Berita

PONTIANAK - Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pontianak saat ini tercatat 108 kasus. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko. Untuk itu, pihaknya tengah memprioritaskan penanganan penyembuhan pada pasien DBD yang berada di rumah sakit. Sebagai tindak pencegahan penyebaran, ia meminta setiap lurah dan camat untuk melakukan fogging di semua rumah masyarakat.

"Kalau masih ada satu rumah warga yang tidak ikut fogging, khawatirnya nyamuk ini akan bersembunyi di sana. Untuk efektivitas, harus semua rumah," ungkapnya usai Rapat Koordinasi membahas kasus DBD, di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Selasa (14/11/2023).

Vaksin DBD pun sudah tersedia di layanan kesehatan milik swasta. Kendati hanya bertahan sampai dua tahun, penggunaan vaksin DBD dinilai Saptiko mampu mencegah DBD di situasi sekarang. Seperti diketahui, jumlah kasus DBD di Kalimantan Barat meningkat dalam satu bulan belakangan. Kabupaten Kubu Raya menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah kasus mencapai 1061. Sedangkan Kota Pontianak merupakan penyumbang paling kecil nomor dua setelah Kota Singkawang.

Saptiko menambahkan, angka bebas jentik di Kota Pontianak menyentuh angka 80,06 persen. Artinya, risiko penularan pun rendah. Tanpa disadari, masyarakat sudah memelihara jentik di rumahnya dengan membiarkan genangan air dalam waktu yang lama. Kadinkes menuturkan, nyamuk aedes akan bersarang di tempat-tempat yang lembab.

"Pemberian abate pada tempat-tempat penampungan air masyarakat dilakukan oleh petugas Puskesmas sampai anggota RT dan RW. Kami sudah sosialisasi dengan sasaran kepada pengusaha UMKM, rumah makan, depot air minum sampai lingkungan pasar," terangnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat Kota Pontianak untuk tidak panik, selama upaya yang dianjurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinkes Kota Pontianak diterapkan. Menurutnya, angka kasus DBD dapat ditekan hingga ke angka nol. Berbagai upaya juga telah dilakukan seperti penerbitan Surat Imbauan sejak bulan Mei, melakukan sosialisasi maupun gotong royong lingkungan secara rutin. Tidak kalah penting adalah memutus penyebaran.

"Kendala yang dihadapi, saat melakukan fogging, masyarakat masih ada yang tidak bersedia," ungkapnya usai memimpin langsung Rakor membahas kasus DBD bersama seluruh perangkat daerah.

Edi menerangkan, tren grafik kasus DBD sudah menurun. Di rumah sakit sendiri tidak terjadi penumpukan kasus. Perubahan cuaca dari kemarau menjadi hujan membuat nyamuk masuk ke rumah.

"Ada satu kasus meninggal dunia. Jika pencegahan dilakukan secara serentak, semoga tidak ada lagi kasus DBD kedepannya," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Hospital Expo Pamerkan Produk dan Layanan Unggulan Bidang Kesehatan

PONTIANAK - Untuk pertama kalinya, Kalimantan Barat (Kalbar) Hospital Expo 2023 digelar di Kota Pontianak. Expo yang diikuti sejumlah rumah sakit di Kalbar serta para produsen alat-alat kesehatan memamerkan inovasi dan teknologi terkini di dunia kesehatan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik digelarnya Kalbar Hospital Expo 2023 ini sebagai wadah bagi peserta dalam menampilkan keunggulan dan perkembangan produk-produk di bidang kesehatan maupun layanan dari masing-masing rumah sakit.

“Dengan penyelenggaraan Hospital Expo ini bisa memberikan gambaran informasi yang jelas sehingga masyarakat mengetahui tentang pelayanan rumah sakit beserta kecanggihan dari teknologi yang terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya, usai menghadiri peresmian Kalbar Hospital Expo 2023 di Gedung PCC, Selasa (14/11/2023).

Menurutnya, seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, termasuk sektor kesehatan, diharapkan bisa menangani berbagai macam penyakit. Kecanggihan sebuah teknologi sangat menentukan diagnosa suatu penyakit.

“Bagaimana teknologi dengan inovasi yang dilakukan, dilengkapi dengan kualitas SDM-nya ini akan memudahkan tenaga medis mendiagnosis suatu penyakit untuk kemudian menyembuhkannya,” jelas Edi.

Penyelenggaraan Kalbar Hospital Expo 2023 ini dinilainya sebagai sebuah ajang yang bagus untuk mempresentasikan kemajuan dunia kesehatan. Ia berharap expo ini menjadi agenda rutin tahunan dan tidak hanya diikuti peserta dari Provinsi Kalbar saja, tetapi juga dari luar Kalbar bahkan se-Indonesia.

“Jadi diharapkan kedepan, rumah sakit se-Kalimantan dan bahkan dari luar Kalimantan setiap tahunnya bisa mengikuti expo di Pontianak ini,” imbuhnya.

Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, Kalbar Hospital Expo merupakan pameran yang menampilkan unggulan-unggulan pelayanan yang ada di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kalbar. Hospital Expo ini biasanya digelar di Pulau Jawa, namun kali ini digelar di Pontianak, Kalbar.

“Dan ini untuk pertama kalinya digelar di luar pulau Jawa. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita bisa menggelar expo ini secara nasional. Sehingga pameran semua rumah sakit di Indonesia berkumpul di Pontianak,” jelasnya.

Meski peralatan yang dimiliki begitu canggih, namun hal yang sangat ditekankannya adalah pentingnya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

“Kalau alat-alat yang dimiliki sudah canggih, disertai dengan pelayanan yang ramah, penuh senyum, peduli terhadap pasien dan cepat, rumah sakit itu akan menjadi pilihan bagi seluruh masyarakat di seluruh Kalbar,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati mengatakan Pemkot Pontianak terus mengejar target Universal Health Coverage (UHC) nasional di angka 98 persen. Untuk saat ini angka UHC baru mencapai 83 persen dengan akhir tahun ditarget UHC Pontianak bisa mengejar 85 persen.

“Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Pontianak memang belum masuk UHC. Pontianak sendiri UHC nya ada di 83 persen. Di akhir tahun mungkin angka itu naik menjadi 85 persen. Makanya di 2024 nanti Pemkot akan komitmen untuk terus mengejar target UHC ini,” kata Trisnawati, Senin (13/11/2023).

Pemkot Pontianak sendiri, menginginkan agar semua masyarakat terjamin perlindungan kesehatannya. Sehingga ketika masyarakat sakit mereka sudah memiliki jaminan perlindungan kesehatan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, kepesertaan BPJS Kesehatan sudah bisa menanggung biaya berobatnya selama sakit.

Pembiayaan kesehatan ini kata Trisnawati biayanya mahal. Sehingga seluruh masyarakat perlu memiliki perlindungan jaminan kesehatan, baik yang sifatnya ditanggung pemerintah melalui dana APBD, APBN dan tanggungan mandiri. “Untuk UHC sendiri minimal 95 persen dari total masyarakat harus tercover dari BPJS Kesehatan,” katanya.

Persoalan saat ini, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan tidak semua masyarakat mampu. Apalagi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sekarang tak bisa perorangan lagi, tetapi mesti satu keluarga harus tercover.

Lebih dalam lanjutnya, data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tercover sampai September dari jumlah penduduk 673 ribu jiwa, telah tercover di jaminan kesehatan nasional sebanyak 553 ribu jiwa. Artinya yang belum tercover sebanyak 123 ribu jiwa. “Data ini terus berkembang. Di Oktober ini kembali bertambah 16 ribuan jiwa masuk kepesertaan BJPS baru,” katanya.

Persoalan di lapangan mengenai kepesertaan BPJS ini bermacam. Dikarenakan sifat pembayaran BPJS ini tak bisa perorangan, sehingga cukup banyak masyarakat yang tak mampu menanggung pembayaran BPJS Kesehatan secara mandiri. Sebagai contoh, satu keluarga ada enam jiwa dengan pendapatan kepala keluarga UMK. Jika dipaksa untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan setiap bulannya mereka tak akan sanggup. “Ini yang kami ajukan untuk kepesertaan BPJS nya ditanggung oleh pemerintah baik menggunakann APBD ataupun APBN,” tutupnya. (kominfo)

37 Finalis Duta HIV/AIDS Kalbar Audiensi dengan Wali Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 37 Finalis Duta HIV/AIDS Kalimantan Barat (Kalbar) beraudiensi dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Dari 37 finalis, 20 orang di antaranya putri dan 17 orang putra. Seluruh finalis yang berasal dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar akan menjalani penilaian oleh tim juri. Selanjutnya pemilihan Duta HIV/AIDS akan digelar bertepatan peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember 2023 mendatang.

Pada pertemuan itu, Edi berharap para finalis Duta HIV/AIDS menjalankan perannya dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengedukasi generasi muda dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Para duta ini juga berperan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap HIV/AIDS, termasuk pencegahan, pengujian dan akses ke perawatan. 

"Melalui aktivitas dan kampanye kesadaran sosial yang inovatif, Duta HIV/AIDS akan bekerja untuk menghilangkan stigma dan mengedukasi masyarakat secara luas tentang realitas penyakit ini," ujarnya di hadapan para Finalis Duta HIV/AIDS di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (8/11/2023).

Menurutnya, ajang pemilihan Duta HIV/AIDS ini tujuannya untuk mengedukasi kalangan generasi muda dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Perilaku menjadi salah satu penyebab penularan HIV/AIDS. 

"Sehingga sudah menjadi tugas bersama untuk menekan angka ketertularan HIV/AIDS seminimal mungkin, khususnya di Kota Pontianak," tuturnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak gencar menggelar sosialisasi dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Upaya itu sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kesadaran yang lebih besar, meredakan stigma yang melekat pada HIV/AIDS dan melindungi serta mendorong kesejahteraan komunitas yang terkena dampak.

"Artinya kita berkomitmen untuk membuat perubahan yang nyata dalam hal penanggulangan HIV/AIDS," ungkap Edi.

Gusti Ferdiansyah Kusumarani, Finalis Duta HIV/AIDS dari Kota Pontianak mengungkapkan, selama mengikuti seleksi Duta HIV/AIDS, banyak ilmu yang diperolehnya. Selain menambah teman sesama peserta, banyak ilmu yang diturunkan dari mentor dan instansi terkait lainnya.

"Selama tahapan seleksi, kami dibekali banyak ilmu, kemudian menjalani serangkaian tes dan penilaian untuk bisa terpilih sebagai finalis hingga nanti pemilihan Duta HIV/AIDS mendatang," imbuhnya.

Bagi Ferdiansyah, peran Duta HIV/AIDS merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan untuk melakukan atau mengkampanyekan pencegahan penyebaran virus HIV. 

"Tentunya kami akan menambah program kerja dari duta-duta HIV/AIDS sebelumnya. Kita juga menambah program kerja untuk selanjutnya dilaksanakan," pungkasnya. (prokopim)