Berita

Pontianak Percontohan Pencegahan Korupsi di Daerah

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson melantik Edi Suryanto sebagai Pj Wali Kota Pontianak. Edi saat ini juga menjabat Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menggantikan Ani Sofian yang telah menjabat dalam kurun waktu sepuluh bulan sejak dilantik Desember 2023 lalu.

Harisson menerangkan, dipilihnya Edi Suryanto bertujuan untuk penetrasi program pemerintah pusat terkait implementasi langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi sekaligus mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK RI.

"Kita harapkan Pj Wali Kota Edi Suryanto bisa mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi, dan integritas di tingkat daerah, melalui keterlibatan langsung KPK. Beliau mampu menularkan semangat anti korupsi," katanya, usai pelantikan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (4/11/2024).

Tujuan lain, lanjutnya lagi, untuk memotret permasalahan di lapangan secara langsung, agar nantinya dapat memberikan saran serta masukan dalam rangka perbaikan ke depan, setelah selesai penugasan. Artinya, Kota Pontianak bisa menjadi salah satu kota percontohan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi.

"Dengan ditunjuknya direktur atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup KPK, maka Kota Pontianak akan semakin baik dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi. Dan apa yang akan dilakukan di Kota Pontianak dengan langsung dipimpin oleh salah satu direktur KPK, diharapkan akan menjadi role model bagi pelaksanaan langkah pencegahan korupsi bagi kabupaten dan kota lainnya di Indonesia," ujarnya.

Penunjukkan Edi Suryanto berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-4613 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Wali Kota Pontianak. SK tersebut berbunyi, bahwa Mendagri memberhentikan Ani Sofian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar sebagai Pj Wali Kota Pontianak, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian, dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kemudian mengangkat Edi Suryanto, Direktur Korsup Wilayah IV KPK sebagai Pj Wali Kota Pontianak. Adapun SK sudah ditetapkan dan ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, pada 30 Oktober 2024.

“Penggantian ini bukan karena alasan kurangnya kinerja Pak Ani Sofian sebagai Pj Wali Kota Pontianak, atau alasan negatif lain, tetapi murni karena alasan akan masuknya program pemerintah pusat di kabupaten dan kota yang menjadi pilihan," ungkap Harisson.

Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto akan segera memetakan masalah dan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia menerangkan, ada tiga pejabat KPK yang ditugaskan di daerah termasuk dirinya.

“Perintah pimpinan, pertama tolong dilihat sendiri fakta dan kondisi di daerah, kami diberikan tugas khusus mencari permasalahannya apa di daerah agar pencegahan tindak pidana korupsi lebih efektif,” tukasnya.

Tindakan pertama yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari secara keseluruhan guna mempersiapkan berjalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung lancar, aman dan tertib.

“Dan juga yang penting bagaimana tata kelola di Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Secara spesifik belum ada temuan, kita harus positif dulu melihat secara menyeluruh. Secara teori saya tiga bulan, jadi susun skala prioritas. Dan yang utama berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Ani Sofian, Pj Wali Kota Pontianak periode 2023-2024 menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak, utamanya masyarakat dan ASN di lingkup Pemkot Pontianak. Ia mengajak segenap warga untuk mendukung kinerja Pj Wali Kota yang baru.

“Saya banyak dibantu dalam melaksanakan pekerjaan, tidak merasakan hambatan, mudah-mudahan masyarakat bisa menerima Pj Wali Kota yang baru meski singkat, tetapi waktu tidak jadi batasan untuk berbuat,” terangnya.

Selama memimpin, Ani Sofian menjabarkan fokus dalam tiga masalah krusial Kota Pontianak yakni transportasi, genangan saat hujan dan kebakaran lahan. Terakhir ia sempat memantau secara langsung kebakaran lahan di sekitar perumahan penduduk.

“Kemarin saya sampai pukul 9 malam di lokasi kebakaran memastikan api tidak menyebar kemana-mana, waktu itu tinggal 15 meter dari rumah penduduk. Untung saja tim kita cepat dan pemadam swasta ada enam (unit) ditambah BPBD dan Satpol PP,” imbuhnya.

Selain itu, Ani Sofian menambahkan bahwa tumbuhnya UMKM jadi kunci pembangunan Kota Pontianak ke depan. Ia berharap UMKM dapat segera mandiri dan sejahtera.

“Apalagi Pontianak kota perdagangan dan jasa tentu bertumpu pada perkembangan UMKM,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Raker Apeksi se-Kalimantan di Singkawang Bahas Antisipasi ATHG Jelang Pilkada

SINGKAWANG - Kota Singkawang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan. Sembilan kepala daerah, baik Penjabat (Pj) dan Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota atau yang mewakili hadir pada raker tersebut. ‘Pesta Demokrasi sebagai Momentum Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa’ menjadi tema yang diangkat pada Raker Apeksi se-Kalimantan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya pesta demokrasi yang sehat sebagai momentum untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

“Dengan tema yang diusung pada Raker saat ini, kita berharap agenda ini mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan di Grand Ballroom Mahkota Hotel Singkawang, Kamis (17/10/2024).

Ada dua topik utama dalam raker tersebut. Pertama, pentingnya langkah preventif dalam menangkal potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang mungkin muncul dalam proses Pilkada 2024. Ia mengatakan bahwa upaya mitigasi ATHG ini krusial untuk memastikan stabilitas dan keamanan selama penyelenggaraan Pilkada.

“Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas selama Pilkada berlangsung,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Ani, topik pembahasan kedua dalam Raker, terkait dinamika netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam partisipasi dan dukungan politik. Ia menegaskan bahwa ASN harus tetap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, guna menjaga profesionalitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Netralitas ASN merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan adil,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam menegaskan pentingnya Pilkadanserentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sebagai momen strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kalimantan. 

“Saya berharap pesta demokrasi ini dapat menjadi langkah nyata untuk memajukan Kalimantan demi kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

Menurut Alwis, ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak ini dan dampaknya bagi pembangunan di wilayah Kalimantan. Pertama, perlunya mendorong terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

“Stabilitas ini penting demi kelancaran proses demokrasi yang aman dan tertib," sebutnya.

Dia juga menekankan perlunya mengantisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) selama berlangsungnya Pilkada tahun 2024.

"Kesiapsiagaan kita dalam menangkal potensi ATHG adalah kunci penting demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alwis menyampaikan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam mendukung jalannya Pilkada. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.

Ia juga menyoroti percepatan pembangunan Trans Kalimantan, terutama transformasi jalur darat pada sembilan kota di Kalimantan, serta mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI agar membuka rute penerbangan antar kota di Kalimantan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kalimantan. Selain itu, Alwis menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan skala prioritas. 

"Kami berharap ada keterbukaan dalam menjajaki peluang kerja sama dengan pihak yang memiliki sumber daya dan pengalaman guna mendukung pembangunan Kalimantan yang lebih maju," pungkasnya. (prokopim)

Welcome Dinner Raker Komwil V Apeksi se-Kalimantan

SINGKAWANG - Penjabat (Pj) Wali Kota Singkawang Sumastro menyambut kedatangan sembilan kepala daerah se-Kalimantan dalam jamuan makan malam atau welcome dinner di Aula Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (16/10/2024). Kehadiran kesembilan Pj maupun Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota ini untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan. 

Selaku tuan rumah, Sumastro mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu yang berasal dari kota-kota se-Kalimantan yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Singkawang.

“Tetapi bagi yang sudah pernah, berarti saya menyampaikan selamat datang kembali, semoga akan berkali-kali berkesempatan mengunjungi Kota Singkawang,” ungkapnya.

Ia merasa terharu karena masih diberikan kesempatan oleh wali kota se-Kalimantan untuk ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan raker. Perjalanan selama dirinya menjabat Pj Wali Kota Singkawang, beberapa kota sempat dikunjungi untuk menghadiri raker Apeksi khususnya di Kalimantan.

“Artinya dengan forum Apeksi ini kita bisa saling mengunjungi, saling menjalin keakraban satu sama lain bertukar informasi. Itulah nilai-nilai manfaat yang sangat berharga bagi kita semua,” ujarnya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan apresiasinya atas sambutan Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang yang luar biasa. Ia berharap melalui momentum ini kerja sama antar kota di Kalimantan semakin meningkat. 

“Pertemuan Apeksi ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antar kota dan meningkatkan kerja sama pembangunan di wilayah Kalimantan. Kami berharap pertemuan ini dapat melahirkan ide-ide inovatif yang dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ani Sofian juga mengungkapkan komitmen Kota Pontianak untuk terus berkolaborasi dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan layanan publik. 

"Kita siap mendukung dan belajar dari kota-kota lain di Kalimantan dalam hal pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal," pungkasnya.

Acara welcome dinner dalam rangka Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan yang berlangsung hangat ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi setiap daerah untuk bertukar pengalaman dan memperkuat hubungan kerja sama demi kemajuan bersama. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Salah satunya lewat bimbingan teknis yang digelar Bappeda untuk seluruh perangkat daerah. Tidak hanya aspek kualitas, ketepatan waktu juga jadi salah satu hal yang mesti diperhatikan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menjelaskan tahun 2024 dan 2025 menjadi momen krusial bagi perencanaan, baik level pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah jadi bahan para calon kepala daerah menyusun visi dan misi. Diperkirakan pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan Januari 2025. 

“Penyusunan rancangan awal (ranwal) RPJMD harus dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik,” jelasnya ketika membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Hotel Mercure, Selasa (15/10/2024).

RPJMD tersebut sudah harus selesai dan ditetapkan menjadi perda paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Apabila terjadi keterlambatan, maka anggota DPRD dan Wali Kota akan dikenai sanksi administratif, yaitu tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga bulan.

Selain itu penyusunan rencana strategis atau renstra perangkat daerah berjalan beriringan dengan penyusunan RPJMD Kota Pontianak. Sehingga proses penyusunan Renstra ikut terikat dengan jadwal penyusunan RPJMD. 

“Sebagian besar muatan renstra akan menjadi substansi RPJMD. Maka, baik ketepatan waktu penyusunan serta kualitas renstra harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya. 

Renstra perangkat daerah maupun RPJMD akan menentukan arah pembangunan Kota Pontianak dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Tentunya hal ini perlu dikerjakan dengan penuh perhitungan berbasis analisis yang komprehensif.  

“Jika perencanaan disusun dengan baik, maka peluang keberhasilan saat pelaksanaan rencana pembangunan akan semakin besar,” sambungnya.

Di sisi lain, nilai SAKIP Kota Pontianak Tahun 2024 masih berada pada angka 71,04 dengan tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Perlu banyak hal yang ditingkatkan baik dari aspek kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output, maupun outcome serta kinerja lainnya pada level perangkat daerah serta unit kerja di bawahnya. Momen penyusunan RPJMD dan renstra di tahun 2024 dan 2025 ini merupakan satu kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

“Mengingat waktu penyusunan dokumen perencanaan, baik pada level perangkat daerah maupun level Pemerintah Kota Pontianak sangat terbatas, saya minta kepada peserta bimtek untuk dapat mempraktikkan ilmu dan pengetahuan yang didapat dalam  penyusunan dokumen perencanaannya masing-masing,” tutupnya. 

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Pontianak Syamsul Akbar menambahkan bimtek dilakukan juga untuk meningkatkan nilai SAKIP kota. Merujuk catatan Kemenpan RB, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Diantaranya terkait indikator kinerja, penyempurnaan pohon kinerja di level perangkat daerah, hingga identifikasi crosscutting kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kota Pontianak.

“Bimtek ini agar para perencana ke depannya mampu berpikir logis dan terampil  dalam mengidentifikasi dan memformulasikan isu strategis, permasalahan, serta mandat yang dihadapi perangkat daerah ke dalam dokumen perencanaannya masing-masing,” tutupnya. (prokopim)