Berita

Serahkan Simbolis Bantuan Tunai bagi Warga Pontianak Tenggara dan Selatan

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan, baik yang bersumber dari APBD Kota Pontianak maupun dari Kementerian Sosial. Agar bantuan tepat sasaran, perlu dilakukan proses verifikasi di lapangan dengan melibatkan RT dan lurah yang bersentuhan langsung dengan calon penerima manfaat.

"Setelah dilakukan verifikasi dan yang bersangkutan layak menerima bantuan, selanjutnya Dinas Sosial akan meneruskan ke Kementerian Sosial. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya sebelum menyerahkan secara simbolis bantuan tunai bagi masyarakat Pontianak Tenggara dan Selatan di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Jumat (14/3/2025).

Meski dengan keterbatasan anggaran, namun ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan semangat bagi masyarakat. Bantuan ini sebagai wujud kehadiran Pemerintah Kota di tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat.

"Walaupun dengan anggaran yang terbatas, tapi setidaknya bantuan ini benar-benar bisa memberikan semangat untuk bapak-ibu bahwa pemerintah itu ada, terutama Pemerintah Kota ada di tengah-tengah masyarakat," ucap Edi.

Selain bantuan sosial, Wali Kota juga menekankan pentingnya kepemilikan BPJS Kesehatan. Dia mengimbau warga yang belum memiliki kartu BPJS untuk segera mendaftarkan diri melalui Dinas Sosial.

"Kartu BPJS ini penting. Sekarang sistemnya sudah sangat sederhana, bahkan dengan KTP saja sudah bisa digunakan untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit secara gratis," terangnya.

Tak hanya persoalan kesehatan, pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah kota dalam meningkatkan sumber daya manusia. Terlebih Pontianak menduduki posisi puncak se-Kalbar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Kalau bapak-ibu punya anak, saya harapkan juga harus sekolah, terutama SD dan SMP. Supaya anak-anak kita nanti bisa menjadi pintar," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Edi Kamtono juga mengungkapkan fenomena maraknya tawuran di kalangan remaja di Kota Pontianak. Untuk itu, dia mengimbau orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama di malam hari.

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah permainan layang-layang yang telah menyebabkan beberapa kecelakaan. Meski Satpol PP Kota Pontianak hampir setiap hari menggelar razia, tetapi masih saja ditemukan warga yang bermain layangan. Oleh karenanya, dia meminta peran semua pihak untuk mengawasi permainan layang-layang di wilayah masing-masing, termasuk RT/RW dan lurah. 

"Main layang-layang ini sudah banyak korban. Ada yang matanya kena benang sampai buta, ada yang lehernya luka parah dan banyak lagi korban akibat permainan layangan," pungkasnya. (prokopim)

 .

PONTIANAK - Bantuan sosial (bansos) tunai yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih bergulir. Bansos tunai yang sudah dikucurkan sejak tahun 2023 lalu ini, di tahun 2025 sebanyak 4.312 KK masing-masing akan menerima Rp600 ribu per tahun, dengan total anggaran sebesar Rp2,58 miliar.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama jumlah penerima manfaat sebanyak 2.694 yang tersebar di enam kecamatan. Sebelumnya bansos tunai sudah disalurkan bagi masyarakat Pontianak Utara sebanyak 794 KK dan Pontianak Timur 698 KK. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, penyaluran bansos tunai ini dilaksanakan secara bergilir di enam kecamatan. Ia bersama Wakil Wali Kota Bahasan menyerahkan bantuan secara simbolis bagi warga Pontianak Kota dan Pontianak Barat.

“Hari ini penyerahan bansos uang tunai Rp600 ribu dalam bentuk rekening tabungan Bank Kalbar kita serahkan bagi masyarakat Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Barat,” ujarnya usai menyerahkan bansos tunai secara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Kamis (13/3/2025).

Edi menambahkan, berbagai program penyaluran bantuan yang digelontorkan itu merupakan bagian dari komitmen Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya fokus pada pemberian bansos, Pemkot Pontianak juga memiliki sejumlah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah cakupan layanan BPJS Kesehatan. Ia berharap agar seluruh warga Pontianak dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

"Kesehatan ini penting supaya nanti tidak terlambat ketika sudah parah. Ini salah satu hak yang akan kita programkan," katanya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya pendidikan untuk menekan angka kebodohan dan kemiskinan. Ia mengajak masyarakat untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung program nasional, seperti pencegahan stunting dan pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak. 

"Saat ini sudah ada 12 ribu anak yang menerima program ini, dan kita akan terus berupaya menjangkau seluruh anak di Pontianak secara bertahap," tambahnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama menjelang momen penting seperti bulan Ramadan dan Idulfitri.


"Program ini dimulai sejak tahun 2023 pada periode sebelumnya. Bantuan ini semata-mata untuk memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meringankan beban terhadap kebutuhan dasar, khususnya dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri," tuturnya.

Bahasan juga menjelaskan, sasaran utama penerima bantuan ini adalah masyarakat yang belum tersentuh oleh program bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses verifikasi dilakukan dengan cermat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.


"Ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu, dan semuanya diverifikasi agar bantuan ini benar-benar diberikan kepada mereka yang belum menerima bantuan lain dari pemerintah,” jelasnya.

Burhanuddin (70), satu di antara warga yang menerima bansos tunai menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkot Pontianak yang telah peduli dengan memberikan bantuan uang tunai. 

“Alhamdulillah saya merasa sangat terbantu terutama untuk keperluan sehari-hari dan menjelang lebaran,” lirihnya.

Warga Jalan Lembah Murai Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota ini kesehariannya bekerja sebagai penggali kubur dan pengurus masjid. Bantuan yang diterimanya menjadi penyemangat untuk dirinya memenuhi kebutuhan sehari-hari. (prokopim)

Pemkot Salurkan Bansos Tunai Senilai Rp2,58 miliar untuk 4.312 KK

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) uang tunai kepada warga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan inisiasi Wali Kota Pontianak yang telah dimulai sejak tahun 2023. Tahun 2025 ini, bantuan yang digelontorkan sebesar Rp2,58 miliar untuk disalurkan kepada 4.312 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat secara bertahap. Masing-masing keluarga penerima manfaat menerima uang sejumlah Rp600 ribu per tahun.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyerahkan bantuan tunai dalam bentuk rekening tabungan Bank Kalbar secara simbolis kepada warga berpenghasilan rendah di Kecamatan Pontianak Utara. Sebanyak 794 KK warga Pontianak Utara yang mendapat bansos tersebut.

"Ini adalah program stimulan dari Pemerintah Kota Pontianak untuk warga berpenghasilan rendah yang datanya sudah kami miliki," ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Selasa (11/3/2025).

Edi menambahkan, bantuan untuk masyarakat berasal dari berbagai program, baik itu dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pontianak, salah satunya bansos uang tunai ini.

"Ada namanya BPNT, ada program kesejahteraan, Program Keluarga Harapan dan program-program lainnya," jelasnya.

Edi menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah Pontianak Utara. 

"Program bedah rumah, bedah WC masih ada. Selain itu, operasional RT/RW juga kita tingkatkan menjadi Rp500 ribu per bulan," tambahnya.

Dia berharap peran aktif RT maupun RW dalam menyediakan data-data penduduk di wilayahnya masing-masing secara akurat. Edi bilang, salah satu tugas RT/RW adalah mendata dan memverifikasi kondisi penduduk di wilayahnya agar pemerintah mendapatkan data akurat untuk perencanaan program. 

"Data-data ini kita butuhkan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk bagi yang memiliki anak sekolah, balita, ibu hamil dan lain sebagainya," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menyampaikan bahwa Pemkot akan gencar melakukan program penanganan stunting serta pencegahan penyakit seperti TBC. Warga juga diingatkan untuk mengurus BPJS Kesehatan supaya tidak kesulitan jika mengalami sakit.

“Jangan sampai nanti sudah sakit baru bingung,” imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Trisnawati, menjelaskan bahwa program bantuan sosial tunai ini diberikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti PKH, BPNT, maupun bantuan beras dan lainnya. 

"Ini merupakan inisiasi dari Bapak Wali Kota yang dimulai pada tahun 2023. Pada saat itu, beliau bertanya kepada kami terkait dengan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah," ungkapnya.

Trisnawati menambahkan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun yang diberikan sekaligus. 

"Jadi bukan setiap bulan, tapi sekali pemberian langsung sebesar Rp600 ribu," tegasnya.

Anggaran bantuan sosial tunai ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, anggaran yang disalurkan sebesar Rp1,77 miliar, kemudian di tahun 2024 naik menjadi Rp2,01 miliar, dan di tahun 2025 ini kembali naik menjadi Rp2,58 miliar.

"Artinya Pemerintah Kota Pontianak terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Kota Pontianak," jelas Trisnawati.

Untuk tahun 2025, bantuan sebesar Rp2,58 miliar ini akan disalurkan kepada 4.312 kepala keluarga secara bertahap. Khusus untuk Kecamatan Pontianak Utara, terdapat 794 kepala keluarga penerima bantuan pada tahap pertama.

Trisnawati juga mengungkapkan bahwa pada tahap kedua, akan disalurkan bantuan sebesar Rp1,61 miliar yang direncanakan pada bulan April mendatang.

"Mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya," imbuhnya.

Salah satu warga Pontianak Utara yang menerima bantuan tunai, Jamal (72), mengucap syukur dan terima kasihnya kepada Pemerintah Kota Pontianak setelah menerima bantuan dalam rekening tabungan.

“Saya sangat berterima kasih atas bantuan ini,” ungkapnya.

Pria lanjut usia itu mengaku tidak lagi bekerja sejak mengalami sakit parah pada tahun 2020. Jamal yang tinggal bersama dua orang anaknya menyebut, bantuan yang diterimanya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Alhamdulillah bantuan uang tunai ini bisa meringankan beban untuk keperluan sehari-hari,” tutupnya. (prokopim)

Kapolresta Dorong Pemkot Terbitkan Perda Aturan Jam Malam bagi Anak

PONTIANAK - Kasus kenakalan remaja di Kota Pontianak kian memprihatinkan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, fenomena kenakalan remaja di Kota Pontianak telah mencapai tingkat yang meresahkan dan memerlukan penanganan serius dari semua pihak. 

"Kenakalan remaja ini sudah menimbulkan korban jiwa. Mulai dari saat yang saya ikuti, saya kembali dari Pontianak, sampai menimbulkan korban jiwa. Terus ada anak meninggal juga di Utara. Kenakalan remaja ini sudah meresahkan para orang tua dan lingkungan," ujarnya usai menghadiri Silaturahmi Kamtibmas dan Buka Puasa Bersama di Aula Mapolresta Pontianak, Sabtu (8/3/2025) yang dihadiri Forkopimda , FKUB, lurah dan camat se-Kota Pontianak, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Wali Kota menekankan, mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, Kodim, atau Pemerintah Kota, tetapi perlu sinergi untuk mencari jalan keluar. Menurutnya, penyebab kenakalan remaja berasal dari berbagai faktor, termasuk geng anak, faktor lingkungan, pernikahan dini, kurangnya perhatian orang tua, serta pengaruh informasi yang begitu bebas diakses.

"Kalau dulu kita juga nakal tapi pakai tangan kosong. Hanya berantem biasa. Kalau sekarang ingin menampilkan jati diri. Jadi kalau celuritnya tidak satu meter dua meter itu rasanya tidak hebat. Ini adalah tren akibat media sosial dan ingin diperhatikan," ungkapnya.

Pemerintah Kota Pontianak siap mendukung berbagai usulan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa langkah yang diusulkan termasuk melakukan razia yang efektif, mengantisipasi dan memantau akun-akun media sosial yang mencurigakan, memberikan bantuan beasiswa kepada keluarga yang terdampak, serta kemungkinan menitipkan anak-anak ke pondok pesantren untuk pembinaan dengan biaya dari Pemerintah Kota Pontianak.

“Dengan adanya koordinasi dan sinergi dari semua pihak, kenakalan remaja di Kota Pontianak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak mengganggu kondusivitas kota,” tuturnya.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi mengungkapkan bahwa dimensi kenakalan remaja saat ini telah berubah dan semakin berbahaya dengan munculnya fenomena perang sarung, tawuran dan balap liar yang berujung pada kematian. Banyak anak-anak di bawah umur keluar hingga larut malam sehingga memicu terjadinya hal tersebut.

“Mungkin dari DPRD Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak bisa mengusulkan Peraturan Daerah terkait aturan jam malam bagi anak-anak,” ucapnya.

Menurutnya, pihak kepolisian mencatat sejumlah kasus kenakalan remaja sejak Agustus 2024 hingga sekarang. Bahkan, pada malam Pilkada lalu, terjadi kasus yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di bawah jembatan.

"Semula kami menduga ada hubungannya dengan Pilkada, ternyata ini murni kenakalan remaja. Terjadi perkelahian antara grup timur dengan grup utara," jelas Kombes Pol Adhe.

Kapolresta menambahkan, remaja di Kota Pontianak telah membentuk kelompok-kelompok berdasarkan wilayah seperti grup timur, utara, barat, kota, dan selatan. 

"Sebenarnya sudah kami data semua. Polsek masing-masing sudah mendata, memfoto, bahkan membotaki mereka. Memang belakangan ini sudah berkurang, tapi masih ada aktivitas mereka," imbuhnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Kapolresta, dalam fenomena perang sarung, para remaja mengisi sarung dengan benda-benda berbahaya seperti batu dan gir yang dapat mengakibatkan luka serius. 

"Bahkan sarung itu dimodifikasi dengan mengikatkan benda tajam di ujungnya," jelasnya.

Kasus terbaru terjadi saat Pawai Obor yang menyebabkan seorang anak berusia 15 tahun meninggal dunia. Korban meninggal bukan karena terjatuh, tapi karena dipukuli menggunakan bambu. 

“Kami telah menahan dua tersangka yang mengaku melakukan pemukulan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, merekalah pelakunya," terangnya.

Ia menjelaskan, salah satu tersangka ternyata residivis yang baru keluar dari tahanan setelah menjalani hukuman 10 bulan atas kasus serupa di Jalan Nirbaya.

Kapolresta mengimbau panitia kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, seperti Pawai Obor dan haul untuk melakukan pendataan peserta secara ketat. 

"Pawai Obor kemarin, kita tidak tahu pesertanya dari mana saja. Siapa saja yang membawa obor diperbolehkan ikut. Akhirnya terjadi seperti ini," sesalnya.

Yang memprihatinkan, sambungnya lagi, saat kejadian tidak ada yang membantu korban meskipun banyak orang di sekitar lokasi. 

"Tidak ada yang peduli. Sehingga korban terjatuh di TKP, dibawa ke rumah sakit, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia," katanya.

Kombes Pol Adhe Hariadi menekankan, penanggulangan kenakalan remaja membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak karena ini menjadi tanggung jawab bersama. 

“Bukan hanya polisi yang bekerja di lapangan, tapi lurah, RT/RW juga harus turun. Mari kita pikirkan solusinya bersama-sama," ajaknya.

Ia juga meminta peran orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. Perhatikan aktivitas anak-anak, jangan sampai mereka terlibat dalam aktivitas negatif seperti tawuran dan balap liar.

"Intinya sebenarnya adalah pengawasan dari orang tua. Anak di bawah umur tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, tapi kenapa dibelikan motor oleh orang tuanya,” pungkasnya. (prokopim)