,
menampilkan: hasil
Salurkan Bantuan Bedah 106 WC, Wako Edi Ingin Sanitasi Warga Layak
Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni 77 Rumah
PONTIANAK – Sebanyak 106 warga menerima bantuan rehab toilet atau water closet (WC) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penyerahan bantuan berupa buku rekening tabungan Bank Kalbar diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada warga penerima manfaat.
Selanjutnya, lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak akan melakukan bedah rumah untuk total 77 rumah warga. Bantuan tersebar di enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Penerima bantuan didominasi warga di Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Barat dan Pontianak Utara.
Edi berharap, kualitas tempat tinggal masyarakat, terutama yang kategori miskin atau berpenghasilan rendah bisa meningkat serta memenuhi standar rumah sehat.
“Sebagian (penerima) ada di tepi sungai. Semoga bantuan ini bisa menjadi dorongan untuk masyarakat semakin produktif dan kehidupannya lebih baik lagi," ungkapnya usai Sosialisasi Penerima Bantuan WC di Kantor Terpadu Lantai 2 Jalan Letjen Sutoyo, Rabu (30/8/2023).
Edi menilai, masih banyak WC warga dalam kondisi belum layak. Meski mungkin sebagian rumah terlihat dari muka depan masih layak, namun belum tentu kualitas WC-nya layak. Lalu, ada pula WC yang terlihat bagus tetapi pembuangannya tidak memenuhi standar sehingga mencemari air tanah. Oleh sebab itu, pihaknya menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD 2023 sejumlah Rp10 juta untuk masing-masing WC. Tak hanya memberikan bantuan, ia juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan tanah dan parit. Kedepan program serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun.
“Ada 106 WC yang kita bedah dan ada 77 rumah, semua itu di luar bantuan Kementerian PUPR," tukasnya.
Besaran biaya untuk membuat sebuah WC adalah Rp10 juta. Dananya ditransfer ke warga penerima manfaat, dengan catatan tim pendamping dari DPRKP mendampingi dan mengawasi penggunaan dana bantuan tersebut.
"Tahun depan kita upayakan harus ada program seperti ini karena salah satu program intervensi pengentasan kemiskinan, selain drainase, air bersih, rumah dan WC,” paparnya.
Kepala DPRKP Kota Pontianak Derry Gunawan menjelaskan, untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dinasnya menyiapkan biaya sebesar Rp20 juta per satu rumah warga. Proses pengajuannya dimulai dari warga yang mengusulkan bantuan bedah rumah dengan disertai administrasi berupa bukti Masyarakat Berpenghasilan Rendah maupun keterangan dari Lurah dan Dinas Sosial, kemudian dilakukan pengecekan oleh DPRKP. Sedangkan untuk status bangunan, harus milik warga yang mengajukan dengan ditandai surat keterangan kepemilikan.
“Mereka dapat transferan dan mengerjakan dengan supervisi petugas DPRKP yang mengawasi agar pengerjaan sesuai dengan rencana yang diajukan,” ungkapnya.
Rumah merupakan kebutuhan pokok, sehingga menjadi kewajiban pemerintah membuat rumah dalam keadaan layak. Derry menilai, rumah yang tidak layak huni akan mempengaruhi banyak hal. Mulai dari kesehatan, mental anak sampai ekonomi masyarakat.
“Setiap tahun akan selalu ada programnya (bedah rumah) karena masih banyak rumah yang kondisinya belum layak huni, terutama yang ada di kawasan kumuh. Itu (membangun rumah layak) yang dibantu oleh kita, agar setelah dibantu, perekonomian membaik,” tuturnya.
Irlis Sukarja (50), salah seorang warga tepian sungai Kelurahan Tambelan Sampit, merupakan penerima bantuan WC dari Pemkot Pontianak. Ia menceritakan kondisi WC di rumahnya yang tidak layak saat ini. Ukuran yang tidak sesuai standar serta hanya berdindingkan semen, sehingga tidak layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang berjumlah tujuh orang itu. Pembuangan merupakan hal penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarganya.
“Kami sebagai keluarga dengan adanya bantuan, agak enaklah (pembuangan). Ukuran WC kami 1,5meter x 1meter. Septiktank pun kecil saja,” terangnya yang juga sebagai Ketua RT 002/RW 002 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur. (kominfo/prokopim)
Beri Senyuman Baru Lewat Operasi Bibir Sumbing Gratis
15 Anak Dapat Layanan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit Gratis
PONTIANAK - Sebanyak 15 anak dari kalangan keluarga kurang mampu mendapatkan pelayanan operasi bibir sumbing dan celah langit di UPT RSUD Pontianak Utara, Sabtu (19/8/2023). Pelayanan operasi gratis ini digelar Smile Train Indonesia dan Yayasan Parama Abhipraya bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi pihak penyelenggara yang telah menggelar program bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan celah langit bagi masyarakat. Kegiatan ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak yang terlahir dengan kelainan ini. Inisiatif ini bukan hanya sekadar tindakan medis, tetapi juga memberi harapan baru dan senyuman yang tak ternilai bagi anak-anak.
"Ini merupakan sebuah contoh nyata bagaimana tindakan kecil dapat menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan manusia," ujarnya.
Menurutnya, program ini tak hanya mengubah senyuman fisik anak-anak, tetapi juga senyuman masa depan mereka. Dengan memberikan akses operasi bibir sumbing gratis, program ini menginspirasi generasi yang lebih kuat, mandiri, dan penuh semangat.
"Mereka dipersiapkan untuk menghadapi dunia dengan percaya diri dan tekad, menjadikan mereka pilar masa depan bangsa yang lebih baik," kata Edi.
Layanan medis yang bersifat sosial ini telah menginspirasi banyak orang dengan semangat kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi dari berbagai pihak. Kehadiran program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dan berbagai pihak dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Kolaborasi dengan lembaga medis dan organisasi amal menunjukkan semangat kerjasama dalam mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan program ini sebagian besar berkat dukungan aktif dan kepedulian berbagai pihak.
"Kita berharap dengan kerjasama yang lebih luas lagi, program sosial seperti ini dapat menjangkau lebih banyak lagi anak yang membutuhkan," pungkasnya. (prokopim)
Peletakan Batu Pertama Masjid Nurul Islam, Edi Minta Panitia Perhatikan Konstruksi
PONTIANAK - Masjid Nurul Islam yang berlokasi di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur mulai direnovasi. Peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menandai dimulainya pembangunan, Senin (7/8/2023).
Edi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Islam serta semua pihak yang terlibat, termasuk ahli waris yang mewakafkan tanahnya. Menurutnya, masjid merupakan rumah ibadah yang sangat penting sebagai wujud hubungan umat kepada Allah, SWT, dan hubungan sesama jamaah kala melaksanakan salat berjamaah.
"Setelah peletakan batu pertama, saya akan memantau terus perkembangan pembangunan masjid ini, dari Pemerintah Kota Pontianak juga akan memberikan bantuan," ujarnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan masjid tersebut, ia menyampaikan beberapa hal kepada panitia pembangunan. Antara lain gambar rencana masjid, konstruksi serta persyaratan teknis lainnya.
"Tak kalah pentingnya adalah penentuan arah kiblat, koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pontianak karena untuk menentukan arah kiblat sekarang sudah menggunakan alat teknologi sehingga bisa memastikan arah kiblat yang benar," pesannya.
Dia juga mengingatkan supaya tinggi lantai masjid berpatokan dengan jalan. Namun dilihat dari ketinggian jalan dan tinggi lantai bangunan, Edi menilai masih terlihat aman jika terjadi genangan. Pencahayaan dan penerangan masjid juga menjadi bagian yang sangat penting. Termasuk suara atau sound system untuk kelancaran pelaksanaan ibadah.
"Saya yakin masjid ini menjadi salah satu masjid di Pontianak Timur yang bisa menjadi sarana ibadah bagi umat Islam yang berada di sekitarnya," ungkapnya.
Ketua Masjid Nurul Islam H Thamrin menyatakan, latar belakang merenovasi masjid ini karena kondisinya memerlukan pembangunan menyeluruh. Masjid Nurul Islam juga telah mengantongi sertifikat wakaf, artinya keabsahan status masjid sudah dibuktikan dengan sertifikat wakaf.
"Kami mendapat amanah untuk melanjutkan pengembangan masjid ini ke depan," pungkasnya. (prokopim)
Optimalkan Peran Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Edi Minta Petugas Perbaharui Data
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan mempermudah setiap akses kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan terhadap kesehatan, pendidikan dan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi seluruh pelayan sosial dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Di lapangan masih ada masyarakat yang perlu mendapat bantuan pemerintah. Dalam memperkecil permasalahan sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, kita perlu kolaborasi bersama pemangku kebijakan termasuk masyarakat. Bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memegang peranan penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi,” tuturnya saat memberikan materi pada agenda Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (24/7/2023).
Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, lanjut Edi, masih terdapat 4,36 persen masyarakat Kota Pontianak yang tergolong kategori miskin. Jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang sudah direncanakan, angka tersebut dinilainya belum dapat menutup seluruh masalah kemiskinan. Oleh karenanya, ia meminta tim SLRT, Puskesos maupun TKSK untuk memperbaharui data sekaligus menentukan skala prioritas. Warga yang mendapat prioritas di antaranya masyarakat miskin yang tidak berdaya, khususnya dalam sisi fisik seperti sakit stroke. Kemudian yang tidak produktif lagi bahkan untuk mengurus diri sendiri tidak mampu.
"Nah, ini secara permanen menjadi perhatian kita, dikala keluarganya tidak berkemampuan untuk merawat orang tersebut. Selanjutnya orang yang mampu secara fisik tetapi belum memiliki keterampilan, pendidikan rendah apalagi punya tekad. Yang pemerintah perlukan adalah data yang valid by name by address dibuktikan dokumen, untuk melihatnya memang memerlukan insting,” paparnya.
Edi mengungkapkan, tidak sedikit warga prasejahtera yang terangkat statusnya menuju sejahtera karena program bantuan dari Dinsos Kota Pontianak. Ia juga tidak menampik, tidak sedikit pula oknum anggota dari tim bantuan sosial yang memanfaatkan situasi dengan membantu keluarganya terlebih dahulu tanpa melalui standar dan menyesuaikan skala prioritas.
“Pernah terjadi pada saat pandemi covid. Antara data yang tercatat dengan lapangan tidak akurat,” ujarnya.
Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, seluruh tim supervisor, fasilitator SLRT maupun TKSK akan bergerak menyesuaikan laporan masyarakat maupun temuan dari fasilitator sendiri. Penyelenggara kesejahteraan sosial akan menerima pengetahuan tambahan tentang kesejahteraan sosial lewat agenda sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya.
Pantauan pihaknya menyebut, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun APBN. Padahal jika dievaluasi kembali, masyarakat yang belum memiliki PBI tersebut masuk ke dalam kategori masyarakat miskin.
“Peserta terdiri dari empat orang TKSK, 36 orang fasilitator yang berada di setiap kelurahan. Serta 20 orang Puskesos yang baru terbentuk di sepuluh kelurahan,” ungkapnya.
Tina sapaan karibnya mengajak peserta untuk senantiasa mendata dan melaporkan kepada pihaknya jika menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar PBI APBD dan APBN. Ia menerangkan, tersedia kuota sejumlah sepuluh ribu untuk PBI di Kota Pontianak.
“Kami harapkan bapak dan ibu aktif untuk memberikan data tersebut ke Dinas Sosial, agar segera kita tindaklanjuti,” tutupnya. (kominfo/prokopim)