Berita

PONTIANAK – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip daerah dengan capaian indikator strategis yang terukur. Dalam Forum Perangkat Daerah yang membahas Rancangan Awal Renstra 2025–2029, Kepala Disperpusip, Rendrayani, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rencana strategis yang berfokus pada penyelesaian isu-isu prioritas sekaligus memastikan tercapainya nilai indikator kinerja utama.

"Melalui Renstra ini, kami menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, mengacu pada visi Kota Pontianak yang Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Fokus utama kami adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Kearsipan," ujar Rendrayani, Jumat (25/4/2025).

Disperpusip Pontianak menargetkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan. Indikator keberhasilannya diukur melalui IPLM yang menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, di bidang kearsipan, Disperpusip berkomitmen memperkuat pengelolaan arsip daerah yang terstandar, mengacu pada Indeks Kearsipan nasional.

Dalam kurun 2025–2029, program unggulan seperti Gerakan Literasi dan Inklusi Masyarakat (GESIT) akan menjadi motor penggerak. Program ini dirancang untuk memperluas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TP PKK, komunitas literasi, kelurahan, dan kecamatan.

"GESIT bukan hanya program literasi biasa. Ini adalah gerakan masyarakat, yang mengedepankan ketersediaan bahan bacaan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan literasi digital, sehingga literasi benar-benar berdampak pada kualitas hidup warga," tambah Rendrayani.

Selain itu, Disperpusip juga memprioritaskan penguatan platform digital, seperti optimalisasi aplikasi Srikandi untuk pengelolaan arsip berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang adaptif dan berbasis teknologi informasi.

Rendrayani menekankan bahwa meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan sumber daya, strategi kolaboratif dan inovatif akan menjadi kunci keberhasilan. 

"Kami optimis, melalui kerja sama lintas sektor dan semangat gotong royong, semua target yang kami tetapkan dalam Renstra ini akan tercapai dengan baik," pungkas Rendrayani.

Dengan langkah terencana ini, Disperpusip Pontianak bertekad menjadikan perpustakaan dan kearsipan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Pontianak yang lebih cerdas, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)

Pemkot Pontianak Gelar Apel Hari Otda ke-29

PONTIANAK - Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 diperingati Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak dengan menggelar apel di halaman Kantor Wali Kota, Jumat (25/4/2025).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, otonomi daerah sejatinya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing daerah. 

"Intinya adalah penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah yang sebenarnya. Semangat otonomi ini harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Amirullah menjelaskan, sinergi terlihat dari keselarasan program, kegiatan dan kebijakan yang dijalankan di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi, tujuan bersama dapat dicapai lebih mudah. 

"Sinergi adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jika pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota berkolaborasi, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud," tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu barometer keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kota Pontianak, pencapaian IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah, ASN dan seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. 

“IPM ini adalah hasil kerja sama semua pihak, bukan hanya pemerintah saja," kata Amirullah.

Dalam menjalankan tugasnya, Amirullah mengingatkan agar ASN terus berinovasi dan adaptif dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik harus cepat, murah dan transparan. 

“Perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di tengah perubahan yang semakin cepat,” tegasnya.

Sekda menambahkan, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tiga komponen penting yang harus berjalan serempak. 

"Ketiga komponen ini harus dilaksanakan bersama-sama. Dengan inovasi dan adaptasi, pelayanan publik akan semakin optimal, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari otonomi daerah," pungkas Amirullah.

Peringatan Hari Otda ke-29 ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi demi terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Sebanyak 56 orang jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan studi tiru di Pemerintah Kota Pontianak. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, disambut Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (23/4/2025).

Irawati mengungkapkan, kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ini untuk menjajaki kerja sama lintas daerah dalam berbagai bidang. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus menjalin kerja sama konkret antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak.

"Kami ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman, yang nantinya bisa kami terapkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah kami. Namun, kami pastikan tujuan kami bukan untuk menjadi pesaing, melainkan untuk berkolaborasi," ujarnya

Menurutnya, kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi hingga perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia. Terlebih Kota Pontianak yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal potensi sumber daya dan tantangan pembangunan.

Salah satu fokus kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat, terutama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui sinergi peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), diharapkan pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang dan produk kerajinan daerah semakin kompetitif. 

Irawati juga menambahkan bahwa budidaya lidah buaya menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Kami percaya inovasi dan pengalaman kedua daerah dapat saling mendukung untuk memajukan produk lokal, termasuk budidaya lidah buaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi," tuturnya.

Dengan kunjungan ini, Irawati berharap sinergi antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak dapat menjadi langkah nyata dalam membangun dan memberdayakan masyarakat.

"Tujuan kita bersama adalah bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera, dari anak-anak hingga lansia, serta dari petani hingga nelayan," sebutnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi kunjungan kerja rombongan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang datang ke Kota Pontianak, termasuk kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ia menilai kebersamaan antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk membangun sinergi yang lebih baik. 

“Kehadiran rombongan ini menjadi contoh yang baik. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus seiring sejalan dalam membangun daerah,” tambahnya.

Ia berpendapat, efektivitas kegiatan studi banding hendaknya harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. 

Setiap kegiatan, termasuk studi banding, harus memiliki hasil yang konkret dan relevan dengan kebutuhan daerah. Bahasan berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya meniru, tetapi juga mampu mengadopsi dan mengadaptasi hal-hal positif yang ditemukan selama studi banding untuk diterapkan di daerah masing-masing.

“Oleh sebab itu, pentingnya menguasai inovasi serta mampu berkolaborasi antar instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahasam menyebut, UMKM menjadi primadona dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. 

“UMKM adalah andalan kami untuk menaikkan PAD. Kota Pontianak ini memang mengandalkan sektor barang dan jasa, karena tidak memiliki potensi seperti tambang atau perkebunan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meresmikan operasional Kantor Lurah Sungai Jawi Luar yang baru secara simbolis. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Apel, bersebelahan dengan Masjid Sirajuddin. Bangunan ini merupakan eks Puskesmas Kom Yos Sudarso. Sebelumnya, Kantor Lurah Sungai Jawi Luar tersebut berlokasi di Jalan Kom Yos Sudarso. 

“Pembangunan kantor lurah ini merupakan kebutuhan layanan karena kantor lama sering tergenang saat air sungai pasang,” ujar Edi usai menandatangani prasasti peresmian, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, perencanaan pembangunan sudah dilakukan sejak lama, tetapi terkendala lahan. Aset Pemerintah Kota Pontianak sangat terbatas, sebab hampir 99,9 persen lahan di Kecamatan Pontianak Barat telah menjadi milik masyarakat. Aset pemerintah digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, kantor lurah, dan kantor camat.

“Dengan kantor lurah yang baru ini, pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat. Petugas bisa bekerja lebih responsif, nyaman, dan mudah dijangkau,” tambahnya.

Pembangunan Kantor Lurah Sungai Jawi Luar dikerjakan selama enam bulan. Arsitektur khas ornamen Melayu menghiasi wajah kantor lurah. Edi menyebut gaya bangunan seperti ini memudahkan masyarakat mengingat identitas kantor pemerintahan.

“Gaya ini juga kita terapkan di Kantor Wali Kota. Ini bagian dari pelestarian kearifan lokal agar masyarakat mudah mengenali bangunan milik pemerintah,” jelasnya.

Fasilitas kantor termasuk aula dan halaman depan juga dapat digunakan warga untuk kegiatan atau acara tertentu. Ke depan, Pemkot akan menambah bangunan gudang untuk penyimpanan beras, tergantung ketersediaan lahan.

“Selama lahan mencukupi, kita akan bangun sesuai kebutuhan warga. Misalnya, eks Puskesmas Kom Yos Sudarso akan difungsikan kembali, saat ini kami sedang mencari lahan pengganti,” ujar Edi.

Lurah Sungai Jawi Luar, Rima Nurfitria, bersyukur atas diresmikannya kantor baru. Ia menyebut kantor lama kerap tergenang karena posisinya lebih rendah dari jalan.

“Kalau musim rob, kantor lama pasti terdampak,” ungkapnya.

Rima mengajak aparatur sipil negara (ASN) di bawah kepemimpinannya untuk lebih semangat melayani warga. Ia juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin menggunakan fasilitas kantor, dengan catatan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

“ASN di sini ada lima orang, ditambah dua tenaga non-ASN. Kami berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan semangat baru,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta, menyampaikan bahwa gedung kantor dibangun di atas lahan seluas 1.200 meter persegi.

“Saat ini, menurut saya, kantor lurah ini paling representatif,” katanya.

Bangunan terdiri dari dua lantai. Lantai pertama seluas 128 meter persegi mencakup ruang pelayanan, ruang lurah, ruang staf, dan ruang pendukung. Lantai kedua difungsikan sebagai aula.

“Pembangunan dimulai Oktober lalu hingga 30 Juni. Saat ini masih dalam masa pemeliharaan dari penyedia. Jika ada bagian yang belum berfungsi, segera diperbaiki,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)