Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa pengembangan kawasan Yuka harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis dan potensi masyarakat setempat. Ia menyebut, kunci membangun Yuka sebagai kampung percontohan adalah kolaborasi serta pemberdayaan sesuai kearifan lokal. Hal itu dikatakannya saat membuka Pelatihan Penggerak Kawasan Yuka Gerakan Pembaharu di Rumah Saoraja, Selasa (26/8/2025) Kecamatan Pontianak Barat.

“Kita harus bisa hidup mengikuti alam, bukan alam mengikuti kita. Kalau ingin mengembangkan Yuka, potensinya adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan keterampilan dan menambah pendapatan keluarga. Pemerintah kota siap berkolaborasi melalui program infrastruktur, air bersih, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Edi menyebut, persoalan legalitas tanah masih menjadi kendala di kawasan Yuka. Meski begitu, ia memastikan pemerintah terus berupaya mencari solusi agar warga memiliki kepastian hukum atas lahan yang ditempati.

Selain itu, Pemkot Pontianak tengah menyiapkan program pengelolaan air limbah, pengembangan kampung kreatif berbasis kearifan lokal, hingga membuka destinasi wisata baru di sekitar kawasan waterfront Yuka.

“Kuncinya adalah kolaborasi. Masyarakat harus diberdayakan sesuai potensi lokalnya, apakah itu melaut, bertani, atau kerajinan. Pemerintah akan memfasilitasi sehingga kampung bisa menjadi destinasi inspiratif,” tambahnya.

Pelatihan yang digelar Ashoka Indonesia bersama sejumlah mitra strategis ini berlangsung pada 26–28 Agustus 2025. Tujuannya, memperkuat kapasitas masyarakat Yuka agar mampu menjadi kampung percontohan berbasis kolaborasi lintas komunitas.

Ketua Panitia Octavia Shinta Aryani, menjelaskan kegiatan ini diikuti 25 warga Yuka, termasuk ketua RT, RW, perempuan penggerak, pemuda, hingga pelajar, serta 13 pendamping komunitas yang akan mendukung secara berkelanjutan.

“Kami sudah melakukan survei awal, dan di Kampung Yuka harapan itu sangat besar karena masyarakatnya masih mau bergotong royong. Itulah kekuatan kami, karena tidak bisa bekerja sendiri, tapi bersama-sama,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Pabrik Tahu Diminta Sempurnakan Instalasi Pengolahan

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, melakukan inspeksi lapangan ke Pabrik Tahu di Gang Kurnia, Jalan Parit Pangeran, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Senin (25/8/2025). Peninjauan ini dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat di media sosial terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah produksi tahu.

Bersama Camat Pontianak Utara, Lurah Siantan Tengah serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Inspektorat Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Bahasan melihat langsung kondisi pabrik tahu tersebut. Dari hasil pengecekan, ditemukan bahwa pabrik tahu tersebut telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun belum berfungsi optimal.

“Alhamdulillah mereka sebenarnya sudah punya IPAL, hanya saja belum sempurna. Kemungkinan karena kapasitas produksinya meningkat, sehingga perlu disempurnakan lagi. Faktanya tidak seburuk yang beredar di media sosial,” ungkapnya usai peninjauan.

Menurutnya, pihak pengelola pabrik menunjukkan sikap kooperatif dan siap menerima pembinaan dari DLH. Langkah ini dinilai penting agar kualitas air limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Pada prinsipnya mereka minta dibina. DLH akan melakukan pendampingan, memberi arahan bagaimana IPAL yang benar, sehingga kedepan tidak ada lagi keluhan pencemaran,” tambahnya.

Selain menyoroti persoalan limbah, Bahasan juga mengapresiasi keberadaan pabrik tahu yang telah beroperasi belasan tahun dan menyerap tenaga kerja lokal. 

“Ada dua pabrik tahu di sini. Keduanya cukup membantu warga sekitar karena merekrut puluhan tenaga kerja. Ini patut kita dukung, asal tetap memperhatikan lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu, pengelola pabrik tahu, Wawan Darmawan (53), menegaskan pihaknya selama ini berupaya menjaga agar operasional tidak menimbulkan masalah bagi warga sekitar.

“Kami sudah berdiri sekitar 15 tahun. Dulu memang sempat ada keluhan soal limbah, tapi sejak dibuatkan IPAL sekitar delapan tahun lalu, sudah jarang bahkan hampir tidak pernah lagi ada keluhan,” jelasnya.

Wawan menyebut, pihaknya memproduksi tahu sekitar tujuh hingga delapan ribu biji setiap hari dari 300 kilogram kedelai. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai kawasan di Kota Pontianak, seperti Pasar Flamboyan, Kota Baru, dan sekitar Siantan. 

“Kami melibatkan hampir 15 pekerja yang semuanya berasal dari lingkungan sekitar. Jadi, usaha ini juga membuka lapangan kerja bagi warga,” sebutnya.

Menurut Wawan, tantangan yang dihadapi pabrik lebih banyak terkait ketersediaan kayu bakar karena masih digunakannya peralatan tradisional. Proses produksi dimulai sejak pukul 03.00 dini hari sampai sore.

“Dengan bahan bakar kayu yang kami beli dari pemasok. Memang masih tradisional, tapi ini yang bisa kami lakukan,” tutupnya. (prokopim)

Bangun Sistem Persampahan Industri 2026

PONTIANAK – Kota Pontianak menargetkan meraih Piagam Adipura pada periode mendatang. Selama dua tahun berturut-turut, Pontianak telah menerima Sertifikat Adipura, namun sejumlah indikator masih perlu dipenuhi untuk memperoleh penghargaan penuh. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha dan pendatang.

“Kalau hanya menata wajah kota supaya terlihat bagus tanpa kesadaran masyarakat, upaya kita dianggap gagal,” ungkapnya, usai membuka Sosialisasi Konsep Baru Adipura, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (21/8/2025).

Pontianak sebelumnya mendapat hibah dari Bank Dunia senilai Rp207 miliar untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis industri. Proyek ini direncanakan mulai 2026 dan ditargetkan beroperasi pada 2028. Fasilitas tersebut tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga berpotensi menghasilkan energi listrik.

“Ini bentuk penghargaan internasional bagi Pontianak. Tugas kita memastikan dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi lingkungan dan warga,” katanya.

Konsep baru Adipura 2025 menekankan tiga komponen utama, mulai dari anggaran, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah kota berharap seluruh perangkat daerah hingga RT/RW menyatukan visi agar penanganan sampah lebih efektif.

“Kalau semua pihak bergerak dengan satu pemahaman, mulai dari camat, lurah, sampai pengurus lingkungan, hasilnya akan jauh lebih maksimal,” tegas Wakil Wali Kota.

Dalam tiga tahun terakhir, volume sampah di Pontianak menurun signifikan dari sekitar 400 ton per hari menjadi 200-300 ton. Penurunan ini berkat program pemilahan dan bank sampah yang mulai berjalan di masyarakat. Meski demikian, masalah TPS liar masih ditemui sehingga komunikasi dengan warga terus diperkuat.

Selain kebersihan, pemerintah kota juga mengaitkan program ini dengan kesehatan masyarakat. Penanganan stunting di Pontianak bahkan meraih peringkat pertama di Kalimantan Barat untuk konvergensi aksi penurunan stunting.

“Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman sekaligus perintah agama. Kalau lingkungannya kotor, kesehatan warga pun terancam,” imbuhnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, menambahkan penilaian Adipura tahun ini jauh lebih ketat dibanding periode sebelumnya. Menurutnya, tim penilai tidak lagi hanya memantau titik tertentu yang sudah disiapkan, melainkan kondisi keseharian kota.

“Kalau sebuah daerah masih bisa meraih sertifikat, apalagi piagam Adipura, itu berarti kotanya benar-benar hebat soal kebersihan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sosialisasi kali ini melibatkan akademisi, sekolah, universitas, hingga kelompok swadaya masyarakat untuk menyatukan persepsi dalam penanganan sampah. Usmulyono ingin, persiapan penilaian ini tidak hanya dalam rangka formalitas, tetapi juga menjadi gaya hidup sehari-hari seluruh warga Kota Pontianak.

“Mendapatkan Adipura tidak bisa hanya oleh pemerintah. Semua elemen masyarakat harus terlibat supaya persepsi kita tentang sampah sama dulu,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen menuntaskan pemenuhan readiness criteria pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Saat ini sudah dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan Pelindo untuk akses jalan di area Nipah Kuning, dan pengupayaan penyelesaian pembebasan lahan di Martapura. Dua lokasi yang menjadi tempat pembangunan IPAL nantinya.

"Untuk itu dimintakan seluruh perangkat daerah saling bersinergi dan berkoordinasi agar Agreed Action Plan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," ujar Plh Kepala BAPPERIDA Pontianak, Syamsul Akbar ketika membacakan sambutan Wali Kota Pontianak dalam Review Mission Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) ADB Loan 4434-INO di Aula BAPPERIDA Pontianak, Kamis (14/8/2025). 

Proyek SPALD diharap dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas air baku PDAM Tirta Khatulistiwa. Sesuai target pencapaian 100% akses sanitasi aman di Kota Pontianak, program ini ditargetkan dapat melayani 35% populasi penduduk. Sebesar 65% sisanya, melalui Pengelolaan Air Limbah Setempat.

"Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Kota Pontianak dalam rangka pemenuhan Sarana, prasarana dan utilitas umum khususnya sarana air limbah," katanya.

Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Direktorat SSPI Cipta Karya, Meytri Wilda Ayuantari mengatakan review mission kali ini memang akan menindaklanjuti action plan yang sudah sepakati bersama bulan Juni lalu. Dia berharap proses pemenuhan readiness criteria dapat segera selesai, sehingga rencana yang telah ditetapkan berjalan. 

"Harapan kami memang bisa terselesaikan segera, jadinya dari balai pun juga akan melakukan perencanaan dan lain sebagainya," sebutnya.

Pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkot. Ia berharap penggunaan lahan Pelindo dapat didorong menjadi hibah agar tak perlu proses perpanjangan perjanjian kerja sama tiap tahun.

"CISP Pontianak saat ini sudah lelang untuk paket fisik, mudah-mudahan tidak ada kendala, akhir tahun ini kita sudah bisa melakukan mobilisasi untuk penyedia jasanya," katanya.

Namun dia mengatakan, masih ada waktu sampai Desember untuk hal ini. Oleh karenanya hingga November masih bisa dilakukan langkah-langkah untuk memitigasi semua potensi yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan konstruksi di lapangan. Pihaknya pun sudah menggelar public campaign strategi bulan lalu. Namun masih perlu penambahan perihal muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik kota. Termasuk penyesuaian dari segi teknis pembangunan.

"Harapan kami memang paling tidak kita bisa mengidentifikasi kembali, kemudian menyepakati hal-hal yang memang kita perlu perhatikan," katanya. (*)