Berita

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia harus menjadi bagian nyata dalam setiap pelayanan kesehatan. Menurutnya, perspektif HAM tidak hanya berkaitan dengan isu besar seperti demonstrasi atau perkara hukum, tetapi juga hadir dalam cara aparatur melayani masyarakat sehari-hari.

Aparatur di bidang kesehatan perlu memahami konsep dasar HAM agar mampu menerapkannya secara konkret dalam pelayanan. Bentuk sederhananya antara lain fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, pelayanan tanpa diskriminasi, komunikasi yang santun, serta perlindungan terhadap data pasien.

“Hak asasi manusia itu melekat dalam setiap pelayanan publik, mulai dari cara berkomunikasi, kesetaraan, akses, privasi sampai penghormatan terhadap pasien,” ujarnya saat membuka Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi ASN di bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, pelayanan tanpa diskriminasi juga sejalan dengan fungsi ASN sebagai perekat bangsa. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa melihat latar belakang suku, agama, kondisi ekonomi maupun kelompok tertentu. Setiap pasien harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang wajib dihormati.

“Manusiawi itu artinya memanusiakan. Orang yang datang mendapatkan pelayanan harus diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai manusia, kemudian juga harus adil,” ujarnya. 

Karena itu, Amirullah meminta ASN di rumah sakit, puskesmas, maupun unit pelayanan kesehatan lainnya menjadikan perspektif HAM sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari.

“Dalam pelayanan kepada masyarakat, apalagi sebagai ASN, semuanya ada aturan, ada hak dan kewajiban. Tugas birokrasi adalah menciptakan keteraturan dan memastikan pelayanan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Koordinator Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Arifian Sulthana, mendorong aparatur negara di Kota Pontianak untuk semakin memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan maupun praktik pelayanan publik.

Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif. Sosialisasi, diskusi, hingga kunjungan lapangan menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, mendengar aspirasi, sekaligus membangun kerja sama lintas sektor.

“Aparatur negara tidak hanya dituntut memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, tetapi juga memastikan kebijakan dan pelayanan yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip HAM,” jelasnya.

Menurutnya, program penguatan kapasitas HAM tidak boleh berhenti sebagai kegiatan kelembagaan semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari gerakan moral dan kebangsaan.

“Penghormatan terhadap HAM bukan hanya kewajiban pemerintah sebagai institusi, tetapi juga tanggung jawab setiap aparatur negara,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Tinjau Sekolah Rakyat

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengunjungi Sekolah Rakyat di Pontianak Utara untuk melihat langsung kondisi siswa sekaligus memastikan kebutuhan mereka tetap terpenuhi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih terjadi. Dalam kunjungan tersebut, Edi berinteraksi dengan para siswa, menanyakan kondisi kesehatan, kebutuhan sehari-hari, serta aktivitas belajar yang mereka jalani. Ia ingin memastikan seluruh siswa tetap merasa aman dan nyaman selama mengikuti kegiatan di Sekolah Rakyat.

“Yang paling penting anak-anak ini tetap sehat, kebutuhan mereka terpenuhi, dan proses belajar tetap berjalan dengan baik,” ujarnya, Rabu (23/9/2026).

Edi menilai, kondisi kabut asap membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan anak-anak. Karena itu, ia meminta pengelola Sekolah Rakyat terus memantau kondisi siswa, terutama jika muncul keluhan seperti batuk, sesak, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya. Ia juga mengingatkan agar aktivitas di luar ruangan dibatasi apabila kualitas udara memburuk. Penggunaan masker, kecukupan air minum, serta kesiapan layanan kesehatan dinilai penting untuk mengurangi risiko paparan asap.

“Aktivitas luar harus dikurangi. Anak-anak harus dijaga, dipastikan cukup minum, menggunakan masker, dan kalau ada keluhan kesehatan segera ditangani,” katanya.

Selain aspek kesehatan, Edi juga mengecek kebutuhan dasar siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintah hadir memastikan kebutuhan makan, tempat tinggal, pembelajaran, hingga pendampingan siswa berjalan dengan baik. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang pembinaan bagi anak-anak agar mendapatkan kesempatan yang lebih baik.

“Kita ingin mereka tidak hanya sekolah, tetapi juga merasa diperhatikan. Kebutuhan dasarnya harus cukup, kesehatannya terjaga, dan mereka tetap semangat belajar,” ujarnya.

Saat berdialog, Edi juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan. Ia berharap kondisi karhutla tidak mengurangi semangat mereka untuk terus mengikuti pendidikan. Termasuk meminta jajaran terkait terus berkoordinasi dengan pengelola Sekolah Rakyat untuk memantau perkembangan kondisi siswa selama musim kemarau dan kabut asap.

“Jangan sampai ada kebutuhan yang terabaikan, terutama kesehatan mereka di tengah kondisi seperti sekarang,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Momentum Kulminasi Matahari di Kota Pontianak tahun ini dimaknai dengan aksi berbagi kepada masyarakat di kawasan Tugu Khatulistiwa, Rabu (23/9/2026). Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan 1.000 paket sembako sekaligus air bersih sebagai bagian dari kegiatan Kulminasi Peduli.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, rangkaian kulminasi yang berlangsung pada 21 hingga 23 September tidak hanya menjadi momentum fenomena alam, tetapi juga diisi dengan kepedulian sosial di tengah kondisi kemarau dan kabut asap.

“Hari ini sebenarnya kita masuk dalam titik kulminasi Kota Pontianak. Saya minta September ini kulminasi berbagi, berbagi sembako dan air minum, supaya suasana kabut dan kemarau ini tetap bermakna dalam momentum kulminasi,” ujar Edi.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat. Paket bantuan berisi sejumlah kebutuhan pokok seperti mi instan, minyak goreng, makanan kaleng, dan gula. Selain sembako, Pemkot Pontianak juga menyalurkan puluhan ribu liter air bersih. Edi mengatakan, pembagian air bukan pertama kali dilakukan, namun momentum kulminasi dimanfaatkan untuk memperluas distribusi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai kebutuhan air minum di tengah kondisi air baku yang masih terdampak intrusi air laut.

“Sebelum-sebelumnya juga kita bagikan (air bersih). Ini kan momen, jadi dalam kulminasi kita sekaligus memberikan dan mengedukasi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa tetap memproduksi air untuk kebutuhan mandi dan mencuci meskipun air baku masih terintrusi air laut. Sementara untuk kebutuhan minum, pemerintah menyiapkan air yang diproduksi khusus dan diantarkan langsung kepada masyarakat.

"Kegiatan Kulminasi Peduli menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan momentum peringatan di Kota Pontianak memberi manfaat langsung bagi warga," katanya.

Salah satu penerima bantuan, Kalsum (46), warga Sungai Selamat, berkata senang menerima paket sembako. Ia memperoleh kupon bantuan dari ketua RT di lingkungannya.

“Senang sekali. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan semua yang sudah memberikan sembako ini,” ujarnya.

Kalsum menyebut bantuan yang diterimanya berisi sembako. Ia juga berencana kembali mengambil air minum yang disediakan dalam kegiatan tersebut.

“Insya Allah kalau ada yang mengantar ke sini saya akan balik lagi. Saya berterima kasih kepada Pak Wali Kota dan semua yang mengadakan kegiatan ini. Semoga Pontianak tambah maju,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan kebijakan Satu Peta melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026. Forum yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Rabu (23/9/2026), menjadi wadah koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak untuk menyamakan persepsi terhadap data yang dihasilkan dan dipublikasikan.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, melalui forum tersebut seluruh OPD dan BPS diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap data, sehingga tidak terjadi perbedaan tafsir maupun luaran terhadap jenis data yang sama.

“Begitu dirilis, kita bersepakat bahwa data itu adalah data yang sama, apakah dari perspektif OPD maupun dari BPS,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, penguatan Satu Data juga diiringi dengan pengembangan kebijakan Satu Peta Kota Pontianak. Data dan informasi kewilayahan yang disajikan dalam bentuk peta diharapkan memiliki kesamaan pemahaman serta terus diperbaiki sesuai kondisi terkini.

Menurut Amirullah, data geospasial dapat memuat berbagai informasi penting, seperti kondisi jalan dan saluran, sebaran sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, hingga ruang terbuka hijau.

“Dalam forum ini kita saling koreksi, saling cross-check, dan disajikan misalnya dalam Jendela Pontianak Informasi (Jepin) yang dikoordinasi oleh Diskominfo,” katanya.

Ia menambahkan, ketersediaan data yang akurat perlu didukung validasi dan pemutakhiran secara berkala. Data yang diproduksi pada tahun-tahun sebelumnya perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan keadaan terkini.

Amirullah menyebutkan, penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak telah berjalan dan data sudah terintegrasi. Namun, masih diperlukan penyempurnaan, terutama untuk melengkapi data yang belum tersedia serta memperbarui data yang belum sesuai dengan kondisi terbaru.

“Jadi sudah kita lakukan, sudah terselenggara, sudah terintegrasi datanya, tinggal kelengkapannya terhadap data yang kurang, kemudian yang belum di-update dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Syamsul Akbar mengatakan, forum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memperkuat tata kelola data dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam menghasilkan serta memanfaatkan data berkualitas.

Akbar menjelaskan, penyelenggaraan forum tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 89 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak.

“Dengan data yang berkualitas dan terintegrasi kita dapat mewujudkan perencanaan yang lebih tepat serta pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menerangkan, forum tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi dan komitmen perangkat daerah, menyepakati daftar data Kota Pontianak Tahun 2026, serta menangani redundansi atau pengulangan data. Kegiatan ini juga mendorong integrasi data statistik sektoral dan geospasial dalam pengembangan Satu Data dan Satu Peta Kota Pontianak.

"Saya berharap forum ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola data dan mewujudkan Satu Data Satu Peta Kota Pontianak sebagai fondasi pembangunan daerah berbasis data dan berwawasan kewilayahan," tutupnya. (kominfo)