Berita

PONTIANAK - Pejabat Fungsional Pranata Humas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Kresna Kusumanegara berbagi pengalaman kehumasan dengan para mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Untan dalam Kuliah Bareng Praktisi 2022 dengan tema Communication In Trend : Impactful Digital World di Aula Magister Fisip Untan, Selasa (1/3/2022) pagi. Kresna menceritakan bagaimana Prokopim di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dapat meraih banyak penghargaan nasional dan nama Kota Pontianak dikenal banyak orang. 

Dalam strategis kehumasan, Prokopim Pontianak terus mengikuti perkembangan teknologi. Selain merangkul para jurnalis media massa, mereka juga fokus pada penyebarluasan informasi di media sosial. Salah satunya, lewat akun Instagram pemkot.pontianak yang kini telah memiliki 27,7 ribu pengikut. 

"Kami terus mengembangkan kapasitas SDM yang ada untuk mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Saat ini, ruang digital memberi banyak kesempatan," kata Kresna.

Perkembangan teknologi, terutama internet memang memotong jarak dan waktu. Prokopim Pontianak pun terus berupaya menyesuaikan diri. Kresna mencontohkan, alat kerja yang dulunya menggunakan recorder, kini langsung dengan ponsel. Mereka bekerja dengan standar media online dalam pembuatan rilis. Termasuk dalam mengejar kecepatan. 

"Minimal, satu jam setelah agenda, press release sudah dipublikasikan dan disebar ke jaringan yang kami miliki termasuk ke media," jelasnya. 

Dalam pembuatan press release atau berita sebagai salah satu produk kehumasan, tidak hanya terpaku pada seremonial saja, tetapi dikemas sedemikian rupa untuk menarik minat para pembaca. Selain ditayangkan pada platform atau website resmi milik Pemkot Pontianak, berita tersebut juga dikemas untuk media sosial (medsos).

"Kami ingin menjangkau berbagai segmen agar informasi tersebut tersebar ke berbagai lapisan masyarakat," ungkapnya.

Prokopim Pontianak juga terus menjalin komunikasi dan relasi di semua media. Bagi mereka, keterbukaan informasi menjadi hal yang harus dijunjung tinggi. Tak heran, jika Pemkot Pontianak sering mendapat penghargaan sebagai Kota Terpopuler di Media Online. 

"Kami berharap apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kawan-kawan mahasiswa, terutama dari Ilmu Komunikasi yang punya penjurusan di jurnalistik dan kehumasan," tutupnya. (prokopim)

Sarasehan Pengurus Pelti Kota Pontianak

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta pengurus Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Kota Pontianak melakukan pembibitan atlet sejak dini. 

"Misalnya dengan rutin menggelar kompetisi tenis tingkat SD," ujarnya usai sarasehan Pengurus Pelti Kota Pontianak di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, prestasi atlet tersebut harus dilakukan pembinaan dengan memfasilitasi mereka untuk mengembangkan hobinya. Apalagi di Kota Pontianak tidak sedikit lapangan tenis yang tersedia.

"Misalnya lapangan tenis yang dimiliki perkantoran harusnya bisa dikerjasamakan untuk digunakan latihan," ungkapnya.

Ketua Pelti kota Pontianak, Sarbini menambahkan, sebagai regenerasi klub tenis di Kota Pontianak, pihaknya akan menggandeng pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mengundang guru olahraga mulai tingkat SD, SMP dan SMA untuk mencari bibit-bibit atlet tenis yang baru. Setelah itu, masing-masing klub akan diminta mengirimkan atlet untuk digalakkan dalam kompetisi antar klub sehingga nanti akan muncul bibit baru.

"Saat ini klub yang aktif dalam naungan Pelti Kota Pontianak ada 20 klub," sebutnya.

Pihaknya saat ini tengah fokus menggali bibit-bibit atlet yang baru untuk dilakukan pembinaan sehingga bisa memberikan kontribusi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar.

"Yang jelas kami di Pelti Kota Pontianak ini diminta atau tidak oleh stakeholder, baik itu Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak atau dari masyarakat, atribut dari ibu kota provinsi itu mau tidak mau kita harus nomor satu diantara kabupaten/kota khusus cabang olahraga tenis," paparnya.

Hal itu, kata dia, butuh strategi dari awal untuk mencari bibit baru untuk kemudian melatihnya. Namun diakuinya pelatih-pelatih yang ada memang belum bersertifikasi sehingga mereka diibaratkan hanya menularkan kebiasaannya bermain tenis. 

"Untuk jangka menengah kita akan mendatangkan pelatih bersertifikat nasional untuk melatih pelatih-pelatih yang ada di klub tenis Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim)

30 OPD Teken Perjanjian Kinerja

PONTIANAK - Sebanyak 30 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meneken perjanjian kinerja di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (22/2/2022). Penandatanganan itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan perjanjian kinerja ini dalam rangka tolok ukur OPD dalam melakukan kegiatannya berdasarkan APBD yang telah disepakati. 

"Tujuan utama perjanjian kinerja ini adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur," ujarnya.

Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

"Perjanjian kinerja ini juga bisa sebagai dasar untuk kita mengevaluasi dan menilai capaian-capaian dan target-target yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani ini, kata Edi, menjadi dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai, dokumen ini juga menjadi acuan bagi setiap kepala perangkat daerah yang dijabarkan secara berjenjang. 

"Saya berharap agar apa yang telah ditandatangani ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mencapai atau merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi, meminta seluruh pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berada di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk waspada dan berhati-hati saat bertugas terutama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut, tak sedikit korupsi terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.

“Pemkot Pontianak melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kemampuan ASN, di lingkungan Pemkot Pontianak khususnya, sehingga diharapkan tidak terjadi perilaku korupsi dari pelaku pengadaan,” tegasnya saat memberikan sambutan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konsolidasi PBJ, Kontrak Payung dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (21/2/2022) di Hotel Ibis.

Mulyadi menambahkan, diperlukan Bimtek ini agar konsolidasi nantinya mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Dirinya menilai, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya pembangunan dan pengawasan kepada program pemerintah.

“Sejatinya, regulasi pengadaan barang dan jasa harus dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat,” imbuhnya.

Ia senantiasa mengingatkan kepada seluruh OPD agar berpegang teguh pada peraturan. Selaku pelayan masyarakat, lanjut Mulyadi, menjadi kewajiban setiap OPD untuk memaksimalkan anggaran demi kepentingan masyarakat.

“Jangan ada main mata, bekerjalah dengan dedikasi, jangan meminta imbalan lain selain daripada gaji yang sudah ditentukan. Jika ingin harta, saya anjurkan untuk bersedekah saja,” sebutnya.

Ketua DPD IAPI DKI Jakarta, Bahaiki menerangkan, seiring dengan gebrakan Pemerintah Pusat untuk pemulihan ekonomi nasional, diperlukan kesiapan yang matang hingga ke tingkat pemerintah daerah, terutama di bidang PBJ. 

“Salah satu caranya dengan mempercepat proses pengadaan supaya ekonomi menjadi tumbuh dan berkembang, dengan begitu terbuka lapangan pekerjaan,” tutup Baihaki yang juga narasumber Bimtek. (kominfo)