Berita

PONTIANAK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak menertibkan belasan layangan dan gelondongan layangan di sejumlah titik di Kota Pontianak. Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menyebut, penertiban ini dalam rangka untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

"Hari ini kita melakukan penertiban dan monitoring terkait pemain layangan, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, manusia silver, serta baliho, pamflet, dan banner yang dipasang tidak pada tempatnya," ungkap Kasatpol PP Kota Pontianak yang biasa dipanggil Toro, Jumat (25/4/2025).

Dari hasil penertiban tersebut, Satpol PP Kota Pontianak berhasil mengamankan sejumlah barang seperti 10 layangan dan 13 gelondongan layangan yang didapati di tiga titik. Tiga titik lokasi tersebut yaitu Jalan Srikaya, Gang Bukit Raya 3, dan Komplek Pemda.

Ia menjelaskan, selain penertiban pemain layangan dan monitoring aktivitas gelandangan pengemis di jalan, pihaknya juga mengimbau serta menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan dengan berjualan di bahu jalan. 

Untuk itu, Toro menegaskan akan selalu berupaya untuk menegakkan Perda yang ada di Kota Pontianak serta juga melakukan berbagai pendekatan yang humanis agar masyarakat selalu taat dan patuh pada peraturan yang ada. Sehingga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pontianak selalu terjaga dengan baik.

"Satpol PP Kota Pontianak selalu rutin melakukan penertiban dan monitoring seperti ini. Kita akan terus upayakan penertiban dan monitoring dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pontianak," terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pentingnya seluruh pihak untuk terlibat dalam pengawasan permainan layangan di wilayah masing-masing. Ia meminta masyarakat khususnya RT/RW dan Lurah agar rutin memonitor lingkungan sekitarnya agar tidak ada lagi pemain layangan yang bermain di wilayah Kota Pontianak.

"Main layang-layang ini sudah banyak korban. Ada yang matanya kena benang sampai buta. Ada yang lehernya luka parah dan banyak lagi korban akibat permainan layangan," pungkas Wali Kota. (Kominfo)

PONTIANAK – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip daerah dengan capaian indikator strategis yang terukur. Dalam Forum Perangkat Daerah yang membahas Rancangan Awal Renstra 2025–2029, Kepala Disperpusip, Rendrayani, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rencana strategis yang berfokus pada penyelesaian isu-isu prioritas sekaligus memastikan tercapainya nilai indikator kinerja utama.

"Melalui Renstra ini, kami menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, mengacu pada visi Kota Pontianak yang Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Fokus utama kami adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Kearsipan," ujar Rendrayani, Jumat (25/4/2025).

Disperpusip Pontianak menargetkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan. Indikator keberhasilannya diukur melalui IPLM yang menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, di bidang kearsipan, Disperpusip berkomitmen memperkuat pengelolaan arsip daerah yang terstandar, mengacu pada Indeks Kearsipan nasional.

Dalam kurun 2025–2029, program unggulan seperti Gerakan Literasi dan Inklusi Masyarakat (GESIT) akan menjadi motor penggerak. Program ini dirancang untuk memperluas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TP PKK, komunitas literasi, kelurahan, dan kecamatan.

"GESIT bukan hanya program literasi biasa. Ini adalah gerakan masyarakat, yang mengedepankan ketersediaan bahan bacaan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan literasi digital, sehingga literasi benar-benar berdampak pada kualitas hidup warga," tambah Rendrayani.

Selain itu, Disperpusip juga memprioritaskan penguatan platform digital, seperti optimalisasi aplikasi Srikandi untuk pengelolaan arsip berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang adaptif dan berbasis teknologi informasi.

Rendrayani menekankan bahwa meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan sumber daya, strategi kolaboratif dan inovatif akan menjadi kunci keberhasilan. 

"Kami optimis, melalui kerja sama lintas sektor dan semangat gotong royong, semua target yang kami tetapkan dalam Renstra ini akan tercapai dengan baik," pungkas Rendrayani.

Dengan langkah terencana ini, Disperpusip Pontianak bertekad menjadikan perpustakaan dan kearsipan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Pontianak yang lebih cerdas, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)

Pemkot Pontianak Gelar Apel Hari Otda ke-29

PONTIANAK - Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 diperingati Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak dengan menggelar apel di halaman Kantor Wali Kota, Jumat (25/4/2025).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, otonomi daerah sejatinya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing daerah. 

"Intinya adalah penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah yang sebenarnya. Semangat otonomi ini harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Amirullah menjelaskan, sinergi terlihat dari keselarasan program, kegiatan dan kebijakan yang dijalankan di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi, tujuan bersama dapat dicapai lebih mudah. 

"Sinergi adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jika pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota berkolaborasi, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud," tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu barometer keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kota Pontianak, pencapaian IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah, ASN dan seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. 

“IPM ini adalah hasil kerja sama semua pihak, bukan hanya pemerintah saja," kata Amirullah.

Dalam menjalankan tugasnya, Amirullah mengingatkan agar ASN terus berinovasi dan adaptif dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik harus cepat, murah dan transparan. 

“Perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di tengah perubahan yang semakin cepat,” tegasnya.

Sekda menambahkan, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tiga komponen penting yang harus berjalan serempak. 

"Ketiga komponen ini harus dilaksanakan bersama-sama. Dengan inovasi dan adaptasi, pelayanan publik akan semakin optimal, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari otonomi daerah," pungkas Amirullah.

Peringatan Hari Otda ke-29 ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi demi terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Sebanyak 56 orang jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan studi tiru di Pemerintah Kota Pontianak. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, disambut Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (23/4/2025).

Irawati mengungkapkan, kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ini untuk menjajaki kerja sama lintas daerah dalam berbagai bidang. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus menjalin kerja sama konkret antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak.

"Kami ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman, yang nantinya bisa kami terapkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah kami. Namun, kami pastikan tujuan kami bukan untuk menjadi pesaing, melainkan untuk berkolaborasi," ujarnya

Menurutnya, kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi hingga perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia. Terlebih Kota Pontianak yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal potensi sumber daya dan tantangan pembangunan.

Salah satu fokus kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat, terutama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui sinergi peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), diharapkan pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang dan produk kerajinan daerah semakin kompetitif. 

Irawati juga menambahkan bahwa budidaya lidah buaya menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Kami percaya inovasi dan pengalaman kedua daerah dapat saling mendukung untuk memajukan produk lokal, termasuk budidaya lidah buaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi," tuturnya.

Dengan kunjungan ini, Irawati berharap sinergi antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak dapat menjadi langkah nyata dalam membangun dan memberdayakan masyarakat.

"Tujuan kita bersama adalah bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera, dari anak-anak hingga lansia, serta dari petani hingga nelayan," sebutnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi kunjungan kerja rombongan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang datang ke Kota Pontianak, termasuk kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ia menilai kebersamaan antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk membangun sinergi yang lebih baik. 

“Kehadiran rombongan ini menjadi contoh yang baik. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus seiring sejalan dalam membangun daerah,” tambahnya.

Ia berpendapat, efektivitas kegiatan studi banding hendaknya harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. 

Setiap kegiatan, termasuk studi banding, harus memiliki hasil yang konkret dan relevan dengan kebutuhan daerah. Bahasan berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya meniru, tetapi juga mampu mengadopsi dan mengadaptasi hal-hal positif yang ditemukan selama studi banding untuk diterapkan di daerah masing-masing.

“Oleh sebab itu, pentingnya menguasai inovasi serta mampu berkolaborasi antar instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahasam menyebut, UMKM menjadi primadona dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. 

“UMKM adalah andalan kami untuk menaikkan PAD. Kota Pontianak ini memang mengandalkan sektor barang dan jasa, karena tidak memiliki potensi seperti tambang atau perkebunan,” tutupnya. (prokopim)