Berita

Kapolresta Dorong Pemkot Terbitkan Perda Aturan Jam Malam bagi Anak

PONTIANAK - Kasus kenakalan remaja di Kota Pontianak kian memprihatinkan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, fenomena kenakalan remaja di Kota Pontianak telah mencapai tingkat yang meresahkan dan memerlukan penanganan serius dari semua pihak. 

"Kenakalan remaja ini sudah menimbulkan korban jiwa. Mulai dari saat yang saya ikuti, saya kembali dari Pontianak, sampai menimbulkan korban jiwa. Terus ada anak meninggal juga di Utara. Kenakalan remaja ini sudah meresahkan para orang tua dan lingkungan," ujarnya usai menghadiri Silaturahmi Kamtibmas dan Buka Puasa Bersama di Aula Mapolresta Pontianak, Sabtu (8/3/2025) yang dihadiri Forkopimda , FKUB, lurah dan camat se-Kota Pontianak, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Wali Kota menekankan, mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, Kodim, atau Pemerintah Kota, tetapi perlu sinergi untuk mencari jalan keluar. Menurutnya, penyebab kenakalan remaja berasal dari berbagai faktor, termasuk geng anak, faktor lingkungan, pernikahan dini, kurangnya perhatian orang tua, serta pengaruh informasi yang begitu bebas diakses.

"Kalau dulu kita juga nakal tapi pakai tangan kosong. Hanya berantem biasa. Kalau sekarang ingin menampilkan jati diri. Jadi kalau celuritnya tidak satu meter dua meter itu rasanya tidak hebat. Ini adalah tren akibat media sosial dan ingin diperhatikan," ungkapnya.

Pemerintah Kota Pontianak siap mendukung berbagai usulan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa langkah yang diusulkan termasuk melakukan razia yang efektif, mengantisipasi dan memantau akun-akun media sosial yang mencurigakan, memberikan bantuan beasiswa kepada keluarga yang terdampak, serta kemungkinan menitipkan anak-anak ke pondok pesantren untuk pembinaan dengan biaya dari Pemerintah Kota Pontianak.

“Dengan adanya koordinasi dan sinergi dari semua pihak, kenakalan remaja di Kota Pontianak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak mengganggu kondusivitas kota,” tuturnya.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi mengungkapkan bahwa dimensi kenakalan remaja saat ini telah berubah dan semakin berbahaya dengan munculnya fenomena perang sarung, tawuran dan balap liar yang berujung pada kematian. Banyak anak-anak di bawah umur keluar hingga larut malam sehingga memicu terjadinya hal tersebut.

“Mungkin dari DPRD Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak bisa mengusulkan Peraturan Daerah terkait aturan jam malam bagi anak-anak,” ucapnya.

Menurutnya, pihak kepolisian mencatat sejumlah kasus kenakalan remaja sejak Agustus 2024 hingga sekarang. Bahkan, pada malam Pilkada lalu, terjadi kasus yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di bawah jembatan.

"Semula kami menduga ada hubungannya dengan Pilkada, ternyata ini murni kenakalan remaja. Terjadi perkelahian antara grup timur dengan grup utara," jelas Kombes Pol Adhe.

Kapolresta menambahkan, remaja di Kota Pontianak telah membentuk kelompok-kelompok berdasarkan wilayah seperti grup timur, utara, barat, kota, dan selatan. 

"Sebenarnya sudah kami data semua. Polsek masing-masing sudah mendata, memfoto, bahkan membotaki mereka. Memang belakangan ini sudah berkurang, tapi masih ada aktivitas mereka," imbuhnya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Kapolresta, dalam fenomena perang sarung, para remaja mengisi sarung dengan benda-benda berbahaya seperti batu dan gir yang dapat mengakibatkan luka serius. 

"Bahkan sarung itu dimodifikasi dengan mengikatkan benda tajam di ujungnya," jelasnya.

Kasus terbaru terjadi saat Pawai Obor yang menyebabkan seorang anak berusia 15 tahun meninggal dunia. Korban meninggal bukan karena terjatuh, tapi karena dipukuli menggunakan bambu. 

“Kami telah menahan dua tersangka yang mengaku melakukan pemukulan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, merekalah pelakunya," terangnya.

Ia menjelaskan, salah satu tersangka ternyata residivis yang baru keluar dari tahanan setelah menjalani hukuman 10 bulan atas kasus serupa di Jalan Nirbaya.

Kapolresta mengimbau panitia kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, seperti Pawai Obor dan haul untuk melakukan pendataan peserta secara ketat. 

"Pawai Obor kemarin, kita tidak tahu pesertanya dari mana saja. Siapa saja yang membawa obor diperbolehkan ikut. Akhirnya terjadi seperti ini," sesalnya.

Yang memprihatinkan, sambungnya lagi, saat kejadian tidak ada yang membantu korban meskipun banyak orang di sekitar lokasi. 

"Tidak ada yang peduli. Sehingga korban terjatuh di TKP, dibawa ke rumah sakit, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia," katanya.

Kombes Pol Adhe Hariadi menekankan, penanggulangan kenakalan remaja membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak karena ini menjadi tanggung jawab bersama. 

“Bukan hanya polisi yang bekerja di lapangan, tapi lurah, RT/RW juga harus turun. Mari kita pikirkan solusinya bersama-sama," ajaknya.

Ia juga meminta peran orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. Perhatikan aktivitas anak-anak, jangan sampai mereka terlibat dalam aktivitas negatif seperti tawuran dan balap liar.

"Intinya sebenarnya adalah pengawasan dari orang tua. Anak di bawah umur tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, tapi kenapa dibelikan motor oleh orang tuanya,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Edi Serahkan Secara Simbolis 26 Bantuan

PONTIANAK - Saparudin (51), warga Jalan Sungai Selamat, Kelurahan Siantan Hilir, bersyukur telah menerima bantuan berupa satu paket alat mesin cuci motor dari Kementerian Sosial melalui program ‘Antasena’ atas usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pria yang sehari-hari mengandalkan penghasilan dari usaha cuci motor ini berharap bantuan yang diterimanya dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan.

“Saya senang, bersyukur atas bantuan ini, harapannya bisa memberikan tambahan untuk kami,” katanya setelah menerima bantuan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pusat Layanan Anak Terpadu (Terpadu) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak di Jalan Ampera, Kamis (6/3/2025).

Tidak hanya jasa cuci motor, Saparudin juga menyediakan jasa cuci karpet di rumahnya. Dengan adanya bentuk kepedulian Pemkot Pontianak dan Kementerian Sosial ini kian menambah rasa optimis pada diri Saparudin untuk mendobrak kondisi ekonomi.

“Setelah ini semakin semangat karena alat-alat baru, dan kita tidak perlu khawatir karena ada kepedulian pemerintah,” sebutnya.

Selain Saparudin, terdapat pula 25 orang lainnya yang ikut menerima bantuan ini. Mereka adalah masyarakat rentan kemiskinan serta membutuhkan stimulus dalam menunjang perekonomian.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, pihaknya lebih dulu melakukan survei secara menyeluruh bagi calon penerima. Di lapangan sudah tersedia tim yang menyeleksi sebelum akhirnya dihimpun bagi siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan.

“Kami memberikan bantuan untuk para penyandang disabilitas dan rentan yang memiliki usaha, kemudian kita himpun,” sebutnya.

Belum sampai di situ, setelah bantuan tersebut diserahkan, tim pekerja sosial yang terdiri dari beberapa unsur akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap penerima.

“Jadi penerima ada yang jual makanan, cuci
 kendaraan dan lain. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Mudah-mudahan pelaku UMKM bisa lebih baik karena kita dampingi,” imbuhnya.

Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, bantuan yang disalurkan ini bersumber dari dana Kementerian Sosial lewat program 'Antasena'. Proses penyaluran dimulai dari pengajuan kepada Dinsos Kota Pontianak.

“Kemudian kita asesmen ke rumah mereka secara langsung, apabila kita katakan layak menerima maka kita buatkan proposal kepada Kemensos. Penerima ini dari kalangan renta dan disabilitas,” papar Tina, sapaan akrabnya.

Para penerima datang dari berbagai latar belakang jenis usaha mulai dari warung, usaha kue, cuci motor dan camilan seperti rempeyek.

“Dan yang kita serahkan adalah sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan. Ada yang mengajukan sesuatu yang diinginkan tapi kita sesuaikan apakah sebenarnya dibutuhkan,” jelasnya.

Untuk memastikan kebermanfaatan dari bantuan tersebut, Tina menyebut pihaknya akan melakukan pendampingan di setiap bulan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan dari bantuan. Apabila belum sesuai target maka akan dievaluasi.

“Dievaluasi langkah selanjutnya harus seperti apa, apakah perlu pelatihan terkait produk dibuat. Atau kita adakan kerjasama dengan dinas terkait agar packaging produk lebih menarik,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Kirim Bantuan ke Bengkayang, Landak dan Sanggau

PONTIANAK - Bantuan bagi korban banjir di sejumlah wilayah kabupaten di Kalbar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak masih berlanjut. Setelah Kabupaten Mempawah dan Sambas, Pemkot Pontianak kembali mengirim bantuan serupa ke Kabupaten Bengkayang, Landak dan Sanggau. Iring-iringan kendaraan yang bermuatan 1.500 paket bantuan dari ASN Pemkot Pontianak untuk korban banjir di wilayah tersebut diberangkatkan dari halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (17/2/2025).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, M Nasir mengatakan, inisiatif ini merupakan arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak sebagai bentuk kepedulian ASN terhadap korban banjir di kabupaten tetangga.

"Dalam satu bulan terakhir, hampir seluruh wilayah Kalbar terkena bencana hidrometrologi, baik puting beliung maupun banjir. Untuk Kota Pontianak masih bisa kita atasi, namun di kabupaten lain banjir berlangsung hingga berminggu-minggu dengan jumlah korban yang cukup besar," ujarnya.

Penggalangan donasi dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Pontianak dengan surat edaran Sekda kepada seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan. Bantuan yang terkumpul berupa sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, serta pakaian layak pakai.

"Sebelumnya kami telah menyalurkan 850 paket untuk Mempawah dan Sambas. Semua bantuan ini kami salurkan melalui BPBD di masing-masing kabupaten," tambahnya.

Meski banjir sudah mulai reda, Nasir menjelaskan bantuan masih diperlukan untuk pemulihan pasca bencana sebab dampaknya cukup besar bagi masyarakat di wilayah itu.

"Masih ada beberapa kecamatan yang belum tuntas banjirnya, sehingga masyarakat masih membutuhkan bantuan karena aktivitas mereka belum bisa pulih seperti sedia kala," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang optimal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) VIII Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Surau se-Kota Pontianak yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak di Ruang Teater Konferensi Untan Pontianak, Sabtu (15/2/2025).

Menurutnya, Baznas Kota Pontianak telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola dan mendistribusikan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baznas telah membantu warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat yang sakit, memerlukan bantuan perumahan layak huni, hingga korban kebakaran.

"Saya mengapresiasi kinerja Baznas Kota Pontianak dalam membantu Pemerintah Kota Pontianak untuk bersama-sama mengatasi permasalahan sosial di wilayah Kota Pontianak," kata Amirullah.

Ia menambahkan bahwa UPZ yang dibentuk Baznas memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat. "UPZ merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Baznas. Saya sendiri terlibat dalam UPZ di kampung saya sejak tahun 2005," ungkapnya.

Amirullah berharap melalui koordinasi yang baik antara Pemkot Pontianak dan Baznas, pengelolaan zakat dapat terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

"Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta harmonisasi pengelolaan zakat di Kota Pontianak, serta menjadi momentum untuk mengevaluasi kekurangan pada tahun-tahun sebelumnya agar bisa diperbaiki dan ditingkatkan,” jelasnya.

Ketua Baznas Kota Pontianak Sulaiman menerangkan, Baznas Kota Pontianak mencatat sebanyak 289 UPZ telah terbentuk dan beroperasi di Kota Pontianak. 

"Alhamdulillah, dari total 289 UPZ tersebut, 192 UPZ berada di masjid-masjid," terangnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data Kementerian Agama, terdapat 360 masjid di Kota Pontianak. Sulaiman merinci, selain UPZ masjid, terdapat 30 UPZ yang beroperasi di surau dan 34 UPZ di instansi pemerintah. 

"Kami terus mendorong masjid-masjid untuk membentuk UPZ agar pengelolaan zakat semakin berkualitas dan sesuai dengan syariah serta ketentuan negara," ucapnya.

Sementara itu, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Pontianak Juliansyah mengungkapkan optimisme terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2025, terutama terkait upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat," tuturnya.

Juliansyah menekankan pentingnya kontribusi berbagai pihak dalam memajukan ekonomi umat. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif untuk mencapai tujuan tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan berharap pertemuan tersebut dapat memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak,” pungkasnya. (prokopim)