Berita

PONTIANAK - Bidang Kehumasan di Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menoreh prestasi di tingkat nasional. Kali ini penghargaan bergengsi Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2023 dari PR Indonesia dianugerahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sebagai pemenang kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online sepanjang tahun 2022. Piagam penghargaan diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Urai Abubakar yang mewakili Pemkot Pontianak di Aston Denpasar Hotel dan Convention Center, Bali, Jumat (17/3/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan apresiasi kepada bidang Kehumasan, khususnya Prokopim berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Kota Pontianak, yang telah berhasil membranding Kota Pontianak hingga mendapat penghargaan terpopuler di media massa. Menurutnya, branding Kota Pontianak tersohor karena lewat pemberitaan media hingga mendapat penghargaan terpopuler di media cetak dan online. Ia berharap branding ini harus tetap terjaga dan lebih ditingkatkan lagi sehingga pemberitaan-pemberitaan yang dipublis di media terkait program dan kebijakan Pemkot Pontianak bisa diakses seluruh masyarakat.

"Pontianak ini harus diperkuat dan digencarkan brandingnya sehingga menjadi kota yang aktif dan menyenangkan bagi masyarakat maupun tamu yang datang berkunjung ke kota ini," ujarnya, Minggu (19/3/2023).

Edi menambahkan, menjalin hubungan dengan media merupakan bagian dari peran kehumasan untuk membangun hubungan baik dengan media, baik itu media cetak maupun media online dan elektronik. Media massa mempunyai peran dalam membantu tugas kehumasan terutama dalam mempublikasi pemberitaan. Lewat pemberitaan, baik itu terkait program, kebijakan maupun pembangunan di Kota Pontianak bisa tersampaikan kepada publik.

"Sehingga kita harapkan dari pemberitaan tersebut, ada feedback atau masukan dari masyarakat terhadap Pemkot Pontianak untuk kita evaluasi dan tindaklanjuti," tuturnya.

Pencapaian yang diperoleh bidang kehumasan ini, lanjut dia, tidak terlepas dari peran media massa, baik cetak maupun online, yang telah mendukung dalam menyiarkan pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan kinerja Pemkot Pontianak.

"Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media massa yang telah banyak membantu dalam penyebarluasan informasi khususnya berkaitan dengan kinerja dan program Pemkot Pontianak," ucap Edi.

Menurutnya, kian beragamnya kanal-kanal media seiring berkembangnya teknologi informasi memberi ruang yang luas dalam penyebarluasan informasi. Oleh sebab itu, praktisi kehumasan selaku corong pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia digital saat ini.

"Kita akan terus berupaya untuk meningkatkan jangkauan penyebarluasan informasi di seluruh kanal media yang ada sehingga lebih merata," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, penghargaan serupa pernah diterima Pemkot Pontianak dari Humas Indonesia (PR Indonesia Group) selama dua kali berturut-turut, yakni Anugerah Humas Indonesia kategori Terpopuler di Media Online pada tahun 2019 dan 2020. Tahun 2023 ini, Pemkot Pontianak kembali meraih penghargaan PRIA kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online.

Dalam kategori ini, PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator melakukan monitoring pemberitaan ratusan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD di media cetak dan online. Monitoring yang dilakukan sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2022 ini menggunakan metode kuantitatif secara real time dan analisa kualitatif. (prokopim)

Wako Edi Kamtono : Pemkot Terus Tingkatkan Standar Pelayanan Publik

PONTIANAK - Ombudsman RI menganugerahkan penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Pemkot Pontianak sebagai penyelenggara pelayanan publik di setiap unit layanannya dengan berupaya meningkatkan kualitas dalam memenuhi standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, predikat kepatuhan standar pelayanan publik yang disematkan kepada Pemkot Pontianak sebagai hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI atas unit-unit pelayanan publik di lingkup Pemkot Pontianak.

"Alhamdulillah nilai yang diperoleh 87,03 dan nilai kita tertinggi dari lima pemerintah daerah (pemda) tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat yang meraih Zona Hijau," ujarnya usai menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro di Ruang VIP Wali Kota, Selasa (28/2/2023).

Menurutnya, capaian yang diraih tersebut tidak terlepas dari peran seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, stakeholder serta masyarakat. Kerja keras untuk memberikan pelayanan yang optimal sudah menjadi kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkot Pontianak. Meski demikian, kata dia, pelayanan publik memang tidak terlepas dari berbagai keluhan dari masyarakat yang dilayani. Oleh sebab itu, ia menekankan agar para aparatur yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk segera merespon dan menindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki pelayanan publik.

"Sekecil apapun keluhan atau sebanyak apapun keluhan itu harus kita respon untuk menjadi catatan dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan publik," ungkapnya.

Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pihaknya terus melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan, mulai dari sarana prasarana hingga pelayanan. Satu diantaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Gedung Terpadu Sutoyo. Perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik terus dilakukan meskipun sudah masuk zona hijau. 

"Intinya, bagaimana membuat masyarakat yang mendapatkan pelayanan itu merasa nyaman," ungkapnya.

Kemudahan mengakses pelayanan publik bagi ibu hamil, lansia dan difabel juga tidak luput dari prioritas Pemkot Pontianak. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang memerlukan pelayanan khusus bisa terlayani dengan baik.

"Baik itu sarana prasarananya maupun kemudahan akses jenis pelayanan lainnya," tuturnya.

Kota Pontianak merupakan satu diantara lima pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Kalbar yang meraih Zona Hijau penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun kelima pemda yang masuk kategori Zona Hijau adalah Pemkot Pontianak di urutan pertama dengan nilai 87,03, Pemkab Sanggau di urutan kedua dengan nilai 85,52, Pemkab Kubu Raya di urutan ketiga dengan nilai 81,02, Pemkab Landak di urutan keempat dengan nilai 80,25 dan Pemkab Ketapang di urutan kelima dengan nilai 80,05. (prokopim)

Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JAKARTA - Kota Pontianak kembali menyandang Adipura Kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya, Adipura pernah disandang Kota Pontianak pada tahun 1994 silam. Penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan ini diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Auditorium dr Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan, Adipura ini sangat penting dalam penilaiannya agar Kota Pontianak menjadi lebih fokus dalam mewujudkan kota yang nyaman dan bersih. Untuk meraih Adipura bukan hal yang mudah sebab diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganannya.

"Walaupun sebagian kota sudah bersih tapi memang masih ada beberapa wilayah yang harus kita tingkatkan dan ditangani," ujarnya.

Menurutnya, ada dua aspek yang menjadi dasar penilaian Adipura yakni kondisi fisik dan non fisik. Dari sisi kondisi fisik yaitu kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan. Sedangkan non fisik meliputi institusi, manajemen dan daya tanggap dalam mengelola lingkungan perkotaan.

"Dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peduli sampah," terangnya.

Bahasan berpendapat bahwa isu lingkungan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak terkait, tentunya hal itu sulit untuk terwujud. Masalah regulasi, pelaksanaan dan penertiban harus dilakukan dengan ketat sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

“Namun itu sudah jadi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sejak awal, di visi misi kami yakni Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat," pungkasnya. 

Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup. (prokopim)

Terbaik se-Kalbar Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan RAN P4GN

PONTIANAK - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalbar menganugerahkan dua penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dua penghargaan itu yakni penghargaan atas keberhasilan dalam pelaksanaan program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) di Wilayah Kota Pontianak dengan predikat Terbaik se-Kalbar periode tahun 2022 dan penghargaan atas keberhasilan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN di Wilayah Kota Pontianak sebagai Terbaik se-Kalbar Tahun 2022. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Kalbar Brigjen Pol Budi Wibowo kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (13/2/2023).

Menerima dua penghargaan sekaligus dari BNN Provinsi Kalbar, Edi menyebut hal ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kerja bersama seluruh jajaran perangkat daerah serta stakeholder dalam memperkuat Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Kita jangan sampai lengah dalam menghadapi ancaman narkoba sebab ancaman itu tidak menutup kemungkinan ada di sekitar kita," ujarnya.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak dalam pencegahan bahaya narkoba, mulai dari sosialisasi dan penyuluhan hingga komitmen bersama dalam mewujudkan wilayah bersih dari narkoba. Program kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam P4GN. Kelurahan Bersinar tidak hanya semata menyampaikan sosialisasi saja, akan tetapi pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sosial ekonomi di wilayah tersebut. 

"Misalnya ada potensi menjahit maka akan diberikan pelatihan agar masyarakat tidak tergiur dan terjerumus ke dalam penyalahgunaan atau pengedar narkoba," tuturnya.

Edi berharap Ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan warga di lingkungan masing-masing ikut peduli dan tanggap apabila menemukan warganya yang dicurigai terpapar narkoba. Demikian pula bagi para orang tua, dirinya mengingatkan, kalau ada anak-anak atau remaja yang berperilaku mencurigakan, jarang di rumah, para orang tua sudah sepatutnya mewaspadai jika menemukan hal demikian. 

"Deteksi sedini mungkin apabila orang-orang di sekitar kita ada yang mungkin terpapar penyalahgunaan narkoba sehingga bisa segera ditangani," tutupnya. (prokopim)