Berita

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian memberikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak, Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Agung Al Falah yang telah berkolaborasi menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Masjid Agung Al Falah, Rabu (11/9/2024). 

"Salah satu misi Kota Pontianak adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas dan berbudaya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu peran dari semua elemen termasuk Baznas dan UPZ masjid serta masyarakat seperti yang dilaksanakan hari ini pemeriksaan kesehatan gratis," ujarnya.

Menurutnya, melalui program ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak selain pendidikan, PDRB dan kemiskinan. Kesehatan masyarakat menjadi hal penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia.

"Dengan demikian, semakin sehat masyarakat maka semakin meningkat pula tingkat IPM tersebut," ucapnya.

Ketua Baznas Kota Pontianak Sulaiman menuturkan, program layanan kesehatan gratis ini merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Pontianak.

"Program ini akan dilaksanakan sebulan dua kali dengan pembagian enam kecamatan secara bergantian," terangnya.

Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini menyasar warga dhuafa yang ada di sekitar Masjid Agung Al Falah. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain cek gula darah, kolesterol dan lainnya. 

“Selain memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, kami juga memberikan paket sembako bagi 50 orang yang sudah terdata,” kata Sulaiman.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan program ini perlu adanya kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak khususnya Dinas Kesehatan serta puskesmas setempat.

"Kami berterima kasih kepada Pemkot Pontianak dan perangkat daerah yang selalu mendukung dan mau berkolaborasi pada program-program kami sehingga dapat berjalan dengan lancar, " jelasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak Trisnawati memaparkan berbagai program yang digelontorkan pihaknya untuk menangani kemiskinan di Kota Pontianak. Mulai dari bantuan sosial uang tunai kepada 3.350 keluarga miskin, bantuan usaha ekonomi produktif untuk 151 keluarga kemiskinan kemudian bantuan bagi keluarga terdampak bencana berupa sandang serta makanan siap saji hingga verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

“Verifikasi data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE), data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Jalur Afirmasi,” terang Tina, sapaan karibnya, Rabu (4/9/2024).

Ia menambahkan, satu di antara upaya lainnya untuk mengentaskan kemiskinan adalah memberikan pendampingan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pontianak. Seperti yang dilaksanakan di Kantor Camat Pontianak Barat baru-baru ini.

Tina menyampaikan, perlunya KPM dan PKH untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengatur ekonomi keluarga. Dengan demikian diharapkan meningkatkan taraf hidup keluarga.

“Dalam kegiatan P2K2 dilakukan penyampaian informasi dan edukasi kepada KPM PKH berupa materi tentang gizi seimbang, pola asuh anak dan manajemen keuangan keluarga,” tuturnya.

Berdasarkan data, ada sekitar 11.314 KPM per tahap 2 tahun 2024. Setahun terakhir, pihaknya berhasil menggelar graduasi KPM yang berhasil mandiri lewat program pemberdayaan sosial yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) untuk KPM Mandiri dan KPM Alamiah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak.

“Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BANSOS RUTILAHU). Program ini merupakan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak,” ungkap Tina.

Selain itu, Dinsos Kota Pontianak juga menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi: penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti pada PLAT dan UPRS. (kominfo)

Komisi Nasional Disabilitas Kunjungan Kerja ke Pontianak

PONTIANAK - Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak. Rombongan diterima Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Ruang Pontive Center, Kamis (29/8/2024). Selain itu, sejumlah pengurus organisasi penyandang disabilitas juga turut hadir, di antaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), National Paralympic Committee (NPC), Persatuan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA).

Deka Kurniawan, Wakil Ketua KND RI menerangkan, kunjungan kerja ini merupakan kedua kalinya di Pontianak. Menurutnya, sebagai lembaga negara yang independen dan non struktural, pihaknya memiliki mandat dan tugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi terhadap kehormatan dan perlindungan disabilitas di seluruh Indonesia.

“Karena kami bukan lembaga yang punya struktur hingga ke daerah, maka kami terjun langsung ke daerah ke berbagai provinsi, kabupaten/kota untuk memastikan hak disabilitas itu betul-betul terpenuhi, termasuk di Kota Pontianak Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Ia menilai Kota Pontianak sudah sejak lama memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya dengan memiliki Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Nomor 13 tahun 2013. Namun demikian, sebagaimana yang telah disampaikan pihaknya pada kunjungan sebelumnya bahwa Perda itu harus mengikuti regulasi yang di atasnya karena sudah ada regulasi atau peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 2016.

“Maka kami sudah menyampaikan agar kiranya Pemkot Pontianak bersama DPRD bisa segera melakukan upaya revisi Perda yang ada,” tutur Deka.

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa semua aspek harus memiliki landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran. Oleh sebab itu, ia berharap dari perangkat daerah terkait bisa menyampaikan update terbaru kepada KND berkaitan dengan revisi Perda tersebut.

“Sudah sejauh mana upaya yang dilakukan dalam rangka merevisi perda tersebut,” tuturnya.

Deka menjelaskan, kunjungan pertama pada tahun 2022 lalu, pihaknya telah menyampaikan tugas dan fungsi KND. Selama dua tahun setelah kunjungan tersebut, ada banyak hal yang menurut pengamatan dan pemantauannya sudah banyak yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak dalam menghormati, melindungi dan program-program yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Kendati demikian, dalam rangka meningkatkan capaian terutama dalam memenuhi hak-hak disabilitas, KND hadir untuk bekerja sama membantu pemerintah dalam meningkatkan capaian tersebut.

“Apalagi secara rutin kami harus melaporkan kepada Presiden setiap tahun terkait daerah-daerah mana capaiannya sudah lebih baik. Nanti kita juga melaporkan, provinsi dan kabupaten/kota mana yang telah memiliki Perda bagi penyandang disabilitas,” imbuh dia.

Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, sambung Deka, ada beberapa indikator yang harus terpenuhi. Pertama, indikator struktur, sejauh mana keberpihakan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas dalam bentuk kebijakan-kebijakan, terutama Perda, Perwa dan kebijakan lainnya.

“Dan dari kebijakan itu menjadi dasar pelaksanaan program dan penganggaran,” tegasnya.

Kedua, lanjutnya lagi, indikator proses, sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut bisa direalisasikan atau sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, misalnya melalui bentuk pelatihan, pemberdayaan, permodalan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah indikator hasil, berapa banyak penyandang disabilitas yang menerima manfaat yang sudah berdekatan pemenuhan hak dari program-program yang sudah dilaksanakan. 

“Inilah yang terus kami dorong dan kami mohon izin berkunjung ke Pontianak. Kami sebagai lembaga negara yang mengadvokasi ini bukan hanya dalam konteks melakukan pembelaan tetapi kami memberi dukungan dan bantuan apa saja, salah satunya dengan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) tentang Unit Layanan Disabilitas, Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Bimtek ini dihadiri seluruh perangkat daerah dinas provinsi, kabupaten/kota seluruh Kalbar yang akan digelar pada 30 Agustus 2024,” sebutnya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan Pemkot Pontianak berkomitmen memperhatikan serta melindungi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses layanan kehidupan. Komitmen itu dilakukan melalui program layanan bagi penyandang disabilitas. Program layanan itu diberikan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas.

“Program layanan dimaksud antara lain layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental di Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS), akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas terlantar, pengadaan dan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kaki palsu, kursi roda, kruk, tongkat netra, alat bantu dengar dan lainnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” paparnya.

Sepanjang tahun 2023, sambung Ani Sofian, Pemkot Pontianak telah menyalurkan bantuan alat bantu berupa kursi roda dewasa 69 unit, kursi roda anak 11 unit, kursi roda khusus 15 unit dan kaki palsu 16 buah. Kemudian, tahun 2024 ini dalam proses penyaluran, bantuan yang disiapkan antara lain 8 alat bantu dengar, 2 buah tongkat adaptif netra, 6 buah tongkat empat kaki (walker) dan 5 buah kaki palsu.

Bantuan berupa sandang juga rutin diberikan kepada penyandang disabilitas sejumlah 75 paket setiap tahunnya. Tak hanya bantuan berupa materi, pelatihan-pelatihan yang menyasar penyandang disabilitas juga menjadi program Pemkot Pontianak. Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan membuat pokok telok, pelatihan ecoprint, pelatihan make up artist (MUA) dan pelatihan membuat buket bunga dan hantaran pernikahan.

“Upaya lain yang dilakukan Pemkot Pontianak dalam memaksimalkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di antaranya secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait alokasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas  di Kota Pontianak,” pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pontianak, jumlah penyandang disabilitas di Kota Pontianak hingga Juni 2024 tercatat berjumlah 1.478 orang. Jumlah itu terdiri dari ragam disabilitas, dengan rincian disabilitas fisik 383 orang, fisik dan mental 145 orang, intelektual 233 orang, tuna netra 112 orang, tuna netra dan fisik 69 orang, tuna netra, rungu dan wicara 15 orang, Orang Dengan Gangguan Jiwa 211 orang, tuna rungu 145 orang, tuna wicara 106 orang, tuna rungu wicara 58 orang, tuna rungu, wicara, netra dan fisik 1 orang. (prokopim)

Dinsos Berikan Pendampingan Pulihkan Psikologis Anak-anak

PONTIANAK - Untuk meringankan beban warga korban kebakaran di Jalan Tanjung Raya I Gang Vokal Kecamatan Pontianak Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan berupa sandang dan pangan serta dokumen kependudukan. Bantuan berupa makanan siap saji, peralatan masak, kasur dan lainnya diserahkan secara simbolis oleh Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian kepada pihak keluarga korban di lokasi kebakaran, Jumat (23/8/2024).

“Kita juga sudah mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk bantuan tali asih serta bedah rumah di tahun 2025,” ujar Ani Sofian.

Sebagaimana diketahui, kebakaran yang terjadi pada Kamis (22/8) sekira pukul 02.30 WIB dini hari telah merenggut korban jiwa sebanyak lima orang dan satu orang mengalami luka bakar. Saat ini korban yang selamat tengah dalam perawatan intensif di RSUD Soedarso.

“Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” tuturnya.

Ani Sofian menambahkan, saat ini keluarga korban sementara menumpang di rumah sanak saudaranya. Pihak Dinas Sosial Kota Pontianak juga melakukan pendampingan  terhadap korban yang selamat terutama anak-anak untuk pemulihan psikologisnya.

“Kita memberikan pendampingan untuk memulihkan psikologis anak-anak korban kebakaran,” ucapnya.

Agar peristiwa serupa tak terjadi lagi, Ani Sofian berharap masyarakat senantiasa waspada terhadap penyebab kebakaran, seperti kelistrikan, kompor gas, obat nyamuk bakar dan lainnya yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

“Pastikan kelistrikan dalam kondisi aman, kompor tidak menyala dan jauhkan dari benda-benda yang mudah terbakar,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)