Berita

PONTIANAK - Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati mengatakan Pemkot Pontianak terus mengejar target Universal Health Coverage (UHC) nasional di angka 98 persen. Untuk saat ini angka UHC baru mencapai 83 persen dengan akhir tahun ditarget UHC Pontianak bisa mengejar 85 persen.

“Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Pontianak memang belum masuk UHC. Pontianak sendiri UHC nya ada di 83 persen. Di akhir tahun mungkin angka itu naik menjadi 85 persen. Makanya di 2024 nanti Pemkot akan komitmen untuk terus mengejar target UHC ini,” kata Trisnawati, Senin (13/11/2023).

Pemkot Pontianak sendiri, menginginkan agar semua masyarakat terjamin perlindungan kesehatannya. Sehingga ketika masyarakat sakit mereka sudah memiliki jaminan perlindungan kesehatan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, kepesertaan BPJS Kesehatan sudah bisa menanggung biaya berobatnya selama sakit.

Pembiayaan kesehatan ini kata Trisnawati biayanya mahal. Sehingga seluruh masyarakat perlu memiliki perlindungan jaminan kesehatan, baik yang sifatnya ditanggung pemerintah melalui dana APBD, APBN dan tanggungan mandiri. “Untuk UHC sendiri minimal 95 persen dari total masyarakat harus tercover dari BPJS Kesehatan,” katanya.

Persoalan saat ini, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan tidak semua masyarakat mampu. Apalagi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sekarang tak bisa perorangan lagi, tetapi mesti satu keluarga harus tercover.

Lebih dalam lanjutnya, data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tercover sampai September dari jumlah penduduk 673 ribu jiwa, telah tercover di jaminan kesehatan nasional sebanyak 553 ribu jiwa. Artinya yang belum tercover sebanyak 123 ribu jiwa. “Data ini terus berkembang. Di Oktober ini kembali bertambah 16 ribuan jiwa masuk kepesertaan BJPS baru,” katanya.

Persoalan di lapangan mengenai kepesertaan BPJS ini bermacam. Dikarenakan sifat pembayaran BPJS ini tak bisa perorangan, sehingga cukup banyak masyarakat yang tak mampu menanggung pembayaran BPJS Kesehatan secara mandiri. Sebagai contoh, satu keluarga ada enam jiwa dengan pendapatan kepala keluarga UMK. Jika dipaksa untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan setiap bulannya mereka tak akan sanggup. “Ini yang kami ajukan untuk kepesertaan BPJS nya ditanggung oleh pemerintah baik menggunakann APBD ataupun APBN,” tutupnya. (kominfo)

37 Finalis Duta HIV/AIDS Kalbar Audiensi dengan Wali Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 37 Finalis Duta HIV/AIDS Kalimantan Barat (Kalbar) beraudiensi dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Dari 37 finalis, 20 orang di antaranya putri dan 17 orang putra. Seluruh finalis yang berasal dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar akan menjalani penilaian oleh tim juri. Selanjutnya pemilihan Duta HIV/AIDS akan digelar bertepatan peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember 2023 mendatang.

Pada pertemuan itu, Edi berharap para finalis Duta HIV/AIDS menjalankan perannya dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengedukasi generasi muda dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Para duta ini juga berperan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap HIV/AIDS, termasuk pencegahan, pengujian dan akses ke perawatan. 

"Melalui aktivitas dan kampanye kesadaran sosial yang inovatif, Duta HIV/AIDS akan bekerja untuk menghilangkan stigma dan mengedukasi masyarakat secara luas tentang realitas penyakit ini," ujarnya di hadapan para Finalis Duta HIV/AIDS di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (8/11/2023).

Menurutnya, ajang pemilihan Duta HIV/AIDS ini tujuannya untuk mengedukasi kalangan generasi muda dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Perilaku menjadi salah satu penyebab penularan HIV/AIDS. 

"Sehingga sudah menjadi tugas bersama untuk menekan angka ketertularan HIV/AIDS seminimal mungkin, khususnya di Kota Pontianak," tuturnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak gencar menggelar sosialisasi dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Upaya itu sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kesadaran yang lebih besar, meredakan stigma yang melekat pada HIV/AIDS dan melindungi serta mendorong kesejahteraan komunitas yang terkena dampak.

"Artinya kita berkomitmen untuk membuat perubahan yang nyata dalam hal penanggulangan HIV/AIDS," ungkap Edi.

Gusti Ferdiansyah Kusumarani, Finalis Duta HIV/AIDS dari Kota Pontianak mengungkapkan, selama mengikuti seleksi Duta HIV/AIDS, banyak ilmu yang diperolehnya. Selain menambah teman sesama peserta, banyak ilmu yang diturunkan dari mentor dan instansi terkait lainnya.

"Selama tahapan seleksi, kami dibekali banyak ilmu, kemudian menjalani serangkaian tes dan penilaian untuk bisa terpilih sebagai finalis hingga nanti pemilihan Duta HIV/AIDS mendatang," imbuhnya.

Bagi Ferdiansyah, peran Duta HIV/AIDS merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan untuk melakukan atau mengkampanyekan pencegahan penyebaran virus HIV. 

"Tentunya kami akan menambah program kerja dari duta-duta HIV/AIDS sebelumnya. Kita juga menambah program kerja untuk selanjutnya dilaksanakan," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berbaur bersama 170 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak ikut serta dalam kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Halaman Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak, Jumat (27/10/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, donor darah yang dilakukan oleh ASN dalam rangka memperingati HUT ke-52 Korpri sebagai wujud kebersamaan dan semangat gotong royong demi kemanusiaan. Para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak secara sukarela mendaftarkan dirinya untuk berdonor membantu sesama yang membutuhkan.

"Setiap tetes darah yang disumbangkan adalah bukti nyata kepedulian terhadap sesama dalam memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat," katanya.

Edi menilai, kegiatan ini tidak hanya mencerminkan solidaritas anggota Korpri, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan kepada generasi muda. Dengan adanya kegiatan ini, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama semakin ditekankan, memperkuat jalinan persaudaraan dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

"Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian ini terus berkembang dan memberi inspirasi bagi semua anggota Korpri dan masyarakat Kota Pontianak," ungkapnya.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk berdonor, untuk bisa mendonorkan darahnya di PMI Kota Pontianak. Apalagi kebutuhan darah setiap harinya terus meningkat, sementara stok darah terbatas. Dengan berdonor, berarti membantu mereka yang membutuhkan sebab setiap tetes darah yang disalurkan mampu menyelamatkan nyawa orang lain. 

"Terima kasih kepada seluruh pendonor, baik yang telah rutin mendonorkan darahnya maupun yang pertama kali," tuturnya. (kominfo/prokopim)

RSUD Kota Pontianak Kini Miliki Bank Darah, Ruang Cathlab dan Buletin Sehati

PONTIANAK - Genap 11 tahun usia Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak yang berdiri sejak tanggal 24 Oktober 2012 silam. Di usia 11 tahun, rumah sakit yang terletak di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak Barat ini juga terus melengkapi fasilitas sarana dan prasarananya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Momen ulang tahun RSUD SSMA, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan Bank Darah sekaligus meninjau Ruang Layanan Kateterisasi Jantung (Ruang Cathlab) yang baru akan dimiliki oleh rumah sakit Kota Pontianak tahun depan, Selasa (24/10/2023). Selain itu, RSUD SSMA juga melaunching edisi pertama Buletin Sehati (Sehat Insan Alkadrie) sebagai sarana promosi kesehatan kepada masyarakat.

Edi mengapresiasi segala upaya yang dilakukan jajaran RSUD SSMA dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terutama sektor kesehatan. Menurutnya, keberadaan rumah sakit ini telah banyak memberikan kontribusi demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Di usia 11 tahun ini, saya melihat RSUD SSMA mengalami peningkatan dalam kualitas pelayanan, baik kelengkapan sarana prasarana, alat-alat medis maupun tenaga medisnya," ujarnya.

Kendati demikian, ia menilai masih banyak yang harus ditingkatkan pada sarana dan prasarana rumah sakit, seperti kapasitas ruang rawat inap yang masih terbatas dengan jumlah 155 bed. Lalu, hal lainnya yang harus menjadi perhatian adalah keluhan masyarakat soal ketersediaan obat-obatan. Hal ini terjadi karena adanya lonjakan jumlah pasien sehingga ada beberapa jenis obat tertentu yang dibutuhkan itu stoknya habis. 

"Tetapi saya minta pihak rumah sakit langsung menindaklanjutinya untuk pengadaan obat yang habis," ungkap Edi.

Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) RSUD SSMA dr Eva Nurfarihah, MKes SpTHT-KL menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, Dewan Pengawas Rumah Sakit, jajaran DPRD Kota Pontianak serta insan dan pasien yang telah memberikan kepercayaan dan pengalaman berharga demi kemajuan masyarakat.

"Kritik dan saran yang disampaikan kepada kami itu menjadi cambuk bagi kami untuk melayani lebih baik lagi," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2022 lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menunjuk RSUD Kota Pontianak sebagai rumah sakit pengampu penyakit jantung tingkat madya. Tahun depan rencananya akan tersedia cathlab untuk intervensi pelayanan di bagian jantung dan pembuluh darah.

"Perawat dan radiografer sejak delapan bulan ini sedang mengikuti pelatihan di Yogyakarta dan sebentar lagi spesialis dokter jantung akan bergiliran mendapatkan pelatihan atau sekolah untuk meningkatkan kompetensinya," terang dr Eva.

Ia menyebut, beberapa layanan unggulan juga akan tetap dipertahankan seperti klinik edukasi pasien diabetes, adanya klinik tumbuh kembang untuk skrining bayi baru lahir dan lainnya.

"Kami akan terus berinovasi dalam hal pelayanan kesehatan sesuai moto kami 'Kepuasan Anda Adalah Prioritas Kami'," tuturnya. 

Satu di antara inovasi yang menjadi terobosan RSUD SSMA adalah Inovasi Sipinter. Inovasi ini adalah penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pihaknya melakukan pelayanan SIMRS terintegrasi, sebagai pelaksanaan amanah dari PMKNO 24 tahun 2022 tentang sim RS dan juga amanat Perpres 95 tahun 2018, Perwali tentang pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan memberikan pelayanan secara mudah dan terbuka serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Hari ini bapak Wali Kota Pontianak meresmikan Bank Darah yang akan memberikan kemudahan pelayanan darah dengan aman dan tercukupi," pungkasnya. (prokopim)