Berita

PONTIANAK – Realisasi investasi di Kota Pontianak pada 2025 mencapai Rp1,55 triliun. Ca\paian ini melampaui target Provinsi Kalimantan Barat untuk Kota Pontianak sebesar Rp910,24 miliar atau 170,4 persen. Target Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp561,05 miliar juga terlampaui hingga 276,4 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak, Erma Suryani, menyebut capaian tersebut menunjukkan iklim investasi yang tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global.

“Iklim usaha di Pontianak semakin sehat dan transparan. Meski realisasi investasi 2025 turun 6,9 persen dibandingkan 2024, capaian target tetap sangat tinggi,” kata Erma, Rabu (11/2/2026).

Pertumbuhan signifikan terjadi pada Penanaman Modal Asing (PMA) yang naik 78,9 persen menjadi Rp373,09 miliar. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor utama dengan nilai Rp1,17 triliun. Aktivitas investasi ini menyerap tenaga kerja sebanyak 81.137 orang sepanjang 2025.

Dari sisi wilayah, Kecamatan Pontianak Tenggara mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp490,7 miliar atau 31,2 persen dari total investasi kota. Capaian ini menunjukkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Sepanjang 2025, tercatat 19.428 usaha baru tumbuh di Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Kota menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 24,9 persen, disusul Pontianak Barat dan Pontianak Selatan. Usaha perdagangan eceran makanan, minuman, dan tembakau (KBLI 47112) mendominasi dengan 961 usaha, diikuti usaha kedai makanan serta industri produk roti dan kue.

Dari sisi sektor, perdagangan mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp430,1 miliar. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai Rp374,7 miliar, sedangkan sektor pariwisata sebesar Rp293,9 miliar.

Kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasi juga meningkat. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang masuk mencapai 5.417 laporan atau naik 68 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam layanan perizinan, DPMPTSP memproses 7.658 dokumen melalui OSS-RBA, Simyandu, SIM-BG, dan sistem manual. Sebanyak 5.115 dokumen izin diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi, DPMPTSP terus menjalankan program pengawasan usaha, konsultasi OSS dan LKPM, serta program jemput izin melalui sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha berisiko rendah di enam kecamatan. Pemerintah Kota Pontianak optimistis dapat meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat posisi kota sebagai tujuan investasi yang ramah dan efisien. (sumber: dpmptsp.pontianak.go.id)

PONTIANAK – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan pengurus masjid untuk menata kesiapan spiritual sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Tabligh Akbar dan Tarhib Ramadan bersama Ustaz Ucay Batubara, di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026) malam. 

Wali Kota menekankan bahwa suasana Ramadan di Pontianak selalu terasa sejak memasuki bulan Sya’ban. Aktivitas masjid meningkat, persiapan ibadah dilakukan lebih awal, dan antusiasme jamaah menjadi ciri khas kota ini. Berdasarkan data Kementerian Agama, Pontianak memiliki ratusan masjid dan musala yang menjadi pusat aktivitas keagamaan warga.

"Harapannya, masjid-masjid kita bukan hanya ramai di awal Ramadan, tetapi terus hidup hingga akhir,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi yang juga Ketua DMI Kota Pontianak mengingatkan pentingnya pemahaman ibadah yang tepat dan efektif, terutama bagi ASN yang tetap memiliki tanggung jawab pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kinerja. 

“Ibadah wajib harus tetap dijalankan, dan tugas sebagai pelayan masyarakat juga tidak boleh berkurang. Justru di sinilah kecerdasan kita mengatur waktu,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya menjaga produktivitas di tengah tantangan fisik selama berpuasa. Menurutnya, bekerja dengan niat yang benar merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, sementara kualitas spiritual tetap terjaga.

Wali Kota berharap momentum tarhib Ramadan ini memberi bekal pencerahan bagi ASN dan pengurus masjid dalam menyambut bulan penuh keutamaan. 

“Ramadan adalah bulan penguatan iman. Mari kita manfaatkan keutamaannya tanpa mengabaikan amanah pelayanan publik,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat menjadi bagian penting dalam merespons persoalan nyata pembangunan wilayah, mulai dari infrastruktur, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan. Pontianak Barat memiliki karakteristik kompleks karena diapit Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan kawasan perumahan yang pesat, khususnya di wilayah Nipah Kuning, berdampak pada meningkatnya mobilitas warga dengan akses jalan yang relatif terbatas. Kondisi ini diperparah oleh status kota yang telah lama terbangun sehingga menyisakan sejumlah titik problematik.

“Salah satu persoalan besar di Pontianak Barat adalah aktivitas pelabuhan. Ada empat perusahaan bongkar muat dengan lalu lintas sekitar 450 ribu kontainer per tahun,” ujarnya ketika membuka Musrenbang RKPD Pontianak Barat 2027 di Hotel Golden Tulip, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya mendorong relokasi pelabuhan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional. Namun, keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam penataan kawasan.

Terkait infrastruktur jalan, Edi menjelaskan pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah direncanakan menyesuaikan badan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,6 miliar pada tahun ini. Namun, pengerjaan fisik jalan tersebut akan ditunda sementara karena adanya proyek strategis pengelolaan air limbah dari pemerintah pusat. Sistem perpipaan akan ditanam melalui jalur jalan tersebut.

“Program SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu) akan segera dimulai. Pipa besar akan ditanam dari Nipah Kuning hingga Martapura untuk mengalirkan air limbah rumah tangga ke instalasi pengolahan di eks RPH Sapi. Targetnya 16 ribu sambungan rumah,” jelasnya.

Program ini bertujuan mengolah air limbah agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena jalur pipa melintasi Jalan Komyos, pelebaran jalan akan dilakukan setelah proyek SPALD rampung.

Selain itu, Pemkot juga memprioritaskan penuntasan pararel Jalan Husein Hamzah hingga di wilayah Sungai Jawi. Hingga saat ini sudah ada 15 titik lahan yang siap dibebaskan. Jalan tersebut nantinya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dengan urusan lahan diserahkan kepada Pemkot Pontianak.

“Kota ini kita bangun berdasarkan kebutuhan. Jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya harus diselesaikan secara bertahap, tapi pasti,” pungkas Edi. (prokopim)

Pelantikan Tiga Kepala Dinas, Satu Kepala Badan dan Satu Staf Ahli

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya perbaruan data masyarakat miskin, penguatan tata kelola aset, kecepatan komunikasi publik, serta inovasi lintas sektor saat melantik empat kepala dinas dan seorang staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pejabat yang dilantik adalah Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

"Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan bisa memenuhi kebutuhan dari visi-misi RPJMD Kota Pontianak," ujarnya usai pelantikan di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026).

Edi bilang mereka yang dilantik merupakan hasil dari open bidding yang digelar sejak tiga bulan yang lalu. Ia meminta mereka untuk segera beradaptasi dan berinovasi untuk menjawab tantangan pembangunan.

Kepada Kadinsos yang baru, ia berpesan untuk mengatasi permasalahan perbaruan data masyarakat miskin, gepeng dan masalah sosial lainnya. Edi meminta Dinsos aktif dan responsif terhadap isu-isu di lapangan. 

Sedangkan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), ia menekankan pentingnya administrasi aset milik pemerintah kota terdata dengan baik. Menurutnya, aset yang jelas statusnya, baik yang sudah bebas, masih bersengketa, maupun yang akan dibebaskan, harus dikelola secara produktif agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pengelolaan anggaran.

Perhatian khusus disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Di era digital yang serba cepat dan terbuka, Edi menilai peran Diskominfo sangat strategis dalam membentuk arah pembangunan dan persepsi publik. Informasi, konten, dan pemberitaan dinilai mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap visi pembangunan kota. Karena itu, Kominfo diminta lebih cerdas memanfaatkan teknologi, merangkul potensi anak muda, serta membangun sistem pemantauan isu secara real time. 

“Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegasnya.

Di sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Wali Kota menyoroti potensi besar Kota Pontianak yang belum tergarap optimal. Keberadaan sungai, kolam, lahan pertanian produktif, hingga lahan tidur harus dipetakan secara rinci untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia mendorong dinas terkait tidak berpikir normatif atau terbatas anggaran, melainkan aktif berinovasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota, seperti untuk tanaman pangan, dinilai bisa menjadi contoh edukasi sekaligus mendukung kebutuhan pangan lokal. 

“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” imbuhnya.

Kepala Diskominfo Pontianak, Syamsul Akbar mengatakan akan mengkonsolidasi internal untuk mempelajari apa kendala-kendala yang dihadapi di instansi. Ia juga akan merangkul lebih banyak pihak untuk kemajuan Pontianak.

"Saya berharap dukungan serta kerja samanya dengan kawan-kawan media, terutama dari para wartawan karena sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah kota untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan, rencana-rencana pembangunan kepada masyarakat," tuturnya.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Diskominfo berencana membuat regulasi mengenai tata kelola bermedia sosial di perangkat daerah. Sebuah standarisasi manajemen isu dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Kami berharap dari admin-admin yang mengelola di media sosial di perangkat daerah dapat berkolaborasi serta mempunyai strategi yang sama, serta memiliki pandangannya yang sama terkait dengan bagaimana kita membuat hubungan yang baik, kemudian juga menyampaikan segala rencana kegiatan serta strategi-strategi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim/kominfo)