Berita

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyalurkan 2.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Gajah Mada Gang Gajah Mada 5, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (18/9/2026). Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak Syamsul Akbar mengatakan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari bantuan air bersih yang telah diberikan Diskominfo kepada masyarakat. Hingga Jumat, total air bersih yang disalurkan mencapai sekitar 7.000 liter.

“Per hari ini total sekitar 7.000 liter air bersih yang sudah kita salurkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Akbar berharap, air bersih yang disalurkan dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami berharap air bersih ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari masyarakat Kota Pontianak,” tuturnya.

Ketua RT 001 RW 007, Edi, menyambut baik bantuan tersebut. Menurutnya, distribusi air bersih sangat bermanfaat bagi warga, terutama saat musim kemarau ketika kebutuhan air bersih meningkat.

“Ini sangat bermanfaat untuk warga, apalagi saat musim kemarau seperti ini. Warga sangat membutuhkan air bersih untuk mencuci, membilas, dan juga untuk diminum,” ungkap Edi.

Ia berharap kegiatan distribusi air bersih dapat lebih sering dilakukan dan menjangkau wilayah lain di Kota Pontianak agar manfaatnya dirasakan secara merata.

“Mungkin bisa sering dilakukan kegiatan seperti ini. Bukan hanya di wilayah kami, tetapi juga di Pontianak Barat, Utara, dan Timur. Jadi, bisa merata,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan volume sebesar Rp2,156 triliun. Penyesuaian anggaran dilakukan di tengah dinamika fiskal serta kondisi cuaca ekstrem yang melanda Kota Pontianak dalam beberapa bulan terakhir.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, perubahan APBD tidak hanya diarahkan pada penyempurnaan dan pergeseran sejumlah pos anggaran, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah menghadapi kondisi kedaruratan, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan dampak kabut asap.

“Difokuskan pada pergeseran-pergeseran dan penyempurnaan. Kemudian ada juga yang kita fokuskan untuk penanganan karhutla dan kondisi cuaca,” ujarnya usai Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (18/9/2026).

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp2,017 triliun. Belanja daerah sebesar Rp2,136 triliun, sedangkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp138,904 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19,270 miliar.

Edi menyebut salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pos tersebut diperlukan untuk memberikan ruang fiskal dalam menangani kondisi kedaruratan yang membutuhkan respons cepat.

“Kita ada menambah Belanja Tidak Terduga. Ini untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kedaruratan,” katanya.

Selain dukungan dari APBD, Edi menyebut terdapat bantuan pemerintah pusat sekitar Rp20 miliar yang diarahkan untuk mendukung penanganan karhutla. Kebutuhan penanganan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pemadaman api, tetapi mencakup kesiapan peralatan, operasional petugas dan relawan hingga berbagai kebutuhan penanganan di lapangan.

“Penanganannya meliputi peralatan, tim, relawan, termasuk pekerjaan yang sudah dilakukan ketika kita melakukan pemadaman api di lapangan,” jelasnya.

Sementara untuk dampak kabut asap, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah pada sektor kesehatan. Di antaranya melalui kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap.

“Kalau kabut asap itu berkaitan dengan kesehatan. Kita ada pembagian masker dan persiapan-persiapan apabila ada warga yang terdampak akibat asap,” katanya.

Edi menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama. Menurutnya, pembahasan tersebut menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mengarahkan anggaran pada program dan kegiatan prioritas yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Telah terjadi sinergi yang solid dan komitmen yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas,” ujarnya.

Edi berharap dukungan anggaran yang telah disepakati dapat memperkuat penyelesaian program pembangunan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi kondisi darurat.

“Semoga kerja keras kita bersama membuahkan hasil, menjadikan langit Pontianak kembali biru, bersih, dan masyarakat kita tetap aman dan bebas asap,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak mendorong perbaikan layanan retribusi di Pelabuhan Seng Hie melalui penerapan transaksi nontunai atau cashless. Pembayaran secara bertahap diarahkan menggunakan e-money, kartu debit, maupun QRIS.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penerapan pembayaran nontunai menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola layanan yang lebih mudah dan transparan. Penerapannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan perbankan, pemerintah maupun pihak swasta.

"Kita memang ingin membiasakan warga kota dalam rangka peningkatan akses keuangan daerah, kita secara bertahap berkelanjutan pembayaran dengan cashless," ujar Edi usai meninjau Pelabuhan Seng Hie, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, transaksi nontunai juga dapat mengurangi potensi praktik yang tidak diinginkan dalam proses pembayaran retribusi. Masyarakat dapat menggunakan sejumlah pilihan pembayaran yang sudah umum digunakan.

"Cashless ini kan sekarang mudah, bisa dengan e-money, dengan kartu debit misalnya, terus dengan QRIS," katanya.

Perbaikan layanan retribusi tersebut berjalan sejalan dengan rencana penataan kawasan Pelabuhan Seng Hie. Pemkot Pontianak akan melakukan penataan terhadap bangunan dan dermaga serta menata aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.

Edi mengatakan Pelabuhan Seng Hie memiliki aktivitas pelabuhan pedalaman dan pelabuhan antarpulau. Penataan diperlukan agar kawasan tetap mendukung aktivitas tersebut sekaligus memberikan lingkungan yang lebih tertata bagi masyarakat.

"Kita berharap nanti ada penataan ulang, merapikan, jadi tidak kumuh," ujarnya.

Penataan Seng Hie menjadi bagian dari penataan waterfront secara keseluruhan. Pemkot ingin kawasan tersebut dapat tetap menjadi ruang aktivitas pelabuhan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengunjung dan warga.

"Intinya ini bagian dari penataan waterfront secara keseluruhan, supaya yang beraktivitas, pengunjung, terutama warga kota bisa menikmati sungai dengan suasana Pelabuhan Seng Hie," kata Edi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Rendrayani mengatakan penguatan layanan di Pelabuhan Seng Hie juga dibarengi kegiatan yang melibatkan pengguna layanan secara langsung.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2026 melalui kolaborasi dengan RS Mitra Medika, Bank Kalbar dan asosiasi pengusaha di kawasan Seng Hie.

“Rangkaian kegiatan meliputi aksi bersih-bersih lingkungan, pemeriksaan kesehatan, pembukaan rekening tabungan serta makan bersama," ujar Ririn, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, kegiatan makan bersama menjadi ruang untuk membangun kebersamaan sekaligus menyerap aspirasi pengguna layanan Pelabuhan Seng Hie.

"Jadi kita sharing dalam rangka juga kita cari aspirasi dari pengguna layanan pelabuhan Seng Hie. Hari ini judulnya kebersamaan, dalam rangka juga kegiatan Hari Perhubungan Nasional," katanya.

Pengguna layanan yang terlibat mencakup awak kapal, sopir, buruh panggul dan pengelola pelabuhan. Dinas Perhubungan menargetkan sekitar 300 pengguna layanan mengikuti kegiatan tersebut.

“Kegiatan berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB tanpa seremoni. Peninjauan Wali Kota menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sekaligus melihat langsung kondisi dan aktivitas pelayanan di Pelabuhan Seng Hie," jelas Kadishub.

Perbaikan layanan retribusi dan penataan kawasan menjadi bagian dari upaya Pemkot Pontianak membangun pengelolaan Seng Hie yang lebih tertib.

Penataan fisik kawasan, aktivitas PKL, dermaga serta sistem layanan dilakukan sejalan dengan fungsi Seng Hie sebagai salah satu kawasan aktivitas transportasi dan perdagangan di tepian Sungai Kapuas. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Tim Satgas Penyuluhan Mabes TNI Brigjen TNI Hari Mulyanto mengajak masyarakat mengubah cara pandang dalam mengelola hutan dan lahan dengan lebih mengedepankan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku, edukasi, dan kesiapsiagaan sebelum musim kemarau.

Hari mengatakan, pengelolaan lahan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Aspek lingkungan harus menjadi pertimbangan utama agar kebakaran tidak terus berulang dan dampaknya tidak dirasakan masyarakat luas.

“Jangan hanya profit oriented, tetapi kelestarian lingkungan harus diutamakan,” ujarnya dalam agenda Expose dan FGD Pencegahan dan Penanganan Karhutla secara Komprehensif, Holistik dan Integral di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, keberhasilan mencegah karhutla akan berdampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan. Kota dapat terbebas dari kabut asap, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, perekonomian tidak terganggu, dan risiko gangguan kesehatan dapat ditekan.

“Kalau tidak terjadi karhutla, Pontianak terbebas dari kabut asap, anak-anak bisa sekolah, ekonomi berjalan baik, kesehatan masyarakat juga tidak terganggu. Ini semua menentukan masa depan yang lebih baik,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menekankan bahwa pencegahan jauh lebih penting dibandingkan pemadaman. Dengan luas wilayah sekitar 118,2 kilometer persegi dan sekitar 30 persen di antaranya merupakan lahan gambut, Pontianak memiliki kawasan yang cukup rentan terbakar saat musim kemarau.

Edi menjelaskan, kerawanan kebakaran terutama terdapat di sejumlah wilayah Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Utara. Kondisi kemarau panjang tahun 2026 menurutnya menjadi salah satu yang cukup berat karena telah berlangsung sejak awal Juni.

“Pencegahan lebih penting daripada memadamkan, karena kalau sudah terjadi kebakaran kita membutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran yang sangat besar,” ujarnya.

Menurut Edi, sebagian besar kebakaran lahan dipicu oleh aktivitas manusia. Polanya beragam, mulai dari membersihkan lahan dengan cara membakar, pembukaan lahan pertanian, pembukaan kawasan perumahan, hingga kelalaian seperti membuang puntung rokok atau membakar sampah tanpa pengawasan. Praktik membakar masih kerap dipilih karena dianggap sebagai cara cepat membersihkan lahan dan menurunkan tingkat keasaman tanah. Namun cara tersebut justru menimbulkan risiko besar karena api dapat merambat di bawah permukaan gambut dan sulit dipadamkan.

Pemkot Pontianak sendiri telah membentuk Satgas Pencegahan Karhutla yang melibatkan BPBD, TNI, kepolisian, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kecamatan, kelurahan hingga unsur relawan. Tim tersebut bertugas memonitor lahan rawan, melakukan sosialisasi, memasang imbauan larangan membakar, serta memantau kawasan menggunakan pengamatan langsung maupun drone.

“Kalau ada tanda-tanda potensi kebakaran, kita monitor. Kalau sampai terjadi kebakaran, kita padamkan secepat mungkin dan dilakukan pendinginan agar tidak muncul kembali,” tutupnya. (prokopim)