Berita

JAKARTA – Kota Pontianak meraih TPAKD Award 2026 kategori TPAKD Terbaik Tingkat Kota Wilayah Kalimantan. Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kegiatan yang diarahkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Edi menyambut baik arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat akses keuangan bagi masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk mempercepat akses keuangan bagi masyarakat. Harapannya, semakin banyak warga dan pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, baik untuk mengembangkan usaha maupun meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Ia juga berharap dukungan dan insentif dari pemerintah pusat bagi daerah dapat terus meningkat, sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat akses keuangan. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan program dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut Edi, penghargaan ini menjadi kado kebanggaan bagi Kota Pontianak menjelang peringatan Hari Jadi ke-255. Namun, capaian tersebut perlu diikuti manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam memperoleh layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau.

Melalui TPAKD, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan pedagang, peningkatan penggunaan transaksi digital, serta pembiasaan menabung di kalangan pelajar melalui kepemilikan rekening. Selain itu, Pemkot juga mengembangkan inovasi ePonti sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Upaya ini juga mencakup peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu memilih layanan keuangan resmi dan terhindar dari praktik pembiayaan ilegal,” imbuhnya.

Edi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, serta seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah berkontribusi dalam mendukung perluasan akses keuangan. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci agar program TPAKD berjalan berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak warga.

“Terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, dan seluruh jajaran perangkat daerah yang telah mengambil bagian dalam upaya ini. Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, kita akan terus memperkuat kerja sama agar semakin banyak warga yang merasakan manfaat dari kemudahan akses keuangan,” tuturnya.

Edi berharap capaian tersebut menjadi penyemangat untuk memperkuat komitmen mewujudkan Pontianak Tangguh Bersahabat.

“Keberhasilan program perlu diukur dari semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, mengelola keuangan dengan baik, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pontianak berhasil meraih juara II dalam inovasi penyajian makanan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Provinsi Kalbar, Selasa (13/10/2026). Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus mendorong kreativitas kader PKK dan Posyandu dalam menghadirkan sajian pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi keluarga.

Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan inovasi pangan tidak hanya bertujuan menghasilkan sajian yang menarik, tetapi juga memastikan kebutuhan gizi keluarga terpenuhi dengan tetap memperhatikan kualitas dan keamanan makanan.

“Alhamdulillah, TP PKK Kota Pontianak berhasil meraih juara II. Ini menjadi motivasi bagi kader-kader Posyandu lainnya untuk terus berinovasi menciptakan makanan bagi keluarga, sehingga kebutuhan gizi dan nutrisi terpenuhi serta aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Menurut Yanieta, pemenuhan gizi keluarga merupakan salah satu langkah penting dalam membangun masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat diharapkan mampu menjalani aktivitas secara optimal sehingga menjadi lebih produktif.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan TP PKK Kota Pontianak adalah pemanfaatan tepung Mocaf (modified casava flour, tepung yang berasal dari singkong yang difermentasi) yang dikombinasikan dengan pasta bit menjadi mie yang selanjutnya diolah menjadi modifikasi fetucini carbonara (pasta dengan saus carbonara) sebagai alternatif sajian yang lebih sehat bagi keluarga. Melalui inovasi ini, TP PKK berupaya menghadirkan pilihan makanan yang menarik sekaligus memperhatikan aspek gizi, kualitas, dan keamanan pangan.

“Walaupun dalam bentuk pasta kami ingin makanan ini tetap memperhatikan nilai gizi dan kualitasnya, serta aman dikonsumsi oleh keluarga,” jelas Yanieta.

Ia menambahkan, penyajian makanan dalam bentuk yang familiar dan disukai masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong minat konsumsi pangan yang lebih beragam. Namun, prinsip keseimbangan gizi dan keamanan pangan tetap harus menjadi perhatian dalam setiap penyajian.

Melalui inovasi menu  yang mengkombinasikan tepung mocaf dan pasta bit, TP PKK Kota Pontianak berharap semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk mengembangkan kreativitas dalam mengolah pangan keluarga dengan tetap mengedepankan prinsip B2SA.

Upaya ini sejalan dengan peran TP PKK dalam meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, sehingga dapat mendukung terwujudnya masyarakat Kota Pontianak yang sehat, aktif, dan produktif. (Humas PKK Pontianak)

Diganjar Insentif Bedah 200 Rumah

BALIKPAPAN – Kota Pontianak meraih penghargaan Implementasi Program 3 Juta Rumah Terbaik III tingkat kota se-Kalimantan. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan apresiasi berupa bantuan bedah 200 unit rumah.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Malam Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Batch 2 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis (3/9/2026) malam.

Bantuan 200 unit rumah tersebut menjadi manfaat langsung bagi masyarakat melalui capaian Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Alhamdulillah, kita mendapat apresiasi berupa bedah 200 rumah. Mudah-mudahan bantuan ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak,” ujarnya.

Edi menuturkan, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pontianak memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah membuat pembangunan rumah subsidi baru di dalam wilayah kota semakin sulit dilakukan dengan batas harga rumah MBR yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil audiensi dengan pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), harga tanah di sejumlah kawasan perbatasan Pontianak dan Kubu Raya saat ini sudah mencapai sekitar Rp270 ribu per meter persegi. Kondisi tersebut membuat pengembang lebih banyak mengembangkan rumah subsidi di wilayah Kubu Raya yang harga lahannya relatif lebih terjangkau.

Sementara di Kota Pontianak, rumah subsidi yang dibangun pengembang sebelumnya banyak berada di kawasan Jalan Flora dan Pontianak Timur, terutama pembangunan yang dilakukan sebelum 2020.

Karena itu, Pemkot Pontianak mengarahkan dukungan Program 3 Juta Rumah pada peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, khususnya rumah tidak layak huni (RTLH).

Sepanjang 2025, penanganan RTLH di Kota Pontianak mencapai 543 unit. Penanganan tersebut mencakup perbaikan rumah, termasuk perbaikan sanitasi atau WC. Dukungan pembiayaan berasal dari berbagai sumber, yakni 317 unit melalui APBD Kota Pontianak, 216 unit melalui APBN, serta 10 unit melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat dan CSR.

Selain bantuan fisik, Pemkot Pontianak memberikan dukungan kebijakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan tersebut berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan tersebut telah diterapkan sejak 2025 melalui Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Edi, upaya menghadirkan hunian layak juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola ruang kota. Pemanfaatan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat diarahkan untuk menghadirkan fasilitas yang menunjang kualitas hidup masyarakat, seperti taman, posyandu, fasilitas olahraga, dan pendidikan anak usia dini.

“Jadi kita melihat kebutuhan perumahan ini secara menyeluruh. Ada rumah yang perlu diperbaiki, ada fasilitas lingkungan yang perlu disiapkan, dan ada kebijakan yang harus memudahkan masyarakat. Semua kita dorong sesuai kondisi Kota Pontianak,” katanya.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Pontianak untuk meningkatkan kinerja dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Semoga tahun depan kita bisa lebih baik lagi dan meraih yang terbaik. Yang paling penting, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan rumah yang layak dan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik,” tutup Edi. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan prestasi dalam percepatan digitalisasi daerah. Kota Pontianak meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 dalam rangkaian Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, termasuk pada pengelolaan pajak dan retribusi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pihak yang selama ini mendorong transformasi layanan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat digitalisasi. Tujuannya bukan sekadar mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana layanan kepada masyarakat menjadi semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Edi menjelaskan, salah satu terobosan yang terus dikembangkan Pemkot Pontianak adalah Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi atau e-Ponti. Platform tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan pelaporan maupun pembayaran secara digital, sehingga dapat dilakukan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. 

“Melalui e-Ponti, kita ingin masyarakat semakin mudah membayar pajak dan retribusi. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendapatkan sistem pengelolaan pendapatan yang lebih tertib dan transparan,” katanya.

e-Ponti telah digunakan untuk mendukung berbagai jenis pajak daerah, antara lain PBB-P2, BPHTB, pajak reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, hingga opsen PKB dan BBNKB. Pemkot juga terus memperluas penggunaan QRIS serta kanal pembayaran digital lainnya dalam transaksi pemerintah daerah. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran PBB yang telah terintegrasi dengan e-Ponti. Sistem tersebut memungkinkan wajib pajak membayar PBB dengan memindai kode QR melalui telepon genggam, tanpa harus mengantre di loket pembayaran. 

Menurut Edi, digitalisasi juga menjadi instrumen untuk mempersempit transaksi tunai sekaligus meningkatkan akuntabilitas penerimaan daerah.

“Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara digital, semakin mudah kita melakukan pencatatan dan pengawasan. Masyarakat mendapat kemudahan, pemerintah juga bisa meningkatkan transparansi,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi digital di lingkungan Pemkot Pontianak akan terus diperluas, tidak hanya pada pajak, tetapi juga berbagai jenis retribusi dan pelayanan publik. Pada 2025, Pemkot juga telah menerapkan pembayaran digital pada sejumlah layanan seperti parkir Alun-Alun Kapuas, fasilitas olahraga, rumah potong hewan hingga yang terbaru di Pelabuhan Seng Hie.

Edi berharap penghargaan TP2DD Terbaik 2026 menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan memperluas ekosistem transaksi digital.

“Yang terpenting adalah keberlanjutannya. Digitalisasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya. (prokopim)