/3/2022). Sebagaimana diketahui, Kota Pontianak sudah sejak lama menerapkan KTR melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, agenda ini merupakan lanjutan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang KTR, sekaligus evaluasi Pemerintah Pusat melalui The Union, sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan paru-paru.

“Ini bahan evaluasi dari The Union, tentang bantuan pendanaan, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak terkait KTR,” paparnya. 

Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya melalui Dinkes Kota Pontianak telah mengimplementasikan perda tersebut, seperti dapat dilihat dari beberapa fasilitas umum sekolah, rumah sakit, hotel dan perkantoran yang melarang untuk merokok.

“Progresnya juga sudah baik ya, kita terus sosialisasikan tentang KTR ini. Tujuannya agar masyarakat Kota Pontianak hidup sehat dan Kota Pontianak pun bersih,” 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu menerangkan Pemkot Pontianak telah memiliki perda tersebut sejak 12 tahun yang lalu. Terlebih pandemi Covid-19 menyebabkan implementasi perda itu kurang mendapat perhatian.

"Alhamdulillah pada 2022 ini ada dukungan dari The Union untuk kembali mengingatkan dan mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan KTR agar sasaran utama bisa tercapai," tuturnya.

Deklarasi dan Komitmen Implementasi KTR ini juga berkaitan dengan mewujudkan KLA, yang mana salah satunya mensyaratkan bahaya merokok serta promosi bahaya merokok yang harus ditingkatkan. 

"Yang kita lindungi keterpaparan anak terhadap rokok," ungkap Sidiq.

Perwakilan dari The Union, Fella menuturkan pihaknya mengapresiasi Pemkot Pontianak beserta stakeholder yang berkomitmen dalam menerapkan peraturan KTR di Kota Pontianak. Kehadiran The Union dalam hal ini fokus pada kesehatan masyarakat dalam mendukung program Pemkot Pontianak untuk mengimplementasikan KTR.

"Paling utama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melindungi anak serta kelompok rentan dari bahaya asap rokok," pungkasnya. (prokopim/kominfo)