Berita

PONTIANAK - Sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang telah patuh membayar pajak daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan penghargaan Pajak Award Pontianak 2025. Piagam penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Ibis Pontianak, Jumat (14/11/2025) malam.

Edi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pelaku usaha sebagai wajib pajak yang telah ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak. Ia menilai penghargaan ini menjadi motivasi bersama untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

“Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak, kami berikan penghargaan Pajak Award Pontianak 2025 malam ini. Semoga apa yang telah bapak-ibu lakukan dapat membawa kemajuan bagi pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi mengatakan, membayar pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara yang hasilnya kembali dirasakan oleh masyarakat. Ia mengajak para wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran dan keikhlasan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

“Membayar pajak adalah kewajiban kita semua. Kami ingin mengajak para wajib pajak untuk memiliki kesadaran bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah untuk masyarakat Kota Pontianak,” ungkapnya.

Edi kemudian mengibaratkan pembayaran pajak seperti proses berpuasa, mengandung tantangan, namun membawa manfaat besar bagi banyak orang. 

“Kita merasakan susahnya, tetapi manfaatnya luar biasa. Maka membayar pajak jangan dilakukan dengan terpaksa, tetapi dengan keikhlasan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara,” katanya.

Edi berharap kegiatan Pajak Award ini dapat menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen semua pihak dalam membangun Kota Pontianak yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci terciptanya tata kelola yang transparan dan modern.

“Mari kita jadikan kegiatan Pajak Award ini sebagai momentum apresiasi atas kerja keras semua pihak. Semoga kolaborasi antara DPRD, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjalin erat dengan semangat kolaborasi dan inovasi,” ajaknya.

Edi mengapresiasi berbagai inovasi yang diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, termasuk kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui platform digital seperti Tokopedia dan kanal pembayaran non-tunai lainnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Digitalisasi adalah langkah penting untuk mencegah potensi kebocoran, mempercepat pelayanan, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara modern dan efisien,” ungkap Edi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus mendorong integrasi data, perluasan layanan berbasis elektronik, serta penerapan transaksi non-tunai di berbagai sektor. Untuk itu, perlu memperkuat digitalisasi dan kepatuhan pajak demi mewujudkan Pontianak sebagai kota yang maju dan berdaya saing.

“Kita wujudkan Pontianak yang maju, transparan, dan berdaya saing melalui digitalisasi dan kepatuhan pajak,” pungkasnya. (prokopim)

Medsos Pemkot Pontianak Raih Enam Besar se-Indonesia di AMH 2025

JAKARTA – Kanal media sosial resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak berhasil masuk nominasi kategori media sosial terbaik dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang digelar tahunan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pontianak bersaing dengan lebih dari 190 instansi pemerintah daerah se-Indonesia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi capaian tersebut sebagai bentuk kerja keras jajaran Diskominfo yang berhasil mengharumkan nama Pontianak di tingkat nasional. Menurutnya, kuatnya peran kehumasan menjadi indikator berjalannya sistem pemerintahan yang baik.

Hadirnya kanal resmi pemerintah juga merupakan bentuk transparansi serta akuntabilitas kinerja instansi kepada masyarakat Kota Pontianak.

“Pemerintah sebagai badan publik harus memahami nilai-nilai kehumasan yang baik: terbuka, responsif, komunikatif, dan senantiasa berkolaborasi. Ini yang terus kami dorong di jajaran Pemkot Pontianak,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah Kota Pontianak meningkatkan wawasan serta memahami aturan kehumasan di lingkungan kerja masing-masing. Edi menilai, pemerintah harus hadir di berbagai medium, baik audio, visual, maupun media cetak.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Humas berperan sebagai jembatan untuk melancarkan arus informasi antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menjelaskan bahwa ini menjadi partisipasi kedua Pemkot Pontianak dalam ajang AMH, setelah absen selama 17 tahun.

“Untuk tahun ini kami mengikuti empat kategori, yaitu media sosial, website, siaran pers, dan penerbitan media internal. Alhamdulillah, kategori media sosial berhasil masuk nominasi,” ujarnya usai menghadiri malam penganugerahan di Hotel Borobudur Jakarta.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan situs web pemerintah daerah kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendukung keterbukaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi pelayanan berbasis digital.

“Website kami dorong agar menjadi portal informasi yang interaktif, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah,” jelasnya.

AMH 2025 kembali mempertemukan para praktisi komunikasi publik dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi dan strategi pengelolaan informasi publik di era digital.

“Meskipun tahun ini belum meraih penghargaan utama, capaian nominasi ini sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Kami tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar wajah komunikasi Pemerintah Kota Pontianak semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tutup Vivi. (kominfo)

PONTIANAK - Sebanyak 12 inovasi akan bersaing menjadi yang terbaik dalam Kompetisi Inovasi Kota Pontianak tahun 2025. Jumlah tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni kelompok perangkat daerah/BUMD, dan kelompok UPT/Kelurahan. Mereka akan memasuki babak presentasi dan wawancara yang merupakan babak akhir kompetisi ini.

Ketua Panitia Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025, Yusnaldi menerangkan 12 inovasi ini disaring berdasarkan proposal yang mereka kirimkan. Dewan juri telah menilai dan melihat bukti dukung yang dilampirkan. Total ada 49 proposal inovasi yang dibaca juri.

"Dari hasil penilaian itu, setelah diurutkan berdasarkan nilai para juri, 12 inovasi atau enam inovasi per kategori inilah yang melaju ke babak selanjutnya," ujar Plt Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak ini, Rabu (12/11/2025).

Ia mengapresiasi para peserta. Beberapa nama yang muncul memang telah dikenal. Namun ada pula inovasi baru yang telah berjalan satu tahun, dan memiliki bobot penilaian matang.

"Memang di tahap kedua, penulisan proposal inovasi dan bukti dukungnya jadi kunci. Disiplin dalam pengarsipan dan skil menulis jadi penting," jelasnya.

Babak presentasi dan wawancara akan berlangsung tanggal 19-20 November 2025. Setiap tim inovasi akan memaparkan terobosan mereka dan dewan juri melakukan pendalaman wawancara. Nantinya, setiap kategori akan memiliki juara I hingga harapan III.

"Kami berharap dalam presentasi, inovasi yang dijalankan dapat dijelaskan secara gamblang dan terbukti akan berkelanjutan," sebutnya.

Berikut 12 finalis Kompetisi Inovasi Kota Pontianak 2025. Untuk kategori perangkat daerah/BUMD, ada Sistem Layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Teman BAPPERIDA); Antar Pinjaman Buku pada Yayasan/Komunitas Disabilitas dan Panti Asuhan (ANAKKU DISAPA) dari Disperpusip; Perekaman Cetak KIA Sehari Jadi (PECI HAJI) dari Disdukcapil; Digitalisasi Retribusi Pasar dari Diskumdag; Informasi Keamanan Pangan Kota Pontianak (IKEPPO) dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan; Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN 2.0) dari Diskominfo.

Sedangkan untuk kategori UPT/Kelurahan adalah SETIABESTI (Servis Terintegrasi Inklusif Agar BEbaS TuberkulosIs) dari UPT Puskesmas Perumnas I; GAJI MENYALA (Gerakan Keluarga Rajin Pemantauan Jentik Nyamuk Berkala) dari UPT Puskesmas Khatulistiwa; JUMPA DARTI MANIS (Jemput Pasien Darah Tinggi dan Kencing Manis) dari UPT Puskesmas Gang Sehat; PESONA (Pengolahan Sampah Jadi Berguna) dari UPT Puskesmas Siantan Hilir; GERDAS BANTING (Generasi Cerdas dengan Tumbuh Kembang Hindari Stunting) dari UPT Puskesmas Alianyang, dan; SiPALINK-Sungaijawi (Sistem Integrasi Pelayanan dalam Satu Link) dari Kelurahan Sungai Jawi.

"Kami berharap setiap tim dapat menampilkan yang terbaik dan kompetisi ini menjadi wadah apresiasi dan wujud ekosistem inovasi yang berkelanjutan," tutupnya. (Sumber : bapperida.pontianak)

Wali Kota : Inspirasi bagi ASN dalam Pendekatan yang Humanis 

PONTIANAK – Tegguh Yuliarto, ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sukses mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan bergengsi Indonesia Alternative Dispute Resolution (IADR) Awards 2025 dari Dewan Sengketa Indonesia (DSI). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden DSI, Sabela Gayo dalam acara Indonesia Arbitration Week dan Indonesia Mediation Summit 2025 di Quest Hotel, Denpasar, Bali, Rabu (5/11/2025). 

Tegguh yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPD Non Litigation Peacemaker Association (NLPA) Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus Sekretaris Camat Pontianak Tenggara, menjadi satu-satunya penerima penghargaan dari Kalimantan Barat. Total sebanyak 58 penerima penghargaan dari seluruh Indonesia dinobatkan dalam ajang tersebut.

IADR Awards merupakan bentuk dedikasi dan apresiasi tertinggi bagi para profesional di bidang penyelesaian sengketa alternatif yang berperan dalam mewujudkan penyelesaian konflik secara damai, cepat, dan berkeadilan di Indonesia.

Tegguh mengaku tidak menyangka akan terpilih menerima penghargaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses seleksi oleh DSI bersama Mahkamah Agung RI berlangsung ketat dan diikuti oleh banyak peserta dari seluruh Indonesia. 

“Saya sempat kaget ketika mendapat informasi bahwa saya terpilih. Proses seleksinya panjang, mulai dari wawancara hingga asesmen oleh dewan juri pada 1 Juli 2025,” ungkapnya.

Saat proses penilaian, Tegguh yang kala itu masih menjabat sebagai Lurah Darat Sekip, menjelaskan peran lurah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di tingkat kelurahan. Ia juga memaparkan upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), serta antar kelurahan dalam menciptakan penyelesaian masalah yang berkeadilan.

“Sebagai pejabat di tingkat kelurahan, saya berusaha agar setiap persoalan warga bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu sampai ke ranah hukum. Prinsipnya, damai itu indah dan lebih cepat menyejukkan masyarakat,” ujarnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, turut menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih Tegguh. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Pemkot Pontianak dan sekaligus bukti nyata bahwa ASN di lingkungan Pemkot mampu berprestasi di tingkat nasional.

“Ini menunjukkan bahwa ASN kita tidak hanya menjalankan tugas pelayanan publik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial melalui penyelesaian konflik secara damai. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi ASN lainnya untuk terus berinovasi dan mengedepankan pendekatan humanis dalam bekerja,” ucapnya.

Penganugerahan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya peran mediator lokal dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa nonlitigasi di daerah, serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Barat atas kiprah salah satu putra terbaik di kancah nasional. (prokopim)