Berita

Edi Apresiasi Gapopin Gelar Pemeriksaan Mata dan Bagi Kacamata Gratis

PONTIANAK - Pemeriksaan mata dan bagi-bagi 500 kacamata gratis menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Penglihatan Sedunia yang digelar Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) Kalimantan Barat (Kalbar) di halaman Ayani Megamal, Minggu (15/10/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi bakti sosial yang diinisiasi Gapopin Kalbar sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mata masyarakat. Di Hari Penglihatan Sedunia ini  memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat literasi lebih banyak tentang berbagai masalah penglihatan termasuk pencegahan dan penanganan penyakit mata. Pemeriksaan mata secara rutin juga sebagai bentuk pencegahan terjadinya gangguan kesehatan mata karena kondisi penglihatan yang terganggu dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia.

"Semoga peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini dapat menginspirasi bagi semua pihak dalam aksi nyata dan perubahan positif di bidang kesehatan mata," ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini, mengingatkan kepada setiap orang pentingnya pemeriksaan mata rutin. Masyarakat diingatkan bahwa masalah penglihatan bisa muncul tanpa gejala yang nyata, sehingga pemeriksaan mata berkala sangatlah penting untuk mendeteksi dan mengobati masalah sejak dini. 

"Pemeriksaan mata bukan hanya penting bagi orang yang sudah memiliki masalah penglihatan, tetapi juga untuk semua orang sebagai langkah preventif," ungkap Edi.

Ketua Gapopin Kalbar Primansyah menerangkan, pada Hari Penglihatan Sedunia tahun ini, pihaknya menggelar pemeriksaan mata dan membagikan 500 kacamata gratis untuk masyarakat yang hadir. Dia ingin masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mata karena masih ada yang abai dengan kesehatan mata sendiri.

"Oleh sebab itu melalui peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini, kami mensosialisasikan bahwa pemeriksaan mata secara rutin itu penting dilakukan sejak dini," terangnya.

Meski pihaknya sudah lama menggelar pemeriksaan mata secara rutin di permukiman warga, tempat usaha, sekolah-sekolah, perkantoran dan sebagainya, Gapopin ingin kedepannya banyak kegiatan sosial kemasyarakatan serupa yang digelar dalam rangka menjaga kesehatan mata. Dengan jumlah anggota lebih dari 40 optik-optik berizin, Gapopin Kalbar terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata masyarakat.

"Tujuannya memberikan edukasi kepada mereka supaya ketika mengalami gangguan pada mata, periksakan ke dokter spesialis mata atau optik-optik yang berizin dari instansi terkait," tutur pengusaha optik ternama di Kota Pontianak ini. 

Selain pemeriksaan mata gratis, Hari Penglihatan Sedunia ini juga diperingati secara serempak di 16 provinsi se-Indonesia melalui live zoom meeting dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada pukul 08.00 WIB.

"Pada hari ini juga kita bersama-sama Gapopin ikut mendeklarasikan kesehatan mata se-Indonesia," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kesiapan calon pengantin merupakan salah satu kata kunci pencegahan stunting. Oleh karenanya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan ingin anak muda di Kota Pontianak, khususnya mereka yang tengah memasuki proses pernikahan, agar mematangkan persiapan sebelum akhirnya menjadi pengantin dan memiliki anak.

“Mulai dari usia sedini mungkin, remaja yang nantinya memasuki usia pernikahan sampai melahirkan bayi. Istilahnya seribu hari pertama kehidupan, ini menjadi penting karena generasi muda memahami,” terangnya usai acara Genbest Talk di Hotel Aston Jalan Gajah Mada, Selasa (3/10/2023).

Menurut data terbaru Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, angka penurunan stunting telah mencapai 4,7 persen dari yang awalnya 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 19,7 persen pada tahun 2022. Hingga kini, imbuh Bahasan, pihaknya terus melakukan aksi konvergensi stunting di seluruh wilayah Kota Pontianak serta menargetkan penurunan sebesar 5 persen pada akhir tahun 2023. Arah kebijakan dan program yang beririsan dengan urusan stunting juga diprioritaskan, seperti sanitasi air bersih bagi warga kurang mampu.

“Kami Pemkot Pontianak dengan lintas sektor berupaya secara bergotong royong untuk mengintervensi memberikan bantuan pangan protein hewani lokal kepada bayi teridentifikasi stunting. Dan ini dampaknya luar biasa,” ujarnya.

Mahasiswa dari seluruh kampus di Kota Pontianak hadir di kegiatan Genbest Talk untuk menambah wawasan dari narasumber. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Narasumber lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan dokter kenamaan Indonesia, Gia Pratama.

Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong menjelaskan, penurunan kondisi gagal tumbuh atau stunting sudah menjadi program prioritas sejak tahun 2018 oleh pemerintah pusat. Acara Genbest Talk di Kota Pontianak kali ini mengusung tema ‘Penuhi Nutrisi Tepat, Atasi Stunting dengan Cepat’. Ia mengatakan, peran mahasiswa amat penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia umumnya dan Kota Pontianak khususnya.

“Kalau bikin konten, bikinlah konten yang mengandung edukasi pencegahan stunting,” paparnya.

Langkah sederhana bisa dilakukan dengan memulai pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan diri untuk konsumsi makanan yang sehat. Dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting terus menurun secara konsisten. Data Studi Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukan angka stunting secara nasional sudah mengalami penurunan menjadi 21,6 persen. Khusus untuk Provinsi Kalbar, angka stunting mencapai 27,8 persen atau peringkat ke-8 tertinggi di Indonesia. Sedangkan Kota Pontianak masih di angka 19,7 persen.

“Angka ini harus diturunkan karena masih di atas target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yaitu 14 persen di tahun 2024. Terkait dengan hal ini, Pemerintah memberikan perhatian lebih pada Kalimantan Barat, dengan menjadikannya satu dari 12 provinsi prioritas penurunan stunting,” tutupnya. (kominfo)

TERNATE - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastuti memaparkan kolaborasi penurunan stunting di Kota Pontianak ketika menjadi narasumber nasional Sarasehan Istri Wali Kota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Tahun 2023 di Ballroom Hotel Amara Bela Internasional, Kota Ternate, Selasa (3/10/2023). TP PKK Pontianak jadi salah satu unsur yang terlibat aktif di lapangan. Salah satunya lewat inovasi Komitmen, Kolaborasi dan Monitoring (Kokomoto). 

"Inovasi itu hadir untuk mendukung Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Pontianak," kata Yanieta. 

Sebagai mitra kerja Pemkot, TP PKK Kota Pontianak berkomitmen mendukung program penurunan angka stunting balita. Program itu  merupakan salah satu indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ditargetkan di tahun 2024, angka stunting balita di Kota Pontianak turun menjadi 14%.

Beberapa fokusnya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, mutu fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan sistem informasi stunting yang terintegrasi. Kerja sama lintas sektor ditingkatkan. Kegiatan dilakukan langsung menyentuh target di lapangan hingga tingkat dasawisma.

"Kegiatan ini dengan tujuan kelompok sasaran yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan," kata Yanieta. 

Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi, sarapan pagi bersama sekaligus minum tablet tambah darah bagi siswa putri, dan lomba mewarnai tingkat sekolah dasar diawali dengan makan telur bersama. 

"Kegiatan ini kemudian dicontoh daerah lain di Kalimantan Barat untuk menggelar kegiatan serupa," imbuhnya. 

Untuk melakukan monitoring, selain informasi melalui kader Tim Penggerak PKK dan Posyandu, Kota Pontianak memanfaatkan aplikasi Pazti (Pontianak Zero Stunting). Alat kerja tersebut memudahkan langkah di lapangan agar tepat sasaran.

"Melalui aplikasi Pazti, kami memonitoring data by name by address anak yang terindikasi stunting, setelah itu saya bersama tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan turun ke masyarakat melakukan langkah-langkah penanganan," jelas Ibu Wali Kota Pontianak. 

Hasilnya menggembirakan. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita, angka stunting turun 4,7 persen, dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 19,7 persen di tahun 2022.

"Atas pencapaian ini pula Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Hasto Wardoyo, yang hari ini juga sebagai narasumber utama," sambungnya Yanieta. 

Selain urusan stunting, Yanieta juga bercerita sejumlah capaian prestasi TP PKK Kota Pontianak baik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun nasional. Jelang akhir masa jabatannya Desember mendatang, PKK Kota Pontianak berhasil kembali meraih juara umum HKG PKK ke 51 tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di Kabupaten Bengkayang.

"Capaian juara umum ini merupakan prestasi yang kedua kalinya diraih oleh TP PKK Kota Pontianak sepanjang kepemimpinan saya," pungkasnya. (prokopim)

Imbau Warga Kurang Mampu Daftar BPJS

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen memperbaiki persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut, saat ini, jumlah kepesertaan BPJS yang ditanggung APBN di Kota Pontianak ada sekitar 170 ribu orang. Dari angka itu, menurutnya, masih terdapat warga kurang mampu yang belum mendaftar. Ia pun mengimbau masyarakat Kota Pontianak, khususnya yang kurang mampu, untuk segera mendaftarkan diri sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar BPJS tanggungan APBD Kota Pontianak, dapat mendatangi Dinas Sosial Kota Pontianak di Jalan Gusti Sulung Lelanang dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan di tempat calon pendaftar tinggal.

“Kami (Pemkot Pontianak) ikut menganggarkan bantuan BPJS bagi warga kurang mampu. Teknisnya silahkan daftar ke Dinas Sosial dan kelurahan dengan syarat surat keterangan kurang mampu,” terangnya usai membuka acara Sosialisasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham) di Kota Pontianak Tahun 2023 di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (27/9/2023).

Informasi terkait BPJS belum sepenuhnya sampai ke masyarakat. Sebagai contoh, tidak semua warga dapat mendaftar kepesertaan. Harus mereka yang masuk sebagai keluarga kurang mampu atau tidak sedang memiliki pekerjaan di perusahaan atau instansi pemerintah. Bahasan meminta RT dan RW untuk menyampaikan informasi lengkap tersebut. Pihaknya pun mengundang BPJS menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan lebih spesifik kepada pihak RT dan RW sebelum informasi itu disebarluaskan.

“Kadang masyarakat ini yang mampu pun mau ikut-ikutan. Kemampuan APBD harus memprioritaskan yang tidak mampu. Sekarang yang bisa kami akomodir hampir 30 ribu peserta di tahun 2023 dari APBD Kota Pontianak,” ujarnya.

Persoalan lainnya di lapangan adalah pelayanan kepada peserta BPJS. Dulu, imbuh Bahasan, tidak jarang masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang tidak optimal. Ia menegaskan agar hal tersebut tidak boleh ada lagi di era sekarang. Jika terjadi kekeliruan pelayanan, baik kesehatan dan ketenagakerjaan, Bahasan minta untuk dilaporkan kepadanya secara langsung, atau lewat dinas terkait.

“Pengawasan pelayanan bukan hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat. Jika fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS pelayanannya tidak maksimal atau sembrono, silahkan laporkan kepada kami atau media massa. Inshaallah pemerintah akan tindak,” sebutnya. (kominfo/prokopim)