Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak membagikan lima ribu bendera Merah Putih kepada warga dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turut membagikan bendera Merah Putih  kepada warga di halaman Kantor Camat Pontianak Kota, Jumat (15/8/2025).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional pembagian bendera Merah Putih yang dilakukan serentak di berbagai daerah. Ia berharap masyarakat dapat memasang bendera di lingkungan masing-masing sebagai wujud kecintaan dan rasa syukur atas kemerdekaan.

“Pembagian bendera ini untuk mengajak seluruh masyarakat memeriahkan HUT ke-80 RI. Kita sebarkan 5.000 bendera di seluruh Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurut Edi, kesadaran masyarakat Pontianak untuk mengibarkan bendera pada bulan kemerdekaan cukup tinggi. Ia mengapresiasi partisipasi warga yang tidak hanya memasang bendera, tetapi juga menggelar beragam kegiatan perayaan di tingkat RT dan RW.

“Secara umum masyarakat sangat antusias. Hampir semua RT melaksanakan kegiatan 17-an,” ungkapnya.

Edi juga mengimbau warga memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan budaya gotong royong, serta menjaga kebersihan lingkungan.

“Momen ini bisa menjadi ajang interaksi sosial, memperkuat persatuan, dan membuat lingkungan lebih rapi dan indah,” katanya.

Camat Pontianak Kota Annisa Nurbayani, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan di wilayahnya. Menurutnya, pembagian bendera Merah Putih dapat memacu semangat nasionalisme warga.

“Kami melihat antusiasme warga luar biasa. Banyak yang langsung memasang bendera begitu menerima. Ini bentuk kebanggaan dan kecintaan terhadap Tanah Air,” tutur Annisa.

Ia menambahkan, pihak kecamatan bersama kelurahan terus mengajak warga memeriahkan HUT ke-80 RI dengan kegiatan yang mempererat kebersamaan, seperti lomba, kerja bakti, dan malam hiburan rakyat.

Salah satu warga Kecamatan Pontianak Kota, Suryani (45), mengaku senang mendapatkan bendera Merah Putih secara gratis dari Pemkot Pontianak. 

“Benderanya langsung saya pasang di depan rumah. Rasanya bangga bisa ikut memeriahkan kemerdekaan. Apalagi tahun ini banyak lomba di lingkungan kami,” ucapnya.

Warga lainnya, Ridwan (30), menilai kegiatan ini mampu memupuk rasa persatuan di tengah masyarakat. “Dengan ada bendera di setiap rumah, suasananya terasa lebih semarak. Anak-anak juga jadi paham arti kemerdekaan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen menuntaskan pemenuhan readiness criteria pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Saat ini sudah dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan Pelindo untuk akses jalan di area Nipah Kuning, dan pengupayaan penyelesaian pembebasan lahan di Martapura. Dua lokasi yang menjadi tempat pembangunan IPAL nantinya.

"Untuk itu dimintakan seluruh perangkat daerah saling bersinergi dan berkoordinasi agar Agreed Action Plan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," ujar Plh Kepala BAPPERIDA Pontianak, Syamsul Akbar ketika membacakan sambutan Wali Kota Pontianak dalam Review Mission Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) ADB Loan 4434-INO di Aula BAPPERIDA Pontianak, Kamis (14/8/2025). 

Proyek SPALD diharap dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas air baku PDAM Tirta Khatulistiwa. Sesuai target pencapaian 100% akses sanitasi aman di Kota Pontianak, program ini ditargetkan dapat melayani 35% populasi penduduk. Sebesar 65% sisanya, melalui Pengelolaan Air Limbah Setempat.

"Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Kota Pontianak dalam rangka pemenuhan Sarana, prasarana dan utilitas umum khususnya sarana air limbah," katanya.

Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Direktorat SSPI Cipta Karya, Meytri Wilda Ayuantari mengatakan review mission kali ini memang akan menindaklanjuti action plan yang sudah sepakati bersama bulan Juni lalu. Dia berharap proses pemenuhan readiness criteria dapat segera selesai, sehingga rencana yang telah ditetapkan berjalan. 

"Harapan kami memang bisa terselesaikan segera, jadinya dari balai pun juga akan melakukan perencanaan dan lain sebagainya," sebutnya.

Pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkot. Ia berharap penggunaan lahan Pelindo dapat didorong menjadi hibah agar tak perlu proses perpanjangan perjanjian kerja sama tiap tahun.

"CISP Pontianak saat ini sudah lelang untuk paket fisik, mudah-mudahan tidak ada kendala, akhir tahun ini kita sudah bisa melakukan mobilisasi untuk penyedia jasanya," katanya.

Namun dia mengatakan, masih ada waktu sampai Desember untuk hal ini. Oleh karenanya hingga November masih bisa dilakukan langkah-langkah untuk memitigasi semua potensi yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan konstruksi di lapangan. Pihaknya pun sudah menggelar public campaign strategi bulan lalu. Namun masih perlu penambahan perihal muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik kota. Termasuk penyesuaian dari segi teknis pembangunan.

"Harapan kami memang paling tidak kita bisa mengidentifikasi kembali, kemudian menyepakati hal-hal yang memang kita perlu perhatikan," katanya. (*)

Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Soal Raperda Perubahan APBD 2025

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025. Jawaban tersebut disampaikan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (14/8/2025).

Bahasan menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sependapat dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya menjaga dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot, lanjutnya, telah melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi sistem pembayaran, termasuk penggunaan QRIS untuk PBB-P2 dan virtual account untuk retribusi online.

“Peningkatan penerimaan pembiayaan, salah satunya, digunakan untuk menambah penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar guna meningkatkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,” ujarnya.

Pemkot juga memastikan pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 46,92 persen, melampaui batas minimal 40 persen sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. 

“Selain itu, pasar murah dan operasi pasar terus digelar untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” tuturnya.

Terkait pengelolaan sampah, Pemkot memperkuat sistem terpadu sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2021 dan peta jalan nasional penuntasan sampah 2025–2026, dengan fokus pada infrastruktur, pengurangan timbulan sampah, penguatan ekosistem daur ulang, dan pemanfaatan teknologi.

Di sektor pendidikan, upaya peningkatan akses di wilayah padat penduduk dilakukan dengan menambah kapasitas sekolah, perbaikan sarana prasarana, dan pelatihan tenaga pendidik berbasis teknologi seperti koding dan kecerdasan buatan. 

“Bantuan perlengkapan sekolah dan sosial juga diberikan kepada keluarga kurang mampu,” kata Bahasan.

Untuk penertiban lalu lintas di Jalan Sungai Raya Dalam, Pemkot telah memasang rambu petunjuk dan mengatur jalur dengan melibatkan kepolisian, pemerintah provinsi, dan pihak terkait lainnya. 

“Kita juga sepakat perlunya regulasi perekrutan tenaga kerja yang memprioritaskan warga lokal,” ungkapnya.

Pembangunan Jalan Paralel Ampera dianggarkan dalam APBD 2026, sementara pembebasan lahan sedang berlangsung. Untuk penanganan banjir, Pemkot melakukan perbaikan saluran dan drainase secara rutin.

Bahasan mengungkapkan, anggaran pencegahan stunting tahun 2025 sebesar Rp935 juta, meningkat dari tahun sebelumnya, dan direncanakan naik menjadi Rp1,3 miliar pada 2026. Penguatan SDM aparatur dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan evaluasi berkelanjutan demi pelayanan publik yang transparan, efisien, dan responsif.

“Kami mengapresiasi masukan fraksi-fraksi DPRD dan Pemkot terbuka untuk pembahasan lebih lanjut dalam forum resmi badan anggaran,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjadikan pencegahan dan penurunan angka stunting di Kota Pontianak sebagai salah satu fokus prioritas pihaknya. Hal ini ia sampaikan saat membuka secara resmi penyerahan bantuan Paket Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kepada penerima bantuan Penanggulangan Stunting di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara, Rabu (13/8/2025). Program bantuan Penanggulangan Stunting ini sendiri merupakan kerja sama antara Pemkot Pontianak dan PLN UPT Pontianak lewat skema program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami Pemkot Pontianak terus berupaya bagaimana pencegahan stunting ini bisa dimaksimalkan. Agar Kota Pontianak ini persentase stuntingnya bisa sekecil mungkin. Karena secara wilayah Kota Pontianak sangat terjangkau dan ideal untuk melakukan aksi-aksi intervensi,” jelas Wakil Wali Kota Pontianak pasca menyerahkan bantuan secara simbolis.

Bahasan juga menjelaskan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan pihaknya dalam mencegah dan menekan angka stunting di Kota Pontianak. Beberapa diantaranya yaitu dengan melaksanakan program Bapak dan Ibu Asuh, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat lewat Kader PKK Kota Pontianak, hingga langkah intervensi langsung seperti pemberian bantuan kepada ibu hamil hingga balita.

“Kami optimis ke depan dapat menurunkan serendah-rendahnya angka stunting di Kota Pontianak. Kami sudah menggelontorkan anggaran di setiap kelurahan untuk kepentingan Posyandu. Karena Posyandu ini sudah menangani berbagai kelompok, termasuk lansia, ibu hamil, remaja putri, dan balita,” ungkapnya.

Kelompok target program pencegahan dan penurunan angka stunting ini diakui Bahasan juga telah diperluas, mulai dari hulu hingga ke hilir. Kelompok tersebut mencakup mulai dari calon pengantin, pasangan yang baru menikah, ibu hamil, hingga anak umur dua tahun.

“Ini benar-benar akan dimaksimalkan pengawalannya untuk mendeteksi kesehatan mereka. Sehingga mereka ini tidak lagi melahirkan anak stunting baru. Cukuplah yang sudah lahir stunting kita tangani. Sedangkan para ibu-ibu hamil ini kita akan bekerja keras agar mereka tidak melahirkan bayi stunting baru,” tegas Bahasan.

Manager PLN UPT Pontianak, Darul Irfan mengatakan bahwa stunting masih menjadi salah satu masalah krusial di Indonesia. Untuk itu, pihaknya bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya melakukan aksi pencegahan dan penurunan angka stunting.

“Kita harus lakukan pencegahan sejak dini. Untuk itu kami melaksanakan program bantuan yang menyasar anak balita dan ibu hamil,” paparnya.

Darul Irfan juga menyebut, terdapat 80 paket sembako yang diberikan kepada penerima. Tiap paket tersebut berisikan berbagai sembako seperti beras, telur, minyak goreng, tepung, dan kacang hijau.

“Ini merupakan salah satu upaya kami dalam membantu menurunkan angka stunting di Kota Pontianak,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Pontianak Utara Indrawan menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi Pemkot Pontianak dan PLN UPT Pontianak dalam mendukung penurunan angka stunting. Ia menegaskan, pihak kecamatan siap mengawal program ini hingga ke tingkat kelurahan dan RT/RW.

“Di Pontianak Utara, kami akan memastikan bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi balita serta ibu hamil penerima. Selain itu, kami juga terus melakukan pemantauan pertumbuhan anak melalui Posyandu dan koordinasi dengan tenaga kesehatan setempat,” imbuhnya.

Indrawan menambahkan, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menjaga asupan gizi anak. Menurutnya, edukasi gizi dan pola hidup sehat harus berjalan seiring dengan pemberian bantuan.

“Bantuan ini penting, tapi kesadaran orang tua dalam memperhatikan gizi anak sehari-hari jauh lebih penting. Kita ingin anak-anak di Pontianak Utara tumbuh sehat dan cerdas,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)