,
menampilkan: hasil
Bahasan: Jaga Toleransi, Kedepankan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Suku
PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan suku di Kota Pontianak. Hal ini disampaikannya saat membuka Seminar Amtsilati dan Kitab-kitab Karya KH Taufiqul Hakim di Aula Wakil Wali Kota, Sabtu (14/6/2025).
"Saya tidak bosan-bosan mengkampanyekan, karena Kota Pontianak ini penduduknya sangat heterogen, semua agama ada, semua suku ada," ujarnya.
Bahasan juga menyampaikan harapannya kepada para tokoh agama dan masyarakat untuk terus mengedepankan sikap saling menghormati. Pemerintah Kota Pontianak tidak menginginkan adanya wawasan atau pemikiran yang didorong oleh ego agama maupun suku. Menurutnya, bahaya fanatisme buta dapat memicu konflik.
"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menampilkan kebaikan agama masing-masing tanpa menjelekkan agama atau suku lain,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, dia berharap seminar yang digelar Ikatan Santri Amtsilati Kalimantan Barat (Kalbar) ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi masyarakat muslim dalam memahami dan membaca Al Quran. Bahasan menyampaikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan seminar ini. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti seminar dengan baik demi kebaikan masyarakat Kota Pontianak dan Kalbar.
"Apabila ini terwujud, saya yakin semua aktivitas, baik itu perkembangan, kebudayaann dan lain sebagainya akan sama-sama terwujud di Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)
439 Calhaj Pontianak Diberangkatkan, Wali Kota Sampaikan Pesan Khusus
JCH Termuda, Nura Husna Sahila Tunaikan Niat Mendiang Sang Ayah
BATAM – Sebanyak 439 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Pontianak diberangkatkan dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah, Arab Saudi. Rombongan jemaah itu tergabung dalam Kloter 26 dengan tiga kali penerbangan.
Sebelum berlepas menuju ke tanah suci, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pesan-pesannya kepada seluruh jemaah di Aula Arafah 2 Asrama Haji Batam, Jumat (30/5/2025) sore.
Ia mengajak JCH untuk meluruskan niat sebelum menunaikan ibadah haji. Dengan harapan agar segala proses peribadatan berjalan lancar. Edi juga mengingatkan para jemaah agar menjaga dengan baik setiap keperluan administrasi, baik itu visa haji maupun tanda pengenal.
“Segala perlengkapan juga harus dijaga dengan baik. Mari luruskan niat agar dimudahkan setiap proses ibadah di tanah suci dan menjadi haji yang mabrur,” ujarnya.
Wali Kota Edi Kamtono menuturkan, pelepasan keberangkatan para jemaah ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terhadap warganya. Pihaknya juga menyalurkan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp1,5 juta kepada masing-masing jemaah.
“Nilainya tidak besar, tetapi semoga bisa bermanfaat bagi jemaah,” ungkapnya.
Selain uang tunai, Pemkot Pontianak turut mengirimkan petugas pendamping, terutama para dokter untuk ikut ke Batam dalam rangka memastikan kesehatan para jemaah menjelang keberangkatan ke tanah suci.
“Kami ingin memastikan kesiapan fisik daripada para JCH ini, para dokter telah melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kembali dengan selamat,” imbuh Edi.
Di antara ratusan jemaah calon haji asal Kota Pontianak, Nura Husna Sahila (18) menjadi JCH termuda asal Kota Pontianak pada musim haji tahun ini. Remaja yang beralamat di Jalan Putri Dara Hitam ini menunaikan ibadah haji menggantikan mendiang ayahnya yang wafat sebelum sempat berangkat. Sang ayah telah mendaftar haji sejak tahun 2012, bersama ibunya. Setelah menanti selama 13 tahun, sang ayah dijadwalkan berangkat tahun ini. Namun takdir berkata lain, ia wafat pada 23 Ramadan 1446H.
“Perasaannya campur aduk. Senang karena bisa berhaji di usia muda dan dapat banyak bantuan, terutama dari Wali Kota dan Kemenag. Tapi juga sedih karena harus menggantikan Bapak yang sudah meninggal dunia. Semoga ini menjadi pahala untuk beliau,” ungkap Nura dengan mata berkaca-kaca.
Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Nura mengaku mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Ia rutin berolahraga dan menjaga pola makan. Ia juga memperbanyak doa agar ibadahnya diterima dan almarhum ayahnya mendapatkan kedamaian.
Pelayanan dan pendampingan dari Pemkot dan Kemenag Kota Pontianak, menurut Nura, sangat membantu selama proses pemberangkatan. Ia menilai pelayanan yang diberikan sudah sangat baik, mulai dari awal sampai keberangkatan.
“Apalagi karena posisi Bapak waktu itu sudah sampai proses akhir, jadi semua harus diurus ulang agar saya bisa menggantikan,” ceritanya.
Nura berharap perjalanannya ke Tanah Suci tidak hanya menjadi pengalaman spiritual pribadi, tetapi juga bentuk baktinya kepada orang tua.
“Semoga ibadah haji ini diterima oleh Allah, dan semoga Bapak tenang di sana karena sudah digantikan anaknya,” lirihnya. (prokopim)
Wako Serahkan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial
Sinergi Dinsos Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan secara simbolis bantuan sandang dan makanan siap saji kepada korban bencana alam dan sosial. Bantuan yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat ini disalurkan untuk 133 Kepala Keluarga (KK).
Ia berharap bantuan makanan siap saji dan sandang ini bisa meringankan beban warga yang tertimpa musibah.
“Semoga bantuan ini bisa menjadi penyemangat bagi bapak dan ibu untuk bangkit, lebih produktif dan terus mencari informasi agar bisa mengakses berbagai program bantuan yang tersedia,” ujarnya sebelum menyerahkan bantuan di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Kamis (22/5/2025).
Edi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya melalui program bedah rumah.
“Bagi warga yang rumahnya sudah dibangun kembali melalui program bedah rumah, kami harapkan dapat memanfaatkan dan merawatnya dengan baik. Sementara bagi yang belum menerima bantuan, datanya sedang kami kumpulkan melalui Dinas Sosial,” tuturnya.
Edi menambahkan bahwa warga terdampak bencana memiliki hak untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kota. Bantuan tersebut meliputi bantuan sandang dan makanan siap saji, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, serta layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya.
“Bagi yang belum memiliki BPJS, segera daftarkan melalui Dinas Sosial. Ini penting, agar saat sakit tidak kebingungan dengan biaya pengobatan. BPJS juga harus dimanfaatkan minimal satu kali setahun agar tidak nonaktif,” katanya.
Selain kesehatan, Edi juga menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak warga yang terdampak. Ia mengingatkan agar semua anak usia sekolah dapat didaftarkan ke sekolah, baik negeri maupun swasta. Pemerintah Kota Pontianak siap memberikan bantuan apabila ditemukan kendala biaya.
“Cukup ajukan permohonan kepada wali kota, nanti akan kami teruskan ke Dinas Pendidikan. Kita ingin semua anak-anak bisa sekolah tanpa hambatan,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalbar Raminuddin menerangkan, tahun 2024-2025 pihaknya telah menganggarkan bantuan buffer stock bencana yang dapat dimanfaatkan seluruh kabupaten dan kota. Bantuan tersebut berasal dari anggaran APBD Provinsi Kalbar maupun dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Gudangnya berada di kantor kami, dan itu kami distribusikan secara rutin. Bahkan sudah ada mekanisme pengalihan bantuan permakanan ke panti-panti jika belum ada bencana yang terjadi,” paparnya.
Raminuddin juga mengapresiasi kolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten mendorong agar lebih proaktif dalam menjalin sinergi dengan Kementerian Sosial. Ia menyampaikan harapan agar berbagai usulan bantuan sosial yang sudah disampaikan ke pusat dapat terealisasi pada tahun 2025.
“Kami terus mengusulkan dan merekomendasikan bantuan kepada Menteri Sosial. Semoga bisa diakomodir. Ini adalah bagian dari upaya bersama kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” terangnya.
Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menerangkan, pihaknya dalam hal ini menyalurkan bantuan dari Dinsos Provinsi Kalbar kepada warga terdampak bencana di Kota Pontianak.
“Dari hasil pendataan yang kami lakukan, ada 133 KK yang terdampak bencana dan berhak menerima bantuan sandang dan makanan siap saji,” imbuhnya.
Dari jumlah tersebut, 40 KK menerima 40 paket berisi kain sarung, handuk, selimut, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter, beras 5kg, mi instan 10 bungkus dan ikan kaleng 4 kaleng. Kemudian, lanjutnya lagi, 470 pieces makanan siap saji yang terdiri dari rendang daging, gulai ikan, ayam balado, ayam asam manis dan makanan anak dibagikan kepada 93 KK.
“Kami berharap bantuan-bantuan ini bisa meringankan beban warga kita yang menjadi korban bencana, baik itu bencana alam maupun musibah kebakaran,” tutupnya. (prokopim)
Pemkot Dukung Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah
Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Antisipasi Sengketa 
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap upaya sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai bagian dari komitmen menciptakan kepastian hukum dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, dalam acara Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu (21/5/2025).
Bahasan mengapresiasi inisiatif BWI Kota Pontianak atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilainya sangat penting dan strategis.
“Sertifikasi tanah bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pengelola dan umat dalam menjalankan kegiatan keagamaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan umat. Oleh karena itu, kejelasan status hukum tanah menjadi fondasi penting dalam menunjang peran rumah ibadah di masyarakat.
Bahasan juga menyebut pentingnya kesesuaian pengelolaan tanah wakaf dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf harus dilakukan oleh nazhir yang sah dan dilaporkan kepada BWI.
“Kita masih menemui rumah ibadah yang dikelola oleh pihak yang tidak memiliki legalitas atas tanah tersebut. Padahal, status ini menjadi penting untuk menghindari konflik di masa mendatang, baik secara internal maupun eksternal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk organisasi keagamaan dan yayasan, untuk bersinergi dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Pemerintah Kota Pontianak, menurutnya, siap memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Oleh sebab itu melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap para pengurus rumah ibadah dapat memahami proses legalisasi tanah mereka sehingga dapat terhindar dari permasalahan di kemudian hari,” tutup Bahasan. (prokopim)
 
			