,
menampilkan: hasil
Bangun Pontianak Utara sebagai Kawasan Strategis Kota
Pembangunan Infrastruktur Pontianak Utara 2026 Capai Rp63 Miliar
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, Pontianak Utara merupakan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan kota. Komitmen tersebut tercermin dari besarnya alokasi anggaran infrastruktur. Pada 2025, pembangunan infrastruktur di Pontianak Utara mencapai sekitar Rp56,4 miliar. Sementara pada 2026, anggaran meningkat menjadi sekitar Rp63 miliar, termasuk untuk peningkatan jalan lingkungan, penerangan jalan umum, serta penataan kawasan.
"Anggaran tersebut belum termasuk proyek-proyek strategis dari pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat dan peningkatan akses jalan kota," katanya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kecamatan Pontianak Utara di Aula CU Pancur Kasih, Rabu (11/2/2026).
Menurut Edi, Pontianak Utara merupakan kecamatan terluas di Kota Pontianak dan memiliki karakteristik yang kompleks. Sekitar 40 persen wilayahnya merupakan lahan gambut, dengan dominasi kawasan pertanian, permukiman, serta aktivitas industri di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Dari sisi jumlah penduduk, Pontianak Utara menempati posisi kedua terbanyak setelah Pontianak Barat.
“Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain jalan dan penerangan, Pemkot juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, seperti rehabilitasi Pasar Puring yang akan ditata menjadi kawasan waterfront, rencana pembangunan bundaran besar sebagai ikon Pontianak Utara, serta pengembangan kapasitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Pontianak Utara. Di sektor lingkungan, Pontianak Utara juga akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu bernilai ratusan miliar rupiah.
“Pengolahan sampah itu diarahkan tidak hanya sebagai tempat pengolahan, tetapi juga kawasan edukasi dan rekreasi,” terang dia.
Wali Kota juga menyoroti tantangan utama Pontianak Utara, yakni tingginya lalu lintas kendaraan berat, khususnya truk tangki dan angkutan industri. Untuk itu, Pemkot merencanakan pengembangan jalur alternatif guna mengurangi beban jalan utama dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan warga.
“Pontianak Utara memiliki potensi besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Karena itu, pembangunan di kawasan ini harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, potensi wilayah, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya. (prokopim)
Lampaui Target, Investasi Kota Pontianak 2025 Tembus Rp1,55 Triliun
PONTIANAK – Realisasi investasi di Kota Pontianak pada 2025 mencapai Rp1,55 triliun. Ca\paian ini melampaui target Provinsi Kalimantan Barat untuk Kota Pontianak sebesar Rp910,24 miliar atau 170,4 persen. Target Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp561,05 miliar juga terlampaui hingga 276,4 persen.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak, Erma Suryani, menyebut capaian tersebut menunjukkan iklim investasi yang tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global.
“Iklim usaha di Pontianak semakin sehat dan transparan. Meski realisasi investasi 2025 turun 6,9 persen dibandingkan 2024, capaian target tetap sangat tinggi,” kata Erma, Rabu (11/2/2026).
Pertumbuhan signifikan terjadi pada Penanaman Modal Asing (PMA) yang naik 78,9 persen menjadi Rp373,09 miliar. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor utama dengan nilai Rp1,17 triliun. Aktivitas investasi ini menyerap tenaga kerja sebanyak 81.137 orang sepanjang 2025.
Dari sisi wilayah, Kecamatan Pontianak Tenggara mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp490,7 miliar atau 31,2 persen dari total investasi kota. Capaian ini menunjukkan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Sepanjang 2025, tercatat 19.428 usaha baru tumbuh di Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Kota menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 24,9 persen, disusul Pontianak Barat dan Pontianak Selatan. Usaha perdagangan eceran makanan, minuman, dan tembakau (KBLI 47112) mendominasi dengan 961 usaha, diikuti usaha kedai makanan serta industri produk roti dan kue.
Dari sisi sektor, perdagangan mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp430,1 miliar. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai Rp374,7 miliar, sedangkan sektor pariwisata sebesar Rp293,9 miliar.
Kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasi juga meningkat. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang masuk mencapai 5.417 laporan atau naik 68 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam layanan perizinan, DPMPTSP memproses 7.658 dokumen melalui OSS-RBA, Simyandu, SIM-BG, dan sistem manual. Sebanyak 5.115 dokumen izin diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi, DPMPTSP terus menjalankan program pengawasan usaha, konsultasi OSS dan LKPM, serta program jemput izin melalui sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha berisiko rendah di enam kecamatan. Pemerintah Kota Pontianak optimistis dapat meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat posisi kota sebagai tujuan investasi yang ramah dan efisien. (sumber: dpmptsp.pontianak.go.id)
Seimbangkan Ibadah dan Pelayanan Publik Jelang Ramadan
PONTIANAK – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan pengurus masjid untuk menata kesiapan spiritual sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Tabligh Akbar dan Tarhib Ramadan bersama Ustaz Ucay Batubara, di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026) malam.
Wali Kota menekankan bahwa suasana Ramadan di Pontianak selalu terasa sejak memasuki bulan Sya’ban. Aktivitas masjid meningkat, persiapan ibadah dilakukan lebih awal, dan antusiasme jamaah menjadi ciri khas kota ini. Berdasarkan data Kementerian Agama, Pontianak memiliki ratusan masjid dan musala yang menjadi pusat aktivitas keagamaan warga.
"Harapannya, masjid-masjid kita bukan hanya ramai di awal Ramadan, tetapi terus hidup hingga akhir,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edi yang juga Ketua DMI Kota Pontianak mengingatkan pentingnya pemahaman ibadah yang tepat dan efektif, terutama bagi ASN yang tetap memiliki tanggung jawab pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kinerja.
“Ibadah wajib harus tetap dijalankan, dan tugas sebagai pelayan masyarakat juga tidak boleh berkurang. Justru di sinilah kecerdasan kita mengatur waktu,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya menjaga produktivitas di tengah tantangan fisik selama berpuasa. Menurutnya, bekerja dengan niat yang benar merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, sementara kualitas spiritual tetap terjaga.
Wali Kota berharap momentum tarhib Ramadan ini memberi bekal pencerahan bagi ASN dan pengurus masjid dalam menyambut bulan penuh keutamaan.
“Ramadan adalah bulan penguatan iman. Mari kita manfaatkan keutamaannya tanpa mengabaikan amanah pelayanan publik,” tutupnya. (prokopim)
Tuntaskan Infrastruktur Perkotaan di Pontianak Barat
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat menjadi bagian penting dalam merespons persoalan nyata pembangunan wilayah, mulai dari infrastruktur, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan. Pontianak Barat memiliki karakteristik kompleks karena diapit Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan kawasan perumahan yang pesat, khususnya di wilayah Nipah Kuning, berdampak pada meningkatnya mobilitas warga dengan akses jalan yang relatif terbatas. Kondisi ini diperparah oleh status kota yang telah lama terbangun sehingga menyisakan sejumlah titik problematik.
“Salah satu persoalan besar di Pontianak Barat adalah aktivitas pelabuhan. Ada empat perusahaan bongkar muat dengan lalu lintas sekitar 450 ribu kontainer per tahun,” ujarnya ketika membuka Musrenbang RKPD Pontianak Barat 2027 di Hotel Golden Tulip, Selasa (10/2/2026).
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya mendorong relokasi pelabuhan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional. Namun, keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam penataan kawasan.
Terkait infrastruktur jalan, Edi menjelaskan pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah direncanakan menyesuaikan badan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,6 miliar pada tahun ini. Namun, pengerjaan fisik jalan tersebut akan ditunda sementara karena adanya proyek strategis pengelolaan air limbah dari pemerintah pusat. Sistem perpipaan akan ditanam melalui jalur jalan tersebut.
“Program SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu) akan segera dimulai. Pipa besar akan ditanam dari Nipah Kuning hingga Martapura untuk mengalirkan air limbah rumah tangga ke instalasi pengolahan di eks RPH Sapi. Targetnya 16 ribu sambungan rumah,” jelasnya.
Program ini bertujuan mengolah air limbah agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena jalur pipa melintasi Jalan Komyos, pelebaran jalan akan dilakukan setelah proyek SPALD rampung.
Selain itu, Pemkot juga memprioritaskan penuntasan pararel Jalan Husein Hamzah hingga di wilayah Sungai Jawi. Hingga saat ini sudah ada 15 titik lahan yang siap dibebaskan. Jalan tersebut nantinya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dengan urusan lahan diserahkan kepada Pemkot Pontianak.
“Kota ini kita bangun berdasarkan kebutuhan. Jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya harus diselesaikan secara bertahap, tapi pasti,” pungkas Edi. (prokopim)