Berita

Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba bersama BNN Pontianak

PONTIANAK – Pemberantasan narkoba di Kota Pontianak terus digalakkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak senantiasa berkoordinasi untuk membersihkan Kota Pontianak dari barang yang mengancam kedaulatan negara. Pencegahan menjadi salah satu kunci pemberantasan narkoba. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah peredaran maupun pengguna narkoba secara total. Sembari pengawasan ketat oleh pemerintah.

"Di Indonesia, narkoba menjadi satu di antara empat hal yang mengancam kedaulatan negara. Kondisi geografis Pontianak memungkinkan untuk jadi jalur transit transaksi pengguna dengan pengedar narkoba," katanya usai membuka acara Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba bersama BNN Kota Pontianak, di Hotel Mercure Jalan Ahmad Yani, Kamis (12/10/2023).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba menjadi payung hukum semua bentuk pemberantasan narkoba. Realita di lapangan, lanjut Edi, telah banyak narkoba jenis baru dan mengintai generasi muda. Pencanangan Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) pun telah dilakukan.

"Narkoba (jika terus dibiarkan) bisa merusak sendi-sendi kehidupan," sebutnya.

Edi memaparkan, belum ada pusat rehabilitasi yang representatif di Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat. Kendala itu menjadi perhatian dirinya bersama BNN kedepannya. 

"Selanjutnya memotivasi agar pengguna berhenti ketergantungan dari narkoba. Orang yang harus dihukum sebenarnya adalah pengedar," ujarnya.

Kepala BNN Provinsi Kalbar Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto memaparkan, terdapat lebih dari 2.500 pecandu aktif narkoba di Kota Pontianak. Sedangkan untuk di Kalbar, kurang lebih terdapat 16 ribu pecandu aktif. Ia menerangkan, hasil penelitian menunjukan ada 230 wilayah rawan yang kemudian dibagi ke empat kategori yaitu bahaya, waspada, siaga dan aman. Melihat situasi narkotika yang ada, hasil early warning system yang dibuat PBB, ada 1.200 jenis narkotika baru di dunia dan 93 jenis narkotika baru di Indonesia.

“Kalau kita kenal ganja, sabu, kokain. Sekarang sudah masuk variasi baru, ada tujuh kelompok,” jelasnya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, Sumirat berharap, setiap jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah untuk bersatu padu melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba. Setiap Bulan Juni dan Januari akan ada evaluasi pelaksanaan P4GN bagi pemerintah daerah.

“Nanti akan dievaluasi untuk Kota Pontianak agar tetap konsisten melaksanakan P4GN, pesan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan semakin banyak wilayah rawan dan jumlah narkotika jenis baru yang beredar, menjadi keprihatinan dan ancaman terus-menerus, semoga bisa kita laksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 bersama,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wali Kota Resmikan Masjid Baabul Khair

PONTIANAK – Pembangunan suatu daerah ikut bergantung dengan kehadiran masjid di tengah masyarakat. Tidak terkecuali di Kota Pontianak. Artinya, fungsi masjid selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan hingga pendidikan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, terdapat 346 masjid yang telah berdiri kokoh di Kota Pontianak serta 600 musholla atau surau. 

"Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Masjid, yang berkaitan dengan ibadah meningkatkan keimanan dan sosial kemasyarakatan. Kita hanya mengharap berkah dari Allah," paparnya usai menandatangani peresmian Masjid Baabul Khair Gang Suditrisno-Melati, Jalan Uray Bawadi, Jumat (29/9/2023).

Edi menilai, ada kaitan erat antara sumber daya manusia dan pembangunan. Menurutnya, anak-anak harus merasakan pendidikan Islami, berdasarkan Al Quran dan hadits. Oleh karenanya, ia berharap agar peran masjid ditingkatkan kualitasnya.

Pada kesempatan peresmian itu pula, Edi menyampaikan permohonan maaf apabila selama dirinya dan Wakil Wali Kota menjabat terdapat kekurangan. Mengingat jabatannya akan berakhir pada Desember 2023 mendatang, ia pamit kepada warga sekitar masjid.

"Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat bagi Kota Pontianak dan masyarakatnya," ucapnya.

Ketua Pengurus Masjid Baabul Khair, Syarifuddin menjelaskan, wakaf dan kedudukan masjid sudah jelas dan telah mendapat pengukuhan oleh Kementerian Agama Kota Pontianak pada tahun 2019. Ia menyebut, masjid ini secara resmi sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 2019, dan telah dilakukan pemancangan tiang pada Februari 2019. Pengerjaannya sudah dilakukan sejak 4 maret 2019 dan selesai pada 24 Mei 2020.

"Terselenggaranya peresmian ini merupakan dukungan seluruh jamaah dan pengurus masjid," tuturnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi penerus untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan, khususnya tantangan pembangunan daerah Kota Pontianak. Bekal utama dalam melewati setiap persoalan di lapangan, menurutnya, adalah jiwa kepemimpinan.

"Kalau ingin melihat kualitas seseorang, jadikanlah ia pemimpin," ujarnya saat menjadi pembicara di hadapan mahasiswa Politeknik 'Aisyiyah Jalan Ampera, Jumat (22/9/2023).

Kepemimpinan bisa berarti banyak hal. Edi menjelaskan, salah satunya adalah integritas. Tanpa integritas, sambungnya, seseorang tidak mampu memimpin dengan professional. Akibatnya, banyak pihak yang akan dirugikan. Ia pun memberi dorongan kepada mahasiswa agar melatih kedisiplinan serta komitmen terhadap pembangunan daerah.

"Nanti adik-adik semua akan jadi pemimpin. Kita semua sejatinya adalah seorang pemimpin, minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia hingga di akhirat," paparnya.

Selain kedisiplinan dan komitmen, yang tidak kalah penting adalah dedikasi. Edi menerangkan, posisi seseorang tidak boleh menghalanginya untuk dapat bermanfaat. Rendah maupun tinggi bukan hambatan memberikan karya terbaik bagi sesama. Salah satu contoh adalah infrastruktur.

"Apakah seorang kepala proyek atau tukang, harus sama-sama memberikan dedikasi maksimal kepada apa yang ingin dibangun. Karena efeknya jangka panjang di masa depan," imbuhnya.

Pembangunan di Kota Pontianak telah melampaui target RPJMD 2020-2024. Meski beberapa hal harus dievaluasi, namun sektor strategis telah melampaui target. Diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi hingga sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat.

"Tugas mahasiswa menjaga pembangunan tetap berjalan dengan baik, mengawasinya dari kacamata masyarakat serta turut serta menjadi solusi setiap persoalan," tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pontianak periode 2023-2026 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Hendry Pangestu Lim terpilih sebagai Ketua FPK. Forum ini nantinya akan fokus berbagi semangat fundamental bernegara, yaitu kecintaan terhadap tanah air dan menyampingkan perbedaan yang ada. Seperti diketahui, warga Indonesia umumnya dan Kota Pontianak khususnya datang berbagai suku bangsa dan agama.

“Sehingga kalau berbicara pembauran kebangsaan, sekarang ini kita sudah tidak lagi membahas masalah fundamental, karena pada dasarnya kita sudah sepakat sejak Indonesia merdeka, UUD 1945, Pancasila dan Undang-Undang sudah menjadi landasan hukum yang kita pedomani,” ucapnya usai pengukuhan FPK Kota Pontianak di Bright Ballroom Hotel Harris Jalan Gajahmada, Selasa (12/9/2023).

Toleransi atau tenggang rasa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari terutama dalam bertetangga di Kota Pontianak. Hal itu dibuktikan dengan kemajemukan masyarakat selama ini yang berjalan harmonis. Kendati begitu, menurut Edi, gesekan-gesekan dari oknum tertentu tetap perlu diwaspadai, dengan cara mempertebal rasa cinta tanah air.

“Kita melihat tetangga kita susah, atau ada masalah, kita harus mengambil langkah untuk membantu. Kesenjangan harus diperkecil antara yang kaya dan miskin, kebersamaan dan keadilan harus ditingkatkan,” jelasnya.

Ketua FPK terpilih, Hendry Pangestu Lim menjelaskan, pembentukan FPK didasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006. Melalui forum tersebut, dirinya ingin menjaga sinergi antara etnis, ormas dan agama serta lembaga terkait. Usai agenda pengukuhan pun dilanjutkan dengan rapat lanjutan maupun koordinasi bersama umat beragama.

“Seluruh ormas yang ada di Pontianak, kita tahu dalam waktu tidak lama lagi akan ada pesta demokrasi. Yaitu pemilihan umum serentak, mudah-mudahan FPK membawa kedamaian, kesejukan dan kondusivitas,” ujarnya.

Pontianak selalu menjadi pilihan lokasi digelarnya agenda-agenda nasional, baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah. Ini yang kata Hendry sebagai bukti Kota Pontianak sangat aman. 

“Sekarang banyak event nasional yang dilaksanakan di Kota Pontianak. Ditunjuk sebagai tuan rumah. Kita bisa menilai, Pontianak itu aman dan kondusif,” ungkapnya. (kominfo/prokopim)