Berita

Arahan Pj Wako pada Apel Pagi

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menegaskan, pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dI lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar 27 November mendatang. Pernyataan ini disampaikan saat menjadi pembina apel pagi di hadapan seluruh ASN Pemkot Pontianak di halaman Kantor Wali Kota, Senin (14/10/2024).

Ani Sofian menekankan bahwa sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme serta tidak berpihak pada calon manapun dalam Pilkada. 

“Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga integritas pemerintahan, khususnya di masa-masa penting seperti Pilkada ini. Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan sikap yang adil dan tidak memihak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ani Sofian menyampaikan bahwa Pemkot Pontianak akan memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas. Pihaknya akan melakukan pemantauan dan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

“ASN yang melanggar aturan netralitas dapat dikenakan sanksi administratif hingga tindakan disiplin lebih lanjut,” tambahnya.

Ia mengimbau seluruh ASN untuk terus menjalankan tugas dengan baik dan fokus pada pelayanan publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Sebanyak 30 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI Kejaksaan RI tahun 2024 mengikuti studi lapangan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Rombongan diterima oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (8/10/2024).

Ani Sofian menerangkan, para peserta PKP Angkatan VI dari Kejaksaan RI mengunjungi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak berkaitan dengan proyek perubahan yang akan dibuat oleh masing-masing peserta. Perangkat daerah yang menjadi tujuan studi lapangan antara lain Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

“Semua subjek yang menjadi tujuan studi lapangan berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, peserta PKP juga melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah terkait bagaimana mengendalikan sistem pengawasan agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan berjalan baik.

“Jadi intinya, Kota Pontianak ini menjadi percontohan bagi pengembangan untuk kinerja dan tugas rekan-rekan di Kejaksaan,” ungkap Ani Sofian.

Ia berharap para peserta PKP Kejaksaan memperoleh bekal pengetahuan berkaitan dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Sehingga bisa mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan strategi dan manajemen kinerja organisasi pelayanan publik,” pungkasnya. (prokopim)

Camat Pontianak Barat Titin Widiyanti, Pontianak Kota Anisah Nurbayani

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian melantik 19 orang pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dua di antara pejabat yang dilantik adalah Camat Pontianak Barat Titin Widiyanti serta Camat Pontianak Kota Anisah Nurbayani.

Kepada para pejabat yang dilantik, Ani Sofian berpesan untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara atasan dan bawahan. Kemudian, dalam beberapa bulan mendatang, masyarakat Kota Pontianak akan memilih wali kota dan wakil wali kota. Ani Sofian minta para camat agar fokus menjaga netralitas.

“Juga saya tegaskan, ASN harus netral, untuk masing-masing tim sukses pasangan calon, saya minta jangan mengajak-ajak ASN untuk ikut serta dalam rapat atau apapun itu yang berkaitan pilkada ini,” katanya usai pelantikan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (7/10/2024).

Terkait masih terdapat kekosongan beberapa posisi jabatan di lingkup Pemkot Pontianak, dia menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya menuju sebagian saja sedangkan lainnya akan menyusul untuk dilantik.

“Bagi para pejabat yang dilantik, saya harap mereka saling mendukung dan kompak dalam menjalankan pekerjaan, termasuk para camat agar dapat menjaga integritas di wilayahnya masing-masing,” sebut Ani Sofian.

Camat Pontianak Barat Titin Widiyanti menyampaikan komitmennya terhadap netralitas ASN menjelang Pilkada pada November mendatang. Selain itu, dirinya ingin mengawal rencana pembangunan yang telah diusung saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Program pembangunan sesuai Musrenbang yang dilaksanakan sebelumnya, itu merupakan usulan dari warga. Kita nanti akan turun ke lapangan mengawasi pembangunan,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

JAKARTA - Memasuki triwulan tiga, kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian kembali dievaluasi oleh pemerintah pusat. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana atau tim evaluator kinerja Penjabat Kepala Daerah (PJKD). Beberapa hal yang menjadi catatan oleh tim evaluator pada evaluasi kinerja sebelumnya, ditindaklanjuti oleh Pj Wali Kota Pontianak.

Ani Sofian menjelaskan, dari hasil evaluasi kinerja dirinya selaku Pj Wali Kota, tim evaluator menyampaikan 27 pertanyaan berkaitan capai-capaian yang telah dilakukan. Keseluruhan pertanyaan yang dilontarkan terjawab dengan data-data yang dipaparkan. Capaian-capaian tersebut antara lain masalah kemiskinan berhasil diturunkan dari 4,45 persen menjadi 4,20 persen. Begitu pula stunting di angka 16,7 persen. 

“Semua sudah terjawab dan mendapat apresiasi dari tim evaluator karena langkah-langkah yang kita lakukan berhasil mengentaskan beberapa permasalahan,” ujarnya usai evaluasi kinerja di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendapat apresiasi dalam kecepatan menggelontorkan anggaran untuk mendukung Pilkada. Namun demikian, ada beberapa yang harus ditindaklanjuti, terutama realisasi pendapatan daerah.

“Tim evaluator menanyakan apakah kita mampu untuk mencapai target pendapatan yang ditentukan supaya target yang telah ditetapkan betul-betul bisa dicapai. Hal ini akan kita bahas selanjutnya bersama OPD terkait,” imbuh Ani Sofian.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, tim evaluator juga menanyakan terkait penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia bilang, formasi yang diterima dari BKN sebanyak 1.215 itu memang sudah sesuai jumlah tenaga kontrak yang ada di Kota Pontianak.

Ani Sofian menuturkan, hasil dari evaluasi ini selanjutnya akan dibahas dengan seluruh OPD terkait untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari tim evaluator dan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian-capaian dari target yang telah ditetapkan.

“Hal-hal yang masih belum sempurna, akan disampaikan pada evaluasi triwulan mendatang,” tutupnya. (prokopim)