Berita

PONTIANAK - Satpol PP Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota, Selasa (22/4/2025) pagi. 16 lapak yang diamankan terdiri dari 12 unit meja dan kursi, 3 unit tenda sebuah gerobak.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menerangkan, penertiban ini merupakan kegiatan rutin yang menyasar para PKL yang berjualan di bahu jalan maupun fasilitas umum (fasum). 

“Berjualan di bahu jalan tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan,” tuturnya.

Ia memaparkan, penertiban ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2021. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pedagang di jalan-jalan utama Kota Pontianak, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menghargai hak pengguna jalan lainnya.

“Penertiban ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keindahan kota,” kata Sudiantoro.

Menurutnya, para pedagang telah diberikan peringatan sebelumnya agar tidak berjualan di lokasi tersebut karena mengganggu ketertiban umum dan estetika kawasan.

"Kami minta para pedagang dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku demi kepentingan umum,” imbuhnya.

Pihaknya secara rutin akan melakukan penertiban PKL yang melanggar aturan untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Pontianak. 

“Mari kita jaga ketertiban dan kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama," imbaunya. (prokopim)

Peringatan Hari Kartini dan HKG PKK ke-53

PONTIANAK - Momentum peringatan Hari Kartini yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 menjadi kebangkitan bagi para kader PKK untuk berkolaborasi lebih aktif lagi. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendukung TP-PKK dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan masyarakat hingga di tingkat RT. Ia menekankan pentingnya peran PKK dalam mengatasi berbagai permasalahan keluarga dan kemiskinan di Kota Pontianak. Oleh sebab itu, TP-PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan memiliki database keluarga prasejahtera dan potensi lingkungan yang dapat bersinergi dengan program-program pemerintah.

“Saya berharap peringatan ini menjadi momen kebangkitan untuk kita bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi bagaimana PKK dan pemerintah bisa bersinergi dan berkolaborasi," ujarnya usai peringatan Hari Kartini dan HKG PKK ke-53 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Senin (21/4/2025).

Ia memaparkan jumlah penduduk perempuan di Kota Pontianak lebih banyak, yakni 557 jiwa dibandingkan penduduk laki-laki. Selain itu, tercatat ada 284.400 keluarga di Kota Pontianak, dengan 16.249 keluarga yang mengalami perpisahan karena berbagai sebab dan 29.680 keluarga yang ditinggal karena suaminya meninggal dunia.

"Keluarga-keluarga yang ditinggal ini, terutama ibu-ibunya menjadi tulang punggung yang harus menghidupi keluarganya, terutama anak-anaknya," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat harus disukseskan bersama. Namun demikian, meski tanpa program tersebut, mengatasi masalah gizi bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti pekarangan rumah atau lahan yang bisa diberdayakan untuk menanam sayur-mayur, beternak hewan maupun budidaya ikan.

“PKK kecamatan dan kelurahan saya rasa sudah melakukan ini. Tinggal bagaimana kita meningkatkan dan berkolaborasi dengan dinas instansi terkait, termasuk dengan kecamatan dan kelurahan, RT, RW, bergerak semuanya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan masing-masing,” kata Edi.

Wali Kota juga menyoroti adanya 23.200 penduduk Kota Pontianak yang masuk dalam kategori Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) atau masyarakat miskin yang memerlukan intervensi pemerintah melalui berbagai bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Peran kita, peran pemerintah, terutama peran PKK ini sangat penting untuk bisa mengentaskan kemiskinan, mengentaskan permasalahan keluarga dan juga bisa membangun Kota Pontianak dari aktivitas kolaborasi PKK bersama kita," sebutnya.

Momentum Hari Kartini yang dirangkaikan dengan HKG PKK ke-53, Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono mengajak seluruh kader dan kaum perempuan untuk merefleksikan diri, bukan hanya di cermin pagi hari, tetapi juga untuk mengevaluasi kegiatan PKK dengan penuh semangat. Ia mengajak kaum perempuan untuk aktif berperan dalam pembangunan di Kota Pontianak karena perempuan memiliki peran penting dalam memajukan Kota Pontianak.

“Saya mengajak kaum perempuan untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki guna turut serta berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor di Kota Pontianak,” ajaknya.

Dalam kesempatan itu, untuk menggelorakan semangat Hari Kartini, ia mengajak seluruh perempuan hebat yang hadir di ruangan untuk bersama-sama menyerukan semangat Hari Kartini.

"Selamat Hari Kartini, Jayalah Perempuan Indonesia," seru Yanieta yang diikuti oleh seluruh yang hadir. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak Ruli Sudira, menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak di tahun 2025. Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya mengundang berbagai mitra dan stakeholder untuk bersama-sama memberi masukan dan saran agar dapat merumuskan kebijakan terbaik.

"Kami ingin mendapat masukan dari stakeholder dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Pontianak. Ini merupakan dasar bagi kami untuk menyusun strategi peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah Kota Pontianak," jelasnya saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Bapenda Kota Pontianak Tahun 2025-2029 di Aula Bapenda Kota Pontianak, Selasa (15/4/2025).

Ruli menambahkan, selama ini pihaknya telah bermitra dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan PAD Kota Pontianak. Mitra tersebut menurutnya adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan pajak daerah.

"Kita mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, yang menjadi mitra Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kami juga mengundang stakeholder lainnya seperti PHRI, REI, dan lainnya yang merupakan mitra dari Bapenda," tegas Ruli.

Kebijakan yang disusun nantinya, menurut Ruli, diharapkan dapat memperkuat regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengumpulan pajak. Hal yang tidak kalah penting menurutnya yaitu peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berbasis Teknologi Informasi. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu kesulitan lagi mengantri dan datang ke kantor Bapenda hanya untuk membayar pajak.

"Sekarang mereka bisa melakukan pendaftaran hingga pembayaran pajak dari rumah. Untuk itu kami akan memperkuat dan memperluas kanal pembayaran yang ada. Untuk pajak tertentu, kami akan bekerja sama dengan instansi vertikal seperti KPP Pratama dalam rangka menggali berbagai potensi pajak yang bisa kita maksimalkan," ungkapnya.

Ruli menargetkan, capaian dan kontribusi pajak tahun ini bisa lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Ia mengaku pihaknya selalu berupaya untuk melakukan inovasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan PAD dan realisasi pajak. Sehingga, diharapkan capaian tahun ini bisa melampaui capaian tahun sebelumnya.

"Pajak yang kita bayar adalah untuk menopang pembangunan di Kota Pontianak. Dengan meningkatnya PAD, ini akan membantu kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan di Kota Pontianak," tutupnya. (kominfo)

Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD Pontianak 2025-2029

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pontianak.

Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025-2029, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (14/4/2025).

“Kota Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama melalui alokasi APBN,” ujar Edi.

Ia menyoroti beberapa program prioritas, seperti pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) serta transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Persoalan ketersediaan air baku juga menjadi perhatian. Selama ini, Pontianak mengandalkan Sungai Kapuas yang rawan intrusi air laut saat kemarau. Untuk itu, Edi berharap Pemprov Kalbar dapat memfasilitasi penyediaan air baku bagi PDAM di wilayah Kalbar, termasuk Kota Pontianak. Wali Kota juga meminta dukungan lanjutan untuk pengembangan Waterfront City di tepian Sungai Kapuas.

“Proyek ini bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan investasi,” jelasnya.

Pengendalian banjir juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mengusulkan pembangunan turap saluran primer 2025-2030 dan pengembangan sistem drainase melalui dukungan APBD Provinsi serta APBN. Termasuk drainase paralel di Jalan Ampera, Jalan Parit Cahaya Baru, dan Jalan Purnama, yang dinilai vital untuk mobilitas warga.

Usulan lain mencakup pembangunan sarana olahraga dan fasilitas pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat dan SLB Negeri—karena saat ini Pontianak belum memiliki SLB Negeri. Selain itu, Wali Kota mendorong pembangunan jalan strategis seperti inner ring road dari Sungai Raya Dalam–Purnama II–Kota Baru dan Pal, serta jalan bebas hambatan Pontianak–Singkawang.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata, khususnya kawasan Tugu Khatulistiwa serta wisata berbasis budaya dan religi. Menurutnya, potensi wisata Pontianak dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian jika didukung infrastruktur memadai.

“Musrenbang ini kami harapkan menjadi ruang diskusi konstruktif untuk menyepakati arah pembangunan Pontianak ke depan. Sinergi dan kolaborasi semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutur Edi.

Gubernur Kalbar Ria Norsan, menyambut baik usulan Pemkot Pontianak. Menurutnya, Pontianak sebagai ibu kota provinsi merupakan wajah Kalbar.

“Saya tidak akan hitung-hitungan dalam memberi bantuan (untuk Pontianak), asalkan bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” imbuh Norsan.

Ia juga mencontohkan kesiapan Pemprov membantu penyediaan air minum, seperti distribusi pipa sambungan ke rumah warga, selama hal tersebut berdampak positif terhadap IPM.

“Kami siap bekerja sama. Kalau bisa, Pontianak meniru Singapura—wilayahnya kecil, tapi ruang terbuka hijau dan hutannya tetap terjaga,” pungkasnya. (*)