Berita

Upaya Pemkot Pontianak Berantas DBD di Pontianak

PONTIANAK - Sebagai upaya memberantas penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak beserta jajaran Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Beliung, mahasiswa dan pengurus RT membagikan abate dan ikan cupang kepada warga di Gang Alpokat Permai Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Jumat (17/11/2023) 

“Sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan tetapi kita gencarkan lagi dalam rangka memberantas berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit DBD, terutama jentik-jentik yang menjadi cikal bakal nyamuk tersebut,” ujarnya saat ditemui usai membagikan abate dan ikan cupang.

Selain di wilayah permukiman warga, lingkungan sekolah-sekolah juga menjadi target pemberantasan nyamuk Aedes aegypti, SDN 56 Pontianak Barat di Jalan Kom Yos Sudarso salah satunya. Di sekolah ini, Wali Kota Edi Kamtono menyerahkan bantuan minyak serai bagi siswa-siswi SDN 56. Para siswa diimbau menggosokkan minyak serai pada bagian tubuh yang mudah digigit nyamuk, seperti di lengan tangan, kaki, leher dan sekitarnya.

“Selain pembagian abate, ikan cupang sebagai pemangsa jentik-jentik dan minyak serai untuk mencegah gigitan nyamuk, juga dilakukan fogging di lingkungan masyarakat hingga sekolah-sekolah,” katanya.

Sasaran pemberantasan sarang nyamuk adalah tempat-tempat penampungan air dengan pemberian abate dan ikan cupang. Dengan membagikan abate kepada masyarakat, ia berharap nyamuk pembawa DBD dapat dikurangi secara signifikan. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.

“Langkah ini dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi penyakit DBD di Kota Pontianak,” ungkap Edi.

Menurutnya, kasus DBD yang dominan terjadi adalah di wilayah Kelurahan Sungai Beliung dan Sungai Bangkong. Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencegah DBD. Mulai dari penyampaian secara lisan maupun melalui media termasuk lewat pamflet dan leaflet yang langsung disebarluaskan kepada masyarakat.

“Masyarakat juga diimbau untuk bergotong royong membersihkan lingkungan agar tidak terjadi sarang nyamuk,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko menerangkan, pada hari ini pihaknya melaksanakan pembagian dan penaburan abate serta ikan cupang. Selain itu juga diserahkan bantuan minyak serai bagi siswa-siswi SDN 56 Pontianak Barat. 

“Rencananya besok (Sabtu) akan dilanjutkan dengan fogging,” imbuhnya.

Saptiko menambahkan, kasus DBD di Kota Pontianak saat ini tercatat 108 kasus. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membiarkan jentik-jentik berkembang biak di lingkungan sekitar rumah dengan rutin mengontrol setiap pekan wadah-wadah penampungan air yang ada di rumah. 

“Lihat di sekitar rumah apakah ada air-air yang tergenang dan bisa berpotensi menjadi sarang nyamuk. Pemberian abate juga harus dilakukan dan warga bisa mendapatkannya di puskesmas terdekat. Demikian pula kebersihan lingkungan juga harus diperhatikan karena sampah-sampah yang ada bisa menjadi sarang nyamuk,” jelasnya.

Nurmila (38), warga Gang Alpokat Permai Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran Pemkot Pontianak dan mahasiswa yang turun langsung untuk membagikan abate dan ikan cupang.

“Kami berterima kasih karena pihak pemerintah turun langsung untuk membagikan abate. Kemarin memang ada warga sekitar yang terkena DBD, informasinya dua orang,” sebutnya.

Diakuinya, untuk wadah penampungan air yang ada di rumahnya selalu ditutup rapat. Hanya saja untuk tempayan yang airnya sering digunakan, memang tidak selalu tertutup. Oleh sebab itu, pemberian abate ini dinilainya sebagai langkah yang tepat untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti.

“Kami juga mendapat informasi dari para mahasiswa yang membagikan selebaran mengenai bagaimana mencegah supaya terhindar dari penyakit DBD,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pontianak saat ini tercatat 108 kasus. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko. Untuk itu, pihaknya tengah memprioritaskan penanganan penyembuhan pada pasien DBD yang berada di rumah sakit. Sebagai tindak pencegahan penyebaran, ia meminta setiap lurah dan camat untuk melakukan fogging di semua rumah masyarakat.

"Kalau masih ada satu rumah warga yang tidak ikut fogging, khawatirnya nyamuk ini akan bersembunyi di sana. Untuk efektivitas, harus semua rumah," ungkapnya usai Rapat Koordinasi membahas kasus DBD, di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Selasa (14/11/2023).

Vaksin DBD pun sudah tersedia di layanan kesehatan milik swasta. Kendati hanya bertahan sampai dua tahun, penggunaan vaksin DBD dinilai Saptiko mampu mencegah DBD di situasi sekarang. Seperti diketahui, jumlah kasus DBD di Kalimantan Barat meningkat dalam satu bulan belakangan. Kabupaten Kubu Raya menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah kasus mencapai 1061. Sedangkan Kota Pontianak merupakan penyumbang paling kecil nomor dua setelah Kota Singkawang.

Saptiko menambahkan, angka bebas jentik di Kota Pontianak menyentuh angka 80,06 persen. Artinya, risiko penularan pun rendah. Tanpa disadari, masyarakat sudah memelihara jentik di rumahnya dengan membiarkan genangan air dalam waktu yang lama. Kadinkes menuturkan, nyamuk aedes akan bersarang di tempat-tempat yang lembab.

"Pemberian abate pada tempat-tempat penampungan air masyarakat dilakukan oleh petugas Puskesmas sampai anggota RT dan RW. Kami sudah sosialisasi dengan sasaran kepada pengusaha UMKM, rumah makan, depot air minum sampai lingkungan pasar," terangnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat Kota Pontianak untuk tidak panik, selama upaya yang dianjurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinkes Kota Pontianak diterapkan. Menurutnya, angka kasus DBD dapat ditekan hingga ke angka nol. Berbagai upaya juga telah dilakukan seperti penerbitan Surat Imbauan sejak bulan Mei, melakukan sosialisasi maupun gotong royong lingkungan secara rutin. Tidak kalah penting adalah memutus penyebaran.

"Kendala yang dihadapi, saat melakukan fogging, masyarakat masih ada yang tidak bersedia," ungkapnya usai memimpin langsung Rakor membahas kasus DBD bersama seluruh perangkat daerah.

Edi menerangkan, tren grafik kasus DBD sudah menurun. Di rumah sakit sendiri tidak terjadi penumpukan kasus. Perubahan cuaca dari kemarau menjadi hujan membuat nyamuk masuk ke rumah.

"Ada satu kasus meninggal dunia. Jika pencegahan dilakukan secara serentak, semoga tidak ada lagi kasus DBD kedepannya," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Hospital Expo Pamerkan Produk dan Layanan Unggulan Bidang Kesehatan

PONTIANAK - Untuk pertama kalinya, Kalimantan Barat (Kalbar) Hospital Expo 2023 digelar di Kota Pontianak. Expo yang diikuti sejumlah rumah sakit di Kalbar serta para produsen alat-alat kesehatan memamerkan inovasi dan teknologi terkini di dunia kesehatan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik digelarnya Kalbar Hospital Expo 2023 ini sebagai wadah bagi peserta dalam menampilkan keunggulan dan perkembangan produk-produk di bidang kesehatan maupun layanan dari masing-masing rumah sakit.

“Dengan penyelenggaraan Hospital Expo ini bisa memberikan gambaran informasi yang jelas sehingga masyarakat mengetahui tentang pelayanan rumah sakit beserta kecanggihan dari teknologi yang terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya, usai menghadiri peresmian Kalbar Hospital Expo 2023 di Gedung PCC, Selasa (14/11/2023).

Menurutnya, seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, termasuk sektor kesehatan, diharapkan bisa menangani berbagai macam penyakit. Kecanggihan sebuah teknologi sangat menentukan diagnosa suatu penyakit.

“Bagaimana teknologi dengan inovasi yang dilakukan, dilengkapi dengan kualitas SDM-nya ini akan memudahkan tenaga medis mendiagnosis suatu penyakit untuk kemudian menyembuhkannya,” jelas Edi.

Penyelenggaraan Kalbar Hospital Expo 2023 ini dinilainya sebagai sebuah ajang yang bagus untuk mempresentasikan kemajuan dunia kesehatan. Ia berharap expo ini menjadi agenda rutin tahunan dan tidak hanya diikuti peserta dari Provinsi Kalbar saja, tetapi juga dari luar Kalbar bahkan se-Indonesia.

“Jadi diharapkan kedepan, rumah sakit se-Kalimantan dan bahkan dari luar Kalimantan setiap tahunnya bisa mengikuti expo di Pontianak ini,” imbuhnya.

Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, Kalbar Hospital Expo merupakan pameran yang menampilkan unggulan-unggulan pelayanan yang ada di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kalbar. Hospital Expo ini biasanya digelar di Pulau Jawa, namun kali ini digelar di Pontianak, Kalbar.

“Dan ini untuk pertama kalinya digelar di luar pulau Jawa. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita bisa menggelar expo ini secara nasional. Sehingga pameran semua rumah sakit di Indonesia berkumpul di Pontianak,” jelasnya.

Meski peralatan yang dimiliki begitu canggih, namun hal yang sangat ditekankannya adalah pentingnya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

“Kalau alat-alat yang dimiliki sudah canggih, disertai dengan pelayanan yang ramah, penuh senyum, peduli terhadap pasien dan cepat, rumah sakit itu akan menjadi pilihan bagi seluruh masyarakat di seluruh Kalbar,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati mengatakan Pemkot Pontianak terus mengejar target Universal Health Coverage (UHC) nasional di angka 98 persen. Untuk saat ini angka UHC baru mencapai 83 persen dengan akhir tahun ditarget UHC Pontianak bisa mengejar 85 persen.

“Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Pontianak memang belum masuk UHC. Pontianak sendiri UHC nya ada di 83 persen. Di akhir tahun mungkin angka itu naik menjadi 85 persen. Makanya di 2024 nanti Pemkot akan komitmen untuk terus mengejar target UHC ini,” kata Trisnawati, Senin (13/11/2023).

Pemkot Pontianak sendiri, menginginkan agar semua masyarakat terjamin perlindungan kesehatannya. Sehingga ketika masyarakat sakit mereka sudah memiliki jaminan perlindungan kesehatan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, kepesertaan BPJS Kesehatan sudah bisa menanggung biaya berobatnya selama sakit.

Pembiayaan kesehatan ini kata Trisnawati biayanya mahal. Sehingga seluruh masyarakat perlu memiliki perlindungan jaminan kesehatan, baik yang sifatnya ditanggung pemerintah melalui dana APBD, APBN dan tanggungan mandiri. “Untuk UHC sendiri minimal 95 persen dari total masyarakat harus tercover dari BPJS Kesehatan,” katanya.

Persoalan saat ini, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan tidak semua masyarakat mampu. Apalagi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sekarang tak bisa perorangan lagi, tetapi mesti satu keluarga harus tercover.

Lebih dalam lanjutnya, data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tercover sampai September dari jumlah penduduk 673 ribu jiwa, telah tercover di jaminan kesehatan nasional sebanyak 553 ribu jiwa. Artinya yang belum tercover sebanyak 123 ribu jiwa. “Data ini terus berkembang. Di Oktober ini kembali bertambah 16 ribuan jiwa masuk kepesertaan BJPS baru,” katanya.

Persoalan di lapangan mengenai kepesertaan BPJS ini bermacam. Dikarenakan sifat pembayaran BPJS ini tak bisa perorangan, sehingga cukup banyak masyarakat yang tak mampu menanggung pembayaran BPJS Kesehatan secara mandiri. Sebagai contoh, satu keluarga ada enam jiwa dengan pendapatan kepala keluarga UMK. Jika dipaksa untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan setiap bulannya mereka tak akan sanggup. “Ini yang kami ajukan untuk kepesertaan BPJS nya ditanggung oleh pemerintah baik menggunakann APBD ataupun APBN,” tutupnya. (kominfo)