Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. Kota Pontianak meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 dengan kategori Sangat Baik (A-) dari Kementerian PANRB tahun 2024. Selain itu, Pemkot juga memperoleh Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 94,96 atau Kualitas Tertinggi (A) dari Ombudsman RI.

Sejumlah perangkat daerah turut menorehkan pencapaian serupa. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie meraih IPP 4,49 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat IPP 4,46 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Sosial memperoleh IPP 4,09 kategori Sangat Baik (A-).

Kemudian, Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak juga mendapat penghargaan atas peran pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kontribusi ini sekaligus mengantarkan Kota Pontianak meraih capaian IPP 4,35 kategori Sangat Baik (A-) serta Predikat Kepatuhan 94,96 kualitas tertinggi dari Ombudsman RI.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja keras jajaran aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan.

 “Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (11/9/2025).

Edi menekankan, kondisi masyarakat Indonesia saat ini menuntut pemerintah semakin serius dalam menghadirkan layanan publik. Menurutnya, banyak warga menghadapi tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga kebutuhan administrasi yang semakin mendesak.

 “Di tengah situasi itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pelayanan yang lambat atau berbelit hanya akan menambah beban masyarakat. Justru sekarang waktunya pemerintah hadir lebih cepat, sederhana, dan berpihak pada kepentingan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan sosial-ekonomi juga semakin beragam. Ketersediaan lapangan kerja, akses kesehatan yang adil, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi isu nyata yang dihadapi masyarakat.

 “Reformasi birokrasi tidak boleh hanya sebatas aturan di atas kertas. Masyarakat butuh layanan yang benar-benar memberi solusi, baik untuk pengusaha kecil, pasien di rumah sakit, maupun warga yang sekadar mengurus dokumen kependudukan,” tegasnya.

Menurut Edi, penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak sekaligus menjadi pengingat agar pemerintah tidak terlena dengan pencapaian. Masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada layanan dasar dari pemerintah, seperti akta kelahiran, KTP, bantuan sosial, dan fasilitas kesehatan.

“Kondisi itu menuntut aparatur untuk lebih peka, karena pelayanan publik bukan sekadar memenuhi target penilaian, tetapi menyentuh kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari,” tambahnya.

Ia menegaskan keberhasilan ini merupakan buah kolaborasi seluruh pihak, mulai dari ASN, tenaga teknis di lapangan, hingga partisipasi masyarakat.

 “Ke depan, kami tidak boleh berpuas diri. Tantangan masyarakat akan terus berkembang seiring perubahan zaman. Target kami mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintahnya, apalagi di situasi sekarang ketika kebutuhan hidup semakin kompleks,” pungkasnya. (kominfo)

Bidang Inovasi Pemerintahan, Transformasi Digital dan Promosi Pariwisata

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengukir prestasi membanggakan dengan meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Tribun Pontianak Award (TPA) 2025. Malam penganugerahan yang digelar di Hotel Mercure Pontianak, Jumat (22/8/2025) menunjukkan kiprah Pemkot Pontianak di bidang inovasi pemerintahan, transformasi digital dan promosi pariwisata. 

Pemkot Pontianak sukses memborong tiga kategori sekaligus, meliputi Pemda dengan Terobosan Sangat Inovatif dan Transformatif, Terobosan Terbaik Transformasi Digital di Bidang Keuangan Daerah lewat e-Ponti, serta Inovasi Branding Wisata melalui Media Sosial.

Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, raihan tiga penghargaan dalam ajang TPA 2025 bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga menjadi pelecut semangat untuk terus bergerak maju. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, pihaknya akan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja, memperluas terobosan dan menjaga konsistensi dalam melayani masyarakat.

“Kami berharap prestasi ini bisa menjadi motivasi untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang modern, berdaya saing, sekaligus tetap mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, penghargaan ini tidak lahir secara instan, melainkan buah dari kerja keras dan konsistensi jajaran Pemkot dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pelayanan publik. 

“Penghargaan ini tentu bukan hanya untuk Pemkot, melainkan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat,” tuturnya.

Edi menambahkan, penghargaan ini sekaligus menjadi tantangan agar pihaknya tidak berpuas diri. Inovasi harus terus digerakkan agar sejalan dengan dinamika zaman.

“Termasuk kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut pelayanan serba cepat, mudah, dan transparan,” sebutnya.

Salah satu inovasi yang mendapat apresiasi adalah aplikasi e-Ponti. Aplikasi ini merupakan layanan digital pendapatan daerah berbasis website yang mana memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran pajak maupun retribusi daerah. Teknologi ini dirancang untuk optimalisasi pendapatan daerah Kota Pontianak.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan e-Ponti ini tentunya terdapat kemudahan-kemudahan bagi warga dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah,” ungkapnya.

Selain transformasi digital, Pemkot Pontianak juga dinilai sukses dalam melakukan branding wisata melalui media sosial. Langkah kreatif ini memanfaatkan platform digital untuk mengenalkan potensi wisata kota, mulai dari budaya, kuliner, hingga destinasi populer.

Strategi ini terbukti berhasil menarik perhatian generasi muda sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan dari luar daerah. 

“Media sosial menjadi jembatan untuk mengenalkan kekayaan Pontianak dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif,” terang Edi.

Tribun Pontianak Award merupakan ajang tahunan yang diberikan oleh Harian Tribun Pontianak kepada pemerintah daerah, lembaga dan sektor swasta atas prestasi dan kontribusi positif bagi masyarakat. (prokopim)

Wali Kota Tegaskan Komitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak

JAKARTA - Kota Pontianak kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam ajang Malam Penganugerahan KLA 2025 yang digelar di Auditorium KH M Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jumat (8/8/2025).

Edi menyampaikan bahwa predikat KLA kategori Nindya ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak. 

“Kategori Nindya ini tidak banyak diraih daerah lain. Tadi saya lihat hanya sekitar 50 kota dan kabupaten yang mendapatkan, dan hanya tujuh di antaranya yang mampu mencapai kategori Utama,” ujarnya.

Edi menyebut, pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang berkelanjutan. Pemkot Pontianak telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan anak dan kota layak anak, yang menjadi dasar dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor.

“Upaya ini kami mulai dari dasar hukum, lalu dilanjutkan dengan memenuhi kebutuhan anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan ruang publik yang ramah anak. Kami juga rutin mendengar aspirasi anak melalui Forum Anak,” tuturnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Pontianak akan memperkuat respon cepat terhadap kasus kekerasan terhadap anak, termasuk bullying, pelecehan dan bentuk kekerasan lainnya. Saat ini, Kota Pontianak sudah memiliki Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT).

“Semangat kami adalah terus melakukan asesmen dan perbaikan berkelanjutan, agar kualitas kehidupan anak di Pontianak semakin baik dan layak,” tutup Edi.

Ajang tahunan KLA ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah yang berkomitmen dan berprestasi dalam memenuhi hak dan perlindungan anak sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. (prokopim)

Wawako Bahasan : Bahasa Daerah Aset Bangsa

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, dianugerahkan kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono atas dedikasi dan kinerjanya dalam mendukung pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024. 

Kota Pontianak dinilai berhasil menjalankan program revitalisasi bahasa daerah secara efektif, inovatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mewakili Wali Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Bahasan hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut. 

Bahasan mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Kota Pontianak dalam menjaga kekayaan budaya lokal, khususnya bahasa ibu yang merupakan jati diri masyarakat. Penghargaan ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai aset bangsa. Di tengah gempuran modernisasi, Pontianak membuktikan bahwa pelestarian budaya lokal bisa berjalan seiring dengan kemajuan zaman

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, para guru, komunitas budaya, hingga masyarakat yang terlibat aktif dalam program pelestarian bahasa daerah. Penghargaan ini bukan akhir, tapi justru menjadi motivasi untuk terus menguatkan identitas lokal di tengah arus globalisasi,” ujarnya usai menerima piagam penghargaan yang dirangkaikan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Depok, Senin (26/5/2025).

Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah menginisiasi berbagai program pelestarian bahasa daerah. Di antaranya adalah pelatihan guru muatan lokal, pengembangan kurikulum bahasa daerah di tingkat sekolah dasar, hingga penyelenggaraan lomba berbahasa daerah untuk pelajar dan komunitas.

Program tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi bahasa daerah, tetapi juga untuk membangun rasa bangga generasi muda terhadap identitas budayanya. 

“Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai, sejarah, dan filosofi hidup masyarakat kita,” tambah Bahasan.

Ke depan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program pelestarian bahasa daerah. 

“Kita berharap pelestarian budaya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan berbasis data serta riset,” pungkas Bahasan. (prokopim)