Berita

PONTIANAK — Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan bahwa kerukunan masyarakat multietnis hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi nilai kebenaran, bukan membela suku atau kelompok. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka puncak peringatan Hari Lahir Yayasan Kerukunan Orang Madura (YAKORMA) XIII Kalimantan Barat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Sabtu (20/12/2025).

Bahasan mengatakan, Kota Pontianak merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman etnis yang sangat tinggi. Terdapat sedikitnya 24 etnis yang hidup berdampingan dan tergabung dalam Paguyuban Merah Putih. Keberadaan paguyuban tersebut dinilai berperan penting dalam menjaga harmoni sosial serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Berbagai persoalan, baik kriminalitas, kenakalan remaja, maupun isu yang berpotensi menimbulkan konflik antarsuku, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan cepat dan mengedepankan musyawarah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahasan mengajak seluruh masyarakat untuk memahami esensi beragama dan berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut, setiap pemeluk agama berhak meyakini agamanya sebagai yang terbaik, tanpa harus mendiskreditkan keyakinan orang lain. Namun yang lebih penting, lanjutnya, adalah bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari.

“Kalau kita berlomba-lomba menunjukkan perilaku terbaik kepada semua agama dan semua suku, insya Allah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, akan tetap rukun dan damai,” katanya.

Sebagai pembina YAKORMA Kota Pontianak, Bahasan yang juga berlatar belakang suku Madura, menekankan bahwa identitas suku tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kesalahan. Menurutnya, yang harus dibela adalah kebenaran, bukan asal-usul suku atau kelompok.

“Bukan berarti yang salah harus diinjak-injak, tetapi dibina agar kembali ke jalan yang benar,” tegasnya.

Bahasan juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus mengayomi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku dan agama. Pemerintah, kata dia, telah memperkuat berbagai instrumen kerukunan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Kewaspadaan Dini, serta sinergi dengan aparat keamanan.

Memasuki periode kedua kepemimpinan bersama Wali Kota Pontianak, Bahasan berharap ruang silaturahmi dan dialog lintas budaya dapat dimaksimalkan, setelah pada periode sebelumnya terbatas akibat pandemi COVID-19.

“Pemerintah harus hadir memberikan rasa keadilan agar tidak terjadi kesenjangan. Kerukunan adalah modal utama membangun Pontianak yang aman dan damai,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak tidak bisa lagi dijalankan secara parsial dan seremonial. Diperlukan langkah terintegrasi, berbasis data akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, saat memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12/2025).

Bahasan menekankan, rakor TKPKD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bahasan, kemiskinan tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup. 

“Karena itu, penanganannya menuntut kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral,” tuturnya.

Dalam rakor tersebut, Bahasan mengungkapkan sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi Kota Pontianak, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas dan pemutakhiran data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga persoalan kemiskinan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.

“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata. Kita harus bergerak ke arah transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkot  Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan yang akan diperkuat ke depan. Di antaranya pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta para camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar intervensi program benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, fokus penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan kasus secara khusus bagi keluarga miskin ekstrem.

Di bidang ekonomi, Pemkot Pontianak mendorong transformasi melalui penguatan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR, dan dana sosial lainnya.

“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi harus berdaya dan mandiri,” kata Bahasan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat sebagai mitra di lapangan. Di sisi lain, tata kelola, monitoring, dan evaluasi program akan diperkuat dengan menitikberatkan pada capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.

Bahasan mengajak seluruh lembaga dan OPD yang terlibat untuk menghilangkan ego sektoral, melahirkan inovasi, serta menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.

“Kita ingin kehadiran TKPKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya. (prokopim)

Bahasan : Cegah Normalisasi Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

PONTIANAK – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pontianak menggelar talkshow perempuan dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) dan Hari Ibu 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Pontianak, Selasa (16/12/2025).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengatakan bahwa peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Hari Ibu tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum refleksi bersama atas peran besar ibu dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menyampaikan, hingga saat ini perempuan masih belum sepenuhnya mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang layak. Setiap tahunnya, kasus kekerasan terhadap perempuan masih tercatat cukup tinggi, sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

“Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan. Keberpihakan terhadap perempuan serta optimalisasi peran perempuan juga perlu terus ditingkatkan,” ujarnya usai membuka kegiatan tersebut.

Menurut Bahasan, penguatan lintas sektor menjadi hal yang sangat penting, termasuk peran organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Diperlukan kesadaran kolektif bahwa menciptakan ruang aman bagi perempuan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia menambahkan, tema kegiatan ini menegaskan pentingnya peran media, dunia pendidikan, dan orang tua untuk saling menguatkan serta saling melindungi. Semua pihak memiliki andil dan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Bahasan juga mengajak masyarakat untuk berani bersuara dan tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan. Selain itu, nilai-nilai anti kekerasan harus terus ditanamkan kepada generasi muda sejak dini, disertai dengan sikap saling menghargai.

“Peran perempuan dan ibu tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga sebagai perempuan yang berdaya dan berkontribusi di berbagai bidang,” tuturnya.

Ketua GOW Kota Pontianak Norhasanah Bahasan, menjelaskan, peringatan HAKTP merupakan bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diperingati setiap tahun. Kampanye ini dimulai pada 25 November, bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dan berakhir pada 10 Desember yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

“Rentang 16 hari ini dipilih secara simbolis untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” imbuhnya.

Menurut Norhasanah, GOW Kota Pontianak mengaitkan kampanye anti kekerasan ini dengan peringatan Hari Ibu sebagai refleksi atas peran penting perempuan, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kebangsaan.

Ia menegaskan, di balik kelembutan yang kerap dilekatkan pada perempuan, terdapat kekuatan besar yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, ruang aman bagi perempuan harus terus diperjuangkan melalui gerakan bersama.

“Kegiatan talkshow ini menjadi salah satu bentuk dukungan agar perempuan dapat berkarya secara nyata, berdaya, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (prokopim)

Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Sosial di HKSN dan Hari Disabilitas Internasional

PONTIANAK – Mata Mirnawati (75) berkaca-kaca saat Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, memperbaiki posisi kakinya di kursi roda bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia merasa terharu dengan perhatian pemerintah kota kepada dirinya yang merupakan warga lansia kurang mampu. 

Mirnawati mengaku selama ini mengalami keterbatasan gerak akibat kondisi kesehatannya. Kursi roda yang diterimanya menjadi harapan baru agar ia bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan keluarga.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Bantuan ini sangat berarti bagi saya. Dengan kursi roda ini, saya bisa lebih mudah bergerak,” lirihnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pontianak dan jajaran Pemkot Pontianak yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat kecil, khususnya para lansia. Menurutnya, bantuan tersebut bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan pemerintah kota. Semoga selalu diberi kesehatan dan bisa terus membantu warga seperti kami,” ucapnya.

Mirnawati merupakan satu di antara warga penerima bantuan sosial di Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) 2025 yang digelar bersamaan peringatan Hari Disabilitas Internasional di Waterfront Jalan Barito Pontianak, Minggu (14/12/2025). Peringatan tersebut dirangkaikan dengan Zumba dan Fun Walk bersama warga.

Selain bantuan kursi roda, bantuan lainnya berupa mesin cuci, kompor gas, paket sembako dan lainnya juga diserahkan kepada sejumlah warga kurang mampu. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Pontianak dalam memperkuat kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial. Menurutnya, masih banyak warga yang memerlukan dukungan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari lingkungan sekitar.

“Masih ada saudara, keluarga dan tetangga kita yang membutuhkan perhatian. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi dari kita semua, agar mereka dapat meraih cita-cita dan menjalani kehidupan yang lebih baik serta bermanfaat bagi diri, keluarga dan Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai program bantuan yang dijalankan pemerintah daerah setiap tahun diarahkan agar berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Salah satunya melalui dukungan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, seperti peralatan rumah tangga dan bahan pangan.

Selain bantuan sosial, Pemkot Pontianak juga terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota.

“Pembangunan Kota Pontianak yang maju dan sejahtera hanya bisa terwujud jika dilakukan bersama-sama, dengan kontribusi dari seluruh pihak,” kata Edi.

Melalui kegiatan ini, Edi berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat penerima manfaat serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan warga Kota Pontianak. (prokopim)