Berita

Menteri UMKM Siap Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kalbar

PONTIANAK –  Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, mengapresiasi semangat dan antusiasme para pelaku UMKM di Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam kunjungannya ke Pontianak, Maman menyebutkan bahwa tren positif dari berbagai elemen, mulai dari pelaku usaha, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hingga sektor swasta, menunjukkan potensi besar yang harus segera ditindaklanjuti.

“Saya melihat ada antusiasme luar biasa dari semua pihak, termasuk dari kalangan akademisi seperti Universitas Tanjungpura. Ini adalah modal awal yang sangat baik,” ujarnya usai menghadiri Entrepreneur Hub Terpadu Kalbar di Auditorium Untan, Senin (2/6/2025).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat siap memberikan fasilitasi dan dukungan penuh guna mendorong pertumbuhan UMKM, terutama dari aspek produksi, kualitas produk, hingga pemasaran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM ke depan.

“Kita akan kawal dan support penuh. Kalimantan Barat, khususnya, harus menjadi perhatian karena saya juga berasal dari sini. Ini menjadi kewajiban moral saya untuk betul-betul mensupport pertumbuhan UMKM di daerah ini,” sebutnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan komitmennya dalam mendukung pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak, terutama melalui digitalisasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Edi menyatakan, digitalisasi UMKM di Kota Pontianak sudah mulai berjalan sejak pasca pandemi Covid-19. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar pasar di Pontianak telah bertransformasi secara digital, termasuk dalam hal transaksi yang sudah banyak menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless.

“Anak-anak muda Pontianak sekarang belanja lebih banyak secara online, mulai dari makanan hingga kebutuhan lainnya. Ini menjadi sinyal positif bahwa kita sudah siap secara budaya untuk mendigitalisasi UMKM,” ungkapnya 

Pemerintah Kota Pontianak juga telah mengambil langkah konkret untuk mendukung pelaku UMKM, seperti membangun Rumah Kemasan yang memberikan layanan pengemasan produk secara gratis, khususnya bagi pelaku UMKM pemula. Menurut Edi, kemasan yang baik menjadi salah satu kunci daya saing produk UMKM di pasar.

Selain digitalisasi dan pengemasan, tantangan utama UMKM saat ini menurutnya adalah akses terhadap permodalan dan pemasaran. Untuk itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, menjadi sangat penting.

Ia berharap agar UMKM naik kelas dan menjadi fondasi kuat bagi ekonomi nasional. Apalagi Pontianak memiliki potensi besar sebagai gerbang masuk perbatasan dengan Malaysia.

“Ini adalah peluang besar untuk produk lokal kita menembus pasar internasional,” ucapnya.

Edi juga menyebut, Pontianak terbuka untuk menjadi mitra strategis dalam berbagai inisiatif peningkatan kapasitas UMKM secara nasional. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan pelaku teknologi digital, untuk bersama-sama mendorong kemajuan UMKM di era transformasi digital saat ini.

“Mari kita kuatkan kolaborasi. Dengan sinergi dan semangat bersama, saya yakin UMKM bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan komitmennya untuk mempercepat dan menyederhanakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. 

“Kami sedang mengevaluasi seluruh pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

Ia menyebutkan, salah satu fokus evaluasi adalah regulasi yang menghambat kecepatan dan kemudahan pelayanan. Aturan yang dinilai menyulitkan masyarakat akan dipangkas atau dihapus.

“Kita tidak ingin pelayanan menjadi lambat, sulit, dan mahal. Kalau ada aturan yang mempersulit, kita revisi atau hapus. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang mengkritisi dan memberikan masukan langsung dari lapangan,” ungkap Edi.

Menurutnya, masih terdapat oknum di lapangan, baik dari masyarakat maupun aparatur, yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ia telah memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus melakukan evaluasi, khususnya terhadap aturan-aturan administratif.

Salah satu layanan yang menjadi sorotan adalah penerbitan akta kematian. Mengacu pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, layanan tersebut seharusnya bisa selesai dalam waktu satu hari.

“Urusan seperti akta tidak boleh lebih dari satu hari. Saya pastikan ke depan, akta selesai dalam satu hari. Tidak ada alasan untuk tidak selesai,” tegasnya.

Terkait kendala pelayanan di akhir pekan, Edi menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji inovasi seperti layanan online dan pencetakan dokumen melalui mesin khusus.

“Kami ingin pelayanan bisa diakses secara daring, termasuk di hari libur. Kalau perlu, kami akan siapkan petugas piket atau fasilitas pencetakan seperti mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk layanan publik,” katanya.

Ia juga menyinggung soal sistem antrean layanan yang kerap dikeluhkan warga karena terbatasnya akses di hari Jumat. Menurutnya, aplikasi PIONIR yang diterapkan saat ini tetap membuka layanan secara online maupun offline dari Senin hingga Jumat.

“Untuk kasus tertentu seperti lansia atau kondisi darurat, layanan bisa langsung diakses secara offline di hari yang sama. Jadi bukan harus menunggu Jumat sore atau Senin pagi. Semua terus kami evaluasi agar tidak terjadi hambatan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Edi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya memperpendek jarak layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), pelayanan di kantor kecamatan, serta mobil layanan keliling yang aktif hingga akhir pekan.

“Prinsipnya, masyarakat harus bisa mendapatkan layanan yang cepat, dekat, murah, dan mudah. Ini yang terus kami pastikan ke depannya,” tutup Edi. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Wakil Wali Kota Bahasan telah menyelesaikan 100 hari masa kerja sejak dilantik untuk periode kedua oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari lalu.

Seluruh program prioritas yang dicanangkan berhasil dilaksanakan secara tuntas. Program-program tersebut mencakup penanggulangan tuberkulosis (TBC), percepatan cakupan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan dana operasional RT dan RW, penambahan insentif bagi guru mengaji tradisional dan petugas fardu kifayah, peningkatan produktivitas UMKM melalui perbaikan kemasan produk, penanganan genangan air, hingga pengendalian inflasi.

Wali Kota Edi Kamtono menjelaskan, capaian ini merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, khususnya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Beberapa hasil yang dicapai antara lain percepatan UHC mencapai 100 persen, penanganan genangan air melebihi target 100 persen, serta pengendalian inflasi yang juga mencapai 100 persen.

Sementara itu, peningkatan produktivitas UMKM melalui perbaikan kemasan produk telah mencapai 85 persen, peningkatan dana operasional RT dan RW sebesar 70 persen, serta penambahan insentif bagi guru mengaji tradisional dan petugas fardu kifayah sebesar 53 persen.

“Alhamdulillah, program prioritas 100 hari kerja ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Lewat semangat gotong royong, lebih dari 500 titik drainase telah dibersihkan, dan kegiatan ini akan terus berlanjut,” ujarnya di Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (2/6/2025).

Ia menilai capaian-capaian tersebut merupakan awal yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Kendati demikian, Edi menegaskan keinginan untuk terus mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan.

“Capaian ini menjadi modal awal bagi Pemkot Pontianak untuk fokus pada visi dan misi yang telah kami susun bersama. Selanjutnya, kami akan mengimplementasikan program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029,” terangnya.

Edi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan masyarakat. Dukungan lintas sektor akan mempercepat terwujudnya Pontianak sebagai kota yang inklusif, cerdas, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Ia turut mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Transparansi, keterlibatan warga, dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pemerintahannya.

“Pontianak adalah milik kita bersama. Mari kita jaga, bangun, dan majukan kota ini. Dengan semangat gotong royong dan kerja cerdas, kita wujudkan kota yang aman, sehat, dan sejahtera untuk semua,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Peringatan Hari Lahir  Pancasila 2025

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menilai seorang Pancasilais sejati harus sigap dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan di sekitarnya. Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk tidak menunda-nunda pelayanan publik.

“Memudahkan pelayanan adalah kewajiban ASN dan telah diatur dalam peraturan. Selain itu, memberikan kemudahan akan berdampak positif bagi sesama. Minimal, jika kita mempermudah urusan orang lain, kita akan mendapatkan balasan yang serupa. Jika bukan untuk kita, bisa jadi untuk anak atau cucu kita,” ujarnya usai memimpin apel peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (2/6/2025).

Menurut Edi, apabila setiap individu memaknai serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ia optimistis kemajuan Kota Pontianak dapat tercapai. ASN, katanya, harus menjadi garda terdepan dalam meneladani dan menerapkan butir-butir Pancasila dalam pelayanannya.

“Birokrat diminta memberikan pelayanan yang optimal, tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, menjaga kerukunan umat beragama, serta menjunjung keadilan, harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edi menekankan, peraturan perundang-undangan seharusnya dipahami sebagai sarana untuk mempermudah, bukan menjadi penghalang pelayanan. Ia mendorong ASN untuk terus berinovasi dalam menciptakan pelayanan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kalau ada regulasi yang dampaknya tidak menimbulkan risiko pidana dan tidak menyulitkan, saya minta lakukan hal yang terbaik. Tujuannya supaya pelayanan menjadi mudah dan cepat,” jelasnya.

Edi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan semangat kolektivitas dan dedikasi yang tinggi, ia yakin Pontianak dapat tumbuh sebagai kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

“Kalau semua bergerak dengan semangat Pancasila, tidak akan ada lagi warga yang mengeluh karena pelayanan lambat atau dipersulit. Pancasila itu hidup dalam tindakan. Bukan sekadar diucapkan saat apel, tetapi diwujudkan dalam keputusan dan sikap,” tutupnya. (kominfo/prokopim)