Berita

PONTIANAK - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wali Kota Pontianak dan Wakil Wali Kota Pontianak periode 2025-2030 Edi Kamtono dan Bahasan, di Jakarta pada Kamis (6/2) mendatang bersama dengan seluruh kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang lalu.

Menjelang pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyampaikan ungkapan terima kasih kepada segenap aparatur atas kinerja yang baik selama dirinya memimpin dalam tiga bulan terakhir.

“Terus terang saya sampaikan, saya bangga bisa berada di tengah-tengah orang-orang baik. Tugas di Kota Pontianak di luar ekspektasi saya,” tuturnya usai pamit bersalam-salaman dengan ASN Pemkot Pontianak di Halaman Kantor Wali Kota, Jumat (31/1/2025).

Sebelum penugasannya, Edi terlebih dahulu mendapat beberapa pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan monitoring secara menyeluruh terhadap kinerja Pemkot Pontianak diantaranya pengelolaan anggaran. Setelah menjalani dan merasakan setiap proses tersebut, ia menilai keseluruhan kinerja ASN Pemkot Pontianak sudah membanggakan.

“Saya pertama kali bertugas untuk mengawasi 60 daerah kemudian setelahnya lebih dari 120 daerah, jadi biasa melakukan monitoring, evaluasi serta penilaian. Untuk Kota Pontianak ini dengan bangga saya katakan sangat baik,” imbuhnya.

Menjadi kepala daerah terutama ibu kota sebuah provinsi tentu memiliki tantangan yang tidak ringan bagi Edi. Ia turut merasakan dinamika mengelola suatu wilayah. Tetapi di antara rintangan tersebut, dirinya yakin para ASN mulai dari staf, pejabat pengawas hingga tingkat kepala dinas mampu mempertahankan integritas masing-masing individu.

“Pesan saya ini harus dipertahankan kinerja baik tanpa beban tetapi mengikuti aturan, bekerjalah tanpa membuat ekspektasi terlebih dahulu,” pesannya.

Ia kemudian mengungkapkan permohonan maaf apabila selama memimpin pemerintahan terdapat perkataan dan sikap yang mungkin menyinggung. Edi berharap tidak ada kenangan buruk terhadap dirinya.

“Seminggu lagi saya kembali ke Jakarta, mudah-mudahan tidak meninggalkan dosa dan beban. Makanya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nipah Kuning. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja serta kesiapan operasional kedua fasilitas tersebut. 

Di RSUD SSMA, Edi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap layanan dan kondisi rumah sakit. Pada kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses layanan serta kondisi ril di rumah sakit, terutama terkait kinerja baik keuangan maupun non-keuangan untuk tahun 2024. Saat ini, RSUD Kota Pontianak tengah mempersiapkan operasional ruang Catheterization Laboratory (Cathlab). Cathlab adalah ruang pemeriksaan dan tindakan medis untuk mendiagnosis dan mengatasi penyakit jantung dan pembuluh darah. Cathlab juga dikenal sebagai ruang untuk Kateterisasi Jantung dan Angiografi.

“Kita berharap operasional Cathlab sudah bisa difungsikan pada Maret mendatang sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya usai melakukan peninjauan, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, ia juga menekankan perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit, termasuk kebutuhan tenaga medis dan infrastrukturnya. 

"Kesehatan membutuhkan ilmu dan keahlian khusus, sehingga penting untuk memastikan kesiapan operasional dari segi infrastruktur dan tenaga medis," tambahnya.

Sementara itu, di lokasi IPA Nipah Kuning, Pj Wali Kota Edi Suryanto mengatakan, progres pembangunan IPA Nipah Kuning masih berlangsung. Ia berharap fasilitas tersebut dapat beroperasi penuh pada awal tahun depan untuk meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat Pontianak. 

"Target kami akhir tahun ini sudah mulai beroperasi dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya," ungkapnya.

Kapasitas IPA Nipah Kuning yang mencapai 300 liter per detik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih yang selama ini belum tercover sepenuhnya. Dengan operasional penuh, diharapkan seluruh masyarakat kota Pontianak dapat terlayani dengan baik.

“Pemenuhan kebutuhan air bersih ini menjadi salah satu prioritas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Edi.

Kunjungan kedua sektor layanan publik ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Pontianak dalam memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK - Setelah menggelar pendidikan antikorupsi kepada kaum perempuan, kali ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar dunia usaha yang ada di Kota Pontianak dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menyampaikan, bimtek kali ini turut mengundang pimpinan BUMD baik yang berada di bawah Pemkot Pontianak maupun sebagian milik pemerintah provinsi.

“Kita ajak para pelaku usaha maupun komunitas pengusaha untuk mengikuti bimtek ini. Tujuannya agar sedini mungkin mendeteksi sekaligus mencegah tindakan korupsi di lingkungan dunia usaha,” terangnya usai membuka kegiatan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (22/1/2025).

Menurut Amirullah, diperlukan kesamaan visi dan misi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, kaum perempuan, dunia usaha dan elemen masyarakat untuk bisa memberantas korupsi secara efektif. Oleh karena itu, dirinya berharap melalui bimtek tersebut, para peserta mampu mendalami hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang pada perilaku korupsi.

“Lebih dari 75 persen sektor perekonomian yang menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berasal dari sektor tersier, utamanya perdagangan dan jasa, inilah kenapa kami menilai penting melibatkan para pelaku usaha dalam pemberantasan korupsi,” tutur Sekda.

Komitmen pemberantasan korupsi sejak dini senantiasa menjadi program prioritas di lingkungan perangkat daerah. Amirullah menekankan, upaya ini membutuhkan tekad yang kuat dari masing-masing individu.

“Pencegahan korupsi ini tidak cukup hanya dengan diucapkan, tapi harus benar-benar kita cegah dan kita jauhi,” tegasnya.

Friest Mount Wongso, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK menambahkan, bicara korupsi bukan hanya membahas dari aparatur internal pemerintah saja tetapi juga pelaku usaha yang bersentuhan dengan pemerintah.

“Pengenalan korupsi dan bagaimana berkata tidak kepada korupsi. Korupsi tidak berdiri sendiri biasanya pelaku usaha ikut memainkan peran di sana dan mencoba-coba,” ungkapnya.

KPK juga terus menciptakan program-program inovatif sebagai langkah pemberantasan korupsi, seperti misalnya dengan mempersiapkan daerah-daerah di Indonesia menjadi percontohan antikorupsi. Friest pun mengapresiasi Pemkot Pontianak atas terselenggaranya kegiatan bimtek dalam dua hari terakhir.

“Kami menyambut baik bahwa Kota Pontianak aktif untuk menggelar kegiatan bimtek antikorupsi kepada dunia usaha. Bagian kota dan kabupaten antikorupsi saat ini, walau Kalimantan Barat belum jadi fokus, tapi diharapkan ke depan Pontianak sudah siap,” imbuhnya.

Eddy Zainuddin, salah seorang pengusaha di Kota Pontianak mendukung dengan terlaksananya agenda pendidikan antikorupsi. Ia menilai dunia usaha yang bermitra dengan pemerintah daerah seringkali merasakan kebimbangan selama proses kerjasama.

“Jadi banyak hal yang kita sampaikan selaku pelaku usaha lewat kegiatan ini, kami sangat rentan baik sebelum, sedang dan setelah kegiatan kami bimbang,” ucapnya yang juga selaku Sekretaris Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Pontianak.

Sebagai bentuk komitmen mengikuti aturan selama proses kerjasama, Eddy merasa membutuhkan bimbingan. Untuk itu ia menyampaikan ungkapan terima kasih kepada penyelenggara melalui kegiatan bimtek antikorupsi.

“Kadang takut salah, di satu sisi ingin berusaha melaksanakan dengan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar, terima kasih kepada penyelenggara dan KPK,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Antikorupsi yang diikuti seluruh organisasi perempuan, baik dari kalangan istri ASN hingga masyarakat se-Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran vital seorang perempuan dalam membentuk fondasi integritas di lingkungan keluarga.

“Pembinaan di lingkungan kantor tentu sudah dilakukan, tetapi itu saja tidak cukup. Perlu pembinaan dari sisi lain yaitu peran perempuan untuk mengingatkan para suami yang bekerja sebagai pengelola anggaran agar tidak melakukan korupsi,” terangnya usai membuka kegiatan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (21/1/2025).

Edi menilai, selama ini pencegahan antikorupsi di Kota Pontianak sudah berjalan baik. Dari hasil pantauannya, secara umum masyarakat sangat bagus menerapkan prinsip-prinsip agama, tinggal bagaimana langkah preventif terus dilakukan.

“Penganut agama yang baik juga butuh diingatkan, sebagaimana iman, bisa naik dan turun, ini kita lakukan untuk menjaga kontrol dari semua sisi. Supaya yang bagus tetap bagus dan jangan sampai kendor,” sebutnya.

Fries Mount Wongso, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Kota Pontianak ini. Ia berharap, kaum perempuan mampu memahami hal-hal mendalam tentang korupsi.

“Dengan begitu jadi tahu, nanti bisa jadi pilihan untuk berkata tidak pada korupsi. Pendekatan (bimtek) ini kita coba supaya pemahaman seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar fondasi bernegara itu keluarga,” tuturnya.

Di dalam keluarga, peran perempuan selain sebagai seorang ibu dan istri, juga merupakan seorang masyarakat sosial. Ia mendorong perempuan dapat mengontrol lingkungan keluarga.

“Ibu penting mengawasi suami dan juga membina anak-anak, di sini sangat sentral,” imbuhnya.

Dilaksanakannya Bimtek ini, lanjut Fries Mount, sekaligus memenuhi syarat sebuah daerah dapat dikatakan kota antikorupsi. KPK RI kini tengah membentuk desa, kabupaten dan kota antikorupsi sebagai program pencegahan.

“Kalau suatu saat Pontianak terpilih mewakili Kalimantan Barat menjadi kota percontohan, bahwa kegiatan ini sudah dilalui. Dan dapat diproses menjadi kota antikorupsi. Kami harap seluruh elemen masyarakat memahami bahaya korupsi,” ungkapnya.

Salah seorang peserta Bimtek, Trisnawati (51) senang dengan kegiatan serupa. Ia optimis manfaatnya bisa dirasakan seluruh perempuan selaku pengatur keuangan di keluarga.

“Penting bagi perempuan untuk mengetahui asal-usul keuangan keluarga darimana, sehingga dia menerima dari suami tentu diyakinkan asalnya dari yang benar dan halal,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)