Berita

Targetkan Kebocoran Air Turun di Bawah 25 Persen, Sambungan 97 Persen pada 2029

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa periode 2025-2029 di Aula PDAM, Jumat (3/10/2025). Tiga orang Dewas yang diambil sumpahnya adalah Amirullah selaku Ketua merangkap anggota Dewas, serta dua orang anggota yakni Deni Nuliadi dan Mohamad.

Edi menyebut bahwa peran Dewan Pengawas (Dewas) sangat penting sebagai jembatan antara jajaran Direksi dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM), yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dewas juga berfungsi mengawasi serta memantau jalannya proses kerja perusahaan, termasuk penggunaan anggaran di lapangan.

“Semua diarahkan agar pelayanan air bersih semakin baik demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya usai pelantikan Dewas.

Ia menyampaikan pesan khusus yang diberikan kepada jajaran PDAM untuk tetap berkomitmen, menjaga integritas, dan memastikan PDAM terus menjadi perusahaan yang dicintai warga Kota Pontianak.

Untuk tahun ini, lanjut Edi, target utama PDAM adalah menurunkan angka kebocoran air, menekan tingkat kehilangan air, serta merapikan manajemen. 

“Kita ingin tata kelola yang lebih baik agar pelayanan makin optimal,” jelasnya.

Selain target jangka pendek, Pemkot Pontianak juga menyiapkan target jangka panjang berupa pencapaian 97 persen sambungan air bersih untuk rumah tangga hingga 2029. Edi mengungkapkan, PDAM juga berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp12 miliar. 

“Ditambah lagi dividen Rp17 miliar yang kembali disetorkan ke Pemerintah Kota, ini menjadi bukti kinerja PDAM semakin membaik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewas, Amirullah menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pengawas yang telah menjalankan peran strategis dalam mendampingi Direksi. Menurutnya, keberadaan Dewas menjadi penghubung antara KPM dengan jajaran manajemen PDAM.

“Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, Dewan Pengawas ini adalah jembatan. Dalam teori keagenan, Dewas berperan penting mewakili pemilik modal dalam mengawal jalannya usaha. Karena itu Dewas dituntut bekerja profesional, transparan, dan berintegritas,” katanya.

Ia menambahkan, Dewas bersama jajaran PDAM terus mengawal target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain menekan tingkat kebocoran atau non-revenue water di bawah 25 persen hingga 2029, serta memperluas cakupan layanan sambungan rumah baru bagi masyarakat.

“Setiap semester Dewas melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota, dan minimal setiap tiga bulan ada pertemuan dengan Direksi untuk memastikan manajemen berjalan sesuai rencana. Sinergi antara Direksi, Dewas, dan KPM inilah yang akan membawa PDAM semakin baik ke depannya,” jelas Amirullah yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Plt Direktur Utama Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa, Wawan Hari Purnomo, menegaskan pihaknya telah menyusun rencana bisnis lima tahunan untuk memperkuat pelayanan dan menekan kebocoran air. Target yang ditetapkan adalah menurunkan kebocoran hingga di bawah 25 persen pada akhir periode ini. 

“Saat ini cakupan layanan kita sudah mencapai 90 persen, sehingga masih ada tambahan 7 persen untuk mencapai target 97 persen pada 2029. Dalam rencana bisnis, kami menargetkan penambahan sekitar 19 ribu sambungan baru hingga 2029,” ujar Wawan.

Ia menjelaskan, kebocoran air memiliki banyak faktor, baik teknis maupun operasional, seperti pencucian filter dan flushing perpipaan. Namun, setiap penurunan angka kebocoran akan berdampak langsung pada efisiensi dan peningkatan layanan.

“Rata-rata distribusi air kita dalam satu bulan mencapai sekitar 3,4 juta meter kubik untuk 157 ribu sambungan. Artinya, jika kebocoran bisa ditekan, manfaat yang dirasakan masyarakat juga akan lebih besar,” tambahnya.

Dengan sinergi antara Pemkot, Dewan Pengawas, dan jajaran PDAM, Pemerintah Kota Pontianak optimistis target-target tersebut dapat tercapai, sekaligus menghadirkan layanan air bersih yang lebih baik bagi warga. (prokopim)

PONTIANAK - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meluncurkan inovasi layanan kependudukan bertajuk Jemput Bola Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Jemput Perman). Terobosan ini dilakukan untuk mempermudah proses pendaftaran penduduk nonpermanen, menjamin akurasi data kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan ketersediaan data dukung penunjang perencanaan pembangunan.

Inisiator Jemput Permen, Ferdita menerangkan dalam tahap awal, Dukcapil Pontianak telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Tanjungpura pada 1 September 2025 lalu. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukcapil Pontianak ini menerangkan inovasi tersebut merupakan bagian dari aksi perubahannya dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I  di PPSDM Regional Bandung Tahun 2025.

“Inovasi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbarui data kependudukan nonpermanen, terutama mahasiswa dan pekerja dari luar daerah,” jelasnya, Rabu (1/10/2025).

Penduduk nonpermanen merupakan warga negara Indonesia maupun orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang berdomisili di alamat berbeda dari Kartu Keluarga untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Data mereka penting dalam proses perencanaan pembangunan lantaran Kota Pontianak merupakan pusat pendidikan tinggi di Kalimantan Barat.

Namun, hingga 2025, data faktual mengenai kelompok ini masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan status kependudukannya serta belum optimalnya sistem verifikasi antar lembaga. 

Melalui program Jemput Permen, petugas Disdukcapil mendatangi langsung kampus, asrama, hingga lokasi kerja penduduk nonpermanen untuk mempermudah proses pendaftaran. Langkah jemput bola ini dirancang agar pendataan lebih akurat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan, sekaligus menyediakan data pendukung yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.

Ferdita menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inovasi pelayanan, melainkan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan data kependudukan yang tertib dan berkelanjutan. Dukungan publik pun diperkuat melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar pada 23 September 2025, melibatkan perangkat daerah, Ombudsman Republik Indonesia, organisasi masyarakat, akademisi, mitra layanan Dukcapil, dan media massa. Forum tersebut menghasilkan berbagai masukan yang memastikan program Jemput Permen dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

“Dengan terobosan ini, kami berharap pendataan kependudukan nonpermanen semakin terkelola dengan baik dan mampu memberi kontribusi nyata bagi arah pembangunan kota di masa mendatang,” tutupnya. (Sumber: disdukcapil.pontianak)

PONTIANAK – Upaya pemenuhan hak anak dalam administrasi kependudukan kembali diperkuat melalui sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) secara simbolis kepada sejumlah siswa di SDN 15 Kecamatan Pontianak Selatan menjadi wujud pemenuhan hak anak dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak sebagai bentuk dukungan nyata dalam memastikan anak-anak di Kota Pontianak terpenuhi hak sipil dasarnya.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani menjelaskan, kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi terkait Inovasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan fokus memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian identitas bagi anak.

“Khususnya yang rentan dan belum memiliki dokumen resmi,” ujarnya usai menyerahkan KIA di SDN 15 Pontianak Selatan, Selasa (30/9/2025).

Erma menambahkan, layanan tersebut juga terintegrasi dengan inovasi Perekaman Cetak KIA Sehari Jadi (PECI HAJI)  dari Disdukcapil Kota Pontianak. Melalui layanan ini, anak-anak yang melakukan perekaman dapat langsung menerima KIA pada hari yang sama.

“Sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan KIA sebagai instrumen untuk menjamin akses anak terhadap layanan publik. Kepemilikan KIA memastikan setiap anak, termasuk yang berada di lingkungan rentan, memiliki identitas resmi negara. 

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak dalam memperkuat langkah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga hukum dalam mendukung perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk melalui pemenuhan dokumen kependudukan.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan tidak ada lagi anak di Kota Pontianak yang terhambat dalam mengakses hak-hak dasarnya hanya karena belum memiliki identitas kependudukan. (Sumber : disdukcapil.pontianak)

PONTIANAK - Di tepian Sungai Kapuas, sebuah momen bahagia tercipta. Kamis (25/9/2025), Nurul Samsih dan Susilawati resmi menjadi satu di antara tiga pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Namun, ada yang istimewa dari kisah mereka—pernikahan ini bukan berlangsung di rumah atau gedung, melainkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pontianak.

Di ruang sederhana namun penuh makna itu, Nurul dan Susilawati mengikat janji suci dengan saksi seorang wali kota dan latar Sungai Kapuas yang mengalir tenang. Mereka bukan sekadar pasangan pertama yang menikah di MPP, tetapi juga simbol awal dari wajah baru pelayanan publik di Kota Pontianak.

Pasangan asal Siantan ini tercatat sebagai yang pertama menikah di MPP, layanan baru yang digagas Kementerian Agama (Kemenag)  Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak. Dengan wajah sumringah, Susilawati mengaku terharu atas kemudahan proses administrasi yang mereka jalani.

“Alhamdulillah, mengurus administrasi mudah, tidak ada hambatan. Semuanya dilancarkan,” ucapnya.

Nurul Samsih, sang mempelai pria, punya cerita unik tentang perjalanan menuju lokasi akad. Menuju ke MPP, dia dan rombongan menggunakan sampan dari Siantan. Tiba di dermaga tepian waterfront Kapuas Indah, rombongan mempelai pria disambut langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

“Tadi kami menggunakan sampan dari arah Siantan. Sesampainya di sini langsung disambut Bapak Wali Kota,” katanya.

Kehadiran Wali Kota Edi Kamtono, yang bertindak sebagai saksi pernikahan mereka, membuat hari itu terasa semakin spesial.

Edi mengatakan, layanan pernikahan di MPP ini hadir untuk memudahkan masyarakat. Menurutnya, kini biaya maupun tempat tak lagi jadi alasan menunda pernikahan.

“Kami terus memastikan kebutuhan pelayanan publik terpenuhi, termasuk urusan pernikahan,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak, Ruslan, menyebut bahwa layanan ini sepenuhnya gratis. 

“Hari ini ada tiga pasangan, kemudian menyusul dua pasangan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kehadiran layanan ini juga ditunjang digitalisasi sesuai arahan Menteri Agama. (kominfo/prokopim)