Berita

Nilai Sistem Merit ‘Sangat Baik’, Indeks Kualitas Pengisian JPT 'Baik’

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Dua penghargaan sekaligus diraih Pemkot Pontianak dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yakni Nilai Sistem Merit meraih skor 331,5 dengan predikat Sangat Baik dan Indeks Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan nilai 83,7 atau kategori Baik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KASN Agus Pramusinto kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi pada gelaran Anugerah Meritokrasi 2023 di Yogyakarta belum lama ini.

Mulyadi menerangkan, penghargaan sistem merit ini dianugerahkan karena keberhasilan dalam penerapan manajemen ASN di lingkungan Pemkot Pontianak. Dengan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN ini akan terbentuk aparatur yang berkompeten dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan publik.

“Pemkot Pontianak memperoleh nilai sangat baik dengan skor nilai 331,5. Alhamdulillah tahun ini nilainya meningkat kalau dibandingkan tahun lalu,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (13/12/2023).

Menurutnya, sistem merit ini diberikan karena Pemkot Pontianak sudah sangat baik dari sisi pemetaan kepegawaian, baik dari pengembangan karir, pengadaan pegawai, perencanaan kebutuhan, termasuk promosi jabatan dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghasilan dan disiplin, perlindungan pelayanan, sistem informasi dan lainnya.

“Sehingga kita terus berupaya memberikan penguatan-penguatan kepada ASN Kota Pontianak sehingga dalam pemetaan jabatan dan bimbingan karir itu akan dapat dengan mudah terpetakan,” kata Sekda Mulyadi.

Pihaknya juga telah menerapkan asesmen kepada seluruh ASN, termasuk melakukan coaching berupa pembimbingan kepada para pegawai. Hasil tersebut dikelompokkan dan dievaluasi untuk diperbaiki.

“Ke depan pengangkatan seseorang dalam jabatan yang lebih tinggi dengan berpedoman pada hasil asesmen, hasil talent pool-nya, dan itu semua sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Selain penghargaan penerapan sistem merit, penghargaan lainnya adalah Indeks Kualitas Pengisian JPT dengan memperoleh nilai baik. Untuk pengisian JPT, pihaknya sudah melakukan transparansi dalam penerimaan, baik itu melalui open bidding atau job fit dilakukan secara terbuka. Mulai dari seleksi administrasi, asesmen, penulisan makalah dan wawancara. Tahapan-tahapan itu selalu dilaporkan secara transparan.

“Silakan mereka yang memenuhi syarat untuk mengikutinya dan akan dinilai oleh tim yang meliputi dari pemerintah provinsi, akademisi dan dari Pemkot Pontianak,” tuturnya.

Mulyadi berharap ASN di lingkup Pemkot Pontianak terus berupaya mengembangkan kompetensi dirinya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak juga harus membuat pemetaan pengembangan kompetensi karena dengan sistem merit ini setiap ASN sudah harus dipetakan. 

“Kita berkomitmen untuk menerapkan sistem merit dan pengisian JPT di lingkungan Pemkot Pontianak,” pungkasnya.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 51 yang menyebutkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

Sedangkan Indeks Kualitas Pengisian JPT merupakan bentuk apresiasi KASN kepada instansi pemerintah yang telah melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi baik melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi dalam rangka mutasi dan rotasi. (prokopim)

Raih Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berupa pemberian Insentif Fiskal atas keberhasilan percepatan penurunan stunting dan penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak. Kota Pontianak meraih rangking tertinggi dari 89 kota se-Indonesia karena berhasil menurunkan angka stunting. Capaian keberhasilan itu mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif sebesar Rp6.987.558.000. Tak hanya itu, dana insentif sebesar Rp5.852.646.000 juga diberikan kepada Kota Pontianak atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, sehingga total dana insentif yang diterima sebesar Rp12.840.204.000. Dana insentif itu langsung diserahkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta dengan disaksikan sejumlah menteri, Jumat (6/10/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengucapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak serta seluruh jajaran perangkat daerah, lembaga dan kelompok masyarakat, mitra pembangunan yang telah berperan aktif dalam upaya menurunkan angka stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak.

"Saya yakin dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan dan komitmen bersama semua pihak, angka stunting akan dapat diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2023 dan di tahun 2024 ditargetkan bisa turun di bawah 14 persen," ujarnya, Minggu (8/10/2023).

Edi mengungkapkan bahwa keberhasilan yang diraih ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja bersama dari seluruh perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat. Seperti diketahui, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Komitmen itu tergambar dari keberhasilan dalam menurunkan angka stunting, dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Berbagai langkah dan strategi yang dilakukan Pemkot Pontianak untuk mencegah stunting.

"Strategi penurunan angka stunting akan terus dilakukan dengan menitikberatkan kepada seluruh calon pengantin dan ibu hamil agar mendapatkan edukasi, informasi dan pelayanan kesehatan yang harus diperoleh bagi sasaran tersebut supaya bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat," ungkapnya.

Demikian pula dalam menurunkan angka kemiskinan, komitmen Pemkot Pontianak dibuktikan dengan menurunkan angka kemiskinan, dari 4,58 persen di tahun 2021 turun menjadi 4,46 persen tahun 2022. Pemkot Pontianak melakukan langkah-langkah strategis di antaranya melalui bantuan bedah rumah tak layak huni. Menurut Edi, bantuan stimulan bedah rumah tak layak huni ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan serupa sudah kesekian kalinya digelontorkan Pemkot Pontianak lewat program bantuan stimulan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). 

"Tujuannya untuk mengentaskan kawasan kumuh perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan RTLH ini juga merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak," terangnya.

Bantuan ini bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2023. Program ini akan terus berlanjut karena masih ada rumah tak layak huni belum tersentuh bantuan program ini. 

"Sudah banyak rumah masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah ini, saat ini diperkirakan rumah tak layak huni hanya tersisa sekitar 1.000-an unit rumah," pungkasnya.

Keberhasilan Pemkot Pontianak dalam menurunkan angka stunting dan angka kemiskinan mendapat reward berupa insentif fiskal yang bersumber dari APBN. Insentif fiskal tahun berjalan di tahun 2023 kategori kesejahteraan masyarakat dialokasikan sebesar Rp3 triliun untuk seluruh Indonesia.

Adapun pemberian insentif fiskal ditujukan kepada pemerintah daerah yang dinilai berkinerja baik di tahun berjalan, meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah. (prokopim)

PONTIANAK - Universitas Panca Bhakti (UPB) menobatkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai Tokoh Percepatan Pembangunan. Piagam penganugerahan tersebut diserahkan oleh Rektor UPB Dr Purwanto kepada Wali Kota Edi Kamtono pada peresmian Soft Launching Gedung Rektorat UPB, Senin (18/9/2023).

Edi menyampaikan ucapan terima kasih kepada UPB yang telah menganugerahkan penghargaan tersebut. Menurutnya, hal ini tentu menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi dalam setiap langkah pembangunan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, dirinya berharap permasalahan yang ada, terutama dalam peningkatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik bisa cepat terlaksana dan capaiannya bisa lebih cepat.

"Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi dalam akselerasi pembangunan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Edi juga mendukung rencana pembangunan waterfront di tepian Sungai Kapuas yang ada di kawasan UPB. Hal ini sejalan dengan komitmennya untuk menjadikan Sungai Kapuas sebagai wajah terdepan Kota Pontianak. Waterfront tepian Sungai Kapuas di kawasan UPB bertema pendidikan. 

"Waterfront yang sudah ada tematiknya perdagangan, permukiman, pelabuhan. Dengan adanya waterfront di UPB ini akan melengkapi tematik tepian Sungai Kapuas," ungkapnya.

Mantan dosen Fakultas Teknik UPB tahun 1992 ini menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalbar, yakni 80,48. Nilai itu merepresentasikan adanya peningkatan pada sektor pendidikan dan kesehatan serta daya beli masyarakat.

"Peningkatan IPM ini juga tidak terlepas dari kehadiran UPB yang mencetak SDM-SDM unggul," terangnya yang sempat mengajar di UPB selama 1,5 tahun.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan ucapan selamat kepada UPB atas peresmian Gedung Rektorat. Pembangunan Gedung Rektorat ini bagian dari penataan kawasan UPB yang dinilai semakin baik dan representatif, baik sarana maupun prasarananya.

"Mudah-mudahan ini memberikan dampak yang pastinya sangat positif bagi Kota Pontianak maupun Kalbar, terutama kemajuan UPB," tukasnya.

Rektor UPB Dr Purwanto menuturkan, sinergi UPB dengan pemerintah berjalan sangat baik. Melalui komunikasi yang intensif, program yang terkait mengakselerasi percepatan pembangunan di perguruan tinggi terutama berkaitan dengan implementasi dari indikator kinerja utama, implementasi dari merdeka belajar, dan program-program lainnya berjalan sebagaimana mestinya. 

"Semua itu tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi harus kolaboratif, salah satunya bersinergi dengan pemerintah," imbuhnya.

Sebagai contoh, lanjutnya lagi, ketika akan membangun kawasan waterfront, dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dinilai luar biasa. Ia berharap nanti akan mempercepat proses-proses yang terkait dengan percepatan pembangunan.

"Percepatan pembangunan di UPB hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan dan soliditas, kerja dengan komitmen yang tinggi dan dengan hati," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kota Pontianak meraih juara umum pada perhelatan Pesparawi X Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Kabupaten Melawi dengan mendapatkan enam medali emas, beberapa waktu lalu. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi usaha dari setiap pihak yang terlibat, khususnya peserta dan pelatih.

“Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saya mengucapkan selamat dan apresiasi atas keseriusan mengikuti Pesparawi. Harapan kita tidak habis di sini, bahwa peserta yang juara akan diikutkan lomba tingkat nasional di Papua,” jelasnya usai menerima Piala Bergilir Pesparawi X Provinsi Kalbar, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman  Kantor Wali Kota, Selasa (12/9/2023).

Edi berharap, peserta dari Kota Pontianak yang nanti akan mewakili Provinsi Kalbar di tingkat nasional, menjaga kedisiplinan saat latihan, bahkan melampaui nilai-nilai tahun sebelumnya. Meski pada prosesnya mengalami hambatan, dirinya berencana untuk memperbaiki sarana dan prasarana penunjang latihan.

“Nanti kita akan susun kembali pada anggaran perubahan, untuk bisa membentuk talenta yang berpotensi,” katanya.

Bagi peserta yang belum juara, ia berpesan untuk tetap melanjutkan latihan dan memotivasi diri. Dia bilang, masih banyak kesempatan tersedia kepada siapapun yang terus berjuang.

“Masih ada kesempatan Pesparawi selanjutnya setiap empat tahun sekali, untuk peningkatan kualitas,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)