Berita

Imbau Warga Kurang Mampu Daftar BPJS

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen memperbaiki persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut, saat ini, jumlah kepesertaan BPJS yang ditanggung APBN di Kota Pontianak ada sekitar 170 ribu orang. Dari angka itu, menurutnya, masih terdapat warga kurang mampu yang belum mendaftar. Ia pun mengimbau masyarakat Kota Pontianak, khususnya yang kurang mampu, untuk segera mendaftarkan diri sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar BPJS tanggungan APBD Kota Pontianak, dapat mendatangi Dinas Sosial Kota Pontianak di Jalan Gusti Sulung Lelanang dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan di tempat calon pendaftar tinggal.

“Kami (Pemkot Pontianak) ikut menganggarkan bantuan BPJS bagi warga kurang mampu. Teknisnya silahkan daftar ke Dinas Sosial dan kelurahan dengan syarat surat keterangan kurang mampu,” terangnya usai membuka acara Sosialisasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham) di Kota Pontianak Tahun 2023 di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (27/9/2023).

Informasi terkait BPJS belum sepenuhnya sampai ke masyarakat. Sebagai contoh, tidak semua warga dapat mendaftar kepesertaan. Harus mereka yang masuk sebagai keluarga kurang mampu atau tidak sedang memiliki pekerjaan di perusahaan atau instansi pemerintah. Bahasan meminta RT dan RW untuk menyampaikan informasi lengkap tersebut. Pihaknya pun mengundang BPJS menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan lebih spesifik kepada pihak RT dan RW sebelum informasi itu disebarluaskan.

“Kadang masyarakat ini yang mampu pun mau ikut-ikutan. Kemampuan APBD harus memprioritaskan yang tidak mampu. Sekarang yang bisa kami akomodir hampir 30 ribu peserta di tahun 2023 dari APBD Kota Pontianak,” ujarnya.

Persoalan lainnya di lapangan adalah pelayanan kepada peserta BPJS. Dulu, imbuh Bahasan, tidak jarang masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang tidak optimal. Ia menegaskan agar hal tersebut tidak boleh ada lagi di era sekarang. Jika terjadi kekeliruan pelayanan, baik kesehatan dan ketenagakerjaan, Bahasan minta untuk dilaporkan kepadanya secara langsung, atau lewat dinas terkait.

“Pengawasan pelayanan bukan hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat. Jika fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS pelayanannya tidak maksimal atau sembrono, silahkan laporkan kepada kami atau media massa. Inshaallah pemerintah akan tindak,” sebutnya. (kominfo/prokopim)

RSUD SSMA Jadi Rumah Sakit Rujukan Pelayanan KJSU

PONTIANAK - Penyakit jantung menjadi salah satu penyumbang kematian terbesar di Indonesia. Meski demikian, penyakit jantung dapat dicegah dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat. Menurut dr Aditya Pradhana, Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), penyakit Kardiovaskular, yakni penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah, menyumbangkan kematian hingga 17 juta kematian, atau satu dari tiga kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit jantung. 

"Jadi memang penyebab kematian saat ini adalah jantung dan pembuluh darah sehingga melalui program pemerintah dibuka layanan kesehatan Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) sebagai fokusnya," terangnya, Selasa (12/9/2023). 

Aditya bilang, RSUD SSMA saat ini sudah menjadi satu di antara jejaring kardiovaskular dengan strata Madya sehingga sudah bisa melakukan pelayanan Kardiovaskular yang komprehensif, mulai dari penegakan diagnosis sampai dengan terapi intervensi. 

"Saat ini yang sudah bisa kami lakukan adalah pemeriksaan USG Jantung atau Ekokardiografi, kita juga bisa melakukan treadmill untuk menguji apakah ada sumbatan pembuluh darah jantung atau tidak, hingga Diagnosis Aritmia," jelasnya.

Selain menjelaskan penanganan pasien penyakit jantung, Aditya juga membagikan tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Pertama dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dengan teratur. Kedua, berhenti merokok. Ketiga menghindari makanan yang berlemak dan memperbanyak makanan yang mengandung serat dan terakhir menjaga berat tubuh agar tidak obesitas.

"Saat ini penyebab utamanya penyakit jantung adalah pola hidup yang salah, dimana yang tadi bukan aktivitas yang banyak malah kita kurang gerak kemudian mengkonsumsi makanan bukan yang tinggi serat malah tinggi lemak atau tinggi kolesterol," imbuhnya. 

Dia mengimbau agar masyarakat mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada atau di RSUD SSMA sebagai langkah pencegahan. Dengan melakukan medical check up sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau dengan baik. 

"Sebaiknya kita memang harus mulai melakukan medical check up, kalau perempuan itu sebaiknya melakukan medical check up ketika usia sudah diatas 55 tahun ataupun ketika mulai menopause. Sedangkan laki-laki sebaiknya diatas 45 tahun untuk mengecek bagaimana kadar kolesterol sampai dengan pemeriksaan lanjutan baik ronsen maupun treadmill," ujar Aditya.

Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) RSUD SSMA dr Eva Nurfarihah, MKes SpTHT-KL mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung penuh dipilihnya RSUD SSMA sebagai jejaring penatalaksanaan penyakit jantung. Sebagai bentuk dukungannya, sekarang ini dua orang perawat RSUD SSMA akan dikirim untuk mengikuti pelatihan persiapan Cath Lab, yaitu salah satu tindakan bentuk intervensi layanan kateterisasi jantung. 

"Selain itu kami juga memfasilitasi dokter-dokter kami untuk melanjutkan pendidikan, update ilmu mengenai kegawatdaruratan perawatan intensif jantung dan nanti ada salah satu dokter juga tahun depan akan menyusul untuk tindakan intervensi jantung," ungkapnya.

Eva berharap selain pengobatan, upaya pencegahan lebih dikedepankan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat agar terhindar dari penyakit jantung. Upaya pencegahan memang lebih baik dilakukan agar terhindar dari penyakit jantung.

"Pengobatan harus mengikuti saran dan petunjuk dari dokter, jangan sampai tidak berobat atau obat tidak diminum dan selain berobat juga rutin berolahraga serta menjaga pola hidup yang sehat," pungkasnya. (humas/rsud-ssma)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan paket bantuan kepada warga Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebagai upaya penekanan angka stunting di Kota Pontianak. Ia turut mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kota Pontianak untuk saling bahu-membahu mencapai zero stunting.

“Kami juga mengajak ibu-ibu, sampaikan kepada tetangga, langkah pertama menurunkan stunting adalah dengan membina calon pengantin yang hendak menikah. Mereka perlu dibekali dengan kesiapan mental dan fisik, supaya anak yang dikandung nanti berkualitas,” ungkapnya usai menyerahkan bantuan di Aula Kantor Lurah Saigon, Selasa (12/9/2023).

Perkembangan anak-anak sejak lahir terus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Untuk itu, Bahasan berharap para orang tua rutin melaporkan perkembangan anak-anak di puskesmas terdekat sebagai bahan evaluasi kedepan. Sebagai contoh, di awal tahun 2023, masih terdapat 210 anak yang mengalami stunting di Kota Pontianak. Namun pada Agustus mengalami penurunan sebanyak 48 anak. Angka ini akan terus berkurang seiring laporan yang rutin dari warga. Pola asuh dan asupan gizi memerlukan konsultasi dokter ataupun bidan yang bertugas di puskesmas.

“Ini adalah upaya kami (Pemkot Pontianak) berarti tidak sia-sia, dan ditentukan dukungan ibu-ibu. Tanpa semangat ibu-ibu, bayi balita akan terhambat untuk bebas stunting,” sebutnya.

Di hadapan masyarakat, Bahasan ingin orang tua tidak takut menyampaikan keluh kesah terkait penanganan stunting di tingkat keluarga. Seandainya tidak digubris pada tingkat RT, RW dan lurah, Bahasan minta mereka langsung menyampaikannya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kami sangat serius dalam penanganan stunting. Rata-rata yang mengalami stunting datang dari perekonomian menengah ke bawah,” ujarnya.

Program BPJS Kesehatan secara gratis juga tengah berjalan lewat APBD. Kesempatan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dijelaskan Bahasan, masih ada warga yang tidak masuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal hal itu dinilainya amat penting, terlebih menjelang kelahiran sang anak. Ia berharap, khususnya bagi warga yang tidak mampu, untuk mendaftarkan segera kepesertaan BPJS Kesehatan dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat.

“Pemkot melalui APBD menganggarkan untuk kepentingan BPJS gratis, artinya mohon ibu-ibu untuk mendaftarkan diri ke kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wako Edi Kamtono Targetkan Angka Stunting Di bawah 14 persen Tahun 2023

PONTIANAK - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengapresiasi Kota Pontianak yang berhasil menurunkan angka stunting, dari awalnya di angka 24,4 persen tahun 2021, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. 

"Kota Pontianak ini luar biasa karena sekarang sudah mencapai 19 persen dan Pak Wali Kota optimis akhir tahun ini mendekati angka 14 persen. Akhir tahun 2024 diharapkan bisa lebih rendah lagi sehingga Pontianak bisa menjadi best practice atau percontohan bagi daerah lainnya," ujarnya usai rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Sabtu (9/9/2023).

Kemudian, lanjutnya, khusus Provinsi Kalbar, pihaknya ingin mendorong supaya angka stunting bergeser menjadi 20 persen. Menurutnya, saat ini angka stunting di Kalbar 27 persen berdasarkan data 2022 akhir. 

"Kita lihat nanti di akhir 2023 ini, harapan saya mendekati 20 persen lah dari 27 persen atau bahkan lebih rendah. Makanya kita dorong betul agar Kalbar harus di bawah 20 persen," ucapnya.

Sebagai upaya agar tidak muncul stunting baru maka harus dilakukan pencegahan. Ia tidak ingin upaya yang dilakukan hanya terfokus pada anak-anak stunting, sementara calon pengantin dan ibu-ibu hamil juga penting dalam mencegah terjadinya stunting. 

"Padahal orang yang menikah itu hampir 80 persen hamil di tahun pertama," sebutnya.

Stunting perlu menjadi perhatian semua pihak. Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan.

"Saya berharap kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru," imbuhnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Upaya itu antara lain turun langsung ke lapangan mendata kondisi stunting, memberikan bantuan makanan sehat dan bergizi serta upaya lainnya untuk mencegah stunting. Selain itu, PKK, puskesmas dan posyandu hingga pada tingkat RT/RW dikerahkan supaya aktif dalam menangani stunting.

"Target kita di tahun 2023 ini angka stunting di bawah 14 persen," 

Edi menambahkan, kondisi demikian menjadi tantangan pihaknya sebagaimana sejak dicanangkannya program penanganan stunting. Pihaknya pun berkoordinasi dengan stakeholder untuk terjun langsung ke lapangan dalam rangka mendata terutama anak-anak balita dan ibu hamil sebagai langkah jemput bola.

"Penanganan stunting memang dimulai dari ibu hamil sebab stunting mulai terjadi ketika janin masih dalam kandungan yang disebabkan asupan makanan selama kehamilan kurang bergizi," ungkapnya.

Namun diakuinya bahwa masih menjadi persoalan yang dihadapi adalah calon pengantin dan ibu hamil masih enggan memeriksakan dirinya di fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak supaya stunting dapat dicegah sedini mungkin. 

"Mudah-mudahan koordinasi antara Pemkot Pontianak dengan BKKBN bisa terus ditingkatkan karena Pontianak sebagai barometer Provinsi Kalbar. Zero stunting Kota Pontianak akan berdampak pada kondisi nilai stunting di Kalbar," kata Edi. (prokopim)